Tak Cukup Regulasi Tangkal Hoax Pemilu

Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan digelar pada Februari 2024. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyelenggara menyambut perhelatan 5 tahunan itu ialah penyebaran hoax atau berita bohong. Pada Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak mendapatkan aduan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait kabar bohong.

Guna menangkal kejadian serupa, KPU menyatakan tengah menyiapkan regulasi dan membangun kolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), aparat penegak hukum, hingga Dewan Pers. Namun menurut Ika Idris, Associate Professor di Monash University, Indonesia apa yang dilakukan penyelenggara belum cukup. KPU mesti melibatkan perusahaan teknologi untuk berperan aktif menangkal berita bohong.

Belajar dari maraknya fake news di Malaysia dan Indonesia, ia mendorong agar platform lebih transparan, serta melakukan langkah-langkah persuasif untuk menguatkan pencegahan hoax. “Ini sudah masuk propaganda untuk mempengaruhi opini dan pemilih,” ujarnya kepada Jaring.id pada Jumat, 18 Februari 2022.

Jelang Pemilu 2024, hasil penelitian Anda bisa jadi pelajaran. Bisa Anda jelaskan latar belakangnya?

Waktu itu ada pemilu 2018 di Malaysia, tepatnya pada Mei. Sementara di Indonesia terjadi pada April 2019. Awalnya saya dan riset kolaborator dari Malaysia melihat dua negara memiliki siber truth. Awalnya kami tidak familiar dengan itu. Kami coba melihat ternyata ada kesamaan antara di Indonesia dan Malaysia. Kami mencoba melihat pola lalu ambil kasus di Malaysia dan Indonesia ambil dua hastag. Karena debat ada beberapa kali. Kami lihat tiga bulan terakhir, yakni Februari, Maret, dan April 2019. Dari riset ini tujuannya agar terlihat peta jaringan sentimen kedua kubu di sosial media.

Tagarnya apa saja?

Hastagnya ambil #PakatanHarapan ini partai politik dan #MalaysiaBaru sebagai slogan yang diusung. Sementara di Indonesia kami mengambil #Debatpintarjokowi dan #Prabowomenangdebat. Itu diambil karena debat salah satu acara yang menentukan selama kampanye.

Apa saja temuan Anda?

Kami menggunakan dua metode. Pertama menggunakan Social Network Analysis (SNA) untuk melihat percakapan yang terjadi di sosial media. Kedua, kami melakukan indepth interview. Selama melakukan pendekatan SNA itu kami menemukan beberapa strategi. Pertama, amplify message yang dibuat oleh masing-masing kubu. Ini digunakan dengan cara membuat akun palsu dan akun asli yang sama-sama memiliki peran untuk diseminasi informasi fake news. Pola kerja mereka ternyata menggunakan skema fakta yang sebagian dipabrikasi. Misalnya, ada statement dari masing-masing calon presiden maupun pendukung lalu dipelintir sehingga terkesan sesuai framing pasangan calon.

Kedua, ada strategi mencari akun-akun terkenal untuk dijangkau. Pola ini dilakukan untuk memperbesar jangkauan pesan yang hendak disampaikan. Tujuan semua itu tidak lain adalah mencoba memancing emosi publik dari konten-konten yang diproduksi.

Menarik, untuk di Malaysia ternyata ketahuan bahwa jejaring tim mereka seperti virus. Mereka menyebar dan menyerang segala penjuru. Di Malaysia benar-benar terkoordinir. Semua diserang kelompok dan mereka tersentral. Di Malaysia tidak hanya menyebarkan tapi aktif menyerang. Sementara di Indonesia, mereka benar amplifying. Pada 2019 kan semangatnya siapa yang viral. Mereka berlomba-lomba.

Namun pada saat menelusuri akun-akun tersebut ternyata banyak yang disuspend. Platform twitter menyetop aktivitas yang mencurigakan. Walaupun demikian, masih tertangkap dan terlihat pola sebarannya seperti apa.

Penggunaan indepth interview menguatkan?

Sementara dari interview kami melakukannya untuk tim siber truth yang ada di Malaysia dan Indonesia. Selama melakukan wawancara mereka menyampaikan strategi untuk memainkan emosi sama sentiment manusia. Strategi mereka itu memang tujuannya biar orang mancing emosi. Setuju atau tidak setuju itu adalah strategi utama mereka.

Di Malaysia, bahkan timnya telah membuat listing list isu-isu yang pasti memancing sentimen di negara tersebut. Mereka bahkan melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui isu apa yang sensitif di Malaysia. Salah satunya adalah isu seputar kepemimpinan China. Tak hanya itu, kami juga menemukan bahwa mereka dibayar. Meski demikian ada juga yang bekerja dengan sukarela. Mereka sampai membuktikan kepada kami bahwa ada yang sebesar 10 ribu Ringgit setara dengan Rp 34.293.630 per bulan dan mereka dikontrak satu tahun.

Konten yang mereka produksi apa saja?

Kalau dari Indonesia karena mengambil dua tagar itu. Itu untuk menaikan opini bahwa kandidatnya jagoan di politik. Mereka memainkan Jokowi dan Prabowo dengan menunjukkan selebrasi dan klaim masing-masing kubu saja. Sementara di Malaysia karena yang dicari adalah slogan, jadi banyak identitas yang diserang. Bisa kami sampaikan bahwa di Malaysia lebih banyak main isu identitas.

Bagaimana dengan produksi fake news di dua negara?

Kami melihat fake news macam-macam tipenya. Ada fabrication lalu ada juga yang plagiarism. Untuk tipe fabrikasi ini mereka memproduksi konten fake news dengan serius. Sementara untuk tipe plagiat ini lebih mengutip pernyataan masing-masing kubu, namun mengubah sedikit kontennya. Jadi tidak mengutip sepenuhnya.  Kedua menggunakan pengerahan siber truth. Jadi kami bisa sampaikan bahwa ini sudah masuk propaganda untuk mempengaruhi opini dan pemilih. Kami berkesimpulan bahwa cyber army maupun cyber truth selama pemilihan adalah digital propaganda strategi.

Jadi sengaja untuk memproduksi hoax?

Ini sudah pasti. Bisa dilihat dari polanya. Bentuknya terorganisasi. Di Malaysia cukup terorganisir. Sementara di Indonesia polanya itu amplify yang terorganisir. Kalau di Indonesia itu koordinator lapangannya banyak. Artinya jaringan leader mereka banyak, tetapi mengerucut ke satu akun atau beberapa akun tertentu yang menandakan pesan dari mana berawal. Tujuan semua itu tidak lain untuk menguasai opini.

Untuk di Indonesia, mengapa penyelenggara pemilihan umum kerap menjadi target?

Penggunaan sosial media buzzer ada dua. Untuk propaganda dan delegitimasi pihak lain. Ketika penyelenggara pemilu diserang ada framing bahwa pekerjaan yang mereka seolah tidak benar. Ketika sudah diorganisir para pendengung, maka isu bisa lambat laun akan menjadi bahan media massa.

Menurut Anda kondisi serupa akan terjadi jelang Pemilu 2024? Apa yang mesti dilakukan?

Harusnya diatur platform atau perusahaan teknologinya. Twitter yang sudah mulai mengatur. Sementara masih banyak perusahaan teknologi yang juga bermain di pemilu. Bahkan platform mereka digunakan untuk beriklan dengan skema targeted advertising. Itu bisa dilakukan di Facebook dan Instagram. Jadi audiens akan ditarget siapa yang akan memeroleh iklan politik. Hal ini perlu diantisipasi sama platform. Selanjutnya pemerintah perlu membuat policy. Saya masih melihat cara yang digunakan cenderung hanya menutup dan memblokir situs. Itu tidak cukup karena masih banyak penyebar hoax, tetapi tidak diblokir.

Selain itu, penting juga adanya pemeriksa fakta yang tergabung di Cek Fakta. Ini semakin banyak tim pemeriksa fakta tingkat nasional dan lokal akan semakin baik. Tentu saja para pemeriksa fakta atau asosiasi pemeriksa fakta perlu kebijakan. Sebab tidak sedikit para pemeriksa fakta yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Jadi ini perlu diantisipasi untuk pemilu 2024 nanti. Terakhir, KPU harus berani memberikan sanksi kepada siapa saja yang pakai cyber truth untuk menyebarkan fake news.

Republication

Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.

Previous articlePress Collaboration needed to Prevent Election Hoaxes
Next article“Regulations are not enough to ward off election hoaxes”