Speed boat yang berangkat dari Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara bergerak perlahan memasuki muara sungai. Dari kejauhan, permukiman terlihat berderet di kedua sisi anak sungai. Sebuah jembatan kayu melengkung menghubungkan dua baris rumah yang berdiri di atas panggung. Setelah tiba, perahu mencari tempat bertambat di antara rumah-rumah warga.
Permukiman ini dikenal dengan nama Sungai Banjar. Wilayahnya merupakan bagian dari Dusun Bannati, Desa Sepatin. Sungai Banjar hanyalah satu dari sekian banyak permukiman yang tersebar di wilayah Delta Mahakam.
Kawasan ini merupakan bentang alam yang terbentuk dari proses panjang pertemuan aliran sungai. Sedimentasi material yang dibawa Sungai Mahakam dari hulu membentuk pulau-pulau delta di kawasan pesisir. Pulau-pulau itu kemudian ditumbuhi mangrove dan nipah, menciptakan ekosistem khas yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna.
Jika dilihat dari udara, gugusan pulau di Delta Mahakam menyerupai kipas. Pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh jaringan anak sungai dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ketika air surut, beberapa alur sungai bahkan tidak dapat dilalui perahu.
Dulu, kawasan delta ini dipandang sebagai wilayah yang miskin sumber daya, berpenduduk jarang, dan nyaris tidak tersentuh pembangunan. Hutan mangrove kemudian menjadi salah satu benteng alami kawasan pesisir Kutai Kartanegara, melindunginya dari gelombang dan badai laut.
Sungai Banjar secara administratif berada di Desa Sepatin. Selain Sepatin, desa pesisir lainnya di Kecamatan Anggana adalah Muara Pantuan dan Tani Baru. Belakangan, Dusun Tanjung Berukang juga dipersiapkan menjadi desa tersendiri, memisahkan diri dari desa induknya, Sepatin.
Indra Rismawan, Ketua RT 04 Desa Sepatin, sudah menunggu di tepian permukiman.
Ia tampak lega ketika kami tiba. Sebelumnya, komunikasi sempat terganggu karena jaringan telepon seluler mati. “Sinyal HP mati karena tower di Muara Pantuan rusak,” ujarnya.
Indra kemudian mempersilakan kami beristirahat sejenak di beranda rumahnya. Dari sana, aktivitas warga terlihat jelas. Orang-orang berlalu-lalang melalui gang utama berupa jembatan kayu yang memanjang mengikuti permukiman.
Di Delta Mahakam, kehilangan sinyal bukan hal yang aneh. Justru ketika speed boat sudah berada di laut, jaringan telepon terkadang kembali lebih mudah ditemukan.
Persoalan lain adalah listrik.
Di sejumlah wilayah Delta Mahakam, listrik masih bergantung pada mesin pembangkit berbahan bakar minyak. Karena biaya operasionalnya tinggi, listrik umumnya hanya tersedia pada sore hingga menjelang pagi. Namun Sungai Banjar berbeda.
Di dinding depan rumah warga, selain menempel berbagai stiker penanda program dan pendataan pemerintah, terlihat pula meteran listrik. “Di sini listriknya sudah 24 jam,” kata Indra.
Ia menunjuk sumber listrik yang selama ini menerangi permukiman. “Kami mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal,” lanjutnya.
PLTS Komunal Sungai Banjar dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan diresmikan pada 2016 oleh Edy Damansyah, yang saat itu menjabat Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Pembangkit tersebut memiliki kapasitas 20 kWp atau sekitar 20.000 watt. Dengan sistem off-grid, listrik dari PLTS mampu memenuhi kebutuhan sekitar 50 rumah dan sejumlah fasilitas umum di Sungai Banjar.
Indra kemudian mengajak kami melihat instalasi tersebut. Bersama Usman, operator PLTS, dan beberapa warga, kami berjalan menyusuri jembatan kayu. Sekitar 100 meter kemudian, jajaran panel surya mulai terlihat. Di sampingnya berdiri sebuah bangunan bercat putih berbentuk kotak, menyerupai peti kemas. Instalasi PLTS berada tidak jauh dari masjid dan dibangun di atas dek panggung berbahan kayu ulin.
Bangunan putih itu merupakan ruang penyimpanan baterai sekaligus ruang kontrol. Di dalamnya, Usman menunjukkan sejumlah panel kontrol dan inverter. Sebagian peralatan tersebut sudah tidak berfungsi. “Dulu instalasi ini dilengkapi dengan komputer, tapi komputernya juga sudah rusak,” terang Usman.
Peralatan yang rusak bukan sekadar persoalan teknis. Penggantiannya membutuhkan biaya, sementara pengelola tidak memiliki cukup dana. “Tidak ada biaya untuk menggantinya,” kata Indra.
Kondisi instalasi pun menunjukkan usia dan beban pemakaian. Lantai tempat baterai disimpan terlihat mulai miring. Struktur penyangganya tak lagi mampu menahan beban dengan baik. “Sebenarnya lokasi di sini kurang tepat karena tanahnya lunak,” terang Indra.
Persoalan PLTS Sungai Banjar bukan hanya soal peralatan yang rusak. Sistem pembangkit yang dibangun hampir satu dekade lalu membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, sementara sumber pendanaannya sangat terbatas. Usman menjelaskan bahwa iuran listrik warga menjadi sumber utama biaya operasional.
Setiap rumah yang mendapat aliran listrik dari PLTS membayar iuran sekitar Rp50 ribu per bulan. Dari 44 rumah yang saat ini teraliri listrik PLTS, pemasukan maksimal sekitar Rp2,2 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 ribu digunakan untuk membayar dua operator dan seorang kolektor. Artinya, hanya sekitar Rp1,7 juta yang tersisa dalam kas pengelola.
Jumlah itu cukup untuk kebutuhan rutin, tetapi terlalu kecil untuk mengganti komponen utama yang nilainya mencapai jutaan rupiah. “Pusing kepala saya memikirkan dari mana uang untuk mengganti baterai jika nanti mati,” ujar Indra.
PLTS Sungai Banjar dibangun ketika wilayah pesisir Delta Mahakam belum tersentuh jaringan listrik PLN. Pembangunan pembangkit tenaga surya dimaksudkan untuk menyediakan sumber listrik mandiri dengan memanfaatkan energi matahari. Namun, persoalan muncul setelah pembangkit selesai dibangun dan diserahkan kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tidak otomatis diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk mengelolanya dalam jangka panjang. Ketika komponen mengalami kerusakan, pengelola harus mencari sendiri biaya perbaikan dan penggantian.
Persoalan listrik di Delta Mahakam menjadi ironi. Sebab kawasan yang selama lebih dari satu abad dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi justru masih menghadapi persoalan akses energi dasar.
Eksplorasi migas di wilayah yang terhubung dengan Delta Mahakam telah berlangsung sejak masa kolonial. Penemuan Lapangan Louise I pada 1897 dan Mathilde I pada 1898 menjadi bagian dari awal sejarah panjang industri migas di kawasan ini.
Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan lapangan migas di kawasan ini berlanjut melalui skema Kontrak Kerja Sama. Total E&P Indonesia dari Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang pernah menjadi operator di Blok Mahakam. Kontrak tersebut berakhir pada 1997 dan kemudian diperpanjang hingga 2017. Setelah itu, pengelolaan Blok Mahakam beralih kepada Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Selama lebih dari satu abad, aliran modal industri migas telah membentuk sejarah ekonomi Delta Mahakam. Namun kekayaan sumber daya alam itu tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat di kawasan delta menikmati akses terhadap layanan dasar yang memadai.
Masyarakat kemudian membangun sistem ekonomi lokalnya sendiri. Di pulau-pulau yang sebelumnya kosong, warga membuka empang atau tambak, sebagian dengan mengonversi kawasan mangrove.
Pada saat yang sama, Delta Mahakam tidak asing dengan berbagai program rehabilitasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Penanaman mangrove, pembentukan kelompok masyarakat, hingga berbagai program bantuan datang silih berganti. Namun di tengah banyaknya program tersebut, kebutuhan paling mendasar—air bersih dan energi—tetap menjadi persoalan sehari-hari bagi sebagian masyarakat.
Mereka yang berhasil secara ekonomi memiliki pilihan lain. Sebagian memilih membangun rumah di daratan, di Sungai Mariam, Anggana, bahkan Samarinda. Sementara itu, permukiman pesisir yang ditinggalkan perlahan menghadapi persoalan lingkungan yang semakin berat. Sungai Banjar adalah salah satu contohnya.
Abrasi terus menggerus tepian permukiman. Rumah-rumah yang dahulu berada di bagian paling luar kini harus bergeser semakin jauh ke daratan. “Mungkin sudah satu kilometer dari rumah paling ujung luar dulu bergesernya,” ujar Indra dengan nada prihatin.
Penulis: Yustinus Sapto Hardjanto
Sumber: kesah.id
