Menata Akhir Masa Jabatan KPU
Perpanjangan masa tugas penyelenggara pemilu dinilai paling tepat agar KPU dapat menyesuaikan siklus pemilu serentak. Rekrutmen berjenjang pun bisa jadi solusi untuk menyiasati kekosongan kursi
ARSIP JARING.ID
Redaksi Jaring.id menggarap berbagai liputan mendalam dan investigatif mengenai beragam isu. Mulai dari lingkungan, perikanan, kesehatan, keberagaman, hingga politik dan hukum. Temukan artikel yang kamu cari di sini.
Demisioner di Tengah Tahapan Pemilu
Ribuan penyelenggara pemilu di daerah akan berakhir masa jabatannya di tengah proses pemilihan serentak 2024. Perpanjangan masa tugas dinilai bisa jadi solusi. Masa jabatan ribuan
Akhir Sang Penyidik Sepulang dari Swedia
Lelaki itu membenahi kemeja putihnya. Ia duduk dengan menyorongkan badan lebih dekat ke layar handphone dan sesekali meluruskan punggungnya ke sandaran kursi. Di bagian bawah
Ke Presiden Polemik Kepegawaian KPK Berujung
Sebulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK), salah seorang pegawai, Lakso Anindito berkirim surat elektronik kepada
Karena Aturan Setitik, Rusak KPK Sebelanga
Dua tahun sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan
Tahapan Pilkada Ulang Yalimo Mandek, KPU Tetap Optimistis
Penyelenggara pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Yalimo, Papua sampai saat ini belum dapat menjalankan tahapan sesuai putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang mendiskualifikasi Erdi Dabi
Rekonsiliasi Yalimo Dahulu, PSU Kemudian
Hampir sebulan sejak kerusuhan terkait pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di Kabupaten Yalimo, Papua pecah, seribuan warga masih bertahan di pengungsian. Sebagian besar
Kemelut Yalimo Usai Putusan MK
Lima menit setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon Bupati Yalimo, Papua, ratusan pendukung Erdi Dabi-John Wilil di
Buntut Panjang Putusan Saklek DKPP
Dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat laman Facebook Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Kamis, 17 Juni lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan
Firli Bahuri Dinilai Layak Dikenai Sanksi
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan untuk dijadikan landasan
Seretnya Kandidat Potensial Bukan Dalih Periode Ketiga
Sejumlah kandidat yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden 2024 belum mendapat dukungan maksimal dari pemilih. Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 21 –
KPU Siapkan Desain Baru Surat Suara Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menyederhanakan desain surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Surat suara pemilihan presiden dan legislatif sedianya akan digabung menjadi
Audit Integritas Penerima Dana Banpol Tak Bisa Ditolak
Penambahan alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat pusat belum dapat direalisasikan. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan mengatakan usulan kenaikan yang sudah disampaikan
Kualitas Parpol Tereduksi Tanpa Verifikasi Faktual
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas prosedur verifikasi partai politik peserta pemilu berisiko mereduksi kualitas partai politik. Sebab saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak
Tiga Lembaga Tinggi Satu Suara, KPK Mati di Tengah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur peluang mengembalikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen. Dari tujuh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi,
Pasukan di Papua Perlu Ambil Jeda Kemanusiaan
Lima hari setelah penembakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Boega, Kabupaten Puncak Jaya, Minggu
