Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan dan penelitian berjudul “Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa, 21 April 2026. Dalam laporan tersebut, CELIOS mencatat harta 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta penduduk.
Dalam laporan yang diterima Jaring.id, Celios menggunakan angka median kekayaan dari Global Welth Report 2023, yaitu Rp 82,2 juta per orang dewasa. Guna mengetahui kekayaan Indonesia sebesar Rp 4.050 triliun setara dengan kekayaan berapa penduduk, Celios membagi total Rp 4.050 dengan media kekayaan Rp 82,2 juta tersebut. Jadi, Rp 4.050 triliun setara dengan kekayaan sekitar 50 juta orang (49,27 juta orang dewasa) di Indonesia berdasarkan media kekayaan. Dengan begitu, 50 orang terkaya Indonesia yang secara statistik sebesar 0,000000174% dari populasi menguasai kekayaan milik 18,6% rakyat Indonesia.
Peringkat orang terkaya di Indonesia masih ditempati oleh Keluarga Hartono dengan kekayaan sebesar Rp650 triliun. Sementara Prajogo Pangestu menempati posisi kedua dengan kekayaan Rp483 triliun. Selanjutnya disusul keluarga Widjaja (Rp478 triliun), Low Tuck Kwong (Rp341 triliun), Anthony Salim (Rp221 triliun), dan keluarga Tahir (Rp179 triliun).
Berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR), kekayaan Haryanto Tjiptodihardjo tumbuh paling cepat hingga mencapai 71%. Disusul Marina Budiman dengan peningkatan kekayaan 47,9%, dan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono meningkat sebesar 42,2%. Menurut Celios, tanpa perubahan struktur ekonomi dan politik, 50 orang terkaya di Indonesia akan punya kekayaan setara 111 juta penduduk indonesia pada tahun 2050.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menyebut kondisi ini sebagai indikasi kuat bahwa Indonesia bergerak menuju sistem ekonomi yang dikuasai segelintir elite. “Insight dari laporan ketimpangan ini adalah betapa cepatnya negara ini menjadi republik oligarki. Oligarki saat ini sukses membentuk Indonesia menjadi dua wajah,” ujarnya saat melaporkan laporan tersebut.
Wajah pertama ialah segelintir orang yang berasal dari kelompok superkaya, namun menguasai kekayaan luar biasa. Sementara wajah kedua adalah mayoritas masyarakat yang harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar. “Di saat buruh bekerja hari ini, itu upahnya hanya naik Rp 2.000 per hari. Dan segelintir orang itu menguasai banyak kekuasaan hari ini,” ia melanjutkan.
Media mengatakan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sering dijadikan indikator keberhasilan, namun acap kali mengabaikan distribusi hasil dan tidak menunjukkan siapa yang menikmati pertumbuhan. Temuan CELIOS, ucap Media, menunjukkan total kekayaan 50 orang terkaya mengalami kenaikan signifikan dari Rp 2.508 triliun pada 2019 menjadi Rp 4.651 triliun atau hampir dua kali lipat. “Tanpa perubahan struktur ekonomi dan politik, 50 orang terkaya di Indonesia akan punya kekayaan setara 111 juta penduduk Indonesia,” ucap Media.
Media menyampaikan pemerintah selalu berseloroh ekonomi Indonesia tumbuh pesat dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Padahal, lanjut dia, pengukuran progres pembangunan berbasis angka pertumbuhan ini sudah lama ditinggalkan dalam diskursus ekonomi modern karena mengabaikan dimensi paling penting dari pembangunan, yaitu siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
“Cara berpikir ini masih sering diulang oleh beberapa ekonom boomers yang tidak memiliki sense keadilan dalam melihat distribusi hasil pembangunan,” lanjut Media.
Salah satu cara paling mudah dalam melihat redistribusi ekonomi adalah dengan membandingkan perubahan distribusi kekayaan di kelompok paling atas dan paling bawah dalam struktur ekonomi. Saat ini, ia menambahkan, kelompok elite memiliki pengaruh besar terhadap penentuan harga dan kebijakan, bukan hanya menguasai ekonomi. “Transportasi online, siapa yang menentukan harganya? Minyak goreng, siapa yang menentukan harganya? LPG 3 kilogram, siapa yang menentukan harganya? Mereka punya kendali atas banyak kondisi ekonomi hari ini,” ucapnya.
Kondisi ini, menurutnya, terjadi di tengah realitas masyarakat yang semakin terhimpit. Ia menggambarkan banyak warga harus bekerja lebih lama, bahkan hingga 14 jam per hari, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sementara itu, perwakilan MBG Watch, Annette Mau menilai situasi ini sudah melampaui sekadar ketimpangan. “Ini bukan bicara soal ketimpangan. Kalau kita bicara ketimpangan itu orang pincang jalannya. Ini bukan ketimpangan lagi. Gapnya terlalu besar,” ujarnya.
Menurut Annette, konsentrasi kekayaan yang ekstrem ini terjadi karena adanya peran kekuasaan dalam melanggengkan dominasi elite. “Yang ada adalah konsentrasi kekayaan yang dimungkinkan, disengajakan, didorong, dan dilindungi oleh kekuasaan dan pembuat undang-undang,” tegasnya.
Prinsip Non-Blok
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira pada diskusi publik bertajuk Revisiting the Spirit of the Bandung Conference yang diadakan di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026 menyebut geopolitik global yang tak menentu mengakibatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia terpukul. Dalam diskusi tersebut Bhima menyoroti pola kerjasama Indonesia dengan negara lain, khususnya negara-negara Negara Global South. “Di tengah gejolak atau kekacauan geopolitik ini, saya rasa bagaimana Konferensi Bandung 1955 memberikan harapan dan juga cahaya bahwa prinsip non-blok kita yang semoga tetap menjadi prinsip Indonesia masih tetap relevan,” ujar Bhima.
“Jika kita ingin meningkatkan nilai tawar kita, seharusnya sasarannya adalah Asia Selatan, Afrika, Amerika Selatan, serta kepulauan Pasifik di sekitar kita,” ia menambahkan.
Bhima juga menyinggung sektor ekonomi terutama hal transisi energi sebagai penguatan hubungan negara-negara selatan. Ia mencontohkan Vietnam dan Pakistan yang mampu membuat Solar PV boom di negaranya. Menurutnya, krisis energi yang terjadi saat ini bisa mempercepat transisi energi di Indonesia. Namun untuk mencapai hal itu perlu ilmu dan teknologi dari negara lain. “Tiongkok adalah mitra potensial yang sangat, sangat besar untuk transisi energi di Indonesia,” jelas Bhima.
Selama hampir dua tahun terakhir, Indonesia melalui Danantara melakukan rangkaian kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dalam hal teknologi energi terbarukan. “Kami juga ingin melihat bagaimana peningkatan kerja sama global, termasuk dengan Tiongkok, termasuk dengan Pakistan dan sebagainya, saya rasa hal itu juga akan membawa pembangunan yang lebih berkelanjutan dan juga merata bagi semua orang di Indonesia,” ungkapnya.
“Kami juga melihat jika ada minat dari perusahaan, bank, atau bank pembangunan multilateral dari Global South untuk mengunjungi Indonesia guna melihat proyek itu sendiri, tetapi pemerintah Indonesia belum siap. Jadi, kami juga mempromosikan Indonesia, tetapi di saat yang sama, kami juga butuh Indonesia sendiri untuk berbenah,” lanjut Bhima.
Muhammad Zulfikar Rakhmat peneliti Timur Tengah dan Afrika Utara CELIOS menyoroti pola komunikasi Indonesia. “Kurangnya komunikasi tidak hanya terjadi antara pemerintah dan publik, tetapi juga di internal pemerintah sendiri. Jadi, ketika kami berbicara dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya bagian Palestina, mereka tidak setuju dengan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP),” ujar Zulfikar.
Lebih lanjut Zulfikar juga menegaskan bahwa BOP hanya fokus pada wilayah Gaza, bukan usaha mengakui area West Bank sebagai wilayah kedaulatan Palestina. “Saya bisa katakan dengan sangat jelas, dunia perdamaian tidak akan mendirikan negara Palestina, tidak akan pernah mendirikan negara Palestina,” ujarnya.
Diskusi yang juga dihadiri oleh Duta Besar Pakistan, Zahid Hafeez Chaudhri menjelaskan upaya diplomasi Pakistan sebagai mediator Iran dan Amerika Serikat. Zahid mengatakan bahwa diplomasi yang konsisten untuk menghasilkan koeksistensi damai. “Dan kami percaya bahwa solusi tersebut harus sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB, serta prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi, seperti yang banyak dari Anda ketahui, diplomasi bukanlah sebuah peristiwa sesaat. Diplomasi adalah sebuah proses,” jelasnya.
Kembali pada hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, isi perjanjian perdagangan membawa ancaman bagi demokrasi informasi dan media di Indonesia. “Perusahaan media di Indonesia sudah berada dalam kesulitan yang luar biasa. Pertama-tama, penurunan audiens, dominasi platform, iklan digital yang dikuasai oleh Google dan Meta, dan sekarang, dengan adanya perjanjian ini, mereka harus bersaing untuk bertahan hidup,” ujar Margareth S. Aritonang perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Margareth menerangkan bahwa perjanjian ini membuat pemerintah Indonesia tidak bisa mewajibkan platform digital Amerika Serikat berbagi keuntungan dengan organisasi berita lokal. “Kami percaya ketika perusahaan media tidak lagi dapat bertahan hidup dari pendapatan editorial, mereka akan menjadi bergantung pada anggaran iklan pemerintah. Kita sudah melihat hal ini terjadi, yang berarti mereka menjadi kurang kritis, kurang independen, dan lebih partisan,” tambahnya.
Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice mengajak berefleksi arah diplomasi Indonesia hari ini dengan masa Konferensi Bandung. Menurut Maulana, diplomasi bergerak dengan blind compass. “Indonesia sedang menjadi bagian dari aliansi imperialisme. Ini adalah sebuah kekecewaan. atas keputusan Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Berhati-hatilah dengan perjanjian tersebut,” jelasnya.
Bhima juga menambahkan bahwa inferiority complex membuat diplomasi Indonesia akhirnya hanya menghasilkan bertumpuk janji investasi tanpa realisasi. “Akibatnya, kita kehilangan akses ke banyak pasar negara berkembang. Kedua, kita kehilangan realisasi investasi,” tutup Bhima.
