
Apakah Kamu Aman dari Jerat UU ITE?
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak digunakan untuk membungkam kritik. Mereka yang semula merupakan korban justru dikriminalisasi dengan menggunakan aturan ini. Kami membuat
Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak digunakan untuk membungkam kritik. Mereka yang semula merupakan korban justru dikriminalisasi dengan menggunakan aturan ini. Kami membuat

Sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar bebas tak bersalah pada Senin, 8 Oktober 2024. Vonis

Pemerintah selalu mengklaim situasi sosial politik di Papua relatif aman dan sama seperti daerah lainnya, yakni demokratis. Namun, penilaian seperti itu justru berbanding terbalik dengan

Pelanggaran atas kebebasan sipil di Papua begitu dekat dengan budaya kekerasan, dan impunitas. Hal itu bisa terlihat dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Mulai dari aksi

Sudah tujuh belas bulan sejak Bahrul Wahidin dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh pada 24 Agustus 2020. Laporan tersebut hanya berselang

Tangis Dian Rubianti tak terbendung saat mengetahui permohonan amnesti yang diajukan suaminya, Saiful Mahdi disetujui Presiden Joko Widodo. “September menjadi tanggal yang sedih dan memilukan

Kamis, 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB, Dian Rubianty mengantar suaminya, Saiful Mahdi menuju Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dalam sebuah mobil, Dian duduk pada

Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (PAKU), Muhammad Arsyad menyatakan bahwa imbas Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik (UU ITE) terhadap korban sangat besar dan berkepanjangan. Menurut

Meski menyoroti pasal-pasal karet UU ITE, Presiden Joko Widodo enggan memasukkan revisi UU ITE dalam daftar prioritas program legislasi nasional di DPR. Pemerintah mengklaim pembahasan

Sudah empat hari, sejak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir akses internet, Albert Mungguar (23), mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Papua di Jakarta tidak lagi bisa