Selama masa kampanye, para calon presiden dan wakilnya berkeliling negeri menemui warga dan menabur janji. Disamping perjalanan darat, mereka kerap memakai penerbangan privat, jet pribadi, maupun helikopter. Tapi, apakah mereka melaporkan penggunaan pesawat tersebut selama kampanye?
Prabowo Subianto tiba di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara menggunakan pesawat mewah kelas bisnis Boeing 737-73Q BBJ dengan kode penerbangan T7-BMB. Ia berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada 13 Januari 2024 sekitar Pukul 07.11 pagi. Saat itu, calon Presiden dari Partai Gerindra tersebut hendak melanjutkan kampanye ke Medan.
Boeing 737-73Q BBJ atau Boeing Business Jet merupakan pesawat mewah yang dibuat oleh perusahaan Boeing. Pada laman situsnya, pesawat ini mulai diproduksi pada 1997 atau sekitar 25 tahun yang lalu dengan manufaktur serial number 29102. Di dalam kabin terdapat ruang VIP dan ruangan rapat yang cukup besar. Sepanjang masa kampanye lalu Prabowo kerap menggunakan pesawat Boeing 737-73Q dengan kode penerbangan T7-BMB.
Meski begitu, Prabowo diduga tak melaporkan penggunaan pesawat tersebut pada laman pelaporan sistem dana kampanye Komisi Pemilihan Umum (SIKADEKA). Selama kampanye, laporan keuangan yang tercatat hanya dua, yakni Rp 5 juta dan Rp 49,9 juta. Namun tak tertera dengan jelas peruntukkan pengeluaran tersebut. Apabila merujuk biaya sewa pesawat secara umum, seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh Prabowo lebih dari yang dilaporkan.
Berdasarkan laman penyewaan jet milik indocharter jet atau PT Indojet Sarana Aviasi dan Evojet.com, penyewaan pesawat jet berbagai macam tipe secara umum ditaksir mencapai USD 7000-15000 setara dengan Rp 100-250 juta.
Tinggi harga penyewaan pesawat juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Indonesia Nation Air Carriers Association (INACA), Bayu Sutanto. Pesawat jenis Boeing 737 semua tipe, antara lain Airbus A320 harganya ditaksir mencapai 7000-10000 USD untuk terbang selama satu jam. “Boeing 737 dan sekelasnya average-nya setiap perusahaan beda-beda. Negara lain juga 1200-10000 dollars,” kata Bayu saat dihubungi Jaring.id, Jumat, 1 Maret 2024.
Komponen yang dihitung dalam penyewaan private jet cukup banyak. Mulai dari biaya perawatan, bahan bakar avtur, teknisi khusus, biaya allowance pegawai. Hal lainnya ialah penyewaan lahan parkir pesawat, biaya mobilisasi-demobilisasi jika pesawat tidak ada di daerah dan diharuskan terbang dari Jakarta ke daerah maupun ke luar negeri. “Tiap pesawat beda-beda tergantung harga pesawat. Selain itu ada minimum dua jam terbang. Kurang dari 2 jam cash-nya tetap dua jam,” jelasnya.
Hal lain yang juga jadi perhitungan, lanjut Bayu, ialah biaya navigasi, pajak PPN dan PPH, hingga biaya parkir pesawat bandara tujuan. Hal itu yang kerap membikin biaya sewa pesawat jet pribadi mahal. Ia juga menyinggung orang yang memiliki pesawat pribadi jenis jet maupun Boeing 737 tergolong memiliki kemampuan finansial yang besar. ”Komponen dihitung cukup banyak. Setiap activity harus dihitung,” katanya.
Metode pemantauan data penerbangan Prabowo selama kampanye dilakukan dengan mencocokkan jadwal dan lokasi kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024 dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (paslon) dengan bandara ataupun lapangan terdekat untuk melihat kedatangan dan keberangkatan pesawat tersebut. Termasuk melalui pemberitaan, Youtube, sosial media pada saat masa kampanye.
Pemeriksaan Jaring.id mengunakan Flightaware—sebuah platform pemantauan pesawat, mendeteksi rute perjalanan pesawat Prabowo dilakukan sepanjang 30 November 2023 hingga 8 Februari 2024.
Prabowo berkeliling menggunakan pesawat berkapasitas 260 penumpang itu sebanyak 33 kali di masa kampanye. Dengan pesawat yang sama Prabowo sempat mengunjungi Luhut Binsar Panjaitan yang dirawat di rumah sakit Singapura pada 21 November 2023 di sela kegiatan pemberian penghargaan militer Darjah Utama Bakti Cemerlang dari pemerintah Singapura.
Penelusuran dari aplikasi yang sama menunjukkan bahwa jejak pesawat yang dipakai Prabowo teregister atas nama SLL Resources Limited. Dalam situs websitenya SLLResources.com tak mencantumkan alamat lengkap, contact person, dan tarif penyewaaan pesawat. Hal itu berbeda dengan penyewaan pesawat jet lain yang menampilkan biaya sewa.
Meski begitu, SLL Resources tercatat bukan satu-satunya perusahaan yang teregister memiliki pesawat tersebut. Pada 2022 lalu perusahaan yang memanfaatkan pesawat ini ialah Travya, lalu Jhonlin Transport pada Agustus 2015 setelah digunakan PT Ekspres Transportasi Antarbenua pada 2011. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat merilis bahwa SLL Resources Limited tercatat dimiliki Perusahaan di San Marino dengan kode telepon pesawat Callsign BAT JET per 1 Oktober 2022.
Sekalipun berada di luar negeri, website SLL Resources Limited diregister oleh Andi Wiryawan dari PT Reka Multi Aptika—perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pengembangan website, keamanan digital, dan aplikasi. Penelusuran menggunakan Whois menunjukkan bahwa domain tersebut diregister pada 8 Juni 2022 atau empat bulan sebelum SLL Resources mengakuisisi kepemilikan pesawat dari Travya—sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa penyewaan pesawat jet, kelas bisnis dan eksekutif.
Jaring.id telah melayangkan permohonan wawancara melalui pesan Whatsapp dan email yang ditujukan ke perusahaan PT Reka Multi Aptika, namun hingga tulisan ini tayang tak ditanggapi.
Penggunaan pesawat asing tersebut diperkuat dengan tidak adanya catatan Akta Perusahaan (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa sumber Jaring.id di Kementerian Keuangan Direktorat Perpajakan juga tak menemukan adanya perusahaan bernama SLL Resources Limited dalam daftar kepemilikan pesawat. “Tidak ada nama itu,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebetulnya melarang penerimaan sumbangan dari pihak asing. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menerangkan bahwa peserta pemilu dan atau tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye atau bantuan lain untuk kampanye yang bersumber dari pihak asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, hingga hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.
Secara terpisah Juru Bicara pasangan Prabowo-Gibran, Budi Djiwandono tak merespons permohonan wawancara. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon melalui pesan singkat, namun tak merespon.
***
Selama masa kampanye Pilpres 2024, tak hanya Prabowo yang berkeliling negeri menemui warga dan mengumbar janji memakai penerbangan privat, jet pribadi, maupun helikopter. Penyewaan pesawat jet pribadi digandrungi, namun penggunaannya acapkali tak dilaporkan.
Kandidat lain, Anies Baswedan terindikasi menggunakan pesawat jet khusus pribadi dengan kode penerbangan T7 VBS bertipe Bombardier Global 5000. Anies juga menggunakan pesawat dengan kode penerbangan VP-CLL tipe Embraer ERJ 135. Anies juga menggunakan pesawat jet N227GP tipe embraer ERJ 190. Mantan Gubernur DKI Jakarta juga pernah menggunakan helikopter dengan kode penerbangan PK JTX dan PK JFS.
Sementara Muhaimin Iskandar pernah menggunakan pesawat milik perusahaan Lion Group. Cak Imin—sapaan akrabnya, terbang menggunakan pesawat Batik dengan kode penerbangan PK BKJ. Pesawat ini bertipe Airbus A320-232. Jaring.id telah menghubungi juru bicara Anies-Muhaimini, Patrya Pratama terkait penggunaan pesawat, namun ia menyarankan agar menghubungi tim sekretariat Amin, Novita Dewi. Novi tak menjawab pesan singkat singkat maupun sambungan telepon.
Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terdeteksi menggunakan pesawat jet dan penerbangan komersil. Ganjar pernah menggunakan Hawker 800 dan Hawker 850 dengan kode penerbangan N2409K dan N349AK. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan menggunakan pesawat Embraer ERJ 135 yang dimiliki oleh Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. Anak Perusahaan MNC Group milik Hary Tanoe. Deputi Kanal Media Tim Ganjar-Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra juga tak merespons permohonan wawancara hingga liputan ini terbit.
Seperti Prabowo, tak tertera dengan jelas pengeluaran penyewaan pesawat yang digunakan masing-masing pasangan calon dalam laporan SIKADEKA. Padahal para kandidat wajib melaporkan dana kampanye dengan benar. Apabila tidak maka dapat dijerat dengan pidana berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 496 UU tersebut dijelaskan bahwa peserta pemilu yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu dapat dipidana satu tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp12.000.000,00.
Selanjutnya, di Pasal 497 dijelaskan setiap orang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, kemudian akan dikenakan denda paling banyak Rp24.000.000,00.
Aturan yang sama sempat membikin Partai Buruh didiskualifikasi di wilayah Pati, Jawa Tengah dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. KPU menilai calon legislatif daerah atau DPRD Partai Buruh tak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga batas waktu yang telah ditentukan pada 7 Januari 2024. Marlan Lase adalah orang yang mengurusi pelaporan kampanye Partai Buruh. Menurutnya, pelaporan telat sekira 5 detik karena sistem SIKADEKA sempat sulit diakses.
“Jadinya caleg buruh yang nggak melaporkan diskualifikasi. Itu bukan kesalahan kami,” jelasnya kepada Jaring.id, Jumat, 23 Februari 2024.
KPU mencoret seluruh peserta Pemilu dari Caleg DPRD hingga DPRD Provinsi. Alhasil Partai Buruh hanya memperoleh suara 54 ribu atau 0,4 persen. “Kami sudah minta klarifikasi agar KPU membuat surat instruksi kepada KPU daerah yang menyatakan jika tidak melaporkan LADK maka diskualifikasi hanya untuk wilayah itu. Hanya Tingkat DPRD kabupaten saja. Sedangkan DPRD provinsi dan DPR seharusnya nggak terpengaruh. Kenyataanya pemilih nggak bisa milih Caleg DPRD dan DPR di Pati,” kata Marlan yang jengkel dengan sikap KPU.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja dan anggota Muhammad Afifudin sama-sama enggan menanggapi saat saat dikonfirmasi melalui pesan, telepon, maupun surat yang dilayangkan. Sementara Komisi Pemilihan Umum melalui Humas KPU, Arif Maluna menyampaikan bahwa keterbukaan pendanaan laporan kampanye sepenuhnya kewenangan partai politik maupun tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden. “Itu sudah dilaporkan. Kalau detailnya di masing-masing (parpol-paslon),” kata Arif saat dikonfirmasi.
Koalisi masyarakat sipil pemantauan pemilu mendorong agar KPU membuka informasi LADK maupun PPADK yang detail dan terperinci agar pengawasan dana kampanye lebih transparan dan akuntabel. “KPU harus buka Bawaslu perlu menelusuri lebih lanjut kebenaran laporan LADK yang disampaikan oleh ketiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Hal ini penting agar pelaporan LADK tak bersifat formalitas administratif belaka tanpa mencerminkan kebenaran informasi mengenai sumber dukungan finansial yang menyokong pelaksanaan kampanye politik mereka,” kata Egi.
Laporan ini didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen-Internews dalam program Jurnalisme Data.
