Blunder Dekolonisasi KUHP Baru
18/04/2023
Tok! Ketukan palu oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad itu menandai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
Tok! Ketukan palu oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad itu menandai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya. Proyek strategis Presiden Jokowi ini menelan biaya
Partai Politik (Parpol) disinyalir tidak melaporkan perolehan dana secara menyeluruh. Mulai dari iuran anggota sampai sumbangan publik. Partai Politik hanya melaporkan penerimaan dana yang berasal
Para politisi muda yang tengah ancang-ancang bertarung menjadi bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 mengeluhkan sistem politik biaya tinggi, sehingga membuat politisi tersandera penyandang modal.
Berada di ballroom lantai delapan Hotel Ayani Banda Aceh, lebih dari dua puluh orang berkumpul. Mereka duduk melingkari meja bundar. Satu meja diisi oleh empat
Kalis Mardiasih tak dapat memungkiri efek buruk serangan digital terhadap kelompok kritis, seperti aktivis, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil sepanjang dua tiga tahun terakhir kepada
Demokrasi di Indonesia makin merosot. Kondisi itu mulai tampak di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan anjlok ketika Joko Widodo menjabat presiden. Hal itu, diungkapkan Ilmuwan Politik dari Australia Nasional University, Edward Aspinall.
Mega Sulastri, anggota DPRD Provinsi Bengkulu tak pasang target muluk sebagai politisi. Meski sudah dua periode duduk sebagai legislator perempuan dari Partai Golongan Karya (Golkar),
Pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara disertai setumpuk masalah. Dampak lingkungan mulai dirasakan oleh masyarakat di sekitar proyek.
Setahun jelang Pemilu 2024, para relawan yang menyokong masing-masing kandidat calon presiden bermunculan. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum menilainya? Sejauh mana wewenang KPU dalam kondisi tersebut?
