Partai politik berbondong-bondong menyodorkan pesohor, mulai dari komedian, pemeran, sampai musikus dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal proses penjaringan mereka sebagai karder terbilang instan. Ada yang mencalonkan diri setelah lebih dari setahun gabung ke partai. Tak jarang pula yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan. Karenanya partai politik dinilai hanya memanfaatkan popularitas tanpa memperhatikan kualitas kader yang akan disodorkan ke publik.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro mengatakan strategi politik semacam itu menunjukkan bahwa parpol tidak optimal menjalankan fungsi kaderisasi untuk melahirkan kandidat berkualitas. Berikut petikan wawancara yang dilakukan Minggu, 30 Juli 2023:
Bagaimana tanggapan Anda tentang keterlibatan pesohor dalam Pemilu 2024?
Partai akan diakui besar kecilnya berdasarkan perolehan suara yang diubah jadi kursi di DPR. Maka pengejaran kuantitas jumlah kursi tadi, mau tidak mau persyaratannya adalah popularitas, tingkat keterpilihan tinggi, dan modalnya. Itu yang akan diutamakan partai.
Dari hal itu dapat dilihat bahwa perspektif partai politik dan artis berbeda. Perspektif partai ini adalah cara cepat menaikkan dukungan atau penambahan kursi di DPR atau DPRD. Ini cara yang mereka ingin trobos. Tidak terlalu susah karena syarat popularitas dan elektabilitasnya tinggi sudah disiapkan calon. Sementara dari perspektif artis yang melihat pendahulunya masuk ke partai, ada rasa ingin tahu, dan mencoba peruntungan. Jadi ada keingintahuan untuk menjajal peruntungan di dunia politik.
Apakah mereka mampu?
Tidak boleh membedakan karena dianggap tak mumpuni. Sebenarnya sangat bagus kalau mumpuni, sehingga dasar pemilihannya adalah kompetisi. Sayangnya kan yang terjadi tidak cukup lama menjadi kader di partai politik. Jadinya kader dadakan.
Seharusnya para calon melalui proses panjang, adaptasi, belajar memahami partai, membaca ADRT, serta memahami ideologi partai, dan semua yang berkaitan dengan partai. Jika demikian akan menjadi politisi unggul di satu partai. Bahkan bersangkutan dapat merasakan memiliki, tidak sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar memahami dan bisa diharapkan untuk berkiprah panjang.
Artis ini kan nggak. Mendadak dalam hitungan minggu atau beberapa bulan jadi caleg. Kalau yang bersangkutan belajar cepat tidak masalah, kalau nggak kan butuh adaptasi. Butuh belajar dulu. Tidak sekadar adaptasi dan butuh mengikuti training. Kaderisasi di internal partai itu yang sering tidak diikuti artis. Karena waktunya sempit dan ikut tahapan caleg saja.
Ini sebagai bentuk kegagalan partai politik?
Saya sampaikan itu cara partai melakukan terobosan cepat, sehingga merekrut saja orang yang sudah populer. Itu modalitas. Jadi ada kemungkinan dipilih. Ini yang termasuk dipertanyakan publik. Ini partai pekerjaan dan fungsi utama apa? Kan fungsi utamanya ialah kaderisasi dan promosi kader secara profesional, serta menyiapkan kader dengan semua training. Siapa yang ke legislatif dan eksekutif nanti. Kalau ke legislatif bidang apa dan siapa yang layak. Itu mestinya ada semacam database dan roadmaps, sehingga kader ini merasakan ada kaderisasi yang jelas dan prospektif.
Bagaimana bila mereka sudah ikut kaderisasi?
Kader akan menghayati dan merasa memiliki di partai itu. Itu bagus sekali kalau ada model kaderisasi yang secara sistem. Artinya tidak kolotisme, nepotisme, tapi disadarkan atas kompetensi. Lalu dibekali yang cukup tentang ideologi partai dan platform partai.
Karena mereka berbakat, punya popularitas, sehingga berpotensi melakukan kampanye di luar jadwal. Tanggapan Anda?
Itu risiko karena yang bersangkutan artis sudah dikenali kalau turun ke dapil. Perkenalan mereka pasti akan dianggap kampanye. Mau tidak mau karena melihat dapilnya. Tapi akan berbeda kalau orang kampanye menyampaikan visi misi di luar waktu sosialisasi dan kampanye. Kan itu nggak boleh.
Saya rasa beda kampanye dan nonkampanye. Bisa dirasakan kampanye atau tidak. Kalau dituduh kampanye awal biasanya ada datanya. Bawaslu ketika memberikan penalti harus berdasarkan fakta hukum.
Apa yang bisa dilakukan partai agar kader yang dihadirkan ke publik tidak sekadar sensasional?
Harus dari dua hal. Partai iya, lalu masyarakat pemilih dicerdaskan. Partai melakukan kaderisasi dan promosi kader. Sisi lain dilakukan pencerahan edukasi kepada Masyarakat, sehingga diharapkan nantinya masyarakat akan beranjak menjadi pemilih yang tidak sekadar mendapatkan uang receh. Mereka punya harga diri.
Sisi lain, partai melakukan perbaikan di internalnya. Ini penting. Tidak hanya partai saja yang melakukan perbaikan, tapi masyarakatnya juga. Kalau tidak demikian, maka mental suara dibeli murah. Bagi mereka yang sudah dikenal akan memudahkan partai karena tidak perlu mengenalkan. Ini menguntungkan partai karena proses pengenalan tidak butuh waktu lama. Kalau keduanya diperbaiki, masyarakat lebih kritis, calon berkualitas, meski bukan artis.
Perbedaannya di titik mana antara caleg pesohor dan nonpesohor?
Sebenarnya tidak membedakan artis dan bukan artis. Persoalanya itu kan apakah artis memenuhi persyaratan untuk menjadi wakil rakyat. Apakah hanya modalitas terkenal saja?
Lantas apakah itu juga terdorong oleh sistem pemilu kita yang terbuka?
Memang kadang calon tidak andalkan partai. Mereka turun sendiri bermodalkan uang yang cukup dengan timses jadi dia door to door. Maka dia berjuang tidak secara institusional, tapi individual. Ini tidak bagus. Kewibawaan partai kurang karena yang dilihat orang per orang. PDIP mengusulkan tertutup karena otoritas partai dikedepankan untuk memilih caleg.
Kalau terbuka, caleg itu akan berjibaku sendiri, tanpa intervensi yang kuat dari pengurus partai. Dia mengawal sendiri. Dia tahu bahwa suaranya banyak atau tidak banyak. Kalau tertutup diserahkan ke parpol, jadi atau tidak jadi apa kata pimpinan partai. Artinya kedua sistem tersebut ada kekuatan dan kelemahan.
