Pemanggilan Calon Menteri Prabowo dan Bisnis Ikan Anak Menteri

Empat hari berturut-turut sejak Senin, 14 Oktober 2024 lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil lebih dari 100 orang ke kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta dan Hambalang, Jawa Barat. Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2024, presiden terpilih masih melakukan pembekalan terhadap sejumlah nama-nama yang dipanggil sebelumnya. 

Tidak semua dari mereka yang hadir diproyeksikan mengisi kursi menteri kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Beberapa dari mereka akan mengisi jabatan wakil menteri, mengepalai badan atau lembaga negara. Sederet nama yang dipanggil mayoritas berasal dari partai politik, di antaranya adalah Viva Yoga Mauladi, Fahri Hamzah, Isyana Bagoes Oka, Dahnil Anzar Simanjuntak, Diaz Hendropriyono, Faisol Riza, dan Anis Matta. Beberapa orang lain berasal dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, artis, dan musisi. 

Selain politikus pendukung Prabowo-Gibran tersebut terdapat nama-nama lama yang merupakan menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo saat ini. Misalnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

Dua nama terakhir, yakni mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno digadang-gadang akan menempati posisi baru sebagai menteri pendidikan. “Bapak presiden terpilih menyampaikan ke saya, meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet,” kata Pratikno, Senin, 14 Oktober 2024. 

Sementara Trenggono kabarnya masih akan menempati posisi sebagai menteri perikanan dan kelautan. “Saya diminta membantu beliau di kabinet yang akan datang. Jadi intinya saya siap membantu beliau untuk memajukan bangsa dan negara,” ucapnya kepada wartawan yang menunggu di Kertanegara. 

Dua nama ini bukan tanpa catatan. Dalam laporan investigasi Jaring.id dan Tempo yang terbit pada Minggu, 13 Oktober 2024, nama Trenggono dan Pratikno diduga mengetahui sepak terjang anak-anaknya dalam bisnis perikanan. Bahkan menteri KKP ditengarai menggelar karpet merah untuk anaknya dalam bisnis perikanan. 

Jejak Indra Nugroho Trenggono dan Rino Febrian, menantu Pratikno terungkap setelah kapal dengan nama lambung TMP 51, 52, 53, kependekan dari Trinadi Mina Perkasa bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual, Maluku–milik PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), saat Menteri Trenggono mensimulasikan program penangkapan ikan terukur pada awal Juni 2024 lalu. 

Direktur Operasional PT SIS, Arif Wijaya menyampaikan kehadiran kapal TMP di Tual sudah sesuai aturan. PT SIS, kata Arif, dapat menampung semua kapal yang hendak menggunakan fasilitas pelabuhan. “Mengenai kerja sama dengan PT TMP, saat ini kami tidak memiliki perjanjian kerja sama khusus dengan perusahaan tersebut,” kata Arif dalam jawaban tertulisnya pada Selasa, 1 oktober 2024.

Dalam investigasi Jaring.id, kapal TMP terdeteksi sebagai kapal eks asing yang dulu bernama Wogekel. Izin tangkap kapal yang sebelumnya dimiliki PT Dwikarya Reksa Abadi ini dicabut setelah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran hukum, antara lain menggunakan alat tangkap terlarang serupa trawl dan turut mempekerjakan ABK asing, membayar upah di bawah upah minimum provinsi (UMP), menyuap penegak hukum, serta melakukan transhipment. 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal PT. Dwikarya Reksa Abadi. Perusahaan sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 3 Juli 2015 lalu, hingga naik kasasi dua tahun kemudian. Namun perkara bernomor 39 K/TUN/2017 itu menguatkan keputusan menteri KKP.

Kini, kapal Wogekel telah diregistrasi ulang ke Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kode lambung baru, yakni TMP dan diklaim telah memodifikasi alat tangkap menjadi jaring hela udang berkantong. Dalam akta perusahaan pemilik kapal TMP tercantum nama Indra dan Rino melalui kepemilikan saham. 

Pada awal pendirian, Trinadi dimiliki oleh beberapa entitas pemegang saham, baik individu maupun korporasi. Salah satunya PT Indo Mina Lestari dan PT Global Seafood Indonesia. Dalam akta perusahaan ini nama Indra muncul sebagai pemilik 750 lembar saham seharga Rp750 juta dan beberapa orang lain. Kepemilikan itu tercatat pada dokumen bertanggal 13 Oktober 2022. Di PT Trinadi, berdasarkan akta, Rino menjabat direktur tanpa memiliki saham. Sedangkan di PT Indo Mina tertulis sebagai direktur dengan 500 lembar saham atau setara dengan Rp500 juta.

Lalu pada Juli 2023 atau 9 bulan berselang, kepemilikan saham PT Global Seafood Indonesia di TMP bertambah menjadi Rp1,67 miliar dari Rp1,42 miliar. Dalam akta terdapat keterangan yang menerangkan adanya pengalihan saham dari PT Indo Mina Lestari ke PT Global Seafood Indonesia. Nama Rino pun muncul di PT Global sebagai pemilik dengan jumlah saham sebesar Rp150 juta.

Rino yang adalah menantu dari Pratikno, Menteri Sekretaris Negara juga tak segan menjadikan rumah beralamat di Jalan Widya Chandra 1 Nomor 4, Jakarta sebagai alamat perusahaan. Padahal ruas jalan itu merupakan kompleks perumahan menteri yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara.

Permohonan konfirmasi kepada Indra dan Rino sudah dilayangkan tim. Pada hari Rabu, 25 September 2024, tim mendatangi kediaman Indra di Jalan Cendana Raya Nomor 89, Bekasi, Jawa Barat. Hanya saja Indra tidak berada di kediamannya dan surat tersebut diterima oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang menjaga rumah tersebut.

Penyedia data perdagangan global Panjiva yang berbasis di New York, Amerika Serikat menunjukkan keduanya menjalankan bisnis perikanan tuna. Indra dan Rino tercatat melakukan pengiriman tuna melalui PT Maluku Prima Makmur—perusahaan yang 55% sahamnya dimiliki Indo Mina Lestari, dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022 lalu, kiriman yang tercatat mencapai 373 ton dengan nilai USD423.900 atau setara Rp6,6 miliar. Setahun berselang pengiriman bertambah menjadi 547 ton dengan nilai USD583.500 (Rp9,1 miliar). Sementara hingga Juli tahun ini sudah ada 151 ton tuna senilai lebih dari Rp2 miliar (USD130.100) yang dikirim ke luar negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat perdagangan tuna Indonesia masuk lima besar setelah Thailand, lalu Spanyol, Ekuador, dan Tiongkok. Pada 2023, ekspor tuna, cakalang, tongkol Indonesia sebesar 203.000 ton dengan nilai USD927 juta atau setara Rp14,3 triliun.

Pengusaha yang berfokus pada ekspor ikan tuna, Ewijaya menyebutkan jika ekosistem bisnis tuna saat ini cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, ia tak heran banyak perusahaan berbondong-bondong mendirikan perusahaan perikanan. “Ekspor tuna kami masih stabil saat ini. Prospek bisnis tuna masih cukup baik ke depannya,” kata Direktur PT Dharma Samudera Fishing Indonesia, Ewijaya ketika dihubungi pada Selasa, 15 Oktober 2024. 

Pratikno dalam jawaban tertulisnya menyebut tidak turut campur dalam pekerjaan anak-anaknya, sekalipun alamat rumahnya dijadikan alamat perusahaan. Ia pun menyanggah adanya potensi konflik kepentingan di antara jabatannya sebagai Mensesneg dengan bisnis perikanan yang dijalankan menantunya. Kecuali, kata dia, menantu dan anaknya terlibat dalam bisnis pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) dan PPK Kemayoran yang berada di bawah Setneg. 

“Saya sendiri tidak pernah terlibat dalam pekerjaan profesional anak-anak. Anak-anak juga tidak ada yang masuk ke wilayah bisnis yang bersangkutan dengan kewenangan saya selaku Mensesneg. Konflik kepentingan akan sangat mungkin terjadi kalau pemangku kewenangan sebagai regulator juga memiliki kepentingan ekonomi langsung, entah bisnis atau sekedar jasa konsultasi di bidang tersebut,” jelas Pratikno dalam jawaban tertulis, Senin, 7 Oktober 2024. 

Sementara itu, berbagai upaya konfirmasi yang telah kami lakukan kepada Trenggono tak berbuah hasil. Dalam tiga kesempatan berbeda saat melakukan konfirmasi, ia menghindar ketika kami hendak mengajukan pertanyaan. Tim juga telah melayangkan surat. Begitu pula surat konfirmasi yang dilayangkan ke Indra dan Rino saat kami menyambangi rumah dan kantornya tak terjawab. 

CITES Berburu Data Perdagangan Hiu Indonesia

Surat review of significant trade (RST) dari Sekretariat CITES—lembaga yang mengurusi konvensi perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar terancam punah, dilayangkan ke Kementerian Lingkungan

Berlangganan Kabar Terbaru dari Kami

GRATIS, cukup daftarkan emailmu disini.