Epidemiolog: Lockdown Tidak Bisa Ditawar

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman (Dok pribadi)

Pemerintah mengambil langkah penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kebijakan Mikro (PPKM) Darurat. Kebijakan ini mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali selama dua pekan.

Sejumlah epidemiolog menyarankan agar bersikap tegas mengontrol pergerakkan orang. Tanpa itu, jumlah kasus positif hingga kematian sulit dikontrol. Varian Delta yang menyebar dengan cepat membuat sejumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan nyaris ambruk. Kasus harian sejak pekan lalu mencapai lebih dari 20 ribu dengan nilai positif rate sebesar 20 persen. Angka tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah negara tertinggi.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi puncak kasus Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga akhir Agustus. Untuk itu, Dicky Budiman menyarankan agar pemerintah melakukan karantina wilayah di Jawa-Bali sembari memperkuat testing, tracing dan treatment, serta mempercepat vaksinasi. “Ketika itu tidak dilakukan, maka akan memperbesar masalah di luar sektor kesehatan,” ujar Dicky kepada wartawan Jaring.id, Abdus Somad pada Rabu, 30 Juni 2021. Berikut petikan wawancara selengkapnya:

Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan bernama PPKM mikro darurat di Jawa-Bali, adakah hal baik yang didapat dari pengetatan ini?

Ini strategi jalan tengah. Kondisi saat ini semakin kompleks yang memang diciptakan oleh pemerintah sendiri karena dari awal tidak cepat dan tepat merespon situasi ini dengan strategi utama, yakni 3T, kemudian penguatan perbatasan plus vaksinasi serta fokus ke kesehatan. Karena ketika itu tidak dilakukan, maka akan memperbesar masalah di luar sektor kesehatan. Kolapsnya fasilitas kesehatan saat ini akibat itu.

Apakah pembatasan model setengah-setengah ini efektif menekan laju sebaran? Skala pengetatan yang harusnya dilakukan seperti apa? mengingat kasus harian di Indonesia sejak pekan lalu sudah lebih dari 20 ribu kasus.

PPKM, PSBB, karantina wilayah atau lockdown itu masuk bagian dari strategi penguat sebetulnya, bukan strategi utama. Namun dalam situasi saat ini karena kolapsnya layanan kesehatan, level yang diperlukannya sudah bukan PPKM lagi, tetapi PSBB sebetulnya untuk mencegah kolaps layanan kesehatan dan mencegah kematian dan infeksi lebih besar. Berapa lama? Setidaknya satu kali masa inkubasi, tapi harus dilakukan dengan optimal. Dan jangan lupa, karena namanya juga strategi penguat, yang utamanya isolasi, karantina termasuk vaksinasi itu harus diperkuat. Saya melihat PPKM ini tidak akan cukup meredam perjalanan kita menuju puncak. Apalgi sifat PPKM ini juga tidak terlalu berubah dengan sebelumnya yang kita tahu menunrunkan angka reproduksi tidak terjadi. Angka reproduksi kita malah meningkat jadi 1,40.

Bagaimana dengan pengetatan berlevel yang disesuaikan dengan jumlah kasus di tiap daerah, apakah treatment semacam ini biasa dilakukan dalam penanganan kasus pandemi?

Kalau melakukan pengetatan dengan sistem level, kita tahu kan Jawa-Bali itu sudah merah, Sumatera sebagian besar dan Kalimantan sudah mulai memerah. Kalau konteksnya Jawa-Bali harusnya tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya mengandalkan zonasi berupa warna hijau, oranye dan merah, sementara validitas data tidak memadai akibat testing minim, hal itu hanya akan melahirkan strategi yang tidak efektif.

Bila dibandingkan dengan lockdown, apakah skema pembatasan melalui PPKM mikro ini lebih mujarab?

Situasi saat ini kalau bicara Pulau Jawa tidak bisa dipisah lagi, karena berbahaya. Kalau melihatnya terkesan hanya Jakarta, tentu saja ini memperburuk respons kita. Respons yang dilakukan harus sama dan merata. Kalau fokus Jakarta saja, balik lagi akan menjadi beban. Saat ini sampai akhir September bicara Jawa, Bali dan Madura situasinya kritis dan ini akan menentukan pola pandemi ke depan.

Salah satu alasan tidak melakukan lockdown ialah karena mempertimbangkan nasib pekerja lepas. Adakah solusi dari masalah ini yang bisa dilakukan sebelum pengetatan?

Mau pembatasan apapun, harus sama polanya. Menurut saya kebijakan yang harusnya diambil adalah work from home 100 persen, ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak dipilih lockdown atau PSBB, maka coba berlakukan WFH bagi perkantoran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, BUMN. Jadi untuk wilayah Jawa-Bali semua harus WFH 100 persen termasuk juga pihak swasta. Ini dimungkinkan karena tidak ganggu finansial pegawai, sebab mereka masih digaji. Tentu saja tetap melakukan pekerjaan.

Di Australia yang status pandeminya baik, WFH tetap digalakkan dan jadinya tetap produktif. Maka dari itu, WFH 100 persen tidak bisa ditawar sampai Agustus akhir. Prediksinya kan akhir Juli dan Agustus. Itu juga baik untuk mengurangi beban faskes. Kalau mau mengurangi mobilitas idealnya kan lockdown. Kalau tidak sanggup, WFH 100 persen. Kita tahu kan bahwa di daerah Jawa-Bali penduduknya puluhan juta, ini angka yang signifikan untuk mengontrol laju virus. Kalau sudah ada kebijakan WFH 100 persen, maka semua tidak boleh pergi ke manapun. Kalau pergi-pergi ya sama saja. Selain itu, penting juga untuk melakukan monitoring ketat.

Perketat lagi 3T sebagai strategi pertama. Selanjutnya lakukan kebijakan 5M dan ketiga penguatan. Kalau strategi pertama optimal, bisa mengurangi beban strategi kedua dan ketiga. Di Australia tidak wajib pakai masker. Mengapa di Eropa itu digelar Piala Eropa? karena strategi pertamanya itu luar biasa ketat.

Kita tahu bahwa varian delta ini menular dengan cepat. Menurut Anda, reaksi pemerintah sekarang sudah dapat mengimbangi cepatnya laju penyebaran virus?

Tidak, masih jauh untuk mengimbangi kecepatan virus varian ini. Kalau melihat perkembangan di dunia, dalam waktu beberapa bulan saja sebaran kasusnya sudah 60 persen. Ini sangat cepat sekali. Menurut saya hanya ada tiga strategi yang efektif untuk melawan pandemi, 3T yang optimal, isolasi dan karantina wilayah. Ini PR besar kita setahun ini dengan positif rate Indonesia mencapai 20 persen.

Program vaksinasi kepada masyarakat umum saat ini tengah berlangsung, apakah selama PPKM vaksinasi ini perlu dihentikan atau jangan-jangan masih kurang efektif?  

Vaksinasi kita cukup menggembirakan karena sudah mampu mencapai 1 juta. Namun dengan total populasi bagi yang menerima dua kali suntikan vaksin ternyata masih lima persen, masih jauh banget. Negara yang bisa imbangi pandemi dengan dominasi varian delta nilai tes positif ratenya harus di bawah 1 persen. Dengan testing per 1000 orang dikalikan dua atau melakukan testing dua kali lipat. Sementara itu, vaksinasi harusnya sudah 60 persen dari total populasi. Ini hal yang efektif untuk mencegah penyebaran. Selain itu perlu ditambahkan kebijakan lockdown.

Anda sendiri menganjurkan pengetatan pergerakan yang seperti apa?

Kalau saya menganjurkan kita siapkan opsi lockdown Jawa-Bali, Madura dalam dua minggu saja. Karena pada puncaknya nanti akan banyak kasus kematian dan kolapsnya sistem kesehatan. Pencegahannya itu tidak bisa dikejar dengan vaksinasi dan 3T saja, sebab vaksinasi dan 3T kita tidak bisa diharapkan. Lockdown itu buying time untuk sekedar memulihkan sekaligus mencegah tingginya kematian dan menyebarnya virus. Kita harus siap dengan opsi lockdown.

Republication

Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.

Previous articleBagaimana Pencucian Uang Dilakukan Kelompok Kejahatan Terorganisir?
Next articleBuntut Panjang Putusan Saklek DKPP