JAKARTA, JARING.id – Salah satu dimensi yang paling menonjol dalam proses penganggaran adalah dimensi politik. Dimensi politik yang terjadi harusnya ditujukan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara keseluruhan dan menyasar kelompok marjinal. Proses perencanaan yang mengedepankan pendekatan teknis yang terukur, rasional dan terarah serta tidak boleh manipulatif. Anggaran daerah harus disusun atas prinsip efisiensi dan efektivitas.
Namun sering sekali prinsip-prinsip itu tidak tergambar dalam APBD yang disahkan. APBD kerap disalahgunakan menjadi lahan korupsi, dimanfaatkan kalangan tertentu saja hingga jadi modal pemenangan calon kepala daerah. Maka dari itu, sejak penyusunan APBD hingga pelaksanaannya diperlukan pengawasan dari sejumlah pihak.
Bandung Institute Of Governance Studies (Bigs) yang berdiri sejak 1999 sudah melakukan kajian terhadap APBD. Direktur eksekutif Bigs Siti Fatimah, dalam pelatihan membaca anggaran APBD di Universitas Paramadina, Sabtu (3/9), memaparkan pengalaman mereka selama 16 tahun mengkaji anggaran. Sedikitnya ada sembilan hal yang bisa kita gunakan untuk melihat adanya kekeliruan penyusunan anggaran APBD.
1. Double Posting
Double Posting mengindikasikan anggaran yang sudah dianggarkan satu bagian, dianggarkan lagi dibagian lain untuk fungsi yang sama. Penganggaran bisa dilakukan dengan nomenklatur sama atau berbeda. Untuk mengetahui kekeliruan ini bisa dilakukan lewat pencermatan alokasi anggaran di tahun yang sama antarbagian kerja pemerintahan
Contoh kasus yang mengindikasikan adanya Double Posting, anggota dewan mendapat tunjangan kesehatan, premi askes, dan biaya check-up. Padahal tiga jenis layanan ini tujuannya sama, hanya nomenklaturnya yang berbeda. Contoh lain, setiap anggota dewan diberikan satu rumah dinas dan pada saat yang sama dianggarkan kontrak rumah anggota.
Namun Double Posting tidak selamanya mengindikasikan adanya korupsi, lebih sering menjadi temuan inefisiensi. Selain itu, kita juga harus hati-hati untuk anggaran yang biasanya memang dialokasikan di seluruh bagian, seperti pembelian komputer yang dianggarkan di setiap bagian karena menjadi kebutuhan tiap-tiap bagian.
2. Analisis Tren Anggaran
Menganalisis tren anggaran ditujukan untuk melihat kejanggalan anggaran yang ditandai dengan lonjakan atau penurunan alokasi anggaran yang signifikan. Tren anggaran bisa dilihat dengan membandingkan data anggaran yang sama di tahun yang berbeda, minimal perbandingan tiga tahun.
Contohnya, tahun 2007, 2008 dan 2009 ditemukan peningkatan anggaran bantuan sosial (Bansos) secara signifikan. Peningkatan ini dicurigai karena 2009 merupakan tahun pemilu sehingga Bansos dimanfaatkan petahana untuk memenangi pilkada.
3. Analisis Antarwaktu
Analisis antarwaktu dilakukan dengan membandingkan anggaran setiap tahunnya untuk melihat efisiensi alokasi anggaran. Contoh, pemerintah menganggarkan pengecatan gedung setiap tahun, padahal pengecatan bisa dilakukan lima tahun sekali.
4. Perbandingan Antarsektor
Analisis ini dilakukan dengan membandingkan sektor berbeda di tahun anggaran yang sama dengan melihat skala prioritas. Misalnya membandingkan anggaran pembersihan sungai yang banjir di setiap penghujan dan belanja mobil anggota dewan.
5. Asas Kepatutan dalam Penganggaran
Analisis ini untuk melihat kepatutan alokasi anggaran dengan membandingkannya terhadap kondisi masyarakat. Bagaimana kebijakan anggaran merespons kondisi masyarakat dengan adil. Misalnya anggaran penanggulangan kebakaran hutan ditemukan lebih kecil daripada anggaran yang dikeluarkan pemda untuk kongres organisasi kepemudaan. Contoh lainnya, pemda tetap menganggarkan alokasi perjalanan dinas yang besar meski ditemukan tingginya potensi kerugian negara dengan perjalanan dinas yang dilakukan pejabat.
6. Regulasi dan Nomenklatur
Analisis ini ditujukan untuk melihat apakah anggaran yang dikeluarkan memiliki payung hukum sebab prinsip penganggaran di Indonesia harus berdasarkan payung hukum undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain. Namun Indonesia memiliki regulasi yang tumpang tindih antara kementerian terkait sehingga berdampak terhadap hal detail di lapangan.
Misalnya dana desa harus dicairkan paling lama tujuh hari sejak ditransfer ke rekening daerah. Namun pemerintah daerah menolak mencairkan karena RAPBD belum disahkan. Dikhawatirkan seluruh pencairan berpotensi melanggar hukum. Akhirnya pencairan dana desa terlambat.
Contoh lainnya, APBD tidak bisa dijalankan karena pascapenetapan APBD terjadi perubahan struktur pemerintahan. Padahal nomenklatur di APBD masih menggunakan struktur pemerintahan yang lama.
7. Anggaran dan Realisasi
Analisis ini dilakukan untuk melihat anggaran yang disetujui namun tidak terealisasi atau tidak terserap. Minimnya realisasi menggambarkan perencanaan yang buruk dan berpotensi menghambat pelayanan dalam masyarakat.
8. Anggaran dan Potensi Kegagalan Pelayanan
Tujuan analisis ini untuk melihat pelayanan yang diharapkan tidak sebanding dengan keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah. Misalnya pemerintah memutuskan hanya menganggarkan pembelian obat di puskemas untuk jenis obat-obatan umum. Sehingga masyarakat yang datang dengan penyakit tertentu tidak bisa ditangani karena minimnya anggaran pembelian obat.
9. Mark-Up dan Mark-Down
Mark up dalam belanja dilakukan dengan mengeluarkan anggaran lebih besar dari yang seharusnya. Salah satu ciri-cirinya, terjadi perbedaan harga yang tinggi dengan harga pasaran. Namun belakangan Mark-Up atau Mark-Down sangat jarang diketahui karena penawaran online sekarang dipastikan prosedurnya rapi. Tren sekarang dilakukan lewat penyuapan ketika penentuan harga tender.
