Gabriel, seorang pastor Yesuit yang dicintai suku Indian Guarani, berjalan menyongsong kematian. Kedua tangannya memegang monstrans berisi hosti, simbol tubuh Kristus. Pertahanan terakhirnya. Di belakangnya, sebuah salib diusung dan ratusan orang dari suku Guarani—termasuk perempuan dan anak-anak—mengikutinya. Di depan, para tentara Portugal memasang posisi, mengokang senapan, menarik pelatuk, dan memberondongkan peluru tanpa kedip. Tubuh bertumbangan. Jiwa-jiwa melayang ke udara. Sementara Rodrigo Mendoza, pedagang budak yang bertobat, yang tubuhnya telah lebih dulu tersungkur ke tanah dihantam pelor dan siap menjemput maut, menyaksikan kematian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Musik Ennio Morricone mengalun sebagai latar, membuat adegan itu abadi, tak terlupakan, dan tinggal cukup lama di memori orang-orang yang pernah menonton The Mission, film tahun 1986 yang dibintangi Jeremy Irons dan Robert de Niro, mengisahkan perlawanan suku Indian yang tinggal di hutan Amazon abad ke-18, yang diburu seperti pesakitan dan diusir dari tanah lahirnya sendiri.
Memori visual itulah yang langsung menyergap saya di adegan pertama Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, film dokumenter besutan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, saat puluhan warga suku Awyu dari marga Moro di Papua Selatan, mengusung kayu besi rawa atau kayu ulin sepanjang 17 meter. Mereka hendak membuat palang adat dari salib berwarna merah, sebagai penanda atas tanah dan hutan milik suku mereka, sebagai peringatan bahwa siapapun—meski mengantongi konsesi dari negara, meski berseragam tentara, meski menggunakan eskavator dan senjata—tak bisa merangsek semena-mena.
Sebanyak 1.800 salib merah dan palang adat ditancapkan di tanah-tanah Papua, dari Boven Digul hingga Mappi, dari Merauke hingga Jayapura. Menurut catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), salah satu kolaborator pembuatan film ini, salib-salib tersebut didirikan sejak tahun 2014 sebagai simbol penolakan proyek-proyek skala besar—perkebunan sawit, tebu, padi, dan peternakan—yang merangsek tanah adat dan merusak ruang hidup orang-orang asli Papua, serta menghancurkan habitat satwa liar dan meluluhlantakkan keanekaragaman hayati.
Simbol ini tidak dibuat oleh gereja, bukan pula oleh para politisi atau aktivis NGO. Salib merah dan palang adat tersebut dibikin oleh masyarakat adat Papua Selatan—orang-orang asli Papua yang lahir dan hidup di hutan dan tanah-tanah tersebut—sebagai simbol pertahanan, sekaligus perlawanan, setelah negara dan gereja tidak banyak membantu. Alih-alih membersamai masyarakat adat dan mengerem kerakusan korporasi, negara bahkan menjadi aktor utama dari proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Papua Selatan.
Atas nama ketahanan pangan dan energi—yang menjadi jubah kerakusan korporasi dan elite politik—negara merampas ruang hidup masyarakat adat yang masih bergantung pada ekonomi dan pertanian subsisten. Negara bahkan mengirim bala tentara untuk menjaga proyek-proyek tersebut. Di Distrik Jagebob, Merauke, sebuah markas tentara didirikan bersebelahan dengan perkebunan tebu milik PT Murni Nusantara Mandiri, satu dari 10 perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk menanam tebu dan memproduksi gula dan bioetanol di areal tersebut. Tidak ada yang peduli bahwa markas tentara dan areal perkebunan tersebut berdiri di atas tanah milik Suku Yei Marga Kwipalo. Ke-10 perusahaan tersebut—yang hanya dimiliki oleh satu keluarga—mendapatkan konsesi perkebunan tebu atas nama Proyek Strategis Nasional di atas lahan seluas 52.000 hektare.
Sebagian dari areal hutan konsesi tersebut, seluas 2.300 hektar adalah milik Marga Kwipalo. Vincent Kwipalo, salah satu dari lima narasumber utama di film Pesta Babi, bahkan mengatakan di depan komandan batalyon TNI AD yang ditempatkan di sana, bahwa lebih baik ia mengungsi ke Papua Nugini jika Indonesia tidak menghargai eksistensi mereka. Seluruh kebijakan negara yang diambil untuk Papua, sejak Indonesia berdiri, tidak pernah bergeser dari cara pandang bahwa Papua adalah tanah kosong. Dimulai dari Soekarno, diperkuat oleh Soeharto, diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperparah oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Potret Kolonialisme
Film Pesta Babi, memotret problem Papua dengan lensa kolonialisme. Alasannya, disampaikan oleh Cypri Dale di akun Instagramnya, hingga saat ini tidak ada analisa yang cukup memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua.
Konflik lahan, pelanggaran HAM, kejahatan ekologis, atau istilah apapun gagal menjelaskan apa yang terjadi di Papua. Tapi begitu dilihat melalui kacamata kolonialisme, menurut Cypri yang juga seorang antropolog, seluruh persoalan di Papua tampak lebih nyata. Bahwa semuanya terjadi secara sistematik. Dunia saat ini berada pada situasi krisis pangan dan energi akibat lonjakan populasi, teknologi yang haus listrik, dan menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil. Segala upaya pun dikerahkan untuk terus menemukan sumber-sumber energi dan lumbung pangan guna menyuplai kebutuhan global. Hutan tropis Papua pun menjadi incaran. Maka bukan kebetulan jika pemerintah Indonesia menargetkan Papua sebagai lumbung pangan dan energi nasional. Namun di Papua, korporasi-korporasi yang mendapatkan konsesi bukan hanya mencetak sawah dan membuka peternakan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tapi juga memproduksi bahan bakar hayati: bioetanol dari tebu dan biodiesel dari sawit sebagai pengganti bahan bakar fosil, guna memenuhi kebutuhan energi global yang terus meningkat.
Ambisi ini dimulai saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dicanangkan oleh SBY di tahun 2010, dengan melibatkan investasi swasta skala besar guna mengelola kebun sawit, tebu, dan padi. Saat itu, MIFEE mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektare. Di era Jokowi, proyek ini diteruskan dengan memperluas alokasi lahan menjadi 2 juta hektare, sebelum kemudian dilanjutkan lagi oleh Prabowo dalam proyek lumbung pangan dan energi yang lebih terintegrasi dengan total alokasi lahan 2,5 juta hektare.
Karpet merah digelar untuk korporasi-korporasi yang berinvestasi di proyek strategis nasional (PSN) ini. Penetapan proyek berkategori PSN—dilakukan sejak era Jokowi—membuat proyek-proyek ini mendapatkan keistimewaan dalam hal kemudahan perizinan, jaminan kepastian pendanaan, serta perlindungan khusus dari risiko hukum dan hambatan sosial. Itu sebabnya, batalyon-batalyon tentara pun diturunkan di hutan-hutan Papua untuk menjaga proyek-proyek ini. Mereka tidak sekadar diminta untuk menjaga proyek ini dari serangan para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jumlahnya hanya sekitar 1.400 orang, tapi juga dari komunitas masyarakat yang memperjuangkan hak atas hutan adatnya. Total ada 83.000 personil polisi dan tentara yang ada di Papua hari ini. Sebagian besar di antaranya adalah penjaga proyek-proyek PSN. Ironisnya, proyek-proyek ini dikerjakan bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Papua.
Konflik di Papua, baik konflik vertikal maupun horizontal, makin gampang meletup pascaberoperasinya PSN. Setiap kali konflik terjadi, belasan nyawa melayang, ratusan orang terluka, dan ribuan orang menjadi pengungsi. Duka Papua seperti tanpa akhir. Siklus terus berulang. Konflik meletup, operasi militer, penambahan batalyon, aliran pengungsi, pembentukan tim pencari fakta, rekomendasi, lalu sunyi. Demikian terus menerus. Tanpa solusi. Mereka yang peduli, mulai putus asa.
Namun film Pesta Babi menyodorkan harapan, bahwa di tengah keputusasaan kita, rakyat Papua masih berlawan. Dari Natalius Buer yang mewakili suku Marind di Distrik Tanah Miring dan Vincent Kwipalo yang berasal dari suku Yei di Distrik Jagebob, Merauke, hingga Hendrikus “Franky” Woro yang berasal dari suku Awyu di Distrik Fofi dan Wilem Kimko yang merupakan pemimpin adat suku Muyu di Distrik Waropko, Boven Digul. Mereka bukan hanya melawan dengan menggunakan salib merah dan palang adat yang dipancang di hutan-hutan adat, tapi juga mendatangi lembaga pemerintah di Jakarta dan menggelar protes agar suara mereka didengar. Bukan tanpa konsekuensi. Banyak di antara mereka yang mengalami intimidasi. Rumah Vincent Kwipalo di di Kampung Blandin Kakayu, Distrik Jagebob diserang oleh tak dikenal pada 6 Oktober 2025. Para pelaku merusak mobil bak terbuka keluarga Vincent dengan kapak dan menembakkan sejumlah anak panah ke arah rumahnya. Belum tahu serangan apalagi yang ia terima pascapemutaran film Pesta Babi. Sedang Yasinta Moiwend dari suku Marind di Distrik Ilwayab, Merauke, tiba-tiba berubah sikap pascapemutaran Film Pesta Babi dilarang dimana-mana. Padahal ia menjadi salah satu dari lima narasumber utama film ini. Sejumlah pihak meyakini bahwa perubahan sikap ini dipicu oleh tekanan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh film ini.
Film Pesta Babi diproduksi WatchDoc bekerja sama dengan Ekspedisi Indonesia Baru, PUSAKA, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke. Tayang perdana pada Maret 2026 dan diikuti dengan pertunjukan “nonton bareng” di sejumlah daerah dan institusi. Di sejumlah tempat, bahkan di lingkungan kampus, acara nobar ini dibubarkan oleh TNI dan pihak kampus. Alasannya, film tersebut tidak layak ditonton. Menariknya, nobar terus berlanjut, diskusi-diskusi terus digelar, dan WatchDoc bahkan kemudian memutuskan untuk menayangkan secara resmi film ini di Youtube.
Pesta Babi, pada akhirnya, bukan sekadar film, tapi alat untuk membangunkan kesadaran kita, mempertajam nurani, dan mengasah sikap kritis kita. Bagi umat Katolik, Pesta Babi seharusnya juga bisa dilihat sebagai amplifikasi dari seruan Laudato si Paus Fransiskus yang dirilis pada 18 Juni 2015, bahwa “kepedulian terhadap alam bukan lagi opsional, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran gereja tentang keadilan sosial.” Dalam ensiklik tersebut, Paus Fransiskus juga memberi apresiasi khusus kepada orang-orang yang tanpa lelah berusaha untuk mengatasi akibat-akibat dramatis degradasi lingkungan bagi kehidupan orang-orang termiskin di dunia. Ia juga menekankan pentingnya memberi perhatian khusus kepada masyarakat adat dan tradisi budaya mereka. “Mereka bukan hanya suatu minoritas di antara yang lain, tetapi mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka,” demikian Paus Fransiskus. Ia mengakui bahwa hutan dan tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar “harta ekonomis”, tapi juga ruang hidup untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai adat, dan dengan itu mereka mampu melestarikan hutan dan seisinya dengan baik.
Maka jika seorang petinggi gereja Katolik di Merauke merespon negatif film Pesta Babi, alih alih membersamai komunitas adat seperti yang dilakukan oleh Pastor Gabriel bersama suku Indian Guarni di Amazon, maka kita wajib curiga, loyalitas terhadap siapa yang tengah ia perjuangkan?
Di Distrik Waropko, Boven Digul, Wilem Kimko—meski tidak menganut agama langit dan tak memegang kartu identitas negara manapun—berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh banyak orang yang berkhotbah soal perjuangan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam pesta babi yang ia gelar—dan menjadi penutup film Pesta Babi—Wilem Kimko merayakan penghormatan dan rasa syukur komunitasnya pada langit, pada alam, dan pada keberlangsungan kehidupan asal kita mengetahui apa makna cukup. Jangan sampai orang-orang seperti Kimko harus tersungkur laiknya para Indian Guarni di hadapan tentara Portugal.
Fransisca Ria Susanti, menjadi jurnalis sejak tahun 1999. Bergabung di Jaring.id dan PPMN pada tahun 2016.
