Mengenakan jaket merah dengan ujung lengan tergulung, komika Ronny Imanuel atau dikenal dengan nama tenar Mongol Stres memantik tawa Presiden Joko Widodo dalam rapat musyawarah nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut Kopdarnas alias kopi darat nasional di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023 lalu. Lawakan tunggal (stand up comedy) itu sengaja digelar dalam rangka perayaan HUT ke-8 PSI.
Pria kelahiran Manado ini mula-mula membangun sebuah premis komedi dengan membandingkan kondisi daerahnya dulu dengan sekarang. Salah satu materinya terkait tidak meratanya sinyal telepon seluler. Ia menilai kondisi itu berangsur berubah dalam 10 tahun terakhir. “Sekarang Sanger sudah 4G. Dulu kalau ke Sanger, ada pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya Rabu Pak,” ujar Mongol disambut gelak tawa kader PSI, termasuk Presiden Jokowi ketika itu.
Lima bulan setelahnya, kader yang baru bergabung dengan PSI sejak Selasa, 23 November 2021 itu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Juni lalu. Ia akan bertanding memperebutkan suara mayoritas di daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, tempat kelahirannya. “Saya bergabung dengan PSI kurang lebih baru setahun,” kata Mongol dari atas panggung sambil membungkukkan badan. Ia mencalonkan diri bersama kader PSI lain yang berasal dari industri hiburan, seperti Doadibadai Hollo alias Badai Kerispatih dan Helmy Yahya. Giring Ganesha, eks vokalis Nidji adalah nama lain yang bergabung sebelum menjabat sebagai Ketua Umum PSI sekarang.
Pada Selasa, 25 Juli lalu beberapa bakal caleg artis yang akan maju dalam pemilihan legislatif menyampaikan gagasan mereka di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Mantan keyboardis band Kerispatih Badai salah satunya. Badai menyatakan akan memperjuangkan kesejahteraan seniman, seperti isu royalti musik bila lolos menjadi anggota dewan. ”Saya menilai ada dua hal, apakah negara terlalu hati-hati bikin peraturan pelaksananya atau memang ada ketidakpedulian negara pada dunia seni? Apakah isu musik tidak begitu seksi dibanding isu korupsi,” ucapnya bertanya.
Meski begitu, Badai menyadari tantangan untuk mendapatkan mayoritas suara tidak mudah. Terlebih latar belakangnya sebagai musisi kerap dipandang miring bila hendak ikut kontestasi politik. ”Memang stigma caleg artis ini kuat sekali di bawah. Tetapi, itu pekerjaan rumah kami untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami politisi yang bersih, juga punya gagasan dan program yang clear untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu saya berusaha banyak turun ke pasar-pasar, masuk komunitas-komunitas, dan blusukan,” ujar Badai setelah menyanyikan sepenggal lirik lagu ”Demi Cinta” yang dipopulerkan band Kerispatih.
Mongol dan Badai hanya sedikit calon yang diusung PSI. Partai yang didirikan 2014 ini sedikitnya mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislative di pelbagai daerah dengan tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen. Di Pemilu 2024 nanti, PSI mematok target mampu meraih 15 juta suara. Oleh sebab itu, menurut Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo, proses penerimaan Mongol dan ratusan kader lain tidak sembarangan.
PSI mengklaim telah melakukan proses penyaringan. Tahapan itu dilakukan dengan melibatkan ahli komunikasi dan politik agar para caleg dapat menyusun program kerja masing-masing. Mongol, misalnya, hendak mengupayakan agar industri kreatif tanah air dapat diterima sampai mancanegara. ”Lalu bagaimana pekerja industri hiburan, kreatif dapat memiliki jaminan kesejahteraan,” jelasnya, Kamis, 6 Juli 2023.
”Dari itu kami terima. Menurut kami jadi jelas ketika nyaleg mau berbuat apa di DPR. Mongol jelas. Kami nyatakan lolos seleksi,” ia menambahkan.
Ketum PSI, Giring Ganesha menyebut merapatnya sejumah publik figur ke PSI bukan hanya untuk mendapatkan suara (vote getter). Tetapi juga karena adanya kesamaan visi dan misi. “Kami di PSI itu berpikir bahwa saya artis ya, saya seniman. Tapi di sini saya dikasih ruang, seorang seniman bisa jadi ketua umum ya kan? Berarti PSI melihat saya itu bukan karena vote getter,” kata Giring di kantor DPP PSI, Senin, 16 Januari 2023.
***
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menetapkan 24 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024. Sebanyak 18 partai nasional, dan 6 partai politik lokal. Jumlah peserta Pemilu 2024 lebih banyak dibandingkan Pemilu 2019. Saat itu, jumlah parpol peserta pemilu sebanyak 16 parpol. Mereka akan memperebutkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 jiwa pada Rabu, 14 Februari 2024.
Guna meraih hattrick suara terbanyak sejak Pemilu 2014, PDI Perjuangan membuka pintu bagi sukarelawan, tokoh, maupun pesohor. ”Kalau diundang dipilih berdasarkan ketokohannya sebagai artis. Biasanya setengah direkrut lah,” kata petinggi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Prastowo, Senin, 3 Juli 2023.
Kriteria PDIP dalam merekrut kader pesohor diharuskan memiliki tingkat popularitas yang tinggi atau dikenal oleh masyarakat. Kemudian dapat mengajak masyarakat untuk memilih dan bergabung bersama PDIP, bisa menyanyi, serta punya keahlian khusus. ”Kriteria lain harus punya kartu tanda anggota, track record, harus punya pendidikan yang cukup,” katanya.
Strategi merekrut pesohor sebenarnya sudah lama dilakukan PDIP. Mulai dari walikota, bupati, gubernur, menteri, purnawirawan jenderal TNI atau Polisi, atlet, hingga para aktivis yang memiliki nama dan massa besar. ”Tujuannya sebagai vote getter untuk mendapatkan suara. PDIP pakai itu,” ujar Bambang.
Kendati demikian, pelibatan pesohor tak selalu berdampak signifikan dalam perolehan suara. Salah satu yang menentukan adalah strategi partai dalam menentukan daerah pemilihan. Ia mencontohkan saat PDIP mengusung Krisdayanti di Dapil V Jawa Timur tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. ”Itu kan masyarakat sudah mengenal Krisdayanti. Jadi pengaruh tergantung popularitas dan kredibilitas masing-masing. Umumnya tergantung pemilihan daerah,” ujarnya.
Pengalaman merekrut pesohor pernah dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Pemilu 2014 dan 2019. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Rio Capella mengatakan ada sekitar 10 artis yang direkrut untuk ikut kontestasi. Semua artis itu direkrut langsung oleh Nasdem. ”Langsung hubungi dan tawari artisnya,” kata Rio kepada Jaring.id, Senin, 3 Juli 2023.
Meski begitu, Nasdem membentuk sebuah tim khusus sebelum proses perekrutan. Mereka bertugas menyeleksi dan mewawancarai. Seleksi dilihat dari kepopuleran di sosial media, tempat kelahiran, dan sejauh mana masyarakat Indonesia mengenal dan mengetahui artis yang dibidik. Dari pencarian itu, Nasdem akan menentukan siapa yang diajak. ”Jadi kami pilih yang populer dan punya jaringan kuat,” kata Rio.
Setelah masuk radar, artis tersebut akan diundang untuk membicarakan ketertarikan masuk partai, penawaran daerah pemilihan, hingga biaya yang dikeluarkan partai untuk kampanye. ”Kalau deal, baru sign untuk jadi caleg Nasdem,” ujarnya. Sedangkan mereka yang tak masuk seleksi tetap akan diminta membantu, namun tidak masuk dalam bagian kader partai. ”Hanya ikut saja meramaikan karena pasti nggak terpilih,” ujarnya.
Pada Pemilu 2014, Nasdem mampu meraup 8,42 juta suara atau 6,74 persen dari total suara sah nasional. Pada 2019, suara Nasdem meningkat sekitar 2 persen. Nasdem memperoleh 12,66 juta suara atau 9,05 persen dari total suara sah nasional.
Sementara jelang Pemilu 2024, Nasdem mengajukan delapan pesohor dengan latar belakang penyanyi seperti Anisa Bahar dan Reza Artamevia, pemain sinetron Ali Syakieb dan Nafa Urbach, presenter Choky Sitohang dan Ramzi, dan tak ketinggalan musisi Didi Riyadi serta Diana Sastra.
Berbeda dengan partai yang berbondong-bondong menggunakan pesohor, Partai Ummat yang baru dibentuk dan disahkan menjadi peserta Pemilu 2024 pada awal tahun tak ingin menggunakan publik figur. Alasannya karena basis pemilih Partai Ummat segmentasinya dari kalangan Islam. ” kalau ada artis yang dipasang tentu mendukung segmentasi itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin, Rabu, 5 Juli 2023.
Dari hal itu, Partai Ummat, kata Nazaruddin tak begitu tertarik melirik artis tanpa memperhatikan latar belakang keagamaan. Sehingga upaya yang dilakukan dengan cara berkampanye ke basis-basis islam. “Jadi publik figur itu soal strategi saja. Lalu tidak banyak artis melirik partai kami,” katanya.
Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Fenomena parpol mengusung pesohor dalam pemilihan presiden (pilpres) sebenarnya sudah jamak terjadi. Pada Pemilu 2009, sedikitnya ada 61 caleg artis. Hanya saat itu, yang berhasil lolos ke Senayan sekitar 19 orang. Jumlah caleg artis meningkat menjadi 77 orang pada pemilu 2014. Pada periode itu, ada 22 orang berlatar belakang pesohor yang melenggang menjadi anggota dewan. Sementara Pemilu 2019 angkanya mencapai 116 caleg artis, namun hanya 14 caleg yang berhasil menduduki kursi DPR. Sedangkan jelang Pemilu 2024 nanti, ada sekitar 50 bacaleg dari kalangan pesohor. Antara lain berasal dari PDIP, PAN, Gerindra, Nasdem, PSI, dan PKB.
Sederet bacaleg dari kalangan pesohor di PDIP, seperti Krisdayanti, Rano Karno, dan Elfonda Mekel. Selanjutnya di PAN ada Pasha Ungu, Verrel Bramasta, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Sementara Ahmad Dhani, Melliana Goeslaw, dan Derry Drajat mencalonkan diri lewat Gerindra.
Pencalonan ramai-ramai para pesohor ini kemudian dianggap mendapatkan angin segar setelah Mahkamah Konstitusi mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang akan diterapkan di dalam Pemilu 2024. MK menolak permohonan sejumlah kader partai dan bakal calon anggota legislatif untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. ”Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan uji materi sistem pemilu proporsional daftar terbuka, Kamis, 15 Juni 2023.
MK menilai sistem pemilu proporsional terbuka lebih dekat dengan konsep pemilu dalam UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, jika calon anggota legislatif (caleg) terpilih ditentukan oleh partai politik, hal itu dinilai mengingkari kedaulatan rakyat.
Di samping menyorongkan para pesohor, partai yang minim kandidat untuk dipertaruhkan popularitasnya biasanya menjadikan kader parpol lain dalam pencapresan maupun cawapres. Salah satunya PSI yang menetapkan Gubernur Jawa Tengah, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Selain Ganjar, PSI juga sibuk menyorongkan Kaesang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo.
Kaesang, oleh PSI, dianggap sebagai kandidat potensial yang mampu memimpin Kota Depok. Bahkan dukungan PSI disampaikan langsung kepada keluarga Jokowi, antara lain Gibran Rakabumi yang kini menjabat sebagai Walikota Solo. ”Kami tidak menawarkan, kecuali tahu sosoknya punya kemauan hadir di politik dan punya kemampuan politik. Terlepas pesohor atau apapun profesinya sebenarnya kalau punya kualitas bagus dan siap bekerja untuk rakyat. Kami tidak masalah,” ujar Sigit.
Kaesang, kata Sigit, tidak menolak maupun menerima secara langsung pencalonan dari PSI. ”Saat ketemu, yang bersangkutan bilang bagus saja,” ujarnya. Meski begitu, ia yakin Kaesang bersedia untuk menjadi walikota Depok dari PSI. ”Secara terbuka tidak katanya kan menerima pencalonan PSI tapi nggak ada penolakan. Ada sambutan secara implisit salah satunya mengirimkan foto,” kata Sigit.
Foto Kaesang berpeci mengenakan baju putih itu lah yang kemudian dijadikan baliho oleh PSI. Lokasi yang disasar ialah Jalan Margonda, Depok. ”Yang memberikan foto langsung Kaesang,” kata dia.
Meski masa kampanye Pemilu 2024 baru berjalan empat bulan lagi, yakni pada 28 November 2023-10 Februari 2024, pemasangan baliho anak presiden untuk Depok 1 itu dianggap membuahkan hasil. Masyarakat Depok, Sigit mengklaim, menyambut baik dukungan PSI terhadap pencalonan Kaesang dalam pilwalkot. Hal itu dilihat dari survei yang dilakukan PSI melalui telepon pada 1-14 Juni 2023. Survei itu melibatkan 10.024 orang. Hasilnya sebanyak 61 persen masyarakat Depok mendukung Kaesang.
Survei elektabilitas senada yang dilakukan oleh Indo Barometer menunjukkan bahwa popularitas PSI naik menjadi 5,8 persen pada Juni 2023. Sebelumnya, elektabilitas PSI hanya 5,6 persen. ”Tiap saat jadi perbincangan. Responsnya positif. Popularitas Kaesang naik,” ujarnya. Pada Selasa, 25 Juni lalu, kehadiran Kaesang di Sawangan, Depok juga menjadi perhatian publik. “Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye,” ujar Kaesang yang saat itu hendak membuka kembali lini bisnisnya yang sempat tutup.
Presiden Joko Widodo belakangan angkat bicara mengenai rencana putra bungsunya mencalonkan diri sebagai walikota. ”Tugas orang tua merestui dan mendoakan. Iru tanggung jawabnya sudah ada di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Kalau tidak ditanya saya pasti tidak memberikan saran,” kata Jokowi kepada wartawan di Gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu, 14 Juni 2023 lalu.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga tak mau ketinggalan mengumumkan sejumlah kader parpol lain sebagai bakal capres. Mereka antara lain Ganjar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Begitu pula Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyampaikan bahwa kader parpol lain, seperti Ganjar serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang merupakan anggota Partai Gerindra, masuk dalam daftar bakal capres usulan pengurus dan anggota PPP di akar rumput.
Fenomena itu dinilai sebagai kabar buruk bagi pelembagaan politik. Utamanya terkait perekrutan dan kaderisasi. Partai politik seakan-akan kesulitan memiliki kandidat potensial dari internalnya sendiri, sehingga menempuh jalan instan dengan melibatkan artis maupun pesohor di dunia hiburan.
Banyaknya parpol mengincar dan mengusung kader parpol lain itu sempat disinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam pidatonya pada perayaan HUT Ke-50 PDIP Januari 2023 lalu, Megawati mengungkapkan ada kecenderungan parpol lain mendompleng keberhasilan kader PDIP. ”Mbok kerja dulu, baru gegap gempita. Ini, kok, gegap gempita saja. Nggak pamit-pamit, tetapi mengambil orang-orang saya. Enak saja,” katanya, Selasa, 10 Januari 2023.
Apa yang diungkapkan Megawati tak mengherankan bagi peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro. Menurut dia, eksistensi partai politik sebagai organisasi yang mewadahi kepentingan dan partisipasi masyarakat saat ini tidak optimal. Utamanya dalam melahirkan kader-kader berkualitas. ”Ini yang termasuk yang dipertanyakan publik. Partai pekerjaan dan fungsi utama apa? Kan fungsi utama kaderisasi dan promosi kader secara profesional dengan menyiapkan kader dengan semua trainingnya. Siapa nanti yang ke legislatif dan eksekutif,” ujar Siti kepada Jaring.id, Minggu, 30 Juli 2023.
Oleh sebab itu, tidak sedikit partai yang mengambil jalan pintas dengan merekrut pesohor yang sudah banyak dikenal publik. ”Ini tidak terlalu susah dilakukan parpol. Syaratnya dan elektabilitas sudah tinggi mudah mencari calon,” ujarnya. Kendati demikian, kata Siti, parpol punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kader seluruh kader, termasuk yang berasal dari kalangan artis.
”Itu mestinya ada semacam database sehingga kader ini merasakan ada kaderisasi yang jelas dan prospek jadi kader. Itu yang menyebabkan kader menghayati dan merasa memiliki di partai itu. Itu bagus sekali kalau ada model kaderisasi. Tidak ada kolusitisme, nepotisme, dan korupsi tapi disadarkan atas kompetensi. Lalu dibekali yang cukup ideologi partai sesuai platform partai,” ungkap Siti.
Politikus PSI, Sigit Widodo tak menampik lemahnya sistem kaderisasi partai di Indonesia. ”Masalahnya tak ada seleksi. Asal-asalan saja, hanya gunakan popularitas pesohor langsung dicalonkan. Ini kegagalan parpol untuk memberikan pilihan terbaik untuk masyarakat,” kata Sigit. Karenanya PSI menerapkan sistem seleksi secara terbuka dengan melibatkan ahli. Ini dilakukan agar seluruh kandidat yang diusung PSI dapat diuji kualitasnya, sekaligus ditingkatkan kapasitasnya.
”Tidak bisa kader karena pesohor mengajak masuk tanpa ada seleksi transparan, terbuka tiba-tiba dicalonkan. Itu langkah tidak baik. Itu jadi kebiasaan buruk apabila tidak dihentikan,” tambahnya.
Sementara PDIP menampik kaderisasi partainya lemah. Menurut Bambang Prastowo, PDIP telah melakukan kaderisasi kepada seluruh calon yang bertanding di pemilu, pemilihan kepala daerah, gubernur, hingga DPRD, sampai DPR. Bentuk kaderisasi yang ditawarkan PDIP dengan menempatkan calon sesuai porsinya.
Misalnya, caleg DPRD, kepala daerah yang bertanding tingkat kabupaten, maka ia harus mengikuti kaderisasi tingkat pratama. Sedangkan caleg DPR harus mengikuti tingkat utama. ”Itu syarat, siapapun dia. Termasuk dia jenderal bintang tiga purnawirawan harus kaderisasi,” ujar Bambang.
Dalam proses kaderisasi, kata dia, PDIP selalu memberikan materi terkait ideologi, analisis sosial, dan kepartaian. Selain itu calon legislatif diberikan tugas untuk melihat dinamika sosial masyarakat. ”Dia harus mengamati tingkat kemiskinan dan pendidikan. Ada penugasan dan melaporkan kepada partai,” tutupnya.
