Hananto, bukan nama sebenarnya, bersiap memanen udang pada suatu pagi di Januari 2022. Empat tambak yang dikelolanya bisa menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp200–300 juta per tambak. Puluhan warga yang biasa membantunya panen, berharap tetesan pendapatan turut mengalir ke kocek mereka.
“Saya bayar Rp3 juta, kasih makan, dan ada bonus panen. Keuntungan 100 bonus saya dikasih 10 persen. Di luar gaji saya kasih Rp10 juta,” ujar Hananto pada Rabu, 5 November 2025.
Namun pagi itu tak ada jaring yang ditebar, tak ada udang yang dijala. Warga hanya bisa menyaksikan ratusan aparat keamanan mengelilingi tambak udang. Kecipak air yang biasa muncul saat panen, berganti dembam. Alat berat menggasak jaringan listrik dan gubuk kayu yang berada di sekitar lokasi tambak.
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengambil alih empat tambak yang sudah bertahun-tahun dikelola Hananto. Tujuannya, memuluskan program Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen. Pemerintah menyebutnya sebagai tambak udang modern terbesar di Indonesia dengan luas lahan potensial mencapai 100 hektare. Labelnya: Shrimp Estate.
Tergusurnya tambak Hananto, terjadi tak lama setelah ia merogoh kocek untuk merenovasi tambak dan mendatangkan jaringan listrik. Ia mengeklaim menghabiskan dana hingga Rp800 juta untuk proses tersebut. “Saya habis renovasi. Katanya mau diganti, ternyata nggak. Dulunya ada pemasukan, sekarang nggak ada,” keluhnya.
Hal lain disampaikan Wasilan, petambak udang asal Desa Tegalretno, Kabupaten Kebumen. Ia mengaku sulit bersaing dengan udang hasil panen BUBK yang ikut membanjiri pasar tradisional.
“Kalau tetap dijual, harganya di bawah pasaran. Petambak dengan modal sedikit, tidak bisa bersaing harga,” ujarnya.
Wasilan tak merugi sendirian. Dari 100 lebih petambak udang di Tegalretno, hanya tersisa sekitar 15 petambak udang sekarang. Selain kalah modal, lanjut Wasilan, banyak lahan tambak yang dulu dikelola petani lokal kini jadi bagian dari BUBK.
Sejak Oktober 2025 Jaring.id, Tempo, dan Bloomberg Businessweek berkolaborasi menelisik program BUBK Kebumen yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menghantam petambak lokal, kami menemukan berbagai persoalan lain di seputar program yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023 tersebut.
***
Tim kolaborasi mendatangi lokasi tambak BUBK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 5 November 2025. Sebagian besar tambak yang dipanen parsial pada akhir Juli 2025, belum sepenuhnya terairi kembali.
Beton penyangga pipa intake juga tampak hancur tersapu ombak, sementara besi pengikat pipa mulai berkarat. Dua narasumber yang enggan disebutkan namanya menyebut kalau pipa itu tak hanya menyedot air laut menuju tambak. Berbagai biota laut seperti kepiting, kerapu, dan kerang juga ikut terbawa.
Masalah sarana dan prasarana jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis pada 15 Januari 2025. Penyusunan target produksi oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, menurut laporan tersebut, tidak disusun berdasarkan analisis komprehensif atas data sarana dan prasarana yang tersedia. Walhasil, realisasi produksi pada 2023 hanya menyentuh 40,6 persen dari target produksi sebesar 424,65 ton. Pada 2024, realisasi produksi bahkan hanya mencapai 22,4 persen dari target.
Kondisi tersebut diperburuk dengan situasi keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Karawang yang mengelola BUBK Kebumen. Pengelolaan mandek sejak Juli 2025 lantaran ketiadaan dana.
“Vakum sekian bulan, dilema buat kami. Ini kan (proyek-red) percontohan nasional. Kami berharap produksi eksis dan berjalan,” jelas Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan Kebumen, Yochanes Agung pada Rabu, 4 Februari 2026.
Mandeknya BUBK, tambah Agung, juga disebabkan rencana pengambilalihan oleh PT Agrinas Jalandri Nusantara. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perikanan tersebut, berada di bawah lembaga investasi Danantara. Rencana pengambilalihan pertama kali mencuat dalam pertemuan antara Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Budi Daya Perikanan Tinggal Hermawan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, serta perwakilan dari PT Agrinas Jalandri yang dilakukan pada 7 Agustus 2025.
“Namun, dari Desember sampai masuk Januari 2026 belum belum ada kepastian,” tambah Agung.
Penanggungjawab Budi Daya Udang Berbasis Kawasan Kebumen, Iwan Sumantri membenarkan keterangan Agung. Menurutnya, sampai saat ini tak ada kejelasan soal rencana pengambilalihan.
Iwan menambahkan, pengelolaan BUBK Kebumen bergantung pada anggaran dari BLU Karawang dan Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara. “Meski memberatkan operasional Karawang dan Jepara, tetapi komitmen KKP harus bisa membesarkan. Kami serius mengelolanya,” ujar Iwan.
Iwan menambahkan kalau pipa intake yang ada saat ini hanya mampu mengairi 30 persen dari 145 tambak yang sudah terbangun.
“BUBK itu mewah. Namun ambil airnya sulit, butuh biaya yang mahal. Jepara dan Karawang terlalu berat backup Kebumen. Akhirnya ini mengesampingkan Jepara dan utamakan Kebumen,” jelasnya.
Di tengah kebingungan banyak pihak, Agrinas memutuskan untuk tidak melanjutkan program BUBK Kebumen dalam bentuk dan skema yang diajukan oleh KKP. “Namun sebagai BUMN, setiap keputusan investasi dan operasional Perseroan harus mempertimbangkan kesesuaian model bisnis, mitigasi risiko, serta prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance,” ujar Corporate Secretary Agrinas Jaladri Nusantara Adityo Ramadhan melalui keterangan tertulis yang dikirimkan pada Senin, 23 Februari 2026.
***
Operasional BUBK Kebumen diklaim mengimplementasikan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). Selain keamanan pangan, aspek lainnya yang juga diperhatikan adalah kesehatan dan kesejahteraan ikan, ramah lingkungan, serta sosial ekonomi. Keempat aspek tersebut merujuk pada Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) yang disusun Food and Agriculture Organization (FAO). Pembudidaya yang menerapkan CBIB bakal mendapatkan sertifikat yang menjadi persyaratan ekspor.
Tim kolaborasi mengambil sampel air di pipa buangan, muara sungai, hingga pipa penampungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) BUBK Kebumen pada Jumat, 7 November 2025. Ketika itu, sebagian besar tambak yang sudah dipanen secara parsial. Kandungan yang diuji adalah amonia, fosfat, dan timbal.
Berdasarkan hasil uji laboratorium dan mengacu pada baku mutu kualitas air dalam PP No. 22 Tahun 2021, kadar amonia pada muara sungai telah melampaui baku mutu yang berlaku sebesar 0,93 mg/L.
Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budi Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan Kabupaten Kebumen, Mohammad Musriyanto, mengaku telah melayangkan surat kepada pihak BUBK dan merekomendasikan tiga hal. Salah satunya adalah perbaikan pengelolaan IPAL.
“Namun, semuanya belum dijalankan,” ujarnya pada Rabu, 4 Februari 2026.
Penanggung Jawab BUBK Kebumen Iwan Sumantri mengaku belum memperoleh informasi soal pencemaran akibat aktivitas BUBK. Meski demikian, ia menyebut kalau operasional berjalan tidak ideal.
“Buangan limbah berdampingan dengan pipa intake untuk pengambilan air laut. Apa yang kami buang, diambil lagi. Kami harus perhatikan buangan ke perairan sekitar. Kami akan ambil sampel lagi. Kalau enggak ambil limbahnya, maka sama saja membunuh kami secara pelan-pelan,” ujarnya.
Dalam laporannya, BPK menyebutkan bahwa kriteria dan desain IPAL, serta pengujian kualitas air Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP belum mempertimbangkan jumlah pembudidaya. Hal itu menyebabkan peningkatan risiko lingkungan yang tidak teridentifikasi dan tertangani dalam kegiatan perikanan budi daya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan menyebut baku mutu air BUBK masih di batas aman. “Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan secara resmi, kualitas air limbah BUBK Kebumen masih berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin 9 Februari 2026.
Pemeriksaan kandungan nitrat dan fosfat sebetulnya pernah dilakukan Departemen Oseanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro pada 20 Agustus 2023, atau lima bulan setelah BUBK Kebumen diresmikan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 16 sampel air diambil dari perairan Pantai Kaliratu, Kabupaten Kebumen. Sebanyak 9 di antaranya berasal dari daerah sungai, dan 7 lainnya diambil di daerah perairan pantai. Konsentrasi nitrat dan fosfat yang lebih tinggi ditemukan berada dekat dengan BUBK.
Guru Besar Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Muhammad Zainuri mengungkapkan bahwa tingginya konsentrasi nitrat dan fosfat juga bergantung pada pasang surut air laut. “Buangan industri pertambakan ikut menyumbang,” ujar Zainuri pada Senin, 15 Desember 2025 saat ditemui di ruangan Center for Coastal Rehabilitation and Disaster Mitigation Studies (CoREM) Universitas Diponegoro.
Dia khawatir tingginya kandungan fosfat bakal menyebabkan peningkatan keasaman yang berimbas pada turunnya PH di laut. “Saat terjadi proses penguapan dan pembentukan awan, ini akan menurunkan hujan asam. Hewan laut yang tidak kuat atau tidak padat tulangnya, akan hancur,” jelas Zainuri.
***
Di tengah berbagai persoalan seputar BUBK Kebumen, KKP bakal membangun budi daya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Sumba Timur. Proyek tersebut bakal menyedot anggaran hingga Rp7,2 triliun, dengan sekitar Rp7 triliunnya berasal dari pinjaman luar negeri.
“Cakupan lahan sekitar 2.150 hektare yang mencakup seluruh kawasan budi daya mulai dari intake, tandon, kluster budi daya, IPAL serta fasilitas kawasan budi daya,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan.
Lokasi pembangunan berada di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik KKP, PT Adhi Karya (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pemenang tender pada 2023. Pembangunan yang semula bakal dimulai pada 2024 tersebut molor lantaran masih menunggu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Tim kolaborasi mendatangi lokasi pembangunan proyek tersebut pada 19 September 2025. Lahan yang disebut bakal menjadi lokasi budi daya udang terintegrasi, masih berupa lahan savana. Pemeriksaan citra satelit yang kami lakukan sejak 22 September 2025 hingga 4 Februari 2026 juga menemukan kalau tidak ada perubahan berarti di lokasi pembangunan.
Sekretaris Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, Tinggal Hermawan menyatakan pembangunan tetap berjalan. “Pembangunan direncanakan akan dilakukan selama 3 Tahun, mulai dari Desember 2025 hingga Desember 2028. Namun demikian, upaya-upaya percepatan terus dilakukan agar pembangunan budi daya udang terintegrasi ini dapat bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak,” jelas Tinggal.
Ia juga mengaku sudah mengikuti rekomendasi penyusunan aturan kriteria desain IPAL yang direkomendasikan BPK. “Itu sudah diperbaiki, jadi pijakan mengelola lebih baik,” jelasnya.
Liputan ini merupakan kolaborasi Jaring.id dengan Majalah Tempo, dan Bloomberg Businessweek dan didukung oleh Pulitzer Center.
Artikel ini mengalami perubahan pada 25 Februari 2026 dengan menambahkan keterangan dari pihak Agrinas Jaladri Nusantara. Penambahan tersebut tidak mengubah substansi berita.
