Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Bahan Bakar Fosil

Kebijakan pemerintah merupakan landasan bagi operasi industri bahan bakar fosil dan pasar bagi produk mereka. Dukungan pemerintah terhadap industri bahan bakar fosil bisa terjadi secara langsung melalui berbagai kebijakan seperti keringanan pajak dan subsidi. Ada juga berbagai bentuk dukungan tidak langsung seperti menanggung ongkos yang muncul akibat dampak negatif pertambangan dan penggunaan bahan bakar fosil.

Penjelasan

Pemerintah di berbagai negara memberikan dukungan senilai miliaran dolar Amerika Serikat kepada perusahaan batu bara, minyak, dan gas setiap tahun. Pembangunan ekonomi, ketahanan energi, atau akses dan keterjangkauan energi biasanya dijadikan alasan. Namun, dukungan tersebut menyebabkan krisis iklim, polusi, dan dampak kesehatan karena mendorong penggunaan bahan bakar berpolusi. Secara sosial hal itu juga cenderung menguntungkan orang kaya yang menggunakan lebih banyak energi daripada orang miskin.

Berdasarkan Perjanjian Paris yang disepakati pada 2015, 194 negara bersepakat untuk “menyelaraskan pembiayaan dengan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang resilien terhadap iklim.” Kemudian, di COP 26 Glasgow yang berlangsung pada 2026, mereka sepakat untuk mempercepat “upaya menuju (…) penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.”

Kesepakatan tersebut belum terealisasi. Menurut International Institute for Sustainable Development, dukungan pemerintah secara global pada 2022 untuk bahan bakar fosil mencapai rekor tertinggi sebesar US$2 triliun pada 2022. International Energy Agency menyebut, “Pada 2022, subsidi global untuk konsumsi bahan bakar fosil untuk pertama kalinya melampaui US$1 triliun, menandai peningkatan yang signifikan.”

Data lainnya disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan bahwa subsidi bahan bakar fosil melonjak ke rekor $7 triliun pada 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi yang dibuat lembaga lainnya. Pasalnya, biaya lingkungan, yang sebagian besar berasal dari polusi udara dan kerusakan akibat pemanasan global, dimasukkan dalam perhitungan. Berbagai biaya tersebut dikenal sebagai biaya “tidak langsung”.

Jurnalisme investigatif memiliki peran penting dalam mengkaji subsidi, yang hadir dalam berbagai bentuk.

Pemerintah memberikan dukungan langsung terhadap bahan bakar fosil melalui empat cara utama:

• Subsidi konsumsi
• Subsidi produksi
• Investasi melalui perusahaan milik negara
• Peminjaman melalui lembaga keuangan publik internasional dan domestik.

Subsidi Konsumsi

Berbagai bentuk kebijakan yang membuat masyarakat mampu membeli bahan bakar fosil di bawah harga pasar, dikenal sebagai subsidi konsumsi. Bentuknya mulai dari harga bahan bakar yang tetap (seperti harga Pertalite–penerjemah), potongan biaya energi untuk rumah tangga, hingga tabung gas gratis untuk memasak. Berbagai kebijakan tersebut terutama dilakukan ketika tingginya harga komoditas meningkatkan biaya hidup. Di banyak negara, subsidi konsumsi merupakan bentuk utama jaminan sosial.

“Subsidi BBM telah menjadi aspek penting dalam politik India dan pemilu telah dimenangkan oleh harga minyak,” ujar Richa Mishra, Senior Associate Editor di The Hindu BusinessLine kepada GIJN. Penulis Unfilled Barrels – buku yang membahas tentang pengembangan minyak dan gas India – tersebut menambahkan “,Petugas yang membawakan saya secangkir kopi bertanya: ‘Oke, pemilu sudah selesai. Berapa banyak tabung gas yang saya dapatkan?'”. Richa kemudian menyampaikan kabar baik tentang bantuan tersebut, sambil menekankan bahwa tidak ada yang gratis. “Entah bagaimana caranya, Anda harus membayar subsidi,” jelasnya.

Subsidi konsumsi merupakan cara yang tidak efisien untuk membantu masyarakat miskin dan menghambat transisi menuju energi bersih. Penelitian International Institute for Sustainable Development (IISD) Global Subsidies Initiative juga mengungkap bahwa di negara-negara berkembang, subsidi semacam itu berdampak terhadap perempuan secara tidak proporsional.

Manfaat terbesar bahan bakar murah didapatkan oleh mereka yang mampu mengendarai kendaraan besar untuk perjalanan jarak jauh. Hal tersebut mengurangi insentif bagi pengendara untuk beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, tabung gas murah atau gratis untuk memasak memainkan peran penting dalam akses energi, tetapi merupakan cara yang mahal dan tidak fleksibel untuk menjangkau rumah tangga yang membutuhkan. Dengan demikian, reformasi subsidi konsumsi dapat mengalihkan anggaran publik untuk dibelanjakan pada hal lain seperti layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, energi bersih, dan barang-barang sosial lainnya.

Menurut Christopher Beaton, direktur program energi yang menangani arus keuangan publik di IISD, tak banyak dimensi keadilan sosial dalam subsidi konsumsi. “Sebagian besar subsidi bahan bakar fosil menguntungkan individu yang lebih kaya,” ujarnya. “Bahkan ketika ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu rumah tangga miskin, kebijakan tersebut berjalan sangat buruk.” Beaton menekankan bahwa reformasi subsidi konsumsi harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi kelompok rentan dan mengganti subsidi yang tidak efisien dengan bentuk dukungan kesejahteraan lainnya yang lebih baik.

Contoh liputan:

• Climate Home News mengkaji dampak reformasi subsidi bahan bakar fosil di Zambia. Kebijakan itu dilakukan atas saran Dana Moneter Internasional sebagai syarat pemberian kredit (April 2024). Penghapusan subsidi dan peningkatan pajak bahan bakar meningkatkan biaya pengisian bahan bakar mobil hingga hampir dua kali lipat. Namun, di sisi lain, dana subsidi bisa dialihkan untuk membiayai pendidikan gratis untuk masyarakat.
• Media di Nigeria THISDAY melaporkan pada September 2023 bahwa 20% orang terkaya Nigeria menggunakan 75% bensin. Mereka menerima subsidi federal sekitar US$10 miliar antara 2005 hingga paruh pertama 2023.

Subsidi produksi

Perusahaan batu bara, minyak, dan gas juga mendapatkan manfaat dari keringanan pajak, jaminan, dan kebijakan menguntungkan lainnya yang dibuat pemerintah. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan subsidi konsumsi, tetapi dampaknya besar. Berbagai dukungan tersebut mendorong investasi swasta di sektor ini, sehingga mendorong peningkatan produksi bahan bakar fosil dan pada gilirannya meningkatkan emisi.

Eksplorasi dan pengembangan bahan bakar fosil adalah bisnis berisiko. Perusahaan dapat menghabiskan jutaan dolar AS untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya, tanpa jaminan imbalan. Ketika mereka berhasil menemukan ladang minyak, produksi tak bisa lekas menutupi biaya investasi. Hingga laba belum didapat, perusahaan tidak dikenakan pajak. Dengan mengizinkan pengembangan ladang minyak yang didanai oleh penundaan pajak, pemerintah sebetulnya berbagi risiko. Terkadang perjanjian dengan perusahaan bahkan membuat negara hanya mendapatkan sedikit manfaat dari eksploitasi sumber daya.

Dukungan pemerintah terhadap industri bahan bakar fosil meliputi pengurangan pajak, tunjangan, kredit, dan penangguhan. Database Pengeluaran Pajak Pemerintah merupakan sumber data yang bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai berbagai dukungan tersebut (lihat bagian metodologi). Pemerintah juga mengorbankan pendapatan negara dengan menetapkan harga barang dan jasa yang lebih rendah melalui subsidi royalti, harga sewa lahan dan air yang murah, serta pinjaman berbunga rendah.

Inventarisasi dukungan pemerintah untuk bahan bakar fosil yang dikelola oleh The Organization for Economic Cooperation and Development memiliki data mengenai sebagian besar subsidi produksi di 51 negara. Inventarisasi ini didasarkan pada definisi “subsidi” yang konservatif, sehingga tidak semua bentuk dukungan tercakup di dalamnya.

Laporan Oil Change International pada 2024 misalnya, belum menghitung miliaran dolar AS yang digelontorkan pemerintah untuk proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta hidrogen biru (yang dihasilkan dari gas fosil dengan CCS). Hal tersebut dibahas lebih rinci dalam bab mengenai masa depan industri bahan bakar fosil, CCS dipromosikan sebagai solusi iklim, tetapi belum memberikan hasil memuaskan setelah beberapa dekade pengembangan. Perusahaan bahan bakar fosil menggunakan janji pengurangan emisi CCS sebagai pembenaran kelanjutan produksi. Dalam banyak kasus, menurut analisis tahun 2020 dalam Journal of Cleaner Production, subsidi terkait CCS justru memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan bahan bakar fosil.

“Mempercayakan perbaikan iklim kepada industri yang mendorong krisis iklim tidaklah masuk akal,” kata Lorne Stockman, salah satu direktur riset di Oil Change International. “Dana (subsidi) tersebut sebenarnya bisa diinvestasikan ke solusi lain yang sudah terbukti sukses seperti energi terbarukan. Namun, dana tersebut—yang berasal dari pajak—menopang laba bahan bakar fosil, padahal hanya menyerap kurang dari 0,1% emisi global.”

Contoh liputan:

• The New York Times mengangkat Zombies of the US Tax Code (Maret 2024) — keringanan pajak bagi produsen minyak dan gas yang coba dihapuskan oleh Pemerintahan Biden, tetapi gagal. Para eksekutif perusahaan minyak menolak label “subsidi” yang dipakai untuk menamai kebijakan pajak ini dan menuduh Biden berusaha menyerang industri tersebut.
• The Guardian melaporkan bahwa ExxonMobil Corporation ditetapkan sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (Agustus 2024). Perusahaan ini memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi miliaran dolar AS untuk penangkapan dan penyimpanan karbon, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam eksplorasi minyak dan gas. ExxonMobil menolak berkomentar liputan tersebut.

Investasi pada Perusahaan Negara

Perusahaan milik negara bertanggung jawab atas lebih dari setengah produksi bahan bakar fosil, menurut Natural Resources Governance Institute (NRGI). Berdasarkan laporan laporan Energy Policy Tracker 2023, investasi mereka dalam infrastruktur dan produksi bahan bakar fosil mencapai miliaran dolar AS. Dalam beberapa kasus, perusahaan negara menghasilkan pendapatan signifikan yang bisa berkontribusi bagi pendapatan negara dan mendukung program kesejahteraan sosial. Namun, adakalanya beban utang mereka menguras keuangan negara. Perusahaan minyak nasional berkinerja tinggi dapat menjadi liabilitas jika harga minyak global jatuh di bawah biaya produksi. Meskipun banyak perusahaan milik negara mendapatkan insentif untuk berinvestasi dalam pengembangan proyek bahan bakar fosil, menurut laporan NRGI 2021, hal tersebut semakin berisiko.

Perusahaan minyak dan tambang batu bara milik negara seringkali punya hubungan erat yang tidak transparan dengan pemerintah. Mereka tidak semata-mata berorientasi laba, tetapi juga bisa digunakan untuk tujuan politik. Secara teori, posisi tersebut memungkinkan mereka memimpin penghentian produksi bahan bakar fosil secara bertahap agar sejalan dengan tujuan iklim internasional. Namun dalam praktiknya, berdasarkan laporan Energy Policy Tracker 2022, sangat sedikit perusahaan negara yang melakukan diversifikasi ke energi bersih. Pemerintah yang punya kepentingan besar dalam bahan bakar fosil kerap melemahkan ambisi iklim dalam negosiasi internasional. Tekanan domestik untuk mempertahankan pendapatan dari ekspor atau mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar kerap kali lebih diprioritaskan daripada tujuan iklim.

Beberapa jurnalis investigasi telah mengungkap korupsi di perusahaan negara yang bergerak di industri bahan bakar fosil. Skandal di Brazil. yang dikenal sebagai Operation Car Wash, adalah salah satu contoh terbaik.

Topik lain yang penting diliput adalah ketidaksesuaian antara investasi nasional dalam industri bahan bakar fosil dengan perlambatan krisis iklim. Banyak produsen minyak dan gas mengklaim mereka hanya memenuhi permintaan pasar. Ketika penggunaan teknologi bersih terus meningkat, mereka bakal bersaing menjual barel minyak terakhirnya. Kompetisi tersebut tidak mungkin dimenangkan semua pihak, sehingga produsen dengan biaya produksi tinggi menghadapi risiko transisi terbesar.

Perusahaan milik negara merupakan aset publik yang bisa menjadi wahana bagi transisi menuju energi bersih. Ørsted, yang sebelumnya dikenal sebagai DONG Energy, adalah contohnya. Perusahaan negara asal Denmark ini, yang sebagian sahamnya dipegang swasta, mulai melakukan diversifikasi dari produksi minyak dan gas ke pembangkitan dan distribusi listrik pada tahun 2000-an. Saat ini, Ørsted menjadi pemimpin pasar global dalam tenaga angin lepas pantai dan portofolionya hampir sepenuhnya bebas dari bahan bakar fosil.

Jurnalis dapat mengeksplorasi peluang perusahaan milik negara untuk melakukan diversifikasi ke energi bersih dan memitigasi risiko akibat ketergantungan pada pendapatan yang berasal dari bahan bakar fosil. Laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu sumber awal yang bisa digunakan untuk meliput isu tersebut.

Contoh liputan:

• Global Witness melakukan investigasi terhadap perusahaan minyak nasional UEA (ADNOC). Mereka menelisik rencana ekspansi dan pembuatan kesepakatan yang dilakukan ketika CEO-nya memimpin perundingan iklim COP28 (Juni 2024). ADNOC membantah tudingan kalau mereka memanfaatkan kepemimpinan COP28 untuk membuat kesepakatan bisnis.
• OCCRP mengungkap korupsi di dua perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan minyak negara Azerbaijan (SOCAR), terkait proyek pemipaan (Januari 2022). SOCAR membantah tuduhan tersebut.

Dukungan Keuangan Internasional

Banyak pemerintah yang menggunakan uang negara untuk membantu negara berkembang dan meningkatkan perdagangan. Miliaran dolar AS di antaranya terkait dengan proyek bahan bakar fosil. Namun, kondisi tersebut mulai berubah. Berdasarkan laporan Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan pada 2024 beberapa negara, termasuk Kanada, Prancis, dan Inggris, telah memenuhi komitmen COP26 untuk mengakhiri pendanaan bahan bakar fosil. 

Sementara itu, negara-negara lain, terutama di Asia Timur, terus mendukung sektor ini, menurut Public Finance for Energy Database–sebuah proyek dari Oil Change International. Seperti halnya subsidi produksi, uang negara digunakan untuk memobilisasi investasi swasta. Dampak dari hal tersebut lebih besar daripada nominal uang yang dikucurkan.

Penghentian pembiayaan proyek bahan bakar fosil juga semakin banyak dilakukan bank pembangunan multilateral dan bilateral Namun, hal itu tersebut tidak berlaku universal. Beberapa bank mengecualikan pembiayaan batu bara tetapi tetap mendukung minyak dan gas. Ada juga yang menggunakan perantara untuk membiayai proyek bahan bakar fosil. 

Bank pembangunan cenderung lebih transparan dan sensitif terhadap opini publik dibandingkan dengan bank swasta. Mereka merilis basis data proyek berisi jumlah pinjaman dan penilaian dampak, penelitian, serta laporan kinerja.

Oleh sebab itu, mereka kerap menjadi target para juru kampanye yang bergerak di isu krisis iklim dan sumber yang bermanfaat bagi jurnalis. Lembaga kredit ekspor memberikan jaminan dan pinjaman kepada bisnis untuk mengurangi risiko perdagangan dengan negara lain. Sebagian besar kredit diperuntukkan bagi perdagangan antarnegara berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas. Beberapa lembaga kredit ekspor telah berkomitmen untuk mengecualikan proyek bahan bakar fosil dan memprioritaskan investasi energi bersih.

Jurnalis dapat melaporkan tren seperti porsi portofolio bank pembangunan yang didedikasikan untuk batu bara. Dengan begitu mereka bisa membawa sudut pandang internasional pada proyek kontroversial atau menyoroti standar ganda antara proyek energi yang diizinkan pemerintah di dalam dan luar negeri.

Contoh liputan:

• Climate Home News melaporkan peran lembaga kredit ekspor, Bank Dunia, dan IMF dalam mendukung proyek gas besar di Mozambik di tengah kekhawatiran soal keamanan, iklim, dan hak asasi manusia (Juli 2020). Proyek tersebut diklaim dapat mengurangi emisi global dengan menggantikan penggunaan batu bara. UK Export Finance misalnya, membela keputusannya menyetujui pendanaan, tetapi mengubah kebijakannya pada 2021 untuk menghentikan pembiayaan bahan bakar fosil.
• Eco-Business mencermati peran lembaga kredit ekspor Malaysia (Exim Bank) dalam pengaturan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang kontroversial di Vietnam (Juni 2024). Exim Bank menyatakan bahwa dukungannya terhadap proyek tersebut sejalan dengan rencana transisi energi Vietnam karena menggunakan teknologi pengurangan emisi.

Dukungan Tidak Langsung

Pemerintah secara tidak langsung mendukung sektor bahan bakar fosil dengan menanggung kerusakan yang ditimbulkannya. Jika kerusakan tersebut dibebankan pada industri, maka daya saing sektor ini akan jauh lebih rendah.

IMF memiliki pandangan yang lebih luas tentang subsidi bahan bakar fosil dibandingkan OECD atau Badan Energi Internasional dengan memperhitungkan underpricing biaya eksternal. Perhitungan yang dibuat lembaga tersebut mencakup 192 negara dan memperhitungkan polusi udara, kecelakaan lalu lintas, kemacetan, serta pemanasan global. Definisi yang luas bahkan tidak mencakup manfaat yang diterima perusahaan tetapi lebih sulit diukur, seperti lemahnya penegakan aturan perizinan.

Berikut ini adalah daftar sudut pandang yang bisa digunakan untuk liputan investigatif.

Biaya yang Tak Dihitung 

Perusahaan bahan bakar fosil mendapatkan izin operasi agar bisa menyediakan lapangan kerja, menyumbang pendapatan negara, dan memenuhi permintaan energi. Namun, ada ongkos yang mesti dibayar. Ekstraksi, transportasi, dan penggunaan bahan bakar fosil punya kaitan dengan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, masalah kesehatan, dan risiko keselamatan. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal akademik Nature pada 2022 memperkirakan kalau “biaya sosial karbon” mencapai US$185 per ton CO₂.

IMF adalah salah satu organisasi yang berpendapat kalau perusahaan pencemar harus membayar berbagai ongkos tersebut. Pemerintah dapat mengenakan pajak karbon atau pajak windfall–pajak tambahan yang dikenakan karena lonjakan laba yang luar biasa–pada produsen. Memperkenalkan pajak semacam itu menantang secara politis, karena meningkatkan biaya produksi energi dalam jangka pendek. 

Studi akademis menunjukkan bahwa langkah-langkah penetapan harga karbon efektif mengurangi emisi. Dalam jangka panjang, sistem energi berbasis energi terbarukan lebih aman, lebih bersih, dan lebih murah. IEA menghitung bahwa, untuk negara dengan ekonomi maju, mengikuti jalur emisi nol bersih pada 2050 secara langsung menghemat tagihan energi rumah tangga. Di negara-negara tersebut, investasi yang dikeluarkan untuk penggunaan teknologi seperti panel surya, kendaraan listrik, dan pompa panas lebih cepat balik modal dibandingkan dengan alternatif lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Sementara itu, negara-negara berkembang dan emerging market umumnya memerlukan biaya investasi yang lebih tinggi dan mungkin memerlukan dukungan khusus untuk memperluas penggunaan energi terbarukan.

Di negara-negara dengan tata kelola yang lemah, prospek pajak karbon masihlah kecil. Menyoroti dampak pengembangan bahan bakar fosil terhadap masyarakat sudah cukup memberikan dampak. Infrastruktur bahan bakar fosil biasanya terletak di dekat komunitas terpinggirkan yang suaranya kerap diabaikan. Jurnalisme dapat mengungkap ketidakadilan tersebut dan memperkuat suara-suara komunitas yang terdampak.

Stella Martany adalah seorang jurnalis dan fixer di Irak menghadapi ancaman pembunuhan ketika mengungkap dampak pembakaran gas (pembakaran gas fosil sebagai produk limbah di ladang minyak atau kilang) terhadap orang-orang biasa. Dia berkolaborasi dengan tiga jurnalis lain dan seorang ilmuwan data untuk menggarap liputan bertajuk Choking Kurdistan yang memenangkan penghargaan. Mereka menggabungkan citra satelit, data polusi udara, studi kesehatan, dan wawancara dengan penduduk dan dokter untuk mendapatkan kisah menarik. 

“Jika Anda bertanya kepada orang-orang Irak, khususnya (yang tinggal) di wilayah Kurdi utara, mereka sama sekali tidak punya pendapat positif tentang industri minyak,” katanya kepada GIJN. Menurutnya “,Mereka hanya hidup dengan asap dan penyakit. Mereka tidak dibayar.” Seorang pejabat pemerintah mengatakan kalau pemerintah daerah berkomitmen untuk mengakhiri pembakaran pada 2023. Investigasi tersebut, menurut Martany, direspons dengan berbagai liputan yang digarap media lokal dan tumbuhnya kesadaran soal dampak pembakaran gas. Meski demikian, situasi riilnya belum membaik saat ini.

• Politico AS memprofilkan sebuah gerakan komunitas di Richmond, California, yang mengancam Chevron dengan pajak kilang dan memenangkan gugatan sebesar US$550 juta (Maret 2024). Para pejabat Chevron mengatakan bahwa kesepakatan itu hanyalah “rintangan sejarah” dalam serangkaian perjanjian pajak dengan kota tersebut dan tidak menciptakan preseden apa pun.
• Mongabay memublikasikan investigasi soal korupsi dan impunitas terhadap Pemex, perusahaan minyak negara Meksiko yang diduga membuang limbah beracun ke lokasi yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat (Mei 2024). Pada Maret 2024, Pemex menyetujui rencana lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk pertama kalinya.
• Politico EU mengungkap penyiksaan dan pembunuhan di pangkalan gas TotalEnergies di Mozambik yang telah dirahasiakan selama tiga tahun (September 2024). Perusahaan tersebut membantah mengetahui dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Kegagalan Menegakkan Kewajiban Pembersihan

Di sebagian besar wilayah hukum, perusahaan bahan bakar fosil berkewajiban membersihkan lokasi pertambangan di akhir masa operasinya. Pasalnya, sumur minyak dan gas serta tambang batu bara yang terbengkalai melepaskan metana dan berbagai polutan yang merusak iklim, lingkungan, dan kesehatan. Operator pertambangan kerap mengabaikan ini dan membiarkan masyarakat menanggung akibat dari polusi atau biaya rehabilitasi.

Ketika perusahaan bahan bakar fosil punya output dan keuntungan tinggi, pihak berwenang dapat keliru berasumsi kalau ada cukup uang untuk menutupi biaya pembersihan. Padahal, produksi—dan karenanya arus kas—terus menurun seiring bertambahnya usia sumur minyak. Selain itu, jika pemerintah telah sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil, maka permintaan di masa depan semakin tidak pasti. Seperti yang dijelaskan Carbon Tracker, semua mungkin sudah terlambat ketika regulator menyadari bahwa sisa arus kas perusahaan tidak cukup untuk mengongkosi kewajiban pascaoperasi.

Langkah perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham menjual aset-aset mereka yang menua kepada perusahaan-perusahaan swasta yang lebih kecil adalah salah satu indikasi yang perlu diwaspadai. 

Mark Olalde telah menginvestigasi isu ini di Afrika Selatan (untuk Climate Home News) dan AS (untuk ProPublica). Ketertarikannya diawali oleh perang geng memperebutkan tambang emas terbengkalai di Afrika Selatan. “Para jurnalis Afrika Selatan meliput berita terkini yang luar biasa tentang hal ini di surat kabar harian,” kata Olalde, “Tapi tidak ada yang melacaknya mundur. Apa saja kegagalan kebijakan yang menyebabkan tambang-tambang ini terbengkalai?”. Ia mendalami seluk-beluk kewajiban pensiun aset dan mengajukan permohonan informasi publik untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Contoh liputan:

• Climate Home News melaporkan tentang warisan beracun dari tambang batu bara yang terbengkalai di Afrika Selatan (Maret 2017). Departemen Sumber Daya Mineral menyatakan peran mereka adalah memastikan negara bagian tidak terpapar risiko mewarisi tanggung jawab lingkungan.
• ProPublica dan Capital & Main menemukan bahwa dana yang disisihkan oleh perusahaan bahan bakar fosil untuk membersihkan sumur minyak dan gas terbengkalai di 15 negara bagian AS hanya menutupi 2% dari biaya (Februari 2024). Regulator di beberapa negara bagian mengatakan mereka sedang mereformasi sistem jaminan mereka, sementara yang lain menegaskan bahwa mereka telah memiliki perlindungan yang memadai untuk warga. Perwakilan industri mengatakan bahwa mereka telah melakukan bagian mereka sesuai dengan undang-undang federal dan negara bagian.
• Drilled menunjukkan bagaimana industri minyak dan gas di Australia mengubah sumur-sumur yang terkuras menjadi proyek penyerapan karbon untuk menunda atau menghindari kewajiban pembersihan (Oktober 2024). Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan biaya tersebut ditanggung oleh para pembayar pajak.

Asumsi Perencanaan

Pemerintah dapat mendorong atau menghalangi investasi swasta dalam infrastruktur bahan bakar fosil. Caranya adalah melalui perencanaan terpusat dengan menentukan produksi, distribusi, harga, dan pengembangan infrastruktur bahan bakar fosil. Hal tersebut punya pengaruh kuat terhadap investor.

Pada tingkat internasional, hal ini dapat dilihat dalam persaingan soal perkiraan permintaan. Badan Energi Internasional (IEA) menempatkan aksi iklim sebagai fokus utama dalam skenario masa depannya dan memprediksi kalau permintaan untuk semua bahan bakar fosil akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Sementara itu, OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) memperkirakan permintaan minyak akan terus tumbuh hingga tahun 2035 dan menuduh IEA menghambat investasi di sektor ini. Beberapa perusahaan minyak juga menerbitkan laporan prospek energi global.

Pemerintah dapat memilih salah satu skenario tersebut sebagai dasar perencanaan energi mereka atau melakukan analisis sendiri. Asumsi soal pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, dan implementasi kebijakan iklim akan memengaruhi prediksi permintaan — dan proyek bahan bakar fosil mana yang akan dilanjutkan. Terkadang, rencana lebih diarahkan untuk mendorong industri tertentu atau proyek politik tertentu.

Para jurnalis dapat mempertanyakan asumsi-asumsi berikut: Apakah prakiraan ekonomi sudah kredibel? Apakah penjualan panel surya atap melemahkan argumen investasi baru untuk pembangkit listrik tenaga batu bara atau gas? Apakah permintaan LNG di masa depan cukup kuat untuk menjadi alasan pembangunan terminal ekspor baru?

Contoh liputan:

• Project Multatuli mendokumentasikan bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berpindah-pindah dari satu target ke target lainnya. Hal itu didasarkan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis dan komitmen iklim yang berubah-ubah.
• Financial Times melaporkan bagaimana Pakistan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara secara berlebihan dan sektor kelistrikannya kini terbebani utang. Pasalnya, bisnis dan rumah tangga kaya mulai beralih ke panel surya atap yang murah. Menteri Energi mengatakan pemerintah sedang berupaya menegosiasikan ulang utang sektor kelistrikan agar listrik dari jaringan listrik lebih terjangkau.

Sumber Daya

OECD punya daftar dukungan pemerintah untuk bahan bakar fosil yang mencakup 51 negara maju dan negara berkembang. Basis data ini merupakan penilaian paling komprehensif terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang secara langsung mendukung bahan bakar fosil.

Badan Energi Internasional (IEA) mengambil pendekatan berbeda dengan menggunakan metodologi selisih harga untuk menilai skala subsidi bahan bakar fosil di 42 negara. Para analis menghitung selisih antara harga eceran dan harga acuan, lalu mengalikannya dengan volume energi yang dikonsumsi. IEA menerbitkan World Energy Outlook tahunan yang komprehensif dan mencakup banyak proyeksi. (Lihat versi 2024.)

Dana Moneter Internasional (IMF) menggunakan pandangan yang lebih luas tentang subsidi dan mencakup lebih banyak negara. Lembaga ini memperluas analisis kesenjangan harga dengan bertanya: Bagaimana jika harga bahan bakar fosil dihitung dengan memperhitungkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya? Biaya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta dampak iklim dimasukkan dalam perhitungan.

Fossil Fuel Subsidy Tracker, inisiatif gabungan OECD dan International Institute for Sustainable Development, mengintegrasikan data OECD, IEA, dan IMF dalam dasbor data interaktif.

Public Finance for Energy Database melacak aliran dana dari negara-negara G20 dan bank pembangunan multilateral ke proyek-proyek energi internasional. Basis data ini juga melacak kebijakan negara-negara tersebut dalam mengesampingkan pembiayaan untuk batu bara, minyak, dan gas.

Jika jurnalis punya informasi spesifik yang ingin dicari, mereka dapat mengajukan permohonan informasi publik. Langkah tersebut bisa dilakukan di level nasional maupun lokal, berdasarkan undang-undang kebebasan informasi yang berlaku di lebih dari 135 negara. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk badan usaha milik negara juga berisi informasi yang bermanfaat.

Think-tank dan LSM yang menangani isu bahan bakar fosil meliputi Publish What You Pay, IEEFA, Oil Change International, Carbon Tracker, National Resource Governance Institute , IISD , Global Witness, Reclaim Finance, dan ClientEarth.

Megan Darby adalah seorang penulis dan ahli strategi di program Energi IISD. Sebelum bergabung dengan organisasi tersebut, ia adalah editor Climate Home News, sebuah media independen peraih penghargaan yang fokus pada isu politik dan diplomasi internasional terkait krisis iklim.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di GIJN. Terjemahan seri berikutnya akan diterbitkan secara berkala.