Buntut Panjang Putusan Saklek DKPP
Dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat laman Facebook Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Kamis, 17 Juni lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan
Dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat laman Facebook Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Kamis, 17 Juni lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan
Pemerintah mengambil langkah penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kebijakan Mikro (PPKM) Darurat. Kebijakan ini mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali
Daftar Isi Selanjutnya Sebagian besar penjahat yang saya selidiki selama dua dekade terakhir, mungkin adalah beberapa pengusaha terbaik dunia. Mereka memiliki kreativitas, kemampuan berpikir cepat,
Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengungkap kegeramannya terhadap Kementerian Kesehatan yang tak kunjung merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan untuk dijadikan landasan
Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (PAKU), Muhammad Arsyad menyatakan bahwa imbas Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik (UU ITE) terhadap korban sangat besar dan berkepanjangan. Menurut
Sejumlah kandidat yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden 2024 belum mendapat dukungan maksimal dari pemilih. Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 21 –
Catatan editor: Liputan BuzzFeed mengenai pusat detensi Muslim di Xinjiang menyabet penghargaan Pulitzer untuk kategori liputan internasional. Analisis geospasial dan penggunaan perangkat sumber terbuka merupakan
Visualisasi data mendapatkan momennya tahun ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Istilah “melandaikan kurva” jadi bahan obrolan sehari-hari dan orang-orang yang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menyederhanakan desain surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Surat suara pemilihan presiden dan legislatif sedianya akan digabung menjadi