Pengalaman negara-negara Asia melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) saat pandemi Covid-19 membuktikan bahwa inovasi sistem pemungutan suara dapat menjamin demokratisasi. Sepanjang Maret 2020 – Maret 2021, enam negara di Asia Tenggara melangsungkan pemilu di tengah pandemi. Antara lain Singapura, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia dan Korea Selatan.
Pada 10 Juli 2020 lalu, Singapura memutuskan untuk memperpanjang waktu pemungutan suara hingga malam hari agar dapat mengakomodir pemilih lanjut usia. Dalam sehari, Komisi Pemilihan Singapura membagi jadwal pemilihan menjadi tiga tahap. Jadwal pertama yang berlansung pada Pukul 8 pagi – 12 siang diperuntukan bagi pemilih lansia. Sementara jadwal terakhir dimanfaatkan oleh warga yang tengah mengalami sakit. Dengan metode pemungutan suara ini, partisipasi pemilih di Singapura terdongkrak sebesar 2,11 persen.
Direktur Eksekutif Asian Network for Free Election (ANFREL), Chandanie Watawala mengatakan metode alternatif pemungutan suara sangat penting untuk menjamin hak pilih masyarakat. “Apapun situasinya pemilu demokratis perlu dijamin dan menemukan strategi baru, dan mengkonsultasikan cara-cara baru,” kata Chandanie dalam diskusi Examining Southeast Asia Democracy in the Time of Pandemi pada Kamis, 1 April 2020 lalu.
Berbeda dengan Singapura, Myanmar yang saat ini tengah menghadapi krisis politik sempat menerapkan metode pemilihan pendahuluan untuk mengakomodir pemilih yang berhalangan pada hari pemungutan suara. Penyelenggara juga menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS), serta melibatkan petugas kesehatan untuk memitigasi penularan covid-19.
Sementara itu, Thailand tidak lagi menggunakan metode pemilihan pendahuluan pada Desember 2020 – Maret 2021 lalu. Akibatnya, partisipasi pemilih di Thailand hanya 58 persen dari target sebesar 70 persen. Rendahnya partisipasi pemilih di Thailand, menurut Chandanie, juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, baik kepada pemilih maupun petugas pemungutan suara. “Kami menanyakan kepada petugas jika pemilih teridentifikasi dengan suhu tinggi apa yang akan kamu lakukan? Mereka jawab bisa memilih, tidak masalah. Padahal di aturan sudah dikatakan mereka harus memilih di tempat yang sudah disediakan,” katanya.
Penerapan prosedur kesehatan pada pemungutan suara, ujar Chandanie, sangat penting dilakukan saat pandemi. Selain dapat memberi keyakinan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, prosedur kesehatan juga berguna agar pemilu tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19 baru, seperti di Malaysia. Kasus Covid-19 di negeri jiran itu meningkat setelah Malaysia menggelar Pemilu Sabah pada 29 Septemer 2020 lalu.
Terkait dengan hal itu, Anggota Bersih 2.0 Malaysia, Thomas Fan mendorong perluasan sistem pungutan suara lewat pos. Selama ini, metode tersebut hanya khusus digunakan oleh polisi dan tentara yang tengah menjalani tugas di luar domisili. “Kami meminta itu diperluas kepada siapapun yang ingin menggunakan,” kata Thomas.
Sekretaris Jendral National Citizens Movement for Free Elections (Namfrel), Eric Alvia optimistis pengubahan metode dan penggunaan teknologi digital mampu menjaga demokratisasi, sekaligus dapat melindungi kesehatan masyarakat. Menurutnya, inovasi sistem pemungutan suara mutlak dilakukan oleh negara yang akan menghadapi Pemilu dalam waktu dekat, seperti Filipina pada 2022 mendatang. Negara ini, menurut Eric, dikhawatirkan tidak dapat merancang Pemilu yang independen karena kerap menggunakan pandemi sebagai alasan untuk membatasi ruang demokrasi dan menekan oposisi. “Praktik yang dilakukan mungkin terbatas hanya di beberapa wilayah, tetapi itu sangat berarti dan bisa dikembangkan sebagai jalan mengantisipasi praktik otoritarianisme,” katanya.
Begitu pula harapannya dengan Indonesia. Pada 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum 2024 digelar pada Februari atau Maret 2024. Sedangkan, pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak pada November 2024. Mulai pertengahan 2022 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai persiapan dari pesta demokrasi tersebut.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mewanti-wanti beban berat penyelenggaran pemilu raya 2024. Titi tidak ingin hajatan besar itu justru memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit pada 2021, Indeks Demokrasi Indonesia berada pada angka terendah sejak 2005 dengan 6,30 poin. Sementara Indeks persespsi korupsi mengalami penurunan dari urutan 85 pada 2019, menjadi 102 pada 2020 dari 180 negara. Skor kemerdekaan dari Freedom House hanya 61 dari 100 poin.
“Berdasarkan data ini performa demokrasi indonesia menurun. Tantangannya kami bermasalah dengan prosedur seperti pemilihan, demokratisasi partai politik dan lain-lain. Kami belum menghasilkan substansi demokrasi,” kata Titi.
Salah satu tantangan paling besar selama pademi, menurut Titi, adalah minimnya pelibatan publik dalam penyusunan regulasi. Hal ini terlihat sejak pemerintah merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski masyarakat sipil menolak, pemerintah tetap melanjutkan revisi aturan yang berdampak pada pelemahan KPK. Dengan aturan yang baru tersebut, KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim beserta istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim pada 31 Maret lalu. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat besarnya energi yang dihabiskan untuk mengusut kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun.
Selain UU KPK, Titi juga menyoroti utak-atik Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, UU tersebut direvisi dalam waktu singkat tanpa melibatkan sipil. “Dengan alasan pandemi, pembuat kebijakan selalu mengatakan tidak bisa meyediakan akses kepada publik,” ujar Titi.
