Sejumlah jenderal polisi diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal ini tertuang dalam surat bernomor ST/1628/VIII/KEP/2022 yang diteken Listyo
Dua tahun sebelum pemilihan 2024, sedikitnya ada 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sementara partai yang sudah melengkapi
Partai politik aktif di media sosial, seperti Tiktok, yang sedang populer di kalangan anak muda. Video berdurasi delapan belas detik, misalnya, menampilkan lima perempuan dengan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meminta keterangan enam asisten pribadi dan ajudan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri (nonaktif), Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.
Kepolisian Indonesia segera mengungkap kematian Brigadir Yosua Hutabarat, 27 tahun, melalui ekshumasi atau mengautopsi ulang jenazah. Sebelumnya pembongkaran makam diusulkan keluarga Yosua kepada Badan Reserse
“Saya korban KDRT. Saya justru dilaporkan balik dengan UU ITE atas nama pencemaran nama baik,” terang Siti Rubaidah (Ida) saat menghadiri audiensi dengan Badan Legislasi
Sebelum membuka seri obrolan NgeHAMtam episode “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!” Haris Azhar sudah menyangka bakal
Politik identitas banyak mewarnai politik Indonesia beberapa tahun belakangan. Kekurangtegasan aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu dalam menindak praktik ini dianggap jadi salah satu penyebabnya.
Spanduk bertuliskan kalimat kebencian terhadap salah satu etnis terbentang di sudut-sudut Kota Paloh, negara bagian Johor, Malaysia pada Februari 2022 lalu. Spanduk itu kian mencuri
Partai politik mulai berinovasi dan menyusun strategi untuk menghadapi Pemilu 2024. Berbagai cara dilakukan, mulai dari menarik simpati melalui isu populis, gelaran festival sampai aktif
