Prabowo-Gibran yang muncul sebagai pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024 dianggap sebagai bentuk politik dinasti oleh sejumlah pengamat, komunitas masyarakat sipil, dan para pesaing politik mereka. Hal itu dikhawatirkan bakal memperparah regresi demokrasi dan membuat Indonesia kembali ke era Orde Baru.
Namun Max Lane, Indonesianis dari Australia punya pendapat berbeda. Menurutnya, politik dinasti yang dibangun Jokowi tak bisa dilepaskan dari konsolidasi partai-partai Orde Baru sejak 20 tahun lalu. Hilangnya gerakan sayap kiri di Indonesia membuat budaya politik oposisi tidak pernah benar-benar tumbuh di Indonesia. Menurutnya, jika Prabowo-Gibran menang pemilu 2024, maka budaya politik Indonesia akan semakin buruk.
Rabu, 6 Desember 2023 lalu, jurnalis Jaring.id Fransisca Ria Susanti, Kholikul Alim, dan Sonya Andomo berkesempatan menngobrol dengan penulis buku “Unfinished Nation” dan penerjemah awal karya-karya Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris ini. Berikut petikan obrolannya:
Apakah Pemilu 2024 akan mengubah peta politik Indonesia?
Bisa jadi mengubah peta politik di Indonesia, tetapi masih sulit dibaca. Pemilu di 2024 ini ditandai dengan fenomena “baru”. Kenapa baru? Sebenarnya bukan baru, dia sudah berkembang lama, dan kini sudah sampai tingkat puncaknya. Hal ini berpotensi memicu dinamika baru di peta politik Indonesia.
Hal ini ditandai dengan banyaknya partai-partai peninggalan Orde Baru berkonsolidasi dan saling menggabungkan diri. Sehingga sejak 2002, kehidupan politik di Indonesia berkembang dengan cara yang unik. Berbagai partai bersaing dan berkompetisi, tetapi perspektifnya sama.
Hal itu sangat jelas terlihat ketika Joko Widodo menjabat menjadi presiden selama 10 tahun belakangan. Di DPR contohnya, sembilan partai politik memiliki ide dan voting yang selalu sama. Memang PKS pernah voting berbeda, tetapi di undang-undang yang lain, mereka bisa sepakat kembali.
Saya kira hanya di Indonesia dari seluruh dunia ini, ada partai berbeda tapi selama sepuluh tahun voting-nya selalu sama. Ini unik dan khas.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Dinamika politik di Indonesia hanya didominasi oleh realitas antarfigur. Figur-figur yang berduit membangun partai sendiri. Megawati Soekarnoputri, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan Surya Paloh contohnya. Sehingga saingan antarpolitik itu bukan lagi adu ideologi, prioritas pembangunan ekonomi dan sosial, atau program. Namun, ini saingan antardinasti kecil atau tokoh-tokoh tertentu. Sehingga siapapun dapat berpindah partai kemanapun.
Anies Baswedan misalnya, memulai karir politiknya di Partai Demokrat, lalu ke PDIP, dan kemudian sekarang di bawah partai Nasdem dan PKS. Sehingga faktor program itu sudah tidak lagi menjadi perhitungan. Hanya untuk peta elektoral politik saja.
Saya kira hanya di Indonesia dari seluruh dunia ini, ada partai berbeda tapi selama sepuluh tahun voting-nya selalu sama.
Hingga pada 2023, dinasti-dinasti kecil yang sudah tumbuh itu mencapai puncaknya menjadi dinasti dengan “D” besar . Hal itu dapat dilihat dari Jokowi yang ingin melanjutkan kekuasaan lewat perdamaian dengan Prabowo Subianto pada 2019. Kemudian, mengatur anaknya Gibran menjadi wali kota Solo. Lalu dilanjutkan berbagai manuver yang menjadikannya calon wakil presiden untuk Prabowo. Mulai dari “Mahkamah Keluarga” hingga hal lainnya, serupa zaman kerajaan dulu, dilakukan secara runut oleh Jokowi. Bahkan anak lainnya Kaesang jadi ketua umum PSI. Bisa saja Kaesang nanti bisa jadi menteri atau wakil menteri, jika pasangan Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024 nanti.
Hal ini memunculkan respon negatif dari masyarakat kecil. Banyak sekali masyarakat yang kecewa atas pilihan Jokowi itu. Kemarin, ketika saya ngobrol di salah satu warung kopi di Yogyakarta, orang-orang di sana sama-sama sepakat bahwa Jokowi keterlaluan. Mereka punya anak seumuran Gibran yang memiliki nasib yang sangat berbeda. Gibran maju menjadi cawapres, sedang anak mereka diupah tidak layak, bahkan di bawah UMR Yogyakarta.
Mengapa politik Indonesia berkembang seunik itu, dengan lemahnya oposisi, dan tidak adanya partai politik yang memiliki ideologi berbeda?
Keunikan politik di Indonesia ini dapat dijelaskan dengan menganalisa sejarah. Meskipun tidak ada UU yang melarang adanya partai politik yang bersifat oposisi lahir di Indonesia, tetapi kenapa partai oposisi itu tidak ada?
Ketiadaan oposisi ini memungkinkan terjadinya pemerintahan yang semena-mena. Hal itu dapat dilihat ketika Megawati menjadi presiden. Sekitar 20-30 orang memperoleh tindakan represif hanya karena menghina kepala negara. Hingga saat ini, tindakan represif yang sistematik itu masih sering dilakukan.
Namun meski banyak sekali kelompok yang menentang atau sekadar mengomel tentang (tindakan represif) itu, tetapi masyarakat sipil juga hanya menunjukkan sikap memohon untuk mengubah kebijakan. Tidak ada yang ingin merebut kekuasaan dan membuat sistem baru untuk menjalankan pemerintahan dengan cara yang baru. Hanya fenomena yang tidak ada ambisinya saja, meskipun ruang demokrasinya ada.
Mengapa fenomena masyarakat sipil tidak dapat merebut kekuasaan itu bisa terjadi, meskipun ruang demokrasi itu ada?
Hal itu dapat dijelaskan dengan sejarah kelam Indonesia. Berbagai hegemoni politik diciptakan oleh penguasa di Indonesia. Sejak 1965 yang ditandai dengan teror dan pembasmian kepada kelompok yang dianggap pembelot. Kemudian 32 tahun Orde Baru membuat masyarakat secara luas tidak berpengalaman dalam kehidupan politik yang baik di Indonesia. Apapun yang bersifat kemanusiaan dan untuk kepentingan orang banyak dibasmi. Sehingga seolah-olah peta politik partai sayap kiri di Indonesia dibasmi hanguskan.
Kemudian alasan lainnya yaitu hilangnya kebiasaan masyarakat untuk memikirkan masa depan politik. Hilangnya obrolan tentang politik di warung kopi akibat politik yang cenderung sama warisan Orde Baru itu. Padahal memiliki gagasan tentang masa depan politik adalah hal yang paling normal yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sesederhana “Kira-kira yang terbaik untuk Indonesia kedepannya apa?” Itu tidak ada.
Kehidupan politik di Indonesia itu seolah-olah kembali ke titik nol. Hal ini pula yang membuat kalangan intelektual aktivis pesimis untuk membangun gerakan. Gerakan baru itu hanya dapat dimunculkan jika ruang demokrasi kembali diisi. Jika tidak, lama-lama akan menciut.
Represi terjadi ketika adanya ancaman. Jika kaum kritis tidak dianggap sebagai ancaman, ya sudah. Sehingga dibutuhkan ancaman yang serius, intensif dan sistematik dalam ruang-ruang demokrasi.
Apakah karena biaya politik elektoral yang sangat mahal, sehingga tidak ada gerakan yang muncul dan bertransformasi menjadi partai politik?
Jika bicara mahal, di mana-mana kampanye itu mahal. Tapi seharusnya oposisi itu tetap harus ada. Sedangkan di Indonesia, pergerakan partai politik selalu sama. Tidak adanya partai oposisi dari kiri ke kanan. Lihat saja, dalam hal ideologi apa bedanya PKB, PAN, dan Demokrat itu sekarang?
Kini ada partai oposisi yaitu Partai Buruh. Tapi mandeknya partai itu juga mencerminkan dilema yang dihadapi masyarakat sipil. Sehingga Partai Buruh harus menentukan sikap. Ia berada di posisi oposisi atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Seharusnya yang harus ada di tubuh masyarakat sipil Indonesia yaitu pemisahan antara mereka para kelompok elit dan kita sebagai rakyat. Dulu tindakan represif Orde Baru menghasilkan lebih dari setengah orang Indonesia tergabung dalam gerakan kiri. Sehingga untuk mematahkan kekuasaan elit yang seperti ini, harus ada gerakan yang gila-gilaan seperti dulu lagi. Jika gerakan masyarakat sipil kuat, tentu akan ada gerakan yang lebih kuat lagi. Jika tidak adanya pemisahan, kita akan tetap dikuasai.
Namun, ide itu juga dipandang terlalu besar dan terlalu sulit untuk dilakukan. Padahal percuma ada gerakan jika tujuannya tidak sebesar itu.
Bagaimana aspek polarisasi politik mempengaruhi pilihan pemilih muda pada Pemilu 2024?
Kita jangan termakan dengan isu tentang pemilih muda. Kebanyakan dari pemilih muda sebanyak 52 persen dari total pemilih itu tinggal di desa yang bekerja serabutan menjalani hidup. Jangan dibayangkan para pemilih muda itu memiliki akses yang sama ke teknologi dan media sosial. Anak muda yang hidup di dunia digital itu tidak lebih dari 8 persen saja dari total keseluruhan anak muda itu.
Menurut saya, hal yang paling penting saat ini adalah menolak atau menurunkan dinasti Jokowi dan rekan-rekannya. Jika masih banyak masyarakat yang tua dan muda yang mendukung Prabowo, Gibran, dan Jokowi, ini berarti menjadi pertanda buruk bagi demokrasi Indonesia.
Jika banyak yang mendukung mereka, baik secara kotor atau hal lainnya, berarti yang bermasalah itu yakni mental masyarakat itu sendiri. Para pejuang politik kritis juga harus menerima kenyataan bahwa harus memperjuangkan perubahan kebudayaan politik di tingkat masyarakat.
Tapi jika cukup banyak masyarakat menolak Prabowo-Gibran dan Jokowi hal ini menunjukkan respons yang positif . Pasalnya masih banyak orang Indonesia yang menjalankan akal sehatnya dengan cara yang baik. Sehingga sebuah gerakan dapat dibangun di atas itu.
Bagaimana ‘utang sejarah’ dari aktivis ‘98 terhadap situasi saat ini, terutama terhadap generasi muda yang tidak memiliki kesadaran sejarah masa lalu?
Pengalaman anak muda yang berpolitik (di tahun ’98) saat itu belum matang. Sehingga jika mereka dihadapkan dengan pemerintah yang baru merdeka cenderung akan memilih apa yang terlihat dan tampak saja. Adanya keterputusan sejarah yang dicerna oleh anak muda dan angkatan sebelumnya akan mempengaruhi kecenderungan mereka akan memilih siapa.
Hari ini saja, tidak ada satupun sekolah yang membuat pelajaran tentang bagaimana sejarah Indonesia itu berjalan. Sejarah hanya bentuk hafalan yang membuat gap sejarah Indonesia antargenerasi semakin terputus-putus.
Indonesia satu-satunya negara di seluruh dunia yang pada kurikulum sekolahnya tidak mewajibkan muridnya untuk tidak membaca sastra bangsanya sendiri. Hanya di Indonesia, dan menurut saya itu sengaja. Hal itu bermula dari Orde Baru. Hal itu sengaja dibuat agar masyarakat Indonesia tidak mengerti tentang bangsanya sendiri sehingga tidak mempunyai imajinasi ke depannya. Kemudian para sastrawan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut yang membuat semakin buruknya literasi sejarah bangsa di Indonesia kepada anak muda.
Lalu apa yang harus dilakukan agar bangsa ini tidak kehilangan masa depan politik?
Ruang demokrasi harus tetap dirawat apapun kondisinya, baik oleh organisasi masyarakat sipil, media kritis, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam konteks pemilu 2024, apakah mau golput atau tidak itu adalah pilihan. Ketika melihat kombinasi antara Prabowo-Gibran dan Jokowi yang terlalu buruk karena terdapat di dalamnya impunitas, feodalisme yang keterlaluan tentu harus dicegah. Kita bisa memilih Anies atau Ganjar untuk mengalahkan Prabowo.
Kemudian, jika bersikap golput terhadap seluruh calon tersebut, juga harus diikuti dengan sikap mendorong atau membuat gerakan agar masyarakat membuat pilihan yang lebih bagus.
Memilih atau tidak memilih pada pemilu nanti tidak akan mengubah apa-apa. Memilih yang terbaik di antara yang terburuk atau golput tidak akan mengubah keadaan. Cara yang terbaik untuk keluar dari situasi tersebut hanya dengan membangun gerakan yang baru. Jika tidak, selamanya keadaan akan seperti itu saja.
Ketika tidak puas dengan pilihan yang ada, harus bangun pilihan yang baru. Logika sederhana yang seharusnya dipikirkan secara bersama. Meskipun itu sulit, tapi tetap harus dicari jalannya.
Dalam salah satu analisis yang Anda tulis, Anda menyebutkan bahwa keputusan Prabowo memilih Gibran akan membuat perubahan yang signifikan dalam budaya politik Indonesia. Apa maksudnya?
Jika Prabowo-Gibran menang pada pemilu 2024 nanti, maka berarti budaya politik di Indonesia terdorong ke satu arah. Masyarakat akan membiasakan pola kepemimpinan yang turun temurun seperti zaman kerajaan. Tentu itu merupakan perubahan budaya politik yang buruk. Sehingga masyarakat lama-lama akan terbiasa bahwa pemimpin turun temurun itu boleh-boleh saja dilakukan.
Selain itu, masyarakat juga akan menerima dan merasa boleh-boleh saja jika terjadi pengkhianatan dalam berpolitik. Jokowi dan Gibran itu berkhianat terhadap PDI-P. Jika itu diterima, politisi akan dengan sangat mudah berpindah partai politik jika merasa tidak menguntungkan lagi baginya.
Kalau saya yang jadi Prabowo, saya akan sangat berhati-hati terhadap Jokowi. Partai yang mendominasi membesarkan namanya tiga kali pencalonan saja masih sanggup ia khianati. Saya tentu akan takut dikhianati. Who knows? Sangat mungkin itu dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang dilakukan Jokowi itu sangat ekstrem.
Jika Pemilu Presiden berlangsung dua putaran, apakah mungkin kubu Ganjar dan Anies akan bersatu?
Jika melihat dari pencalonan ketiga calon presiden, yang paling diuntungkan itu Anies Baswedan. Anies yang paling berbeda dengan pola pendekatan, teknokratis, dan akademisi yang tidak dimiliki oleh capres lainnya.
Bukan berarti Anies lebih hebat atau lebih pintar, Anies kemungkinan muncul dengan gaya yang berbeda. Terutama kritik Anies terhadap IKN yang akan dijadikan wadah industri, bukan pemerintahannya. Hal itu dinilai lebih masuk akal ketimbang kedua pasangan lainnya yang mendukung perpindahan ibu kota negara tersebut.
Saya tidak tahu pada pilpres, mesin partai akan berfungsi sejauh mana. Bisa saja Anies menang karena elektabilitas figur yang lebih berbeda. Namun, apakah Anies akan tetap didengarkan di parlemen? Tentu hal itu juga menjadi tantangan sendiri.
Hal itu berbeda ketika kedua pasangan lain yang menang pada pemilu 2024 nanti. Kedua pasangan calon itu sudah membuat struktur di parlemen yang solid dan kuat.
Prabowo-Gibran ini adalah aliansi Prabowo dan Jokowi. Mereka berdua sedang pegang kekuasaan sekarang ini. Ketika mereka menang, mereka punya waktu Februari hingga Oktober untuk mematangkan transisi kekuasaan. Pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperkuat posisi strategis Jokowi kedepannya.
