
Ramai-ramai Kritik Praktik Blokir Komdigi
Koalisi Sipil Sebut SK Menteri Komdigi No 127/2026 Ancam Kebebasan Berekspresi, Apa Alasannya?
Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.

Koalisi Sipil Sebut SK Menteri Komdigi No 127/2026 Ancam Kebebasan Berekspresi, Apa Alasannya?

Laporan investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) terhadap demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan hukum justru dijadikan senjata untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman terus-menerus ini dikhawatirkan dapat menyebarkan

Kekerasan oleh polisi terhadap wartawan terus berulang. Sepanjang 2025 sedikitnya ada 89 kasus yang dilaporkan ke AJI Indonesia. Tanpa sanksi tegas terhadap pelakunya, kekerasan yang

Pada 17 November, majelis hakim PN Jaksel akan membacakan putusan sela untuk memutuskan kelanjutan gugatan Mentan Amran. Ahli hukum pers menyarankan agar gugatan terhadap Tempo

Perlindungan hukum bagi wartawan dinilai masih lemah meski Indonesia sudah memiliki jaminan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

CEO Tempo Digital menjelaskan kaitan antara menurunnya kebebasan pers dan bisnis media, dengan masa depan jurnalisme investigasi di Indonesia.

Jakarta – Tantangan yang dihadapi media massa dan jurnalis diprediksi bakal semakin berat di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan

Sudah tujuh belas bulan sejak Bahrul Wahidin dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh pada 24 Agustus 2020. Laporan tersebut hanya berselang

Pentingnya kebebasan pers dalam dinamika demokrasi yang sedang berkembang sudah sangat dipahami. Namun, apa pengaruh kebebasan pers terhadap sektor ekonomi? Kami menemukan bukti kalau serangan

Jurnalis di Asia Tenggara menghadapi pelbagai rintangan ketika melakukan peliputan terkait pemilihan umum (pemilu). Mulai dari akses data pemilu yang terbatas, intimidasi, hingga tindak kekerasan

Jurnalisme investigasi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan beberapa negara tetangga. Ini penyebabnya menurut para praktisi.

Hari “Right To Know” (Hak untuk Tahu) se-Dunia yang jatuh pada 28 September kemarin, menjadi refleksi buruknya pelayanan informasi di Indonesia. Enam tahun disahkannya Undang-undang

Perseteruan Gawker dengan orang-orang kaya dan berpengaruh belum usai. Cuma selang sehari setelah Peter Thiel mengungkap jati dirinya sebagai orang di balik tuntutan Hulk Hogan

Kabar Gawker dihukum untuk membayar Hulk Hogan US$140 juta sebagai ganti rugi karena menerbitkan rekaman seks sang pegulat sungguh meresahkan para praktisi media massa. Penyebabnya,