Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.
Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula berjalan tenang mendadak riuh saat hakim tunggal Suparna membacakan putusan gugatan praperadilan atas penyidikan perkara penyiraman
Setelah bertahun-tahun diperjuangkan, ratifikasi Konvensi ILO 188 akhirnya disahkan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah masih menghadapi persoalan lama,
Kekerasan di Papua terus berulang, dialog buntu dan di tengah itu mobilisasi besar-besaran aparat terus terjadi. Operasi militer di Kabupaten Puncak, Papua Tengah diduga menewaskan
TAUD beberkan sejumlah kejanggalan dalam surat dakwaan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Mulai dari barang bukti, keterangan ahli, sampai urutan kronologi kejadian
Pengesahan UU PPRT menandai babak baru dalam upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga.
CELIOS menyoroti bagaimana kelompok elite tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap penentuan harga dan kebijakan.
Sementara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus belum tuntas hingga lebih dari 30 hari, pegiat HAM melakukan pelbagai kegiatan untuk merawat ingatan publik terhadap
Koalisi Sipil Sebut SK Menteri Komdigi No 127/2026 Ancam Kebebasan Berekspresi, Apa Alasannya?
Tim hukum Andrie Yunus menduga lambannya penyelesaian kasus yang melibatkan prajurit TNI ini karena hambatan hambatan non-yuridis atau politis. Pemerintah didesak segera membentuk tim gabungan
Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menahan empat tentara yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus. Para pelaku diklaim
WAKIL Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus disiram air keras.
Laporan investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) terhadap demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan hukum justru dijadikan senjata untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman terus-menerus ini dikhawatirkan dapat menyebarkan
Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mendapat teror disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa rezim antikritik semakin menggerogoti
Kekerasan oleh polisi terhadap wartawan terus berulang. Sepanjang 2025 sedikitnya ada 89 kasus yang dilaporkan ke AJI Indonesia. Tanpa sanksi tegas terhadap pelakunya, kekerasan yang
Usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan kebijakan yang buta sejarah
Pada 17 November, majelis hakim PN Jaksel akan membacakan putusan sela untuk memutuskan kelanjutan gugatan Mentan Amran. Ahli hukum pers menyarankan agar gugatan terhadap Tempo
