Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat saat menangani protes yang terjadi sejak 25 Agustus 2025, salah satunya adalah penggunaan kekuatan berlebihan. Di banyak negara, pelanggaran serupa juga terjadi dan para jurnalis meresponsnya dengan melakukan investigasi untuk mengungkap hal-hal yang semula disembunyikan oleh kekuasaan.
Global Investigative Journalism Network (GIJN) pernah menghelat webinar bertajuk How to Investigate the Police untuk membahas hal tersebut pada 22 Oktober 2020. Hannane Ferdjani (Beyond The Noise), Daneel Knoetze (Viewfinder), Lina Attalah (Innsane), serta Haley Willis dan Malachy Browne (New York Times) mendiskusikan pengalaman mereka menelisik pelanggaran yang dilakukan polisi. Rowan Philp kemudian meringkasnya menjadi artikel berisi kiat menelisik pelanggaran yang dilakukan Polisi. Fokus pada kegagalan sistemik dan kesalahan kebijakan, bukannya individu aparat yang melakukan pelanggaran, jadi salah satu rekomendasi yang masih relevan untuk diterapkan jurnalis yang hendak menginvestigasi isu ini.
Selain webinar dan artikel tersebut, GIJN telah memublikasikan puluhan artikel terkait cara menginvestigasi kekerasan yang dilakukan polisi saat protes dan berbagai pelanggaran lainnya. Jika kamu hendak menginvestigasi topik tersebut, maka menyimak beberapa artikel dalam daftar ini bisa jadi langkah awal untuk memulainya.
Mining Social Media and Visiting Morgues to Document Police Violence in Bangladesh
Lebih dari 500 orang dilaporkan tewas di Bangladesh akibat tindakan aparat keamanan sejak protes anti-pemerintah meletus di negara tersebut pada 16 Juli 2024. Dibayangi oleh Digital Security Act (DSA) yang memungkinkan pemerintah menggeledah dan menangkap jurnalis tanpa surat perintah, serta menjatuhkan hukuman penjara berat bagi jurnalis yang dianggap melakukan “propaganda negatif”, beberapa jurnalis tetap melakukan tugasnya mengawasi kekuasaan. Salah satu dari jurnalis tersebut adalah Zyma Islam yang bekerja untuk Daily Star.
Dalam artikel berformat wawancara yang ditulis Benjamin Bathke dan pertama kali dipublikasikan Reuters Institute ini, ia membagikan pengalamannya berhadapan dengan sensor, meliput protes, dan menginvestigasi kematian para pemrotes akibat kekerasan aparat.
How Bellingcat and Forensic Architecture Teamed Up with Colombia’s Cerosetenta to Map Police Violence
Protes menentang reformasi pajak yang diusulkan oleh pemerintahan Iván Duque di Kolombia meletup pertama kali pada 28 April 2021. Protes yang direspons pemerintah dengan pembatalan kebijakan tersebut berlanjut dan dengan mengajukan berbagai tuntutan lain seperti pengurangan ketimpangan dan reformasi kepolisian. Laporan dari organisasi Indepaz dan Temblores ONG menyebut 47 orang telah tewas – 39 di antaranya dibunuh polisi – sejak awal demonstrasi. Laporan tersebut juga menguak pelanggaran lain yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti 133 kasus penembakan, 1.055 penahanan sewenang-wenang, dan 362 korban kekerasan fisik.
Artikel yang ditulis Marina Estarque dan pertama kali dirilis oleh Knight Center’s Latin American Journalism Review menjelaskan bagaimana media Kolombia Cerosetenta berkolaborasi dengan kolektif jurnalis internasional, Bellingcat, dan Forensic Architecture untuk memetakan kekerasan polisi yang terjadi selama protes di Kolombia. Mereka juga merekonstruksi kejahatan yang dilakukan polisi dalam konteks ini. Hasil liputan dikemas dalam peta interaktif berjudul “Repression and Death in the Streets of Colombia“. Pengguna bisa melihat berbagai video kekerasan polisi, yang dikategorikan berdasarkan tanggal dan lokasi. Video-video yang terdapat dalam platform tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan setelah melalui proses verifikasi ketat.
How They Did It: Exposing Police Violence Against the Yellow Vests
Protes yang terjadi di Prancis pada November 2018 membuat para jurnalis kebingungan. Para pemrotes yang menggunakan rompi kuning tidak memiliki juru bicara resmi, tidak dipimpin oleh serikat pekerja, atau organisasi mana pun. Dalam kondisi tersebut, mereka memilih untuk mengutip pernyataan polisi? Hasilnya, liputan cenderung mengangkat kekerasan yang dilakukan pemrotes dan mengabaikan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap para pemrotes.
Artikel berformat wawancara ini yang ditulis Marthe Rubió ini mengungkap bagaimana David Dufresne, seorang jurnalis independen, mendobrak kondisi tersebut. Ia mencatat kekerasan polisi terhadap Rompi Kuning melalui proyeknya “Allô Place Beauvau“. Dalam bahasa Indonesia, artinya “Halo Place Beauvau”, julukan untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis. Karena resah melihat foto dan video para pengunjuk rasa yang terluka dan beredar di media sosial, Dufresne mulai menghitung jumlah korban, memverifikasi foto dan video, lalu mencuitkannya di akun Twitter miliknya. Tak lama, orang-orang mulai mengiriminya informasi tentang kasus-kasus baru.
Setelah beberapa minggu, Dufresne bermitra dengan dua pengembang yang membantunya menganalisis data dan mengubahnya menjadi visualisasi untuk media investigasi Mediapart. Mereka mencatat 800 kasus kekerasan atau perilaku buruk polisi. Di antara para pengunjuk rasa yang terluka, ada 289 orang menderita cedera kepala, 24 orang kehilangan mata, dan lima orang cedera tangan akibat ledakan. Seorang wanita juga terbunuh. Sejak Mediapart mengelola proyek “Allô Place Beauvau” liputan ini banyak dikutip oleh media lain di Prancis dan Dufresne dianugerahi Grand Prize for Journalism.
How Two Graduate Reporters Exposed a System Used to Hide Police Officer Misconduct
Meski tidak terkait secara langsung dengan pelanggaran yang dilakukan polisi ketika menangani protes, artikel yang pertama kali diterbitkan oleh The Journalist’s Resource menarik disimak. Denise-Marie Ordway membahas investigasi garapan Katey Rusch dan Casey Smith, mahasiswa Program Pelaporan Investigasi di Universitas California, Berkeley. Pada awalnya, keduanya membandingkan catatan tentang masalah penegakan hukum yang mereka teliti selama liburan musim panas. Smith menyelidiki penyelesaian hukum antara petugas polisi dan warga sipil. Sementara Rusch, mengumpulkan informasi tentang petugas yang pernah dihukum pidana.
Rusch menemukan bahwa beberapa petugas yang ia ajak bicara punya catatan kepegawaian yang bersih. Padahal, mantan atasan mereka berkata sebaliknya. Hasilnya, ditemukan perjanjian yang memungkinkan petugas menyembunyikan pelanggaran mereka dari publik dengan syarat mereka mencari pekerjaan baru.
Proyek liputan tersebut kemudian ditajuki Right to Remain Secret dan diterbitkan di San Francisco Chronicle pada akhir 2024. Para jurnalis mengungkap “sistem penyelesaian hukum rahasia yang telah menutupi korupsi, kriminalitas, dan pelanggaran lainnya oleh petugas penegak hukum di seluruh California selama beberapa dekade.” Liputan ini dianugerahi Goldsmith Prize for Investigative Reporting pada 2025.
