Sudah hampir setahun ledakan bom di sekitar area Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memekakkan telinga Asmar Simanjuntak. Ia mengaku cemas gendang telinganya pecah. Sebab dari tempat tinggalnya itu, daya ledak yang dihasilkan bom berbahan dayagel extra terdengar kencang menggelegar sampai mengguncang tanah. Sampai-sampai tak cukup menutup telinga untuk terhindar dari suara menulikan tersebut. ”Saya bersama orang tua tidak tahan dengan suara kerasnya,” kata Asmar saat ditemui di rumahnya di Desa Aek Batang Paya.
“Apa yang akan mereka lakukan jika aku akhirnya tuli?” tambahnya kepada sejumlah media, terdiri dari Jaring.id, Jakarta Post, Betahita.id, KBR, dan CNN Indonesia TV, Kamis, 8 Desember 2022.
Bahkan, kata dia, tak jarang bongkahan batu dari proyek terowongan sejauh 12,5 kilometer yang menghubungkan Desa Sipirok dengan Marancar terlanting sampai ke kebun pisang miliknya. ”Jika batu-batu ini mendarat pada orang tentu saja, mereka akan mati,” kata dia. Saat tim kolaborasi media mencoba menelusuri lokasi tapak proyek, dentuman suara ledakan pun terdengar bersahutan dari jarak sejauh 1 kilometer.
Pembangkit listrik tenaga air dibangun dengan total luas lahan mencapai 122 hektare. Dibangun di 3 kecamatan di Sumatera Utara, meliputi Sungai Batang Toru yang diproyeksikan untuk pembangunan akses dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTT), Marancar untuk rumah turbin, sementara di Sipirok dibangun dam. Pembangkit air ini sedianya akan menyuplai aliran listrik ke Sumatera-Bali. Adapun anggaran proyek berkapasitas 4 ×127,5 MW mencapai USD 1,668 miliar atau sekira Rp 20 triliun hingga 2026.
Proyek ini dibangun secara patungan di bawah PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE), namun sebagian besar saham dari proyek ini dimiliki State Development and Investment Corporation (SDIC) Power yang berbasis di China. Sementara perusahaan plat merah yang turut terlibat ialah PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)—anak usaha PT. PLN (Persero). Perusahaan listrik negara ini memiliki sisa saham sebesar 25 persen.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa pembuatan PLTA Batang Toru merupakan proyek yang yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional pada 2014. Adapun aturannya merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. ”PLTA Batang Toru dioperasikan sebagai pemikul beban puncak (Peaker) yang akan mengurangi, menggantikan peran pembangkit gas, BBM dengan harga yang lebih bersaing serta memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat ini,” ujarnya.
Dalam hitungan PLN, estimasi beban puncak pemanfaatan listrik sekitar jam 17.00-22.00 WIB di luar jam tersebut maka PLTA akan menampung air pada bendungannya yang akan digunakan saat beban puncak. ”Sehingga dapat dikatakan bahwa PLTA harus beroperasi penuh selama 5 jam yang berbeda dengan pembangkit lainnya yang bersifat baseload beroperasi 24 jam. Ini yang menjadi pertimbangan biaya penyediaan listrik yang berbeda untuk pembangkit yang berfungsi sebagai peaker,” ia melanjutkan.
Proyek triliunan ini bukan tanpa masalah. Di samping telah menyulut protes warga, pada 12 April 2020, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melaporkan adanya gerakan tanah yang terjadi di Wek I Batang Toru yang dipicu oleh ledakan. Getaran tanah ini kemudian menimbulkan longsor translasi.
Longsoran di Wek I Batang Toru berada tepat di titik koordinat 1.4815197 Lintang Utara dan 99.0750788 Bujur Timur. Berdasarkan laporan terkait Potensi Gerakan Tanah yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), lokasi proyek berada di zona rawan gerakan tanah sesar Sumatera. Terlebih daerah tersebut berkontur perbukitan yang memiliki kemiringan lereng bervariasi. Mulai dari agak curam (moderately steep) 8º – 16º, curam (steep) 16º – 35º, dan sangat curam (very steep) 35º – 55º. ”Artinya daerah ini memiliki potensi menengah, hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah,” tulis laporan Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang dirilis pada April 2020.
Dalam laporan pada 6 Juni 2021, Badan Geologi menyampaikan adanya gerakan tanah di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar. Lokasi gerakan tanah tepatnya terjadi di proyek PLTA Batang Toru jalan R17 K4+100 Brigade 6 dengan lokasi berada pada titik koordinat 1° 31’ 12” N dan 99° 8’ 13.2” E. Dampak yang dihasilkan dari gerakan tanah itu ialah longsor yang menutupi jalan dan menimbun rumah, beserta warung. Material longsoran juga menimbun aliran Sungai Batang Toru.
Panjang aliran longsoran dinyatakan mencapai 320 meter dengan lebar 95 meter, sedangkan ketinggian longsoran mencapai 250 meter. ”Dampaknya 12 korban hilang dengan 10 orang telah ditemukan meninggal,” tulis laporan Badan Geologi.
Dalam laporan tersebut, Badan Geologi juga menilai ada beberapa penyebab terjadinya tanah longsor, seperti adanya pemotongan lereng atas yang memicu infiltrasi air pada bidang kotak dan retakan batuan, drainase air sepanjang jalur jalan tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan air bergerak ke arah lereng terjal, dan adanya pelapukan tanah yang mengakibatkan peluruhan dan pelepasan material.
Sementara September 2018, Desa Hapesong Baru sempat terendam banjir karena luapan Sungai Batang Toru. Aliran sungai ini hanya berjarak sekitar 300 dari kampung. Banjir ini mengakibatkan sawah terendam dan kolam ikan warga terhempas.
Penyelidik Bumi Muda, Badan Geologi, Yohandi Setiawan membenarkan wilayah Batang Toru rawan longsor. “Saat mengecek kondisi kejadian permukaan sudah lapuk. Tambah morfologi terjal dan material penyusun batuannya mudah longsor. Batang Toru berada di perbukitan dan pegunungan dengan morfologi terjal dengan rata-rata kemiringan 20 derajat, sehingga cukup rentan dari gerakan tanah,” ujar Yohandi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 18 Februari 2023.
Itu sebab, Yohandi menyarankan agar seluruh aktivitas proyek, termasuk peledakan disesuaikan dengan kondisi morfologi, batuan, dan lingkungan. ”Saya kira objek vital tidak sembarangan melakukan peledakan. Ini agar kegiatan tidak ganggu pemukiman dan dapat sebabkan retakan,” ujarnya.
Direktur Green Justice Indonesia, Dana Prima Tarigan menyebut pembangunan PLTA selama ini telah mengabaikan keberadaan warga dan satwa di sekitar proyek. ”Amdal tidak pernah disampaikan ke warga,” kata dia, Selasa, 31 Januari 2023. Pun saat ledakan terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan dari pihak perusahaan. ”Mereka tidak sampaikan mendetail di amdal. Sepertinya tidak mendetail. Kapan dan di mana tidak disampaikan. Waktunya juga tidak diumumkan,” ujar Dana yang sudah belasan tahun meneliti dampak PLTA Batang Toru terhadap lingkungan.
Ledakan tersebut, kata dia, memicu orangutan eksodus ke perkebunan warga. “Orangutan tidak menyukai suara keras dan hembusan dari lokasi kemungkinan mengintensifkan pergerakan mereka ke arah penduduk setempat,” katanya.
”Suara tembakan pemburu aja bisa lari. Apalagi suara dentuman proyek,” ia melanjutkan.
Alasan inilah yang kemudian mendorong Walhi Sumut melayangkan penolakan terhadap PLTA Batang Toru. Sebab proyek tersebut dibangun di pusat gempa, sekaligus berdampak pada ekosistem orangutan, serta adanya surplus energi Sumatera-Jawa. ”Pembendungan juga mengubah fungsi sungai. Di amdal dijelaskan membendung 14 jam dan membuka 6 jam. Itu akan menyebabkan banjir dan kering,” ia menilai.
Mereka yang Terusir
Asmar Simanjuntak meratap karena kebun durian miliknya di Desa Bulu Mario dijarah Orangutan Tapanuli. Bukan sekali dua kali individu satwa bernama latin Pongo Tapanuliensis ini memakan buah durian dan menjadikan pohonnya sebagai kanopi untuk tinggal. Sudah berulang kali pula Asmar mencegahnya agar orangutan tidak merangsek masuk, namun sia-sia. Cepat atau lambat orangutan kembali.
Ia menyebut kehadiran orangutan Tapanuli pada musim durian kian meningkat. Musim durian di desa ini dan Batang Paya lebih dulu dari Bulu Mario. Agar tidak kelewat rugi, Asmar kerap memilih untuk tinggal di gubuk berukuran 2×2 meter persegi di tengah kebun. Dari sana ia bisa mengawasi kebunnya. “Karena merugikan mata pencaharian kami,” ujarnya, Sabtu, 10 Desember, 2022. Eskalasi perambahan orangutan ke wilayah perkebunan warga, Asmar menambahkan, dimulai sejak pemerintah membangun PLTA Batang Toru.
Hasil pengamatan Asmar, orangutan itu bukan datang dari zona Selatan. Mereka merangsek dari arah hulu Sungai Batang Toru yang menjadi lokasi PLTA Batang Toru. Kata dia, satwa berpindah dari pohon ke pohon guna menghindari permukaan tanah.
Apa yang dikatakan Asmar diamini Parlindungan, warga Desa Batu Satail. “Hewan-hewan ini semakin sering datang ke perkebunan dan tanaman kami. Sebelum ada bendungan, mereka tinggal jauh di dalam hutan hujan,” katanya. Bahkan, menurutnya, tabiat orangutan kian berani dan cerdik. Ini ditandai dengan prilaku melempar balik batang atau buah pada warga yang melintas atau melakukan pengusiran. Padahal warga desa sebelumnya terbiasa hidup berdampingan dengan orangutan Tapanuli.
Pegiat lingkungan yang juga mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mengaku tak heran dengan aktivitas orangutan. Sebab sebelum pembangunan PLTA Batang Toru, zona barat memiliki kepadatan hutan paling tinggi. Kawasan itu merupakan wilayah jelajah dan jalur distribusi orangutan Tapanuli. “Memang ada perubahan pergerakan orangutan yang kami nilai akibat aktivitas PLTA ini,” jelasnya.
Masalahnya, kata dia, perambahan orangutan ke perkebunan memunculkan perseteruan tak terhindarkan. Misalnya saja peristiwa di Batang Paya pada 2019, seekor orangutan Tapanuli ditemukan dengan luka bacok di bagian pelipis dan punggung. Oleh sebab itu, ia mendorong agar masalah ini segera diselesaikan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka jalur perlintasan untuk menghindari wilayah proyek PLTA Batang Toru bisa berubah menjadi jalur utama. Artinya peningkatan keberadaan orangutan di kebun berpotensi kian besar.
Hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara (USU) pun menunjukkan bahwa proyek PLTA telah menggeser habitat orangutan. Associate Professor Ekologi dan Konservasi Hutan Tropis USU, Onrizal ialah ahli yang terlibat dalam penyusunan AMDAL PLTA Batang Toru pada 2013. Namun beberapa masukannya terkait penanganan kerentanan orangutan tapanuli tak masuk dalam AMDAL perubahan. Ia mengaku kecewa dengan sikap pemerintah dalam proyek pembangunan PLTA. Padahal kondisi orangutan Tapanuli kian terancam.
Menurutnya, proyek PLTA akan berdampak pada kian terfragmentasinya kawasan ekosistem orangutan di Batang Toru. Padahal bentang alam yang merupakan tipe ekosistem kompleks, terdiri atas hutan pegunungan rendah, hutan gambut, hutan batu kapur, hutan berlumut, dan beberapa rawa di ketinggian 800 mdpl tersebut merupakan tempat ideal bagi orangutan. Kerapatan biodervisitas ini yang membuat hutan Batang Toru dapat menyediakan sumber makanan, tempat bersarang, dan ruang untuk pergerakan musiman, serta arboreal.
Badan Pengelola Situs Konservasi Alam Internasional (IUCN) memasukan Orangutan Tapanuli ke dalam daftar merah satwa yang terancam punah pada 2017. Dua tahun berselang, Peneliti IUCN, Erik Meijaard dan Serge Wich menulis laporan mengenai kerentanan satwa endemik Tapanuli. Karena itu IUCN menyerukan moratorium terhadap pembangunan PLTA Batang Toru pada 2019. “Bahwa jika orangutan Tapanuli dewasa berkurang lebih dari 1 persen setiap tahun, maka kemungkinan akan punah di masa mendatang,” tulisnya.
Jumlah populasi orangutan di Batang Toru saat ini diperkirakan sejumlah 800 individu. Hampir setengahnya atau sekitar 300 individu hidup di Blok Barat. Sisanya memencar di Blok timur sampai Cagar Alam Sibual-Buali. Mereka merupakan satwa endemik yang telah ditetapkan sebagai spesies tersendiri, terpisah dari kerabatnya, orangutan Sumatera (Pongo abelii) maupun orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Perbedaan morfologi dengan orangutan lainnya terletak pada ukuran tengkorak dan tulang rahang lebih kecil, serta rambut yang lebih tebal dan keriting.
Selain rumah bagi orangutan tapanuli, ekosistem Batang Toru menjadi tempat tinggal bagi banyak spesies langka, termasuk Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus), dan burung-burung seperti Kuau Raja (Argusianus Argus). Ekosistem ini juga merupakan tempat tinggal enam spesies primata terancam seperti siamang (Symphalangus syndactylus), owa ungko (Hylobates agilis).
Dengan adanya proyek PLTA, kata Onrizal, habitat orangutan akan terbelah oleh arus sungai yang berpotensi makin melebar. Hal ini dikhawatirkan akan menekan pasokan makanan, serta mendorong perkawinan sedarah (inbreeding) yang dapat membikin orangutan rentan terhadap penyakit menular. “Padadal populasi orangutan rawan dan sudah menurun,” katanya saat ditemui, Selasa, 6 Desember 2022.
Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup, kepadatan populasi orangutan di area proyek PLTA mencapai 0,41 individu per kilometer persegi. Jumlah ini lebih rendah daripada jumlah orangutan di blok cagar alam Sibual-Buali yang mencapai 0,53 individu per kilometer persegi. KLHK pun menyebut bahwa lokasi proyek PLTA merupakan tempat orangutan mencari makanan. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar tak menjawab rinci saat ditemui pada Desember lalu di kantornya. “Itu soal politis,” ujarnya pada akhir Januari lalu.
Sementara peneliti orangutan dari Universitas Nasional, Didik Prasetyo menyatakan ancaman proyek terhadap habitat dan populasi orangutan Tapanuli bukan berarti memberhentikan pembangunan PLTA. Kata dia, masalah Batang Toru mesti diletakan pada asumsi historis tentang keberadaan orangutan. Ia mengklaim eksodus orangutan ke perkebunan warga sudah terjadi jauh sebelum proyek PLTA berjalan. “Tidak karena pembangunan PLTA,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta pada sekitar Januari 2023.
“Kalau dulu semua (ekosistem) memang menyambung, tapi kalau sekarang kan juga sudah ada jalan provinsi. Jadi sudah terpisah,” lanjutnya.
Sedangkan masalah fragmentasi ekosistem orangutan, sekalipun diakui, namun pria yang pernah bekerja sebagai konsultan di PT NSHE selama dua tahun pada 2019 ini meyakinkan bahwa pembangunan kanopi buatan, serta jembatan dapat menjadi penghubung antarblok. “Ini adalah jembatan pertama yang dipakai oleh orangutan dan sudah dipakai. Sampai sekarang juga,” ucapnya.
Pembangunan jembatan ini sendiri ia tuliskan dalam laporan penelitian berjudul ‘The Effectiveness of artificial Canopy Bridges for The diurnal Primates within A Hydroelectric Project in North Sumatra-Indonesia’ yang dimuat dalam jurnal Folia Primatologica. Desain jembatan mengikuti karakter satwa, tak hanya orangutan tetapi juga kera lainnya yang ada di habitat itu.
Penanggungjawab: Kholikul Alim
Penulis: Abdus Somad
Editor: Damar Fery Ardiyan
Ilustrator: Ali
Laporan ini merupakan liputan investigasi yang dilakukan oleh Jaring.id, Jakarta Post, Betahita.id, KBR, dan CNN TV yang didukung Depati Project dan The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ).
