covid-19

Pandemi Memperburuk Demokrasi di Asia Pasifik

Pandemi Covid-19 memperburuk kualitas demokrasi di sejumlah negara Asia Pasifik. Utamanya terjadi di negara yang sudah menunjukkan gejala penurunan kualitas demokrasi sebelum pandemi, seperti Filipina

Ramai-ramai Tolak Bisnis Vaksin

Pemerintah dituntut untuk segera mencabut peraturan vaksinasi Covid-19 berbayar. Kutipan atas barang yang harusnya menjadi milik publik ini dinilai membebani dan tidak peka terhadap kesulitan

Epidemiolog: Lockdown Tidak Bisa Ditawar

Pemerintah mengambil langkah penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kebijakan Mikro (PPKM) Darurat. Kebijakan ini mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali

Mengutak-utik Vaksin Dendritik

Setelah izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ditolak Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM), sejumlah tokoh dan politikus menggalang dukungan untuk pembuatan vaksin Nusantara. Mereka

Komplek pergudangan BGR di Kelapa Gading, Jakarta Utara. (Foto: KJI)

Peti Pendingin Reagen Retur

Peti pendingin di gudang PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Kelapa Gading, Jakarta Utara memuat sejumlah kotak berbahan styrofoam dengan label Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB, Doni Munardo menerima bantuan CSR dari PT Mastindo Mulia pada awal-awal pandemi. Foto BNPB

Satu Masalah di Tiga Negara

Kabar muncul dari negara tetangga. Maria Rosario Vergeire, Wakil Menteri Kesehatan Filipina memutuskan menarik alat deteksi Covid-19 merek Sansure yang didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.

Berbahas Vaksin, Berawas KIPI

Bersama 1620 orang lain, Ruhaeni (31) menjadi sukarelawan uji klinis vaksin Sinovac fase III buatan Cina pada 11 Agustus 2020 lalu. Proses penyuntikan yang berlangsung

Berlangganan Kabar Terbaru dari Kami

GRATIS, cukup daftarkan emailmu disini.