Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas prosedur verifikasi partai politik peserta pemilu berisiko mereduksi kualitas partai politik. Sebab saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak
The verdict by the Indonesian Constitutional Court (MK) to trim the verification procedures of political parties participating in the election may risk reducing the quality
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur peluang mengembalikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen. Dari tujuh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi,
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019.
