Rabu, Maret 3, 2021
Beranda Dokumen Open Tender dan Penanganan Korupsi

Open Tender dan Penanganan Korupsi

– Kes Tuturoong

Kasus korupsi banyak dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menggunakan celah dalam hal Penyediaan Barang dan Jasa (PBJ), mulai dengan tender yang diatur hingga pembengkakan dana proyek. Data korupsi yang ada di Indonesia Corruption Watch (ICW) diambil dari data KPK, Kepolisian, dan  Kejaksaan − sayangnya Polri dan kejaksaan tidak pernah merilis data penanganan kasus korupsi di lembaganya. Dari semua data tersebut sekitar sepertiga dari kasus korupsi adalah kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Angka penyimpangan di PBJ ini sangat tinggi, data KPK saja dalam satu dekade terakhir 44% kasus korupsi adalah kasus PBJ.

Sejak 2008 ICW akhirnya memberi perhatian lebih  ke sistem PBJ yang terbuka, terutama implementasi e-procurement (eproc). Eproc adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sekarang eproc ini bisa kita akses secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing daerah. Lewat eproc ini penjelasan tentang    proyek    pemerintah    dapat    terpantau    dengan    mudah 4 Divisi kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) dibandingkan dengan sistem lama. Kita dengan mudah mengetahui siapa yang terlibat tender, nilai kontrak, dll.

ICW lalu bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) membuat portal khusus untuk mengumpulkan  tender-tender  yang  tersebar  di  LPSE  daerah,  agar lebih mempermudah pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah tersebut.  Portal  yang  dinamakan  opentender.net  ini  juga  disertai dengan angka atau skor yang menandakan kerentanan sebuah proyek. Website ini mulai diluncurkan pada 2013, data yang tersedia di sini ada sejak 2008, yaitu ketika eproc dilaksanakan di Indonesia.

Penghitungan skor yang dilakukan di opentender.net adalah penghitungan angka risiko dengan menggunakan metode Potential Fraud Analysis. Metode ini mulai dipakai dan dikembangkan tahun
2012. Dengan metode ini akan terlihat  proyek dan atau daerah mana saja yang memiliki potensi yang tinggi pada sistem PBJ nya. Selain itu situs ini juga menampilkan data dari entitas kementerian dan lembaga.

Dalam  metode  penilaian  di  opentender.net  digunakan beberapa indikator:

  1. Cost: value of contract (nilai kontrak).
  2. Saving: value of contract againts own estimation value. Nilai kontrak  dibandingkan  dengan  Harga  Perkiraan  Sendiri  untuk menilai efisiensi kontrak.
  3. Participation: number of tender participants and level of competition. Jumlah partisipan tender.
  4. Monopoly: number of contracts won by the winning company. Jumlah kontrak yang dimenangkan oleh satu pertisipan tertentu.
  5. Schedulling:  time  of  construction  project  completion, khususnya untuk proyek konstruksi yang dilakukan di akhir tahun yang ICW anggap potensi penyelewengannya lebih tinggi.
READ  Pengantar Kritis Membaca Data/Informasi

Skor risiko dihitung berdasarkan indikator tersebut. Tiap indikator  poin  risiko  maksimalnya  adalah  4,  hingga  jika  sebuah proyek memiliki risiko yang besar akan mendapat poin 20. Secara nasional di opentender.net, Papua merupakan provinsi yang memiliki skor risiko tertinggi. Ini menunjukkan potensi penyimpangan lebih tinggi, dan dari data potensi ini bisa ditindaklanjuti dengan investigasi. Tapi bila dipilih berdasarkan jumlah proyek maka provinsi yang tertinggi adalah Jawa Barat.

READ  Membaca Laporan Badan Pemeriksa Keuangan

Jika data ini bisa diurut berdasarkan lembaga negara, data di opentender,net menunjukkan Kepolisian lebih berisiko.  Sedangkan berdasarkan jumlah proyek yang terbanyak adalah Departemen Perhubungan.    Dan    banyak    lagi    variasi    pemilahan    data    di opentender.net. Sekarang ada 627 LPSE se-indonesia, LKPP perlu waktu   untuk mengumpulkannya dan memasukkan ke ICW yang kemudian menghitung skor dari semua data tersebut.

Contoh Kasus

Beberapa kasus yang ditelusuri dari eproc menunjukkan ada hubungan antara skor risiko dengan penyimpangan. Misalnya kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta. Pada data eproc tahun 2014  di opentender.net  ada 52 proyek pengadaan UPS, Tujuh   proyek masuk ke dalam Top-10   proyek berpotensi masalah dengan skor 19-20.

Kasus di provinsi lain yang cocok dengan analisa skor opentender.net adalah kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten,  di  opentender.net  Pengadaan  alat  kesehatan  merupakan proyek-proyek yang paling banyak mengisi Top-10 dengan potensi risiko tinggi.   Sedangkan di kementerian, yang berhasil terungkap adalah  kasus  pengadaan  katering  haji  di  kementerian  agama,  dan kasus e-KTP di kementerian dalam negeri. Beberapa kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana mendeteksi kecurangan dalam PBJ dengan menganalisis data eproc.

ICW  juga  melakukan  engagement  dengan  beberapa  pihak salah satunya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Kerjasama ini berupa penyiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Unit Pengendalian Gratifikasi  (UPG).  Selain  itu  ICW  juga  melibatkan  CSO  (Civil Society Organisation) atau mitra lokal di daerah sehingga fungsi pengawasan ini bisa lebih luas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments