Ramos Horta: Our Democracy Remains “Rungu-ranga”
Rungu-ranga, in Tetun – the official language of Timor Leste, means “chaotic”. President Josè Ramos Horta cited the term to describe the current situation of
Tentang Penulis
Rungu-ranga, in Tetun – the official language of Timor Leste, means “chaotic”. President Josè Ramos Horta cited the term to describe the current situation of
Rungu-ranga, dalam Bahasa Tetun—bahasa resmi di Timor Leste, berarti berantakan. Presiden Josè Ramos Horta menyitir istilah itu untuk menggambarkan bagaimana situasi demokrasi di negeri yang
Percakapan Grup Whatsapp (WAG) Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Perangkat Kepala Desa Indonesia (Apdesi) Belitung Timur pertengahan Januari lalu mendadak riuh. Salah satu anggota WAG, saat
Partai Politik (Parpol) disinyalir tidak melaporkan perolehan dana secara menyeluruh. Mulai dari iuran anggota sampai sumbangan publik. Partai Politik hanya melaporkan penerimaan dana yang berasal
Kicauan burung cenderawasih sayup-sayup terdengar dalam hening malam di Markas Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Komando Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 1 September 2022.
Young politicians preparing to compete as legislative candidates for the 2024 General Election complained about the high-cost political system, which dragged them to a difficult
Para politisi muda yang tengah ancang-ancang bertarung menjadi bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 mengeluhkan sistem politik biaya tinggi, sehingga membuat politisi tersandera penyandang modal.
Kalis Mardiasih really felt the adverse effects of digital attacks against critical groups, such as activists, journalists, and civil society organizations over the past two
Kalis Mardiasih tak dapat memungkiri efek buruk serangan digital terhadap kelompok kritis, seperti aktivis, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil sepanjang dua tiga tahun terakhir kepada
Democracy in Indonesia is worsening. This condition began at the beginning of Susilo Bambang Yudhoyono’s administration and further plummeted when Joko Widodo took office, said a political scientist from Australia National University, Edward Aspinall.