Joao Mota: Kalau Ada Dugaan Rente Laporkan!
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada perburuan rente sebesar lebih dari 5 Triliun Rupiah dalam pengadaan mobil pikap Koperasi Desa Merah Putih. Temuan tersebut berasal
ARSIP JARING.ID
Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.
Indikasi Perburuan Rente Impor Pikap Koperasi Desa
Meski hari itu adalah hari kerja, kantor PT Bumi Indo Gemilang (BIG) di kompleks Ruko Pasir Mas, Penjaringan, Jakarta Utara, tampak lengang. Nyaris tak terlihat
Kuburan-kuburan Tanpa Nama dan Luka yang Belum Selesai
“Setiap hari masih rindu. Kalau ingat, saya kirim Al-Fatihah. Setiap hari begitu.” Kalimat itu diucapkan Susanti saat Jaring.id menghubunginya melalui sambungan telepon pada Senin, 25
Tertib Dulu, Komersialisasi Kemudian
Ribuan hektare lahan disita Satgas PKH atas nama penertiban kawasan hutan. Namun di lapangan, pemulihan ekologis berjalan lambat, warga pun dipaksa relokasi, sementara pengelolaan lahan
Dari Balik Jeruji, Tahanan Politik Berserikat Melawan Kriminalisasi
Teriakan itu pecah dari salah satu ruang tahanan A1 di Polda Metro Jaya, Jakarta. Saat itu sekitar pukul dua dini hari. Seorang tahanan politik muda
Buru-buru Sahkan UU Polri di Saat Kriminalisasi Menguat
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyoroti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Republik Indonesia menjadi undang-undang pada Selasa, 9 Juni 2026. Menurut koalisi, proses pembahasan
Hakim Praperadilan Putuskan Polisi Lanjutkan Pengusutan Kasus Andrie Yunus
Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula berjalan tenang mendadak riuh saat hakim tunggal Suparna membacakan putusan gugatan praperadilan atas penyidikan perkara penyiraman
ILO 188 Sudah Diratifikasi, Perlindungan Awak Kapal Masih Terjebak Sengkarut Regulasi
Setelah bertahun-tahun diperjuangkan, ratifikasi Konvensi ILO 188 akhirnya disahkan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah masih menghadapi persoalan lama,
CSIS: Konflik di Papua Tidak Murni Masalah Kedaulatan
Kekerasan di Papua terus berulang, dialog buntu dan di tengah itu mobilisasi besar-besaran aparat terus terjadi. Operasi militer di Kabupaten Puncak, Papua Tengah diduga menewaskan
Dakwaan Janggal Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
TAUD beberkan sejumlah kejanggalan dalam surat dakwaan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Mulai dari barang bukti, keterangan ahli, sampai urutan kronologi kejadian
Setelah UU PRT Disahkan, Lita: Sosialisasi dan Implementasi Harus Masif
Pengesahan UU PPRT menandai babak baru dalam upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga.
CELIOS: Harta 50 Orang Terkaya Setara 55 Juta Warga di Indonesia
CELIOS menyoroti bagaimana kelompok elite tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap penentuan harga dan kebijakan.
30 Hari Kasus Andrie, Koalisi Desak Pembentukan TGPF
Sementara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus belum tuntas hingga lebih dari 30 hari, pegiat HAM melakukan pelbagai kegiatan untuk merawat ingatan publik terhadap
Ramai-ramai Kritik Praktik Blokir Komdigi
Koalisi Sipil Sebut SK Menteri Komdigi No 127/2026 Ancam Kebebasan Berekspresi, Apa Alasannya?
TAUD Identifikasi 16 Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Tim hukum Andrie Yunus menduga lambannya penyelesaian kasus yang melibatkan prajurit TNI ini karena hambatan hambatan non-yuridis atau politis. Pemerintah didesak segera membentuk tim gabungan
Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Bukan Penganiayaan tapi Percobaan Pembunuhan
Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menahan empat tentara yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus. Para pelaku diklaim
