Kementerian ATR/BPN: HGU KLK Menyusut Ratusan Hektar
Ratusan hektar lahan sawit yang dikelola PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada di Belitung ditanam di atas kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan oleh
ARSIP JARING.ID
Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.
Anak Usaha KLK: Hutan Lindung yang Bergeser ke HGU Kami
Anak usaha Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), yakni PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada menolak untuk disebut sebagai penyerobot lahan hutan lindung. Sebab
Luapan Limbah dan Sapi Kurus dari Raksasa Kelapa Sawit
Operasi perkebunan kelapa sawit dua perusahaan yang bernaung di bawah kelompok bisnis Kuala Lumpur Kepong Berhad dipenuhi berbagai pelanggaran. Warga menolak perpanjangan HGU.
Pemilu Timor Leste: Berpusar pada Perseteruan Lama
”Saya telah dua kali bekerja sama dengan Xanana. Saya tidak bisa lagi. Xanana selalu menempatkan diri sebagai komandan, dan semua yang lain adalah prajuritnya.” Pernyataan
Menunggu Babak Baru Timor Leste
Seorang pemuda duduk berlunjur di atas rumput kering Lapangan Aileu, Timor Leste, saat Sekretaris Jenderal Partai Fretilin Mari Alkatiri berorasi di atas mimbar, Kamis, 11
Ramos Horta: Demokrasi Kami “Rungu-ranga”
Rungu-ranga, dalam Bahasa Tetun—bahasa resmi di Timor Leste, berarti berantakan. Presiden Josè Ramos Horta menyitir istilah itu untuk menggambarkan bagaimana situasi demokrasi di negeri yang
Berkutat pada Jabatan Kades, Revisi UU Desa Kontraproduktif dengan Demokrasi
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai sarat kepentingan politik dan rentan dipolitisasi menjelang Pemilihan Umum 2024. Terlebih jumlah desa saat ini
Beda Suara Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Percakapan Grup Whatsapp (WAG) Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Perangkat Kepala Desa Indonesia (Apdesi) Belitung Timur pertengahan Januari lalu mendadak riuh. Salah satu anggota WAG, saat
Yang Tersisa dari Pemidanaan Jurnalis
Pagi-pagi sekali Bahrul Walidin sudah kelesah. Hari itu, Senin, 6 Desember 2021, ia mesti pergi ke Banda Aceh. Kalau tidak, urusan semakin runyam. Selain memikirkan
Blunder Dekolonisasi KUHP Baru
Tok! Ketukan palu oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad itu menandai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
Achsanul Qosasi: Pembangunan BTS 4G Tak Lihat Kondisi di Lapangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya. Proyek strategis Presiden Jokowi ini menelan biaya
ICW: Pengelolaan Dana Parpol Harus Transparan
Partai Politik (Parpol) disinyalir tidak melaporkan perolehan dana secara menyeluruh. Mulai dari iuran anggota sampai sumbangan publik. Partai Politik hanya melaporkan penerimaan dana yang berasal
Simalakama Modal Mahal Parpol
Para politisi muda yang tengah ancang-ancang bertarung menjadi bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 mengeluhkan sistem politik biaya tinggi, sehingga membuat politisi tersandera penyandang modal.
Dari Daerah Melawan Hoaks Pemilu
Berada di ballroom lantai delapan Hotel Ayani Banda Aceh, lebih dari dua puluh orang berkumpul. Mereka duduk melingkari meja bundar. Satu meja diisi oleh empat
Hoaks Perparah Regresi Demokrasi
Kalis Mardiasih tak dapat memungkiri efek buruk serangan digital terhadap kelompok kritis, seperti aktivis, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil sepanjang dua tiga tahun terakhir kepada
Edward Aspinall: Kebebasan Sipil di Indonesia Merosot
Demokrasi di Indonesia makin merosot. Kondisi itu mulai tampak di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan anjlok ketika Joko Widodo menjabat presiden. Hal itu, diungkapkan
