Politik identitas yang digunakan pada pemilihan presiden 2019 bukan hanya menjadi momok bagi lawan, tetapi juga bayang-bayang tim pemenangan. Kepercayaan diri digerogoti. Pilihannya hanya dua: bertahan atau melepas.

 

Desa Moncek Timur, Sumenep, Jawa Timur terasa semarak Selasa malam, 16 April 2019. Masyarakat bergerombol di warung kopi. Di sekitar, knalpot sepeda motor yang hilir-mudik meraung seolah tanpa henti.

Agus, warga Desa Moncek, yang turut serta dalam kesemarakan tersebut, mengatakan suasana sudah memanas beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, obrolan yang melulu soal Pemilihan Presiden 2019 jadi penyebab.

Masyarakat memang diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden selama masa tenang 14-16 April 2019. Tak heran, pada masa itu, Agus kerap mendapati pesan dukungan berkeliaran di media sosial dan aplikasi percakapan instan.

Pengeras suara di pesantren pun tak luput digunakan. Seruan agar masyarakat memilih salah satu paslon sesuai amanah kyai diserukan.

“Di sini kan pakai pengeras suara di pondok-pondok yang jarak jangkaunya beberapa kilometer dari permukiman masyarakat,” kata Agus.

Kyai Haji Taufik Hasyim, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan menyebut upaya pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jawa Timur dilakukan dengan beragam strategi. Struktur NU di tingkat ranting hingga desa bekerja.

“NU dan Muslimat (NU) solid. Kita door to door ke rumah-rumah warga. Pengajian banyak di ranting. Belum (lagi) di Muslimatnya, Fatayatnya. Ini mesti jalan semua,” terangnya.

Kyai Haji Taufik Haysim Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Pamekasan. | Foto: Abdus Somad (jaring.id)

Muslimat NU adalah badan otonom NU untuk perempuan yang berdiri sejak 29 Maret 1946. Adapun Fatayat yang berdiri empat tahun kemudian diperuntukkan bagi pemuda-pemudi NU.

***

Kyai Haji Marzuqi Mustamar (45), Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengklaim NU berhasil mendongkrak suara Jokowi-Ma’aruf di Jatim. Selisihnya dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lanjutnya, mencapai 30 persen.

“Harus diakui selisih bisa 30 persen itu simbolnya ada di NU. Kenapa NU bisa menyatu? karena ada kyai Ma’ruf,” ujarnya kepada Jaring.id, Kamis, 8 Mei 2019.

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar kedua di Indonesia, suara pemilih di Jawa Timur memang jadi target buruan tim pemenangan kedua Paslon. 30 juta lebih suara diperebutkan.

Pentingnya Jatim pada Pilpres 2019 juga ditunjukkan dengan frekuensi kunjungan Capres dan Cawapres. Menurut data yang dihimpun Tirto.id, Jokowi-Ma’ruf mengunjungi 42 tempat di Jawa Timur mulai dari pondok pesantren, kampus, hingga lokasi peresmian infrastuktur.

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi tercatat mengunjungi 90 tempat di Jawa Timur. Pondok Pesantren hingga makam ulama tak luput disinggahi.

Namun, tak semua kunjungan direspons dengan dukungan. Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jatim adalah salah satu contohnya.

“Prabowo (datang) ke Gus Sholah (K.H. Salahuddin Wahid). Jokowi, Sandiaga, Ma’ruf Amin (juga) ke Gus Sholah. Semuanya (datang) ke sini, semua diterima,” ujar Iskandar (39) Kepala Pondok Pesantren Tebuireng saat ditemui Jaring.id, Kamis, 9 Mei 2019.

Ia menambahkan bahwa tak ada dukungan kelembagaan dari Tebuireng terhadap Paslon tertentu pada Pilpres 2019. Namun, dukungan tersebut datang dari para cucu Pendiri Ponpes Tebuireng. Iskandar menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan tanpa membawa nama pondok.

Banner di depan pondok dulu ada (dukungan pada) 01 dan 02. Itu sama-sama cucunya (yang melakukan). Mereka beda pilihan,” ungkap Iskandar.

***

Pemanfaatan struktur NU untuk memenangkan Jokowi-Ma’aruf dikritik Muhammad Al-Fayyadl, pengajar di Pondok Pesantren (ponpes) Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Menurutnya, ada upaya untuk memaksakan kehendak agar setiap ponpes memilih Paslon no urut 01.

“Ada semacam edaran dari pengasuhnya. Di Sidogiri memilih 01 karena melihat Ma’ruf Amin. Nanti NU dipermalukan kalau kalah, jadi ada perintah memilih 01 (dengan) mengajak alumni (Ponpes),” ujarnya.

Usaha memobilisasi struktur NU untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Timur menemui jalan buntu di beberapa daerah Tapal Kuda. K.H. Ilyas Siraj (51) pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, Sumenep, Jatim misalnya, sejak awal menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Usaha memobilisasi struktur NU untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Timur menemui jalan buntu di beberapa daerah Tapal Kuda. K.H. Ilyas Siraj (51) pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, Sumenep, Jatim misalnya sejak awal menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo-Sandi.

Banner 2X3 meter dengan wajah Prabowo-Sandi terpampang di Ponpes Nurul Islam ketika Jaring.id bertandang pada Minggu, 5 Mei 2019. Lemari di kamar santri hingga pengeras suara pun tak luput dari stiker bergambar paslon bernomor urut 02 tersebut.

Kuatnya NU di Sumenep, Jawa Timur, menurut Ilyas, tak membuat masyarakat mengarahkan pilihannya pada Jokowi-Ma’ruf. Sosok Prabowo yang dinilainya tegas dan berwibawa dianggap lebih cocok dengan karakter orang Madura dibandingkan dengan label ulama yang disandang Ma’ruf Amin ataupun kesan merakyat yang ditampilkan Joko Widodo.

“Semua komponen diharapakan memberikan dukungan (pada Prabowo) maka dari itu semua digandeng. Ada motif agama ada itu nggak bisa dihindari,” terang Ilyas Siraj yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Gerindra Sumenep tersebut.

***

Kondisi Aceh tak jauh berbeda. Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Wen Rimba Raya mengakui bahwa isu agama tak bisa dilepaskan dari kampanye Pilpres 2019. Baliho betuliskan “Selamatkan Islam Aceh untuk Indonesia” masih tegak berdiri ketika Jaring.id berkunjung ke markas pemenangan Prabowo-Sandi, Banda Aceh pada Senin, 29 April 2019.

“Saya tidak mau jadi munafik. (Isu) Islam satu-satunya yang kita jual untuk memenangkan Prabowo,” ujarnya.

Jokowi bukannya tak berusaha membangun imaji keislaman. Sebuah billboard di Jalan Teuku Muhammad Jam, Banda Aceh pada saat masa kampanye membingkai kedekatan Jokowi dengan para ulama. Foto yang diambil di Istana Negara, Jakarta tersebut dibubuhi kalimat “Jokowi Bersama Ulama Aceh”.

Namun, usaha membangun gambaran kedekatan dengan ulama tak mampu mengatrol perolehan suara paslon no urut 01 di Aceh. Salah satu penyebabnya, menurut Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Aceh Irwansyah adalah partai pendukung Jokowi-Ma’ruf yang enggan suaranya tergerus persepsi buruk soal Jokowi.

Partai pengusung dan calon legislatif dari partai pendukung tidak banyak mengampanyekan Jokowi di Aceh. Rekam jejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tak pernah meraup banyak suara di Aceh menjadi alasan.

“Ketika pucuk tim ini tidak kompak, maka tidak kompak di lapangan. Istilah umumnya kami bilang, mereka cuma mau menyelamatkan partainya,” ungkapnya.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’aruf di Provinsi Aceh, Irwansyah. | Foto: Damar Fery (Jaring.id)

Merujuk hasil pleno Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Independen (KPI) Aceh, tidak ada Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI dari PDI Perjuangan di Aceh yang melenggang ke Senayan. Dari daerah pemilihan (Dapil) 1 PDIP hanya mendapat suara sebanyak 25.499 dan di Dapil 2 jumlahnya 85.882 suara.

Angka tersebut terlampau sedikit bila dibandingkan dengan tujuh partai lain yang berhasil meloloskan Calegnya ke DPR RI. Partai Golongan Karya (Golkar) yang menduduki peringkat teratas mengumpulkan total suara sebanyak 325.421. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengekor.

Jebloknya perolehan suara PDIP di Aceh sejalan dengan hasil yang diraih Jokowi. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, dari 93,15 persen suara di Provinsi Aceh yang telah dihitung per 21 Mei 2019 pukul 21:30, selisih Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi mencapai 1.819.437 suara. Padahal, pada Pilpres lima tahun lalu Prabowo hanya menang dengan selisih 175.981 suara dari Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil sudah menyadari kalau Jokowi tak bakal meraih hasil maksimal di Aceh pada Pilpres 2019 sejak jauh hari. Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, 5 April 2019, ia membeberkan hasil survei internal yang menunjukkan kalau elektabilitas Jokowi di Aceh tidak lebih dari 18 persen.

Hal tersebut tak gegas direspons TKD Provinsi Aceh. Irwansyah mengakui bahwa mesin kampanye Jokowi-Ma’aruf tidak bekerja maksimal.

“Pemimpin itu harus siap dengan segala hal, termasuk kekalahan. Cuma kendala ini kan teknis. Harusnya bisa ditangani, mengapa tidak ditangani?” ungkapnya.

Tugas memenangkan Jokowi-Ma’ruf tak hanya dibebankan kepada TKD, tetapi juga kepada relawan. Sedikitnya ada tiga organisasi relawan, yakni Kajak, Sekber dan Cakra yang bertugas mengatrol suara Jokowi di Aceh.

Gumarni, relawan Cakra, menyebut tidak banyak tim yang bekerja untuk menggarap lumbung suara di pelosok. Ia mengeluh “Kami sendiri yang bergerak. Kewalahan karena yang lain tidak bergerak. Hanya (melakukan) pertemuan di hotel, di kota,” ujarnya kepada Jaring.id, Selasa 30 April 2019.

***

Minimnya kerja mesin politik untuk memenangkan Jokowi juga berlangsung di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Sri Untari, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi di Jawa Timur, mengatakan pihaknya sudah melepas daerah yang menjadi basis pendukung Prabowo.

“Kita ngapain menggali kalau nggak ada potensi. Ngapain ngotot. Afiliasi kuatnya ke 02, ya sudah,” terangnya.

Daerah-daerah yang dinilai Untari menjadi lumbung suara Prabowo di Jawa Timur sebetulnya merupakan basis NU. Meski demikian, ia mengakui ada faksi di organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut sehingga suaranya tak bulat mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

“Di Madura dan Tapal Kuda nggak mungkin faksi bergabung dengan kita, tapi NU memberikan keyakinan memenangkan Jokowi (di Jawa Timur),” tegasnya. (Abdus Somad/ Damar Fery Ardiyan)

*liputan ini merupakan kerjasama antara jaring.id dengan tirto.id

Categories: Politik Berita