Zul Masri, pria berusia 65 tahun tak punya pilihan lain selain buru-buru menerjang banjir menggunakan sampan setelah rumahnya Pasaman Barat, Sumatra Barat tenggelam usai diguyur hujan terus menerus pada akhir November 2025.
Hari itu, menurutnya, luapan air Sungai Aur datang tengah malam. Dalam sekejap membenamkan rumahnya, juga rumah-rumah lain sedalam dua meter. Hampir tak ada yang tersisa setelahnya. Harta bendanya terendam, sebagian ikut terbawa arus. “Kami bertahan di atas loteng sekeluarga,” ujarnya. Di antaranya Fioni Lestari–anaknya, yang tengah hamil besar.
Sementara warga lain mengungsi ke posko-posko bantuan menggunakan perahu, lantaran akses darat sama sekali terputus. Pun dengan jaringan komunikasi. “Hujan deras, listrik pun mati,” ujarnya.
“Selama tiga hari, saya mantau ke rumah naik perahu takut ada komplikasi,” cerita Syamsidar, Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Sikilang, Jorong Sikilang, Pasaman.
Lepas sehari Zul merasa tak tenang karena banjir tak kunjung surut. Kondisi itu bertahan hingga Jumat, 27 November. Terlebih, pagi hari sekitar pukul 7 pagi, Fioni menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Tak mau menunggu lama, apalagi sampai banjir surut, Fioni dibawa olehnya menerobos banjir agar dapat melakukan persalinan di Pustu.
Ketika itu kondisi cuaca di Pasaman tak menentu. Hujan masih belum berhenti, sementara permukaan air masih tinggi. Di sisi lain Fioni sudah bukaan delapan. Selain Fioni, ada Nurfadillah yang juga akan melahirkan, menurut Syamsidar.
Dengan fasilitas medis yang minim, persalinan keduanya dilakukan dengan peralatan seadanya. Bahkan, penerangan pun tak ada. “Kami pinjam lah genset warga. Di sini kan banyak nelayan, jadi itu dipakai untuk penerangan,” kata Syamsidar yang sudah lima belas tahun bekerja di Sikilang, Pasaman Barat.
Selama masa persalinan, ia menambahkan, keduanya dibantu oleh tiga tenaga medis yang sudah berjaga. Fioni melahirkan seorang bayi perempuan dalam kondisi sehat.
Namun perjuangan Fioni belum sepenuhnya berakhir. Pasca persalinan, ia dan bayinya belum dapat kembali ke rumah. Bencana ekologis yang melanda Sumatra membuat akses terputus, rumah rusak, dan barang kebutuhan pokok sulit didapatkan.
Fioni dan Nur Fadhila, serta bayi mereka akhirnya tinggal di rumah dinas milik Syamsidar yang telah direnovasi menjadi rumah panggung oleh pemerintah karena terkenal langganan banjir selama tiga hari.
Sementara Zul dan istrinya, Amina memilih untuk mengungsi ke kampung seberang yang berada di dataran tinggi Pasir Panjang, Jorong Nagari Batahan. Setidaknya mereka membutuhkan waktu dua jam perjalanan menggunakan sampan untuk menengok anak dan cucunya yang baru lahir. “Kami bolak-balik membawa makanan untuk Fioni,” ujarnya.
Sejak wilayah Sumatra diterjang banjir, anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi kelompok rentan yang rentan terinfeksi beragam penyakit. Gelombang penyakit pertama yang mengancam adalah diare dan infeksi kulit. “Ini karena di sini susah air bersih, jadi banyak yang diare dan gatal-gatal,” ujar Syamsidar. Sedangkan bantuan logistik dari pemerintah daerah baru tiba setelah tiga hari pasca banjir lantaran akses jalan terputus.
****
Penderitaan yang dialami keluarga Zul, juga Fioni yang melahirkan di tengah keterbatasan adalah bagian kecil dari dampak bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatra. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa, 16 Desember 2025, korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi 1.053 orang 205 orang hilang, dan sekitar 7 ribu orang terluka. Dari jumlah itu sebanyak 205 orang lainnya berasal dari Sumatra Barat. Terdiri dari 47 anak-anak, 109 dewasa, dan 49 lansia. Sementara sebanyak 153 fasilitas pelayanan kesehatan rusak.
Selain itu, terdapat puluhan ribu orang dipaksa menjadi pengungsi. Kondisi saat ini sangat rentan, terutama bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dengan usia lanjut. Mereka berpotensi mengalami kekerasan, tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkhawatirkan jumlah korban akan terus bertambah seiring terbatasnya akses evakuasi dan lambatnya mobilisasi bantuan.
Padahal bencana ekologis ini sudah berlangsung hampir tiga pekan lamanya, namun masih banyak daerah terisolasi, dan masih banyak masyarakat butuh bantuan, khususnya pangan, belum menjangkau seluruh warga terdampak secara merata. Di beberapa wilayah, warga masih harus berjalan jauh untuk mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan persoalan serius dalam distribusi logistik.
Lambatnya proses koordinasi, ditambah belum terlihatnya perubahan signifikan dalam penanganan di lapangan selama ini memperkuat dugaan bahwa penanganan bencana belum dilakukan secara komprehensif dan holistik. Rusaknya infrastruktur kerap disebut-sebut sebagai kendala utama upaya penanganan bencana Sumatra.
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BNPB memetakan sedikitnya ada 63 ruas jalan dan 145 jembatan di tiga provinsi rusak dan tidak bisa diakses. Sebagian kini dalam perbaikan. Kondisi tersebut menghambat bantuan tiba di lokasi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara Jakarta tengah Desember ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan tujuh jembatan dari 50 jembatan sementara yang ditargetkan rampung pada Desember ini.
Keterangan pers yang tertera di presidenri.go.id, salah satu jembatan yang telah terbangun adalah Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Jembatan ini baru bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki sejak 14 Desember kemarin.
Selain itu, Jembatan Bailey Anggoli di Kabupaten Tapanuli Tengah telah terpasang dengan bentang sepanjang 33 meter. Sementara di Sumatra Barat, Jembatan Bailey Bawah Kubang di Nagari Selayo dan Jembatan Bailey Sikabau di Nagari Sikabau juga telah diklaim mulai berfungsi kembali. Secara umum, pemerintah optimistis dapat menanggulangi bencana ekologis ini dengan baik, bahkan tanpa bantuan luar negeri.
Sebelumnya, sejumlah negara menyampaikan ucapan belasungkawa atas peristiwa banjir bandang yang terjadi. Para pemimpin negara itu diantaranya Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Raja Charles III, dan Duta Besar Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri.
Negara-negara lain yang juga mengucapkan duka mendalam adalah Oman, Qatar, Kazakhstan, Vietnam, Kuwait, Armenia, hingga Amerika Serikat.
Para pemimpin negara tersebut, tidak hanya menyampaikan simpati, tapi berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi mengatakan komitmen berupa bantuan dilakukan sebagai wujud persahabatan yang sudah terjalin lama dengan dua negara di Asia Tenggara yaitu, Indonesia dan Thailand.
Melalui Kedutaan Besar Jepang di Thailand, pemerintah Jepang mengirim bantuan darurat berupa tenda, alas tidur, selimut, terpal plastik, wadah air, dan alat pemurni air.
Niat serupa disampaikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dia berkata Iran siap memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat yang memadai ke wilayah yang terdampak. “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata dia dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
Meskipun sudah banyak tawaran, Presiden Prabowo Subianto menolak bantuan dengan alasan pemerintahannya sanggup menangani bencana banjir Sumatra tanpa bantuan pihak luar. “Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi disisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri,” tegas Prabowo di Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat, 5 Desember 2025.
Prabowo berkata, upaya keras pemerintah mengatasi situasi pasca bencana air bah di tiga provinsi terhambat ruas jalan darat yang terputus akibat tertimbun material longsor dan sebagian lagi hancur diterjang banjir yang turut menghanyutkan gelondongan kayu berukuran besar.
“Sekarang dengan bencana di Sumatra saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan terputus, BBM harus kita naikkan ke pesawat sebagian lewat kapal,” ujarnya.
Selama tiga pekan banjir dan longsor melanda Sumatera bagian utara, sudah empat kali Prabowo berkunjung langsung ke sejumlah lokasi. Sepanjang itu pula Prabowo mengklaim pemerintah sudah dapat mengendalikan dampak bencana, meski tanpa menetapkan bencana nasional. Bahkan, ia menyebut, sudah menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” ujarnya.
Kendati Presiden sudah empat kali datang ke lokasi bencana dan meninjau dinamika setidaknya di 13 lokasi, penanganan bencana dirasa belum optimal. Setidaknya ada tujuh bupati di Aceh telah menyatakan ketidaksanggupan melakukan tanggap darurat. Ketujuh bupati tersebut adalah, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, dan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Kemudian, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
Pernyataan menyerah itu disampaikan lewat surat resmi. Salah satunya tertuang dalam Salinan Surat Pernyataan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/3654 BPBD/2025 tentang Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana, terdapat tanda tangan Bupati Haili Yoga pada 27 November 2025.
Oleh sebab itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Walhi satu suara untuk mendesak presiden menetapkan bencana ekologis Sumatra sebagai bencana nasional. Penetapan status tersebut dinilai krusial untuk memastikan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban kemanusiaan terhadap warga terdampak. “Setiap jam keterlambatan adalah bentuk kelalaian negara terhadap keselamatan warganya,” tertera dalam siaran pers, Rabu, 10 Desember 2025.
Tanpa status bencana nasional, dukungan anggaran dan pembukaan akses logistik tidak bisa berjalan optimal. Padahal, persoalan besar di lapangan bukan hanya kekurangan logistik, melainkan juga banyaknya akses yang sulit dijangkau.
“Pemulihan dalam skala ini mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat termasuk anggaran nasional, dukungan teknis, serta rekonstruksi terpadu,” tulis Walhi.
Kapasitas anggaran daerah sendiri dianggap sudah sangat terbatas untuk menangani bencana berskala besar secara mandiri. Hal ini ditunjukan Pemerintah Aceh yang sampai mengirimkan surat kepada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk meminta dukungan internasional. Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf juga mengakui telah menerima bantuan dari negeri jiran–hal yang kemudian dianggap tak seberapa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Walhi menyebut penetapan bencana nasional ini dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga penegakan hukum. “Penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi menyeluruh lintas daerah untuk mengungkap penyebab struktural, memastikan para pelaku yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan kelalaian tata kelola diproses secara hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025 menyatakan pemerintah pusat sejak hari pertama bencana sudah menanganinya dengan skala nasional.
“Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya,” kata dia.
Di samping mengerahkan 50 ribu pasukan TNI, Polri, dan Basarnas ke lokasi bencana, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu bencana Sumatera. “Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun. Sudah dikeluarkan secara berangsur,” kata dia.
****
Dari seluruh daerah di Sumatra, sedikitnya sebanyak 3,2 juta jiwa terdampak bencana. Adapun jumlah pengungsi mencapai 746.200 orang. BNPB juga mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum. Adapun rinciannya sebanyak 405 jembatan, 199 fasilitas kesehatan, 697 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, dan sekitar 1.300 fasilitas umum.
Sementara di sektor permukiman, BNPB melaporkan sekitar 105.900 rumah rusak, yang mayoritas berada di Aceh. Secara keseluruhan, bencana ini telah berdampak pada 3,2 juta jiwa di 51 kabupaten di wilayah Sumatra-Aceh.
Dampak sebesar ini diyakni bukan hanya karena faktor alam. Pemerintah sebelumnya menyebut bencana di Sumatra terjadi akibat cuaca ekstrem akibat sistem Siklon Tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B di Selat Malaka. Siklon tersebut, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatra bagian utara.
“Siklon Tropis Koto melalui pola belokan angin dan penarikan massa udara basah (inflow) ke pusat siklon meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumut, sehingga memperkuat hujan lebat,” tulis keterangan BMKG.
Manager Riset Walhi Sumatra Barat Andre Bustamar berpendapat beda. Ia menjelaskan bahwa banjir di Sumatra tidak disebabkan faktor tunggal perubahan iklim, melainkan kerusakan ekologis di wilayah sekitar. “Upaya pemerintah Sumatra Barat untuk mengelak dari narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat di sosial media ataupun di platform mainstream tentang bagaimana bencana ini dilihat sebagai bencana yang bukan hanya terjadi karena hujan. Tetapi juga beberapa kegiatan eksploitatif yang selama ini dibiarkan dan diizinkan oleh pemerintah provinsi ataupun dari nasional,” ujar Andre dalam konferensi pers, Senin, 1 Desember 2025.
Bencana banjir di Aceh, Tapanuli, dan Sumatra Barat terpantau oleh satelit Copernicus Sentinel-2. Foto satelit tersebut memperlihatkan luasnya kawasan di timur Kota Lhokseumawe yang terendam banjir dan terjadi perubahan drastis. “Area pemukiman dan lahan terlihat tertutup air, menggambarkan skala kerusakan yang terjadi. Banjir bandang serta luapan sungai memaksa banyak warga mengungsi, sementara akses menuju sejumlah titik terdampak menjadi sulit,” tulis situs tersebut.
Bukan hanya di Aceh, wilayah Tapsel dan Sumbar menunjukkan limpasan air berwarna coklat kehijauan menandai tingkat erosi dan longsor material dari hulu.
Berdasarkan laporan Biomas Indonesia, di Pasaman Barat misalnya, selama 34 tahun Provinsi Sumatra Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal ini mengalami perluasan kebun kayu dan sawit sebanyak 191,550 ha dan menyisakan hutan alami 19.386 ha. Artinya Pasaman Barat kini didominasi perkebunan industri. Bukan lagi hutan alami karena hutan alam yang tersisa hanya sekitar 10% dibanding total perluasan kebun. Pada peta Biomas tersebut tercatat bahwa area hutan seluas 218,42 ha pada 1990 yang ditandai dengan warna hijau menjadi 110,348 ha pada 2024.
Berdasarkan data Biomas tersebut diketahu bahwa sudah sekitar 10.521 ha di seluruh kabupaten di Sumbar. Perubahan paling besar ialah menjadi lahan sawit, HPH, dan pertambangan. Deforestasi terbesar terjadi sepanjang tahun 1990 sampai tahun 2000.
Bukan hanya Sumbar, kawasan Batang Toru dan berbagai titik di Sumatra utara menjadi bukti jejak akibat industri eksploitatif, banyak wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dulunya menyerap limpasan air menjadi hilang akibat rusaknya hutan. Sungai Batang Toru merupakan sungai yang mengalir dari Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru. Secara keseluruhan, Lanskap Batang Toru seluas 249.191 hektar atau 63 persen merupakan kawasan hutan dan sisanya seluas 91.666 hektar atau 37 persen merupakan areal penggunaan lain.
Meluapnya sungai yang hulunya berada di Lanskap Batang Toru dan TN Batang Gadis memicu bencana di tujuh kabupaten/kota, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Mandailing Natal. Lebih kurang 303 orang tewas, 90 hilang, dan 2.900 lainnya terluk.
Dalam catatan WALHI, ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi seluas 72.938 ha. Artinya, hutan seluas dua kali Kota Surabaya itu hilang dalam kurun waktu sembilan tahun.
Sementara hutan di Aceh menyusut sekitar 177.000 ha atau 2,5 kali luas Singapura hanya dalam kurun waktu tujuh tahun.
Terkait hal tersebut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 ha. Artinya, jutaan hektar jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian sehingga melemahkan kemampuan daerah aliran sungai (DAS) untuk menahan dan mengalirkan air.
“Kepulauan Riau (338), Sumatra Selatan (217), Sumatra Barat (200), Jambi (195), dan Sumatra Utara (170), sementara provinsi lain seperti Lampung, Bengkulu, Aceh, dan Riau juga dijejali puluhan hingga ratusan izin di darat maupun laut,” kata Melky dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).
Tekanan terhadap ekosistem Sumatra tidak berhenti pada tambang minerba. Sedikitnya 28 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang beroperasi dan masih dikembangkan di wilayah Sumatra Utara. Dua diantaranya PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas yang memanfaatkan aliran DAS ekosistem utama Batang Toru.
Pada 28 November 2025 analis citra satelit Jatam menunjukkan PLTA Batang Toru telah membuka lahan sebanyak 56,86 hektar hutan. “Sepanjang DAS utama di ekosistem Batang Toru, kawasan penting ini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain. Kehadiran PLTA secara masif mengubah aliran sungai, pola sedimen, dan memperbesar risiko banjir dan longsor di hilir ketika curah hujan ekstrem dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi secara bersamaan,” jelas Melky.
Tak hanya itu, Jatam juga mencatat sebanyak 271 izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mencakup total area sebesar 53.769 hektare, yang mengubah fungsi hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, energi geotermal, minyak dan gas, serta proyek energi lainnya. Di antaranya adalah PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, dengan luas area yang diperkirakan mencapai 570 hektare di dalam wilayah hutan.
“Dari total tersebut, 66 izin digunakan untuk pertambangan dengan area 38.206,46 hektar, 11 izin diperuntukkan bagi geothermal dengan luas 436,92 hektar, 51 izin untuk sektor migas seluas 4.823,87 hektar, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan total area 3.758,68 hektar, sedangkan yang tersisa diberikan untuk kebutuhan telekomunikasi, sektor pemerintahan, dan berbagai kepentingan lainnya,” tambah Melky.
Pengembangan panas bumi disertai pembukaan hutan dan berada di di lereng gunung yang curam berpotensi menambah kerentanan terhadap longsor dan banjir bandang. “Jika seluruh angka ini disatukan, terlihat jelas bahwa wajah Sumatra saat ini adalah pulau yang tubuh ekologisnya dibebani tiga lapis industri sekaligus,” tekan Melky.
Sebaran dalam analisis yang dilakukan oleh Jatam, mencakup tiga sektor, yaitu, pertambangan minerba, PLTA, dan PLTP. Di luar itu, Pulau Sumatra masih dibebani migas, perkebunan sawit, industri kehutanan (HPH dan HTI), serta tambang ilegal yang tidak tercatat secara resmi.
Oleh sebab itu, WALHI maupun JATAM mendesak pemerintah segera mengevaluasi total tata kelola sumber daya alam, termasuk perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan, pegunungan, dan DAS. Tanpa adanya perubahan kebijakan struktural, bencana ini akan terus berulang.
