Pandemi Covid-19 memperburuk kualitas demokrasi di sejumlah negara Asia Pasifik. Utamanya terjadi di negara yang sudah menunjukkan gejala penurunan kualitas demokrasi sebelum pandemi, seperti Filipina
Pemerintah dituntut untuk segera mencabut peraturan vaksinasi Covid-19 berbayar. Kutipan atas barang yang harusnya menjadi milik publik ini dinilai membebani dan tidak peka terhadap kesulitan
Pemerintah mengambil langkah penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kebijakan Mikro (PPKM) Darurat. Kebijakan ini mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali
Visualisasi data mendapatkan momennya tahun ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Istilah “melandaikan kurva” jadi bahan obrolan sehari-hari dan orang-orang yang
Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di RSDC Wisma Atlet mengeluhkan macetnya pembayaran insentif dari pemerintah. Hingga Jumat, 7 Mei 2021 lalu tercatat 800 aduan dari nakes
Setelah izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ditolak Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM), sejumlah tokoh dan politikus menggalang dukungan untuk pembuatan vaksin Nusantara. Mereka
Peti pendingin di gudang PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Kelapa Gading, Jakarta Utara memuat sejumlah kotak berbahan styrofoam dengan label Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kabar muncul dari negara tetangga. Maria Rosario Vergeire, Wakil Menteri Kesehatan Filipina memutuskan menarik alat deteksi Covid-19 merek Sansure yang didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
Bersama 1620 orang lain, Ruhaeni (31) menjadi sukarelawan uji klinis vaksin Sinovac fase III buatan Cina pada 11 Agustus 2020 lalu. Proses penyuntikan yang berlangsung
Jika anda tertarik dan penasaran dengan piranti apa saja yang bisa dipakai para jurnalis untuk membantu kerja investigasi, anda bisa belajar dari Craig Silverman, editor
