Partai politik aktif di media sosial, seperti Tiktok, yang sedang populer di kalangan anak muda. Video berdurasi delapan belas detik, misalnya, menampilkan lima perempuan dengan atribut khas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menari di bahu jalan mengikuti iringan musik secara berurutan.
Dengan membubuhi caption Lomba TikTok Go PKS Go Bersama Dr. Salim Segaf dan pelbagai tagar #SenamGoPKSGo #BugarBersamaDrSalim #Milad20PKS, video milik @dr.auliyafadlilah ini telah dilihat sebanyak 1.9 juta kali. Hingga Senin, 25 Juli 2022, video ini mampu meraup sekitar 56.8 ribu tanda suka dan memantik 6.574 komentar.
Dengan jumlah penonton sebanyak itu, video ini menempati posisi teratas ketika menulis di kolom pencarian dengan kata kunci ”PKS.” Selain di Tiktok, konten yang sempat viral ini juga tersebar di beberapa platform media sosial lain, seperti Twitter, Instagram, hingga Facebook.
Beberapa politikus juga menekuni sosial media, dan membuat konten-konten serupa. Ahmad Syaikhu salah satunya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga Ketua Umum PKS ini aktif mengunggah kegiatannya melalui akun syaikhu_ahmad_.
Pada 2 Juli lalu, Syaikhu membagikan video bersama istrinya sebelum perayaan Idul Adha. Meski tidak se-viral milik Auliya, namun konten ini cukup menarik perhatian, sehingga diputar sebanyak 1830 kali. Pasalnya sang politikus menyertai video berdurasi tiga belas detik ini dengan kalimat “Cari Hewan Kurban Bareng Pacar.” Syaikhu sedikitnya mengunggah 58 konten dan diikuti 4551 pengikut.
Kepala Bidang Humas PKS, Ahmad Mabruri Mei Akbari menuturkan jumlah kelompok milenial dan generasi Z di media sosial sangat banyak, sehingga wajar apabila PKS beradaptasi dengan perkembangan medsos. “Kita melihat perkembangan platform media sosial yang semakin digemari. Kemudian pertumbuhan Tiktok ini luar biasa, terutama generasi milenial dan gen z,” ujar Mabruri pada Jaring, 14 Juli 2022.
PKS tidak main-main dalam pembuatan konten. Partai ini bahkan meluncurkan jingle yang berisi suara Ahmad Syaikhu dan diiringi Sound of GK (Garuda Keadilan)—kelompok band yang gemar mengcover lagu lewat Youtube. Dengan hastag #goPKSgo, lagu yang diciptakan Raden Agung itu telah digunakan politisi PKS dan para simpatisan untuk membuat konten sosial media. Video Auliyah adalah salah satu yang terkena imbas traffic dari tren ini.
Menurut Mabruri, PKS bisa memproduksi 2-3 konten dalam dua minggu. “Untuk (konten) di akun PKS itu kita ada tim sendiri, yang ada di DPP,” imbuhnya. Dengan begitu, PKS berupaya mengenalkan politik kepada generasi muda melalui berbagai platform media sosial. “Kita melihat komposisi di 2024 kan pemilih 60 persen adalah generasi mereka. Kita melihat untuk bisa masuk ke jiwa mereka, ke komunitas mereka, harus pakai alat yang mereka gunakan,” ia menambahkan.
Tuntutan untuk viral juga diakui Mabruri sebagai salah satu hal yang menjadi landasan ia dan timnya serius membikin konten. Setidaknya sekali dalam sepekan, ia bersama tim melakukan curah pendapat (brainstorming) untuk menentukan konten dan lagu yang dapat mencuri perhatian netizen. “Kita punya slogan, pantang pulang sebelum viral,” katanya kepada Jaring.id.
“Temen-temen diminta supaya membuat konten yang tidak biasa. Memang konten politik itu kan tidak menarik buat audience di sosial media. Nah bagaimana caranya konten politiknya dapet tetapi menarik. Ini tidak gampang sebetulnya,” ia melanjutkan.
PKS ialah satu dari sekian banyak partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang cukup giat bermedia sosial. Dengan media sosial, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN tampak sering melibatkan sejumlah orang yang memiliki banyak followers, seperti komedian Denny Cagur, Gita Sinaga, gitaris Enda Ungu untuk menarik simpati melalui isu-isu populis. Mulai dari menyiarkan dukungan mereka terhadap usaha mikro kecil menengah, hingga program vaksinasi.
Akun Tiktok milik PAN telah diikuti lebih dari 15 ribu pengikut. Hampir semua video ditonton ribuan kali. Lewat aplikasi yang populer di kalangan anak muda tersebut, PAN tak jarang mengomentari isu yang lagi mendapat perhatian publik. Salah satunya pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan polemik terkait penolakan Singapura terhadap Abdul Somad. Video itu terpantau telah diputar hampir 300 kali.
Baca juga: Adu Strategi Rebut Suara Pemilih Muda
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN, Viva Yoga Mauladi mengakui bahwa partainya mengincar suara pemilih muda lewat medsos. Jumlahnya diperkirakan setengah lebih dari total pemilih Pemilu 2024. “Sangat besar ceruknya,” katanya kepada Jaring.id, Jumat 13 Mei 2022.
Dalam amatan Jaring.id, konten media sosial partai umumnya mengikuti tren terkini. Mulai dari menari dengan diiringi lagu yang tengah viral, melibatkan perempuan sebagai objek konten, atau mengabadikan kegiatan pribadi bersama keluarga.
Keinginan sejumlah partai politik untuk merayu calon pemilih muda dari kalangan milenial dan generasi Z bukan tanpa alasan. Dominasi pemilih muda pada pemilu berikutnya, jadi landasan utama partai maupun aktor politik, berbondong-bondong membuat konten, dan bersaing dengan kreator lain.
Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z (lahir tahun 1997-2012) yakni sebanyak 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen. Disusul kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) sebanyak 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen. Total populasi Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa per September 2020.
Sementara itu, sejak diluncurkan pada 2016, aplikasi Tiktok besutan ByteDance Technology telah memikat banyak pengguna. Berdasarkan data dari Insider Intelligence, pengguna Tiktok di Indonesia tembus 92.07 juta akun dengan rata-rata usia pengguna 18-24 tahun. Sementara di Asia Tenggara, pengguna Tiktok bisa menembus angka 240 juta orang. Sementara pengguna Tiktok di seluruh negara mencapai 755 juta hingga 2022 ini.
Moch Rizky, pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya tak heran dengan tingginya pengguna Tiktok. Menurutnya, Tiktok telah berhasil mengubah wajah internet. Pasalnya, menurut dia, Tiktok mampu mendeteksi apa yang menjadi minat pengguna. “Karena Tiktok bisa mengetahui video yang kita suka berdasarkan apa yg kita tonton melalui smartphone. Jadi user akan suka membuka Tiktok karena langsung disuguhkan video-video yang kita ingin nonton,” terangnya.
Dengan begitu, konten Tiktok bisa dilihat lebih banyak pengguna yang telah menyukai konten serupa lewat fitur “For You Page.” FYP Tiktok merupakan algoritma yang memungkinkan tren/video yang sedang ramai muncul dan dilihat di halaman utama akun Tiktok, tanpa harus memfollow akun tersebut. Hal ini pula yang membikin konten viral di Tiktok mudah diperbincangkan melalui media sosial lain. “Jika kita amati, tak jarang video yang tersebar di Instagram, atau Twitter adalah video yang berasal dari Tiktok,” ujarnya.
Keunggulan Tiktok ini yang hendak dimanfaatkan DPD Partai Nasdem Kota Bandung. Dalam sehari, para pengurus bisa menyuguhkan 2-3 konten. Adapun isi kontennya mengikuti apa saja yang sedang ngetren, seperti tren dance lagu Nayeon-Pop. Jika dibandingkan dengan seluruh akun partai politik, hanya Nasdem Bandung yang mengikuti tren tersebut.
Rhyma Permatasari, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD Nasdem Bandung menyebut tren sebagai landasan utama partainya untuk membikin konten. “Tentunya kami harus aware dengan trend dan juga apa yang diminati oleh anak muda, karena kebetulan di Nasdem Kota Bandung ini banyak sekali anak-anak muda, sehingga untuk mendapatkan insight terkait apa yang menjadi interest anak muda itu akan lebih mudah didapatkan pada saat proses perumusan konten,” jelasnya pada Jaring.id melalui wawancara daring, Kamis, 14 Juli 2022.
Ia pun berharap elektabilitas partai pada gelaran Pemilu 2024 mendatang dapat terangkat lewat media sosial. “Kami melihat ada pergeseran dalam mengakses informasi di era ini, maka menggunakan media sosial menjadi hal yang paling rasional dan efektif dalam kami menyampaikan terkait informasi partai Nasdem,” terang Rhyma.
Selain membangun citra partai, sosial media dinilai cukup efektif sebagai alat regenerasi, “Setiap harinya kami selalu mendapatkan permintaan verifikasi dari anak-anak muda yang ingin bergabung menjadi kader Nasdem melalui link yang ada di dalam media sosial,” imbuhnya.
Baca juga: Menjangkau Pemilih Muda Tak Cukup dengan Medsos
Dalam pembuatan konten, Rhyma dan Mabruri sama-sama menjawab tidak memiliki alokasi dana khusus. Apalagi menggunakan dana bantuan partai politik. Biaya produksi dan pembelian alat berasal dari sumbangan sukarela kader. Begitu pun diakui Mabruri.
Sementara itu, DPD Nasdem Surabaya memanfaatkan dana bantuan parpol untuk memproduksi konten media sosial. Unang Noer, Wakil Ketua DPD Nasdem Surabaya menganggap proses produksi konten medsos merupakan upaya partai untuk melakukan pendidikan kepada kader maupun publik. “Ada dana bantuan parpol. Nanti bisa cek sendiri. Dari pusat ada. Itu untuk pendidikan politik, (mengurus konten partai) ini salah satu outputnya,” pungkas Unang.
Danang Widoyoko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia menyarankan agar partai menggunakan sumber dana lain untuk memproduksi konten media sosial. Selama ini, menurutnya, partai politik memiliki dua jenis bantuan dari negara. Pertama ialah dana bantuan Partai politik yang berasal dari pemerintah dan dana kampanye yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan ketentuan UU Partai Politik tahun 2011, partai bisa mendapat bantuan berdasarkan perolehan suara dalam pemilu terakhir. Pada pemilihan presiden lalu, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), misalnya, berhak mengantongi Rp 27.5 miliar karena memperoleh suara terbanyak. Diikuti terbesar kedua, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 17.5 miliar, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 17.2 miliar, lalu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak Rp 12,6 miliar.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik menyatakan partai politik berhak mendapatkan bantuan Rp 1000 tiap suara yang dimenangkan. Namun bantuan dana ini bukan uang cuma-cuma. Dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 disebutkan bahwa partai politik mesti membelanjakan paling sedikit 60% dana banpol untuk pendidikan politik. Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dana bantuan parpol ini untuk operasional kantor, listrik, gaji staff dan lain sebagainya, termasuk Pendidikan politik, kalau dana kampanye itu dikelolah oleh KPU, itu beda lagi,” jelas Danang pada 7 Juli 2022.
Oleh sebab itu, menurutnya, dana tersebut bukan untuk membuat konten media sosial. “Pendidikan politik itu kan mengadakan pelatihan pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau seperti ini (konten Tiktok) bukan termasuk pendidikan politik,” ujar Danang.
“Sayangnya jika dilanggar, tidak ada sanksi tertulis untuk parpol,” imbuhnya.
Demam Viral Hingga Asia Tenggara
Algoritma unik milik Tiktok menjadi salah satu alasan mengapa viral menjadi krusial. Mempromosikan konten berdasarkan interaksi, ketertarikan, dan eksplorasi pengguna di aplikasi, membuatnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan media sosial yang lain. Algoritma ini memungkinkan naiknya jumlah view melalui promosi organik. Teknik ini membuat Tiktok mampu menjadi alat politik yang strategis. Bahkan bisa membuat audiensi di luar Asia Tenggara untuk ikut aktif di konten tertentu.
Malaysia dan Filipina pun mengalami gejala viral yang sama. Hingga pemanfaatan platform tak lagi perkara membangun citra baik, namun bisa juga menjadi alat penggerak massa, dan wadah mendulang suara. Begitu efektif bahkan bisa sampai membawa seorang paslon, menjadi seorang presiden terlepas dari dosa masa lalu.
Ferdinand Marcos Jr. atau lebih dikenal sebagai BongBong, berhasil menduduki kursi Presiden Filipina, meski ia adalah seorang anak diktator. Marcos cukup aktif bermain Tiktok. Dilantik pada mei lalu, Marcos menggantikan Presiden Rodrigo Duterte hingga 2028 nanti.
Banyak yang mengira, kemenangan Marcos adalah buah dari bersosial media, terutama Tiktok. Polanya hampir sama dengan yang dilakukan oleh para politisi di Indonesia. Menampilkan kedekatan dirinya dengan keluarga, menunjukkan sebagai sosok yang berwibawa dan sangat mengayomi, sehingga orang yang berkunjung pada laman Tiktok Marcos akan seketika melupakan latar belakang keluarga dan relasinya dengan kekuasan diktator.
Menurut Sekretaris Jenderal Asia Demokratik Network, Ichal Supriadi apa yang dilakukan Marcos merupakan kerja-kerja sistemik. Hal itu bukan hanya dilakukan Bongbong di dunia maya. “Viralitas menjadi salah satu instrumen tambahan dalam menentukan kemenangan, jika dibandingkan dengan lawan politiknya, Marcos memiliki followers lebih sedikit, namun beberapa faktor seperti dukungan di balik layar juga kuat. Jadi Tiktok bukan satu-satunya faktor penentu kemenangannya,” kata Ichal.
“Konten juga jadi faktor yang menentukan pemilih jatuh cinta, pada dasarnya politik bukanlah orang baik melawan orang jahat, melainkan ini adalah perang resource,” imbuhnya.
Baca juga: Afirmasi Setengah Hati
Kemenangan Marcos mencerminkan bagaimana pemilih Filipina kemudian terlena dengan citra yang dibangun. Dengan 30 juta suara, Marcos Bongbong berhasil mengangkat kembali tahta dinasti keluarganya di Istana Malacanang. Bongbong seakan membersihkan sejarah buruk bagi bapaknya Ferdinand Marcos Sr, yang menjabat dari 1965-1986.
Kejahatan masa lalu Marcos Sr. seperti lenyap begitu saja, padahal semasa kepemimpinannya di Filipina, ramai diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan dan penghilangan paksa bagi pihak oposisi yang melawan perintahnya.
Pemimpin oposisi Benigno Aquino adalah salah satu tokoh yang gencar melawan rezim Marcos Sr. Sepulang masa pelariannya dari Amerika, Benigno ingin mengembalikan demokrasi di negaranya, namun keputusan untuk pulang ke Filipina salah besar, sebab ketika berada di Manila, Benigno ditembak mati tepat setelah pesawat mendarat. Apa yang menimpa Benigno menjadi salah satu pemicu aksi turun ke jalan, dan rezim Marcos Sr. kemudian diruntuhkan oleh masyarakatnya sendiri.
Selama menjabat, keluarga Marcos tak terlepas dari korupsi. Istri Marcos, Imelda tercatat telah menghabiskan uang negara untuk membeli pakaian-pakaian bermerek. Bongbong sendiri, menggunakan kekayaan keluarganya untuk merintis karir politiknya dan kembali dari pengasingan keluarganya di Hawaii.
Gerakan Milk Tea Alliance merupakan bukti bagaimana Tiktok bisa jadi pisau dengan dua mata yang berbeda. Jika Bongbong berhasil menghapus sejarah kelam bapak dan keluarganya, gerakan Milk Tea Alliance yang selanjutnya akan disebut dengan MTA, merupakan bentuk keberhasilan kerja kolektif melawan otoritarianisme di Asia.
Gerakan ini lahir lewat demonstrasi panjang di Hongkong dan Thailand. Hongkong sebelumnya melawan dominasi Bangkok dan kemudian disusul dengan tuntutan pemberlakuan demokrasi di Bangkok, Thailand. Tak lama demonstrasi besar-besaran terhadap kudeta militer pecah dan terus bergaung. Berangkat dari perjuangan yang sama, yakni pro-demokrasi, muncul lah gerakan non-formal yang berbasis kampanye di sosial media, yakni MTA.
Meski lahir dari cuitan Twitter, namun gerakan MTA juga terus merambah ke platform lain, termasuk Tiktok. Kolase foto-foto aksi protes dari Hongkong, Thailand dan Myanmar tersebar luas. Bahkan kekuatan kolektif ini pun mendesak ASEAN agar menggunakan daya tawarnya, pada tingkat nasional maupun regional, untuk membawa perubahan.
Kondisi serupa tapi tak sama, juga menjamur di Malaysia. Penggunaan Tiktok sebagai alat meneruskan informasi dan pendapat pada kondisi negara, juga dilakukan oleh Siti Aishah Shaik. Namun, mantan Senator Malaysia itu dilaporkan ke polisi lantaran mengkritik keputusan pemerintah melalui akun Tiktoknya yang telah diikuti 30.8K pengikut.
Saat itu, Ketua Srikandi Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengutarakan pendapatnya tentang kenaikan beberapa bahan pokok dan komoditas lain secara tiba-tiba. Ia pun mengkritik pengurangan subsidi di Malaysia yang mulai berlaku 1 Juli lalu. (Reka Kajaksana & Agetha)
