Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyoroti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Republik Indonesia menjadi undang-undang pada Selasa, 9 Juni 2026. Menurut koalisi, proses pembahasan
Laporan investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) terhadap demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan hukum justru dijadikan senjata untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman terus-menerus ini dikhawatirkan dapat menyebarkan
Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mendapat teror disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa rezim antikritik semakin menggerogoti
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ribuan orang ditahan saat demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Namun tidak semua jelas nasibnya kini.
GIJN telah memublikasikan puluhan artikel terkait cara menginvestigasi kekerasan yang dilakukan polisi saat protes dan berbagai pelanggaran lainnya. Berikut ini beberapa di antaranya.
Sengketa agraria antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat di sekitar Kaldera, Toba telah berlangsung puluhan tahun. Tumpang tindih lahan jadi penyebab.
Duo electro-punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani tiba-tiba mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Kepolisian Indonesia atas lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar,” pada Kamis, 20
Seorang pedagang pempek bernama Tony tidak bisa tidak kaget setelah mengetahui namanya tercantum dalam akta perusahaan PT Tri Manunggal Daya Cipta (TMDC). Perusahaan ini pernah
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak digunakan untuk membungkam kritik. Mereka yang semula merupakan korban justru dikriminalisasi dengan menggunakan aturan ini. Kami membuat
Jarum jam baru pukul 6 pagi pada Kamis, 14 Maret 2024. Tapi telepon seluler milik Roni Ahmad—bukan nama sebenarnya, sudah berdering berulang kali. Di layar
Markas Besar Kepolisian Indonesia memastikan insiden baku tembak di rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak terjadi. Cerita itu
Sejumlah jenderal polisi diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal ini tertuang dalam surat bernomor ST/1628/VIII/KEP/2022 yang diteken Listyo
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meminta keterangan enam asisten pribadi dan ajudan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri (nonaktif), Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.
Kepolisian Indonesia segera mengungkap kematian Brigadir Yosua Hutabarat, 27 tahun, melalui ekshumasi atau mengautopsi ulang jenazah. Sebelumnya pembongkaran makam diusulkan keluarga Yosua kepada Badan Reserse
Kening pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang berlipat saat IndonesiaLeaks menunjukkan rekaman video kamera pengawas (CCTV) ruang kolaborasi di lantai 9 Direktorat Penyidikan KPK,
Husein Ahmad, Direktur Imparsial, melangkahkan kaki menuju ruang Reskrimum di lantai dua Kepolisian Resort Jakarta Barat pada malam Senin, 30 September 2019. Setelah kunci elektronik
