Malam belum terlalu larut ketika raungan mesin diesel mulai terdengar di Pulau Miang. Bunyinya berat, serak, memantul di antara rumah-rumah panggung yang berjajar di tepian pantai. Setelahnya, lampu-lampu di dalam rumah menyala sedikit demi sedikit memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Terangnya tak setenang beberapa tahun silam—ketika listrik dari pembangkit listrik tenaga surya mengalir tanpa putus selama 24 jam. Kini, saat persedian solar habis pulau seluas sekitar 600 hektar yang terletak di pesisir Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur itu gelap.
Sebelumnya, Pulau Miang yang dihuni sekitar 821 jiwa menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 kilowatt peak (kWp). PLTS itu dipasang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2017. Dengan kehadiran PLTS, aktivitas warga perlahan berubah. Anak-anak dapat belajar pada malam hari. Nelayan menyimpan hasil tangkapan di lemari pendingin. Sementara warung-warung kecil memperpanjang jam buka.
Hingga penghujung 2025, sambaran petir mengubah semuanya. Dua inverter dan satu solar charge controller—jantung yang mengatur aliran listrik dari panel surya—hangus dalam hitungan detik. Puluhan panel surya yang setiap hari memandikan pulau dengan energi matahari pun berubah menjadi hamparan kaca tak bernyawa.
“Kami sudah menunggu berbulan-bulan,” kata Taher, seorang warga.
“Sekarang hanya mengandalkan genset. Itu pun malam saja,” ia melanjutkan.
Bagi warga Pulau Miang, rusaknya PLTS bukan sekadar persoalan padamnya lampu. Kulkas yang biasa digunakan untuk menyimpan ikan kini tak lagi berfungsi sepanjang hari. Pengeluaran rumah tangga pun meningkat karena harus membeli bahan bakar. Sedangkan pemerintah desa terpaksa mengoperasikan genset darurat dengan biaya operasional yang mencapai puluhan juta Rupiah setiap bulan.
Kepala Desa Pulau Miang, Alimuddin Daoed mengakui pihaknya tak lagi dapat menambal beban biaya operasional penggunaan genset. Sebab kini biaya minyak kelewat mahal. Untuk menutup defisit operasional tersebut, Alimuddin sampai harus memutar otak dengan mengajukan proposal bantuan ke berbagai perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di seberang pulau, seperti PT GAM, PT IPS, PT KLK, dan PT PSS, sekadar untuk mendapatkan bantuan BBM.
“Semoga bisa kembali bagus lagi lah PLTS ini. Soalnya masyarakat susah mendapatkan akses listrik kalau ini kelamaan rusak,” harap Alimuddin.
Di saat yang sama, masyarakat juga sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat menurunnya hasil tangkapan ikan yang diduga akibat aktivitas bongkar muat batu bara di sekitar perairan pulau.
Alimuddin juga mengeluhkan praktik curang yang kerap dilakukan warga sebelum sistem PLTS lumpuh total. Salah satu yang ia soroti ialah pembobolan pembatas daya listrik yang dipasang pada setiap rumah. Hal itu mengakibatkan sistem yang dirancang untuk membagi listrik secara merata dipaksa melayani beban jauh di atas kapasitasnya. Padahal, kata dia, sulit untuk mencari teknisi yang memahami sistem PLTS kalau terjadi kerusakan. Sekalipun ada, teknisi harus didatangkan dari luar daerah. Saat komponen rusak pun, suku cadangnya harus didatangkan dari luar negeri.
Di tengah persoalan itu pemerintah justru hendak buru-buru menjadikan energi terbarukan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Proyek ini merupakan bagian dari program nasional 100 GW yang berfokus di Pulau Jawa untuk menekan ketergantungan pada pembangkit listrik fosil. Berbagai target ditetapkan untuk meningkatkan bauran energi bersih, mengurangi emisi karbon, sekaligus memperluas akses listrik tenaga surya hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Alasannya sederhana: Indonesia memiliki paparan sinar matahari yang melimpah hampir sepanjang tahun. Dibandingkan pembangkit mikrohidro atau energi angin yang bergantung pada kondisi geografis tertentu, panel surya dapat dipasang hampir di mana saja—di pulau kecil, kawasan pegunungan, sekolah, puskesmas, hingga fasilitas publik.
Dalam kurun 2011 hingga 2017, Kementerian ESDM membangun sedikitnya 713 pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas gabungan lebih dari 35 megawatt. Program Desa Mandiri Energi pun terus diperluas. Pemerintah bahkan mengklaim lebih dari 17 ribu desa telah masuk kategori mandiri energi pada 2024.
Tetapi angka-angka itu menyimpan cerita lain yang jarang muncul dalam laporan resmi. Di sejumlah lokasi, panel surya masih berdiri tegak, tetapi tidak lagi menghasilkan listrik. Ada inverter yang rusak bertahun-tahun tanpa pernah diganti. Ada baterai yang mati perlahan hingga akhirnya seluruh sistem berhenti bekerja. Ada sekolah yang tidak pernah mengetahui apakah listrik dari panel surya benar-benar mengurangi tagihan listrik mereka. Ada pula desa yang kehilangan operator setelah proyek selesai diserahterimakan. Sayangnya, sistem sosial yang seharusnya menjaga keberlangsungannya perlahan menghilang, bahkan tak pernah benar-benar dibangun.
Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar energi terbarukan di Indonesia justru muncul setelah pembangunan fisik selesai. Keberhasilan proyek selama ini sering diukur dari jumlah panel yang dipasang, kapasitas listrik yang dibangun, atau besarnya anggaran yang terserap. Lalu siapa yang membersihkan panel-panel itu? Siapa yang mengganti sekring ketika putus? Siapa yang membaca indikator inverter ketika muncul gangguan? Siapa yang menyediakan dana ketika baterai harus diganti?
Dan yang paling penting: siapa yang merasa memiliki seluruh sistem itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir tidak pernah menjadi bagian utama dalam seremoni peresmian proyek. Padahal justru di sanalah umur sebuah pembangkit ditentukan. Pulau Miang memperlihatkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika mata rantai pemeliharaan itu terputus. Dan Pulau Miang bukan satu-satunya daerah. Di berbagai penjuru Indonesia, cerita serupa terus berulang. Mulai dari atap sekolah di Jawa Tengah yang menyimpan panel surya tanpa kepastian kinerja, sebuah bandara di Berau yang justru berhasil melakukan perawatan, hingga dua desa pertanian di Purworejo yang menemukan cara agar energi matahari bertahan.
Gelap Setelah Peresmian
Jika Pulau Miang memperlihatkan bagaimana pembangkit listrik tenaga surya berhenti bekerja karena adanya kerusakan, kisah di Jawa Tengah menghadirkan ironi yang lebih sunyi. Panel-panel surya yang memenuhi sebagian atap SMK Negeri 2 Wonosobo, misalnya, masih dapat memantulkan cahaya matahari seperti hari pertama dipasang. Namun, ketika ditanya berapa listrik yang dihasilkannya hari itu, tak seorang pun di sekolah yang mampu menjawab dengan pasti.
Deretan panel surya di lereng pegunungan Kabupaten Wonosobo itu diterima pada 2023. Satu dengan sistem on-gridberkapasitas delapan kilowatt peak (kWp) yang langsung terhubung ke jaringan PLN. Satu lagi off-grid berkapasitas dua kWp yang dirancang sebagai laboratorium praktik siswa jurusan ketenagalistrikan.
Ahmad Hidayat, Ketua Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan menunjuk ke arah atap sekolah. “Panelnya masih ada,” katanya. Namun beberapa detik kemudian ia menambahkan, “kalau yang off-grid sudah lama tidak berfungsi karena baterainya rusak. Sedangkan on-grid tak diketahui apakah masih berfungsi atau tidak.”
Berbeda dengan sistem on-grid yang langsung menyalurkan listrik ke jaringan PLN, sistem off-grid bergantung sepenuhnya pada baterai sebagai tempat menyimpan energi. Ketika baterai rusak, panel tetap menghasilkan listrik pada siang hari. Tetapi energi itu tidak lagi memiliki tempat untuk disimpan.
Masalah itu diperparah oleh kondisi geografis Wonosobo yang berada di dataran tinggi. Itu sebab, kabupaten ini lebih sering diselimuti awan dibandingkan kawasan pesisir Jawa Tengah. “Di Wonosobo terkait sinar matahari tidak begitu terang karena sering sekali mendung. Jadi penggunaannya memang tidak begitu efisien,” katanya.
Ironisnya, sekolah tidak pernah benar-benar mengetahui berapa banyak listrik yang dihasilkan. Sampai saat ini, kata dia, tidak ada data yang mudah dibaca untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi panel surya terhadap konsumsi listrik sekolah. “Kalau dibandingkan sebelum dipasang dan sesudah dipasang, kami juga belum tahu persis penghematannya,” kata Ahmad.
“Kita harus tahu dulu pembayaran sebelum dipasang PLTS dan setelah dipasang PLTS. Pas kemarin saya lihat ternyata tidak begitu signifikan untuk mengurangi, entah itu on-grid nya yang bermasalah atau apa kita juga nggak paham,” ia menambahkan.
Sekitar dua jam perjalanan dari Wonosobo, persoalan serupa muncul di SMK Negeri 2 Kebumen. Di sekolah ini, kapasitas PLTS bahkan lebih besar. Dua puluh kilowatt peak untuk sistem on-grid. Dua kilowatt peak untuk sistem off-grid. Secara teori, sistem sebesar itu seharusnya mampu mengurangi konsumsi listrik sekolah secara signifikan. Namun dua tahun setelah dipasang, pengelola mulai kehilangan kepastian mengenai kondisi pembangkit mereka sendiri. Baterai pada sistem off-grid melemah. Kemampuan menyimpan energi perlahan hilang.
Sementara sistem on-grid menghadapi persoalan yang lebih membingungkan. Sementara lampu indikator inverter masih menyala dan tidak ada alarm kerusakan, namun sekolah tidak pernah benar-benar mengetahui apakah listrik dari panel masih mengalir ke jaringan internal. “Sudah hampir setahun ada yang tidak berfungsi,” kata Yogi Prabawa, salah seorang pengelola instalasi itu.
“Kami juga belum tahu apanya yang rusak.”
Situasi serupa ditemukan di pesantren di Kabupaten Purworejo. Panel-panel surya bantuan pemerintah masih berdiri di atas atap bangunan. Seluruh instalasi masih tampak utuh.
Namun setelah sistem dikoneksikan ke jaringan PLN, pengelola mengaku tidak pernah benar-benar mengetahui apakah listrik yang mereka gunakan berasal dari panel surya atau sepenuhnya dari PLN.
“Kami hanya merawat panelnya,” ujar Rifai, salah seorang pengelola.
“Soal listriknya benar-benar masuk atau tidak, kami juga tidak tahu.”
Pengalaman yang disampaikan Rifai menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan PLTS tidak selalu berada pada teknologi pembangkitnya, melainkan pada interaksi antara sistem dan penggunanya. Persoalan lain ialah tiap komponen PLTS memiliki umur pakai yang berbeda-beda. Baterai dapat melemah hanya dalam beberapa tahun. Inverter sewaktu-waktu bisa mengalami gangguan. Proteksi petir pun harus diperiksa berkala. Sementara panel perlu dibersihkan secara rutin dari debu dan lumut.
Di titik inilah banyak proyek pemerintah mulai kehilangan napas lantaran tidak membangun lembaga yang akan merawat pembangkit itu selama belasan bahkan puluhan tahun. Padahal pekerjaan merawat panel surya sama sekali tidak sesederhana membersihkan kaca.
Di Kebumen, misalnya, panel yang dipasang hampir sembilan meter di atas permukaan tanah membuat guru harus memanjat atap dengan perlengkapan keselamatan. Sedangkan di Wonosobo, pembersihan yang semestinya dilakukan secara berkala sering tertunda karena panel disematkan di atas lembaran asbes tua yang sudah mulai rapuh.
Sepanjang pengamatan Jaring.id, jelas bahwa tantangan transisi energi Indonesia bukan terletak pada kemampuan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Teknologi itu sebetulnya sudah tersedia. Yang masih terus dicari adalah cara mengubah proyek menjadi lebih terlembaga. Mengubah bantuan menjadi rasa memiliki dan mengubah seremoni menjadi kebiasaan merawat.
Bandara yang Menjadikan Energi Matahari Tetap Menyala
Di Kabupaten Berau, sekitar 300 kilometer dari Pulau Miang, matahari bersinar dengan intensitas yang tak jauh berbeda. Setiap pagi cahaya menyentuh hamparan panel-panel surya yang membentang di atas area parkir Bandar Udara Kalimarau. Ribuan modul fotovoltaik itu menyerap energi yang sama dengan yang menerpa Pulau Miang. Teknologi yang digunakan pun tak jauh berbeda. Sama-sama mengubah panas matahari menjadi listrik.
Namun, cerita yang lahir dari dua tempat itu berjalan ke arah yang berlawanan. Di Kalimarau, panel-panel itu justru menjadi bagian dari denyut operasional bandara yang setiap hari melayani ratusan penumpang. Perbedaan itu bukan terletak jenis panel dan sistem yang dipasang, melainkan pada cara manusia memperlakukan teknologi tersebut.
Bandar Udara Kalimarau merupakan pintu gerbang menuju Kepulauan Derawan, Maratua, dan Kakaban. Bangunan terminalnya didominasi dinding-dinding kaca yang membuat cahaya matahari mengalir bebas ke dalam ruangan hampir sepanjang hari. Siang hari, lampu-lampu nyaris tak diperlukan. Terminal terasa terang tanpa banyak bergantung pada listrik. Sementara di pelataran parkir, ratusan panel surya berjejer menaungi kendaraan sekaligus memanen energi dari matahari. “Kami memang mendesainnya multifungsi,” ujar Kepala BLU UPBU Kalimarau, Patah Atabri.
“Selain menghasilkan listrik, panel ini juga menjadi atap parkir,” tambahnya.
Namun, yang membuat Kalimarau berbeda bukan semata desainnya. Di bandara itu, kerusakan tidak pernah dibiarkan menjadi peristiwa besar. Ia dihadapi ketika masih berupa gejala—sekring yang putus, debu yang mulai menutupi panel, atau indikator inverter yang menunjukkan angka tak lazim. Di sana, merawat pembangkit merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari, bukan pekerjaan yang baru dilakukan setelah listrik padam.
Khaidir R. Lubis, Kepala Unit Listrik dan Mekanikal Bandara Kalimarau mengenal hampir setiap sudut bandara. Utamanya bangunan yang tak pernah dilihat penumpang. Di sana terdapat inverter, panel distribusi, dan berbagai perangkat kelistrikan. Menurut Khaidir, teknisi selalu berkeliling memeriksa seluruh sistem setiap pagi sebelum penerbangan pertama berlangsung dan sore setelah aktivitas penerbangan selesai. Mulai dari membaca tegangan, mengecek arus, sampai memastikan tidak ada sekring yang putus. “Kami harus menemukan masalah sebelum masalah itu menghentikan operasional bandara,” kata Khaidir.
Di situlah perbedaan mendasar antara Kalimarau dan banyak proyek energi terbarukan lainnya. Di saat Pulau Miang menunggu teknisi datang, sedangkan Kalimarau memastikan teknisi selalu lebih dulu datang daripada kerusakan.
Perbedaan itu tampak semakin jelas ketika cuaca buruk melanda. Suatu hari, cerita Khaidir, petir sempat menyambar kawasan bandara. Di banyak lokasi lain, peristiwa seperti itu cukup untuk melumpuhkan seluruh sistem PLTS. Namun di Kalimarau, lonjakan listrik langsung dipotong oleh lightning arrester. Karena itu, menurutnya, yang rusak hanya sebuah sekring yang dapat dengan mudah diganti.
Di luar, panel-panel surya selalu dirawat secara berkala. Minimal setiap enam bulan. Bagi Khaidir, pembersihan panel sama pentingnya dengan mengganti komponen listrik.
Meski demikian, katanya, kegiatan operasional bandara tidak bergantung sepenuhnya pada PLTS bertipe on-grid. Begitu sore datang, sistem jaringan listrik bandara akan beralih ke PLN dan generator berbahan bakar solar. Khaidir mengingat peristiwa pada pertengahan Juni 2023 lalu di mana pemadaman listrik PLN terjadi, sementara satu genset cadangan gagal menyala akibat gangguan shunt trip. Beruntung, aliran listrik PLN segera pulih sehingga pelayanan penerbangan tidak terganggu.
Oleh sebab itu, Kalimarau terus menerus mengevaluasi sistem kelistrikan bandara dengan membuka ruang untuk berbagai penelitian. Salah satu sistem yang sudah dikembangkan ialah sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT). Dengan sistem tersebut, kata dia, teknisi tidak lagi harus berjalan dari satu inverter ke inverter lain hanya untuk membaca angka pada layar kecil. Cukup melalui handphone teknisi sudah dapat memantau arus dan tegangan.
Penelitian lain mengusulkan perubahan yang lebih besar. PLTS yang semula murni on-grid direkomendasikan menjadi sistem hybrid. Dengan tambahan baterai, surplus energi pada siang hari dapat disimpan dan digunakan kembali pada malam hari, terutama untuk menopang kebutuhan lampu landasan pacu dan fitur keamanan lainnya. Dari situ, menurut hitungan Khaidir, penghematan bahan bakar dapat mencapai puluhan juta Rupiah setiap bulan.
Lalu, apakah langkah tersebut bisa juga dilakukan oleh masyarakat? Apakah mereka juga mampu merawat teknologi yang sama secara mandiri?
Di Kabupaten Purworejo, matahari tidak hanya mengeringkan pematang sawah tapi juga menghidupkan pompa air. Ia juga menghidupkan sesuatu yang selama ini sering hilang dari banyak proyek energi: rasa memiliki. Dan mungkin, justru itulah sumber energi yang paling penting.
Ketika Gotong Royong Menjadi Energi Terbarukan
Pagi baru saja dimulai ketika aliran air berdesir di tepian Sungai Dulang. Dari bibir sungai, air dipaksa naik beberapa meter melalui pipa-pipa besar menuju petak-petak sawah yang membentang hingga ke kaki perbukitan. Tak ada suara mesin diesel dan kepulan asap hitam. Juga tak ada aroma solar yang dulu selalu melekat setiap musim tanam. Yang terdengar justru hanya suara pompa listrik yang bekerja tenang, digerakkan oleh energi yang beberapa jam sebelumnya masih berupa cahaya matahari.
Bagi petani Krandegan, perubahan itu terasa jauh lebih besar daripada sekadar pergantian sumber energi. Ia mengubah cara mereka bertani. Mengubah biaya produksi. Bahkan mengubah kehidupan sosial desa.
Sebelum panel surya berdiri di tepi sungai, musim kemarau bagi petani Krandegan selalu menjadi musim penuh kecemasan. Sebagian besar sawah di sana bergantung pada hujan. Sebaliknya, saat musim hujan berlalu petani tidak bisa tidak menggunakan pompa berbahan bakar solar guna mengairi sawah. Namun cara itu membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, masih mengingat masa-masa itu. “Hanya untuk membeli solar saja bisa puluhan juta setiap musim. Sehari bisa habis Rp 500 ribu,” katanya.
Biaya itu, kata Dwi, belum termasuk perawatan mesin, tenaga operator, dan ongkos lain yang terus membengkak mengikuti harga energi fosil. Tapi saat itu mereka tidak punya banyak pilihan. “Karena desa kami penghasil padi, air harus tersedia. Mau tidak mau pompa harus jalan terus,” lanjutnya.
Perubahan dimulai ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun Pompa Air Tenaga Surya (PATS). Awalnya hanya satu unit dan kapasitasnya pun tidak terlalu besar, sehingga tidak cukup untuk mengairi seluruh sawah. Namun Dwinanto melihat bantuan itu bukan sebagai proyek yang selesai setelah diresmikan. Setelahnya pemerintah desa mulai menyusun rencana jangka panjang melibatkan sejumlah pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi. Dengan begitu, katanya, jumlah panel surya bertambah sedikit demi sedikit.
Kini, terdapat tujuh unit pompa tenaga surya yang melayani sekitar lima puluh hektare sawah. Dwinanto mengakui bahwa membangun PATS tidak murah, namun manfaat ekonominya jauh lebih besar. Petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun, kini dapat menanam hingga tiga kali. Produksi gabah pun meningkat hingga ratusan ton. Tetapi bagi Dwinanto, angka-angka itu bukan pencapaian paling penting. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan warga setelah proyek selesai dibangun.
Sebab di banyak tempat, menurutnya, peresmian proyek kerap kali menandai berakhirnya keterlibatan masyarakat. Di Krandegan, justru sebaliknya. Peresmian menjadi awal keterlibatan warga. Masyarakat ikut menentukan lokasi. Ikut merancang jaringan distribusi. Ikut belajar mengoperasikan sistem. Bahkan ikut memikirkan bagaimana membiayai perawatannya. “Kami belajar langsung dari penyedia teknologinya,” ungkapnya.
Hal serupa terjadi sekitar dua puluh kilometer dari sana, di Desa Kaliwungulor. Hamparan sawah desa itu hampir seluruhnya bergantung pada pasokan air dari sungai. Ketika musim kemarau datang, pompa air menjadi penentu apakah petani dapat menanam atau tidak. Bantuan panel surya yang dipasang pemerintah provinsi pada 2020 lalu berhasil memangkas biaya operasional hingga sekitar empat puluh persen. “Sekitar 50 hektare sawah kini dapat teraliri air sepanjang tahun, kita masih akan tambah lagi karena 20 hektare sawah belum terjangkau,” kata dia.
Paryanto, perangkat desa sekaligus pengelola Pompa Air Tenaga Surya (PATS) menerangkan sekitar 97-98 persen penduduk di Desa Kaliwungulor bekerja di sektor pertanian. “Semua warga di sini Bertani. Hanya sedikit yang bekerja di sektor lain,” katanya saat ditemui di rumah pompa pada Rabu, 13 Mei 2026.
Tetapi keberhasilan desa itu bukan hanya karena efisiensi energi. Rahasianya justru berada pada sebuah tradisi yang telah hidup jauh sebelum panel surya datang.
Namanya Pon Kerja.
Tradisi itu sederhana. Setiap petani menyisihkan sebagian hasil panennya. Sekitar dua puluh kilogram gabah untuk setiap seperenam hektare sawah. Gabah yang telah dikumpulkan, kemudian dijual. Lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama-sama. Dengan begitu, masyarakat memiliki tabungan sosialnya sendiri guna membiayai pembangunan maupun pemeliharaan saluran irigasi, termasuk memperbaiki pintu air, sampai membayar operator pompa. Dan ketika suatu hari inverter mengalami gangguan, dana yang sama digunakan untuk memperbaikinya.
Dari Kaliwungulor ini kami tersadar bahwa panel surya sebenarnya bukan pusat cerita. Pusat ceritanya adalah kelembagaan. Di mana masyarakat terdorong untuk bergotong royong demi sesuatu yang manfaatnya dapat dinikmati bersama. Di sana energi matahari tampak hanya memperkuat sistem yang sudah lebih dulu hidup.
Di sinilah transisi energi memperlihatkan wajahnya yang paling utuh. Ia bukan sekadar proses mengganti solar dengan matahari. Ia bukan hanya perpindahan dari emisi karbon menuju energi bersih. Tapi juga investasi sosial yang dapat dimanfaatkan seluruh warga. Tanpa itu, panel surya secanggih apapun hanya akan menjadi benda yang perlahan berdebu di bawah matahari.
Artikel ini terbit atas kolaborasi Jaring.id dengan jurnalis Kompas.com di Jawa Tengah dan Kantor Berita Antara Kalimantan Timur.
