Dari Timor Leste Melihat Kendala Pemilihan Luar Negeri
22/09/2023
Pemilihan umum Timor Leste 2023 lalu telah mengantarkan dua tokoh kemerdekaan senior ke pucuk pimpinan di negara calon ASEAN ke-11. Jose Ramos-Horta menjadi Presiden Timor
Pemilihan umum Timor Leste 2023 lalu telah mengantarkan dua tokoh kemerdekaan senior ke pucuk pimpinan di negara calon ASEAN ke-11. Jose Ramos-Horta menjadi Presiden Timor
Pemerintah selalu mengklaim situasi sosial politik di Papua relatif aman dan sama seperti daerah lainnya, yakni demokratis. Namun, penilaian seperti itu justru berbanding terbalik dengan
Partai politik berbondong-bondong menyodorkan pesohor, mulai dari komedian, pemeran, sampai musikus dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal proses penjaringan mereka sebagai karder terbilang instan.
Ratusan hektar lahan sawit yang dikelola PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada di Belitung ditanam di atas kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan oleh
Anak usaha Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), yakni PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada menolak untuk disebut sebagai penyerobot lahan hutan lindung. Sebab
Rungu-ranga, dalam Bahasa Tetun—bahasa resmi di Timor Leste, berarti berantakan. Presiden Josè Ramos Horta menyitir istilah itu untuk menggambarkan bagaimana situasi demokrasi di negeri yang
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai sarat kepentingan politik dan rentan dipolitisasi menjelang Pemilihan Umum 2024. Terlebih jumlah desa saat ini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya. Proyek strategis Presiden Jokowi ini menelan biaya
Sembilan tahun sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta berlaku, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualam mulai menginventarisir tanah bekas kerajaan. Menurut
Keinginan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merevisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) buyar setelah istana memberi isyarat
