Binti Rosidah ialah satu dari sekitar 1,6 juta lebih pekerja Indonesia di Malaysia. Tak kurang dari 15 tahun ia bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kuala Lumpur—kota terbesar di negara itu. Hanya, selama beberapa tahun itu ia melewatkan dua kali pemilihan umum. Hal yang tidak mungkin ia lewatkan ketika berada di Indonesia.
Pada 2014, Rosidah gagal menggunakan hak pilihnya sekalipun sudah berada di tempat pemungutan suara yang saat itu digelar di sebuah sekolah di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Panitia pemungutan luar negeri menyatakan bahwa namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih. ”Padahal katanya kalau datang ke TPS dapat surat. Ternyata nggak dapat,” ungkapnya mengingat kejadian lebih dari 9 tahun lalu kepada Jaring.id melalui sambungan telepon, Senin, 4 September 2023.
Oleh karena itu, saat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan lebih dari 53 persen suara dari pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang beroleh 46,85 persen suara, Rosidah hanya bisa meratapi kemenangan tersebut. ”Padahal sudah izin ke majikan juga,” sesalnya. Di Malaysia, kata dia, sulit bagi pekerja rumah tangga mendapatkan izin untuk mengikuti pemilihan umum.
Lepas lima tahun, Rosidah sempat percaya diri dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Saat itu, Jokowi maju sebagai pasangan capres dengan Ma’ruf Amin. Sementara Prabowo merangkul Sandiaga Uno. Rosidah mengaku antusias dengan pemilihan presiden ketika itu. Maka, ia mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online di kantor pos setempat—lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi Rosidah gagal mencoblos. ”Jadi kami tak pernah menerima surat itu. Terus surat suaranya ke mana? Lalu siapa yang coblos?” ujar Rosidah yang hingga saat ini kebingungan dengan lenyapnya suaranya.
Kurang dari 115 hari, tepatnya Rabu, 14 Februari 2024 nanti, Indonesia akan menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden periode 2024-2029. Sebulan sebelum pendaftaran, sudah ada 3 kandidat capres yang digadang-gadang akan mengikuti kontestasi pilpres. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Pada gelaran demokrasi elektoral nanti, Rosidah sudah mendaftarkan diri melalui sistem online yang disediakan oleh KPU. Agar tidak mencetak hattrick, Rosidah berharap panitia pemilihan luar negeri lebih proaktif menghubungi pemilih. ”Dulu verifikasinya nggak berjalan pada 2019, sehingga pemilih enggak terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.
Menurut Rosidah, tindakan proaktif ini penting karena para pekerja migran kerap kali terkendala izin majikan. Kendala ini tidak hanya menimpa pekerja rumah tangga, tetapi juga para buruh kelapa sawit, hingga kilang minyak. ”KBRI dan pemerintah harus kolaborasi agar majikan maupun pemberi kerja bisa memberikan izin,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Rosidah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam aturan itu, PPLN diminta untuk proaktif menjaring pemilih di luar negeri. ”Panitia Pemilih Luar Negeri diminta mendatangi para pemilih yang di luar negeri, menghubungi pemilih melalui telepon atau media sosial, mengirim surat kepada pemilih melalui pos, mengirim surat elektronik kepada pemilih.”
Dalam aturan itu, pemilih dinyatakan hanya perlu mengisi formulir model A-Daftar Pemilih LN dengan menunjukkan paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebelum dilakukan verifikasi. ”Jika pemilih tidak dapat menunjukkan NIK namun pemilih memiliki NIT (nomor identitas tunggal), maka Pantarlih LN dapat melengkapi kolom NIK pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih Luar Negeri dengan memasukkan NIT yang telah diverifikasi melalui identitas kependudukan digital,” demikian peraturan KPU.
Namun hingga saat ini, belum ada informasi maupun pemberitahuan yang diterima Rosidah terkait dengan verifikasi DPT. Ia khawatir kegagalannya mencoblos sebelumnya berulang. ”Cuma ada info kalau sudah mendaftar, itu saja,” ungkapnya.
Panitia Pemilu Luar Negeri di Malaysia, Herman menyebut pihaknya sudah mulai memverifikasi pemilih. Proses verifikasi bisa dilakukan melalui sambungan telepon. ”Daftar nama sudah ada di KPU dan kami verifikasi data itu. Kalau sudah tidak ada, maka tulis tidak ada. Kalau ada, tulis ada. Caranya begitu,” terangnya.
Meski begitu, panitia pemungutan suara luar negeri menemukan sejumlah masalah selama proses verifikasi. Antara lain jarak antara seorang pemilih dengan tempat pemungutan suara. ”Memvalidasi DPT di luar negeri memang ada kesulitan. Karena kami tidak tahu juga lokasi tempat pekerjaannya,” kata Herman kepada Jaring.id, Senin, 4 September 2023.
”Sehingga validasinya pun tidak maksimal. Tapi mencari solusinya pun kami tidak tahu. Kami tidak tahu jumlah WNI di sini ada berapa. Sebab banyak yang tidak berdokumen,” lanjutnya.
Masalah yang dihadapi panitia pemilihan di Malaysia sebetulnya sudah kerap terjadi. Pada Pemilu 2019 lalu, Herman tahu persis bagaimana pekerja migran yang tidak dapat masuk DPT. Bahkan ketika sudah terverifikasi pun, pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tempat tinggal pemilih tak sesuai. Namun ia menjanjikan akan bekerja sebaik mungkin agar dapat menjaring pemilih sebanyak-banyaknya.
Herman mengatakan panitia pemilu luar negeri saat ini tengah menyiapkan beberapa lokasi untuk melangsungkan pemungutan suara dan kampanye. Ia menyebut sejumlah relawan dari bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto telah menyiapkan agenda kampanye guna menggaet suara pekerja migran di Malaysia. ”Relawan sudah banyak,” katanya.
Pada Pemilu 2024 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pencoblosan di 128 negara. Ada sebanyak 1.750.474 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Sementara 203.056.748 pemilih lainnya berada di dalam negeri. Pemilih di luar negeri tersebut akan memilih di 3.059 tempat pemungutan suara (TPS). Mereka akan memilih presiden-wakil presiden, serta pileg untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Jumlah DPT pemilih luar negeri dinilai tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di luar negeri. Terlebih angka tersebut menyusut ketimbang pemilihan sebelumnya. Pada Pemilu 2019 jumlah DPT Luar Negeri sebanyak 1.992.145, pada 2014 sebanyak 2.003.280 pemilih. Karenanya sejumlah organisasi masyarakat sipil hingga partai politik menyoroti DPT luar negeri. Salah satunya Partai Buruh.
Partai anyar peserta pemilu ini menganggap KPU tidak mendata pemilih yang sedang berada di luar negeri secara maksimal. Bobi Anwar Ma’arif dari Bidang Pemilih Luar Negeri Partai Buruh membandingkan data tersebut dengan data Bank Indonesia (BI) yang melaporkan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 3,44 juta pada 2022. Sedangkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang diungkapkan pada Mei 2023 menyebut ada 4,6 juta pekerja migran melalui jalur resmi yang bekerja di luar negeri.
Dengan begitu, ada selisih sekitar 2,6 juta pekerja migran yang berpotensi bakal kehilangan hak pilihnya. Perkiraan tersebut boleh jadi lebih besar karena pemilih di luar negeri tidak hanya dari kalangan pekerja migran, tetapi juga kelompok lain, seperti mahasiswa dan diplomat. ”Ada banyak persoalan sehingga data yang benar tidak ada yang tahu,” ujarnya kepada Jaring.id, Rabu, 6 September 2023.
Oleh karena itu, Partai Buruh meminta KPU kembali memutakhirkan data pemilih di luar negeri. Hal itu bisa dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan melibatkan BP2MI yang memiliki data pekerja migran di luar negeri. Anwar pun mendesak agar penyelenggara pemilu mendata seluruh pemilih di luar negeri. Baik mereka yang bekerja sesuai prosedur maupun tidak. ”Sistem pendataan yang dimiliki pemerintah hanya yang procedural, sementara yang unprosedural belum terdata,” ujarnya.
Ia menyarankan agar panitia pemilih luar negeri menjemput bola dengan menyediakan transportasi ke wilayah-wilayah perkebunan dan perminyakan. Tanpa itu, sulit bagi pekerja migran menyalurkan hak suaranya. ”Harus ada alternatif lain menggunakan transportasi atau dikumpulkan di salah satu tempat agar mereka bisa memilih,” katanya.
Sistem pemilihan luar negeri yang tidak ideal, menurutnya, dapat merugikan Partai Buruh. Partai dengan warna dominan oranye ini memprediksi akan kehilangan jutaan suara bila KPU tidak menuntaskan permasalah di luar negeri. “Bagi calon legislatif dari Partai Buruh dipastikan suaranya akan berkurang. Karena kami masuk dapil di mana akan bertarung dengan pengusaha, menteri, pengacara, dan publik figur. Ini pasti dikalahkan mereka,” kata Anwar.
Untuk mengurangi kecurangan, Partai Buruh telah membentuk tim pengawas khusus untuk pemilu luar negeri. Hal itu penting dilakukan mengingat pendataan KPU yang masih kacau dan tak sepenuhnya terverifikasi. ”Kami ada pengawasan tim sendiri yang melakukan pengawasan untuk menghindari kecurangan dalam pemilu,” lanjut Anwar
Secara terpisah, Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care, Nurharsono turut mempertanyakan DPT pemilih di luar negeri. Sekalipun DPT pemilih luar negeri tidak sebanyak di dalam negeri, KPU tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bahkan satu suara pun penting untuk dilakukan pendataan dan verifikasi. Hal itu berguna untuk menghindari praktik kecurangan dan pemilihan umum. ”Ini saya kira penting dilakukan pemerintah dan KPU melakukan pendataan lebih jelas. Ini perlu dilakukan update data karena banyak yang keluar dan masuk,” kata Nurharsono kepada Jaring.id, 8 September 2023.
Nurharsono menjelaskan bahwa pekerja migran memiliki hak politik yang sama seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. ”Lebih baik ada transparansi dan pendataan dari pemerintah. Jadi semua harus dikoordinasikan,” kata dia.
Dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023, KPU menjamin akses masyarakat yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri melalui cekdptonline.kpu.go.id. “KPU terus menerus melakukan perbaikan atas data pasca penetapan data pemilih semenetara. Proses analisis juga dilakukan terhadap data luar negeri berdasarkan data NIK,” demikian keterangan tertulis KPU.
KPU juga menyebutkan bahwa lembaganya telah mengkonsolidasi data secara terukur dan termutakhir melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kemenkumham, dan TNI/Polri. ”KPU menyadari bahwa menjelang pemilu akan banyak tuduhan terhadap KPU atas data yang aneh sebagai salah satu upaya delegitimasi penyelenggaranya,” kata KPU.
Jaring.id telah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri bidang Pemilu Luar Negeri, Diaz Pratomo namun tak ada jawaban. Begitu juga Komisioner KPU RI, Muhammad Afifudin, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat. Tak juga merespons hingga tulisan ini tayang.
Salah seorang sumber Jaring.id di Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa dalam pendataan DPT pemilu luar negeri lalu tak lagi melibatkan pihaknya. Kondisi itu berbeda dengan Pemilu 2019 di mana KPU melibatkan Kemenlu, sehingga proses pendataan sesuai dengan data KPU, BP2MI, Kemenlu, dan BPS.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya potensi kerawanan pemilu di luar negeri pada 2024. Dalam rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pemilu 2024 yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu, terdapat 20 negara dengan tingkat kerawanan tertinggi. Antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Australia, Qatar, Taiwan, Belanda, Korea Selatan, Mesir, Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Brunei Darussalam, German, dan Filipina.
”Kuala lumpur misalnya. Punya pengalaman menarik. Ada indikasi kecurangan saat itu. Kami ingat saat itu Bawaslu meminta pemberhentian (pemungutan suara) karena ada indikasi melanggar aturan. Ada juga WNA ikut antrian saat pencoblosan. Ini kejadian di Sydney,” kata Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja saat peluncuran peta kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Hotel Grand Mercure, harmoni, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus 2023.
Bawaslu mengingatkan agar KPU bisa mengantisipasi membeludaknya pemilih di luar negeri yang belum masuk dalam DPT. Misalnya, para mahasiswa yang baru mulai kuliah pada Agustus-September ini, beserta Desember-Januari mendatang.
Kondisi di Indonesia berbeda dengan Timor Leste. Comissão Nacional de Eleições (CNE) alias KPU-nya Timor Leste tak menemui hambatan berarti saat melakukan pendataan pemilih di luar negeri pada saat pemilu lalu. Menurut Komisioner CNE, Odette Maria Belo, proses pendataan yang dilakukan Timor Leste ditempuh melalui mekanisme terpusat, yakni melalui Kedutaan Timor Leste.
Warga Timor Leste cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspor untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, para pemilih tinggal mengisi berkas yang sudah disediakan panitia. ”Ada registrasi untuk para pemilih dan verifikasi kartu elektoral yang dipakai pemilihan umum. Jadi cukup melengkapi administrasi saja,” ujarnya.
Dari pendataan itu, sebanyak ratusan ribu pemilih teridentifikasi tinggal di pelbagai negara, seperti Inggris, Portugal, Islandia, Korea Selatan, hingga Amerika. ”Antusiasme mendaftarkan diri tinggi,” kata Odette.
Kendati demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemilihan Timor Leste di luar negeri, antara lain dokumen yang menerangkan status pekerjaan, kuliah, maupun status berkewarganegaraan. ”Orang antusias mau daftarkan diri apalagi pemilih pemula. Mereka mau dapatkan kartu pemilih, kadang tidak ada. Dokumen tidak lengkap, sehingga mereka tidak diperbolehkan menjadi pemilih,” katanya.
Menggelar pemilihan di luar negeri, menurutnya, mesti menyesuaikan dengan jam kerja para pemilih. Saat pemilihan presiden Timor Leste putaran pertama pada 2023 lalu, antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS cukup tinggi karena pemungutan suara digelar pada hari libur. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih menurun pada putaran kedua yang digelar Senin. ”Di sana kan orang-orang kerja, embassy jauh dari tempat tinggal mereka (pemilih),” ujarnya.
Kenda demikian, KPU Timor Leste tak tinggal diam. Saat itu mereka langsung berkoordinasi dengan kedutaan di tiap negara untuk jemput bola ke kantong-kantong pemilih. ”Kedutaan harus mobile untuk mendaftarkan dan melakukan pemilihan,” lanjut Odette.
Kendala lain yang mesti diperhitungkan ialah gangguan sambungan internet antar negara. Pengiriman hasil pemilihan di luar negeri, menurutnya, sempat tertunda akibat sambungan internet di Timor Leste. ”Perbaikan sistem kan dari Timor Leste. Itu salah satu kendala. Jadi orang harus menunggu,” ujarnya.
Sementara untuk mengantisipasi kecurangan, CNE Timor Leste melibatkan pengawas international. Dengan itu, ia mengklaim pemilu Timor Leste berlangsung tanpa kecurangan. ”Untuk kecurangan tidak ada. Itu ditandai tak ada laporan maupun kasus yang disengketakan,” katanya.
Pada Pemilu Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta menang. Ia mengantongi 62 persen dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 19 April 2023 lalu. Ia melampaui suara petahana francisco ”Lu Olo” Guterres dengan 37 persen. Sementara dalam pemilihan parlemen, Partai yang dibentuk Xanana, CNRT menang. Partai itu memperoleh 288.289 suara atau 41,6 persen dengan 31 kursi, disusul Partai Fretilin dengan 178.338 suara atau 25,75 persen dengan jumlah kursi 19, ketiga ditempati Partai Demokrat (64.517 dengan 6 kursi), Kuntho (52.031 dengan 5 kursi), dan PLP (40.720 dengan 4 kursi). Dari perhitungan suara itu, menempatkan Xanana sebagai Perdana Menteri baru Timor Leste.
