Pada 17 November, majelis hakim PN Jaksel akan membacakan putusan sela untuk memutuskan kelanjutan gugatan Mentan Amran. Ahli hukum pers menyarankan agar gugatan terhadap Tempo kembali ke mekanisme Dewan Pers.
Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar) Hendri Antoro kepada Azam Akhmad Akhsya pada 26 Oktober 2023 lalu untuk melaksanakan Putusan Kasasi Nomor: 5042 K/Pid.Sus/2023 berbuntut panjang
Perlindungan hukum bagi wartawan dinilai masih lemah meski Indonesia sudah memiliki jaminan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jurnalisme di Asia punya sejarah panjang sebagai wahanan perlawanan. Bagaimana kondisinya beberapa tahun belakangan?
Krisis iklim dan kerusakan lingkungan melampaui batas negara. Bagaimana jurnalis di Asia bisa menginvestigasinya?
Aliran dana gelap kini rutin melintasi batas negara dan berdampak signifikan di Asia. Bagaimana jurnalis investigasi bisa melacaknya?
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ribuan orang ditahan saat demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Namun tidak semua jelas nasibnya kini.
Banyak perusahaan bakar fosil menyamarkan dan menutupi dampak mereka terhadap krisis iklim. Bagaimana menelisiknya?
GIJN telah memublikasikan puluhan artikel terkait cara menginvestigasi kekerasan yang dilakukan polisi saat protes dan berbagai pelanggaran lainnya. Berikut ini beberapa di antaranya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2021-2023 Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman menegaskan tidak ingin menyengsarakan prajurit dalam penjelasan tambahan sebagai hak jawab merespons laporan IndonesiaLeaks
Industri minyak dan gas menggunakan lobi langsung dan tidak langsung untuk menghambat regulasi iklim, memengaruhi kebijakan, dan mencitrakan diri hijau.
Sengketa agraria antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat di sekitar Kaldera, Toba telah berlangsung puluhan tahun. Tumpang tindih lahan jadi penyebab.
Korupsi yang menggerogoti BP TWP sempat membuat anggaran untuk program tersebut dibekukan. Apa alasan Dudung Abdurachman menghidupkannya kembali?
Prajurit TNI AD mengaku dipaksa ambil KPR swakelola dan diancam mutasi ke Papua jika menolak. Banyak rumah tak terbangun, prajurit kesulitan hidup.
Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan yang sempat dihentikan, dihidupkan kembali oleh Dudung Abdurachman. Beberapa temuan muncul setelah audit dilakukan.
Beberapa perusahaan yang menerima dana untuk pembangunan rumah prajurit tak merampungkan pekerjaannya. IndonesiaLeaks menemukan sejumlah masalah terkait hal ini.
