Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2021-2023 Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman menegaskan tidak ingin menyengsarakan prajurit dalam penjelasan tambahan sebagai hak jawab merespons laporan IndonesiaLeaks di Jaring.id yang terbit pada Minggu, 3 Agustus 2025. Laporan tersebut diberi judul “Prajurit Terjepit Rumah Kredit“. Isinya mengulas masalah yang mengakibatkan pembangunan rumah prajurit tak kunjung rampung.
“Mangkrak itu sudah dari zaman yang lama sebelum saya kepala staf,” kata Dudung, yang sekarang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang dan Keamanan kepada tim IndonesiLeaks di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.
Permasalah ini, menurut Dudung, sudah terjadi sebelum ia menjabat sebagai KSAD. Kali pertama ia mengetahui masalah tersebut setelah serah terima jabatan KSAD dari Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang naik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia pada November 2021. Andika bahkan telah membentuk tim khusus penyelesaian masalah kredit perumahan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) Angkatan Darat sejak November 2018 lantaran duit sebesar Rp 400 miliar raib. Kasus korupsi ini yang kemudian disebut Dudung turut berkontribusi menyebabkan sebagian pembangunan rumah prajurit terhenti alias mangkrak. Dalam hal ini Jaring.id menerbitkan artikel dengan judul “Salah Kaprah KPR Wajib Prajurit,” sehari setelah laporan utama terbit, Senin, 4 Agustus 2025.
Setelah menjabat KSAD, Dudung menyebut telah melakukan sejumlah perbaikan atas program ini diawali dengan mengumpulkan para pengembang perumahan bersama panglima sampai kepala staf di Komando Daerah Militer (Kodam). Dudung kemudian menggeser pengelolaan Tabungan prajurit tersebut dari Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah mempertimbangan sejumlah hal, salah satunya adalah cakupan BRI yang lebih luas dan cabangnya tersebar di mana-mana. “Mekanisme lewat BRI lebih menguntungkan,” ujar Dudung.
Di samping itu, kerjasama antara TNI AD dan BRI juga menghasilkan sebuah aplikasi TWP AD. Mengutip laman tniad.mil.id, aplikasi ini diluncurkan pada Februari 2023. Lewat telepon genggamnya, Dudung sempat menunjukkan ke tim IndonesiaLeaks aplikasi dengan latar hijau gelap tersebut. Di aplikasi itu, prajurit bisa melihat rumah yang diinginkan sampai kredit yang mereka sudah bayarkan. Aplikasi itu kini bisa diakses di aplikasi Playstore.
Dudung juga kemudian menerbitkan Surat Perintah atau Sprin yang memerintahkan prajurit untuk kembali mengambil kredit rumah. Alasan di balik Sprin ini dijelaskan Dudung dalam berita dengan format wawancara berjudul “Alasan Dudung Mewajibkan Prajurit Cicil Rumah” yang terbit pada Senin, 4 Agustus 2025.
Sementara dalam wawancara kali kedua, Dudung menyebut bahwa Sprin serupa pernah terbit di era kepemimpinan KSAD sebelum dirinya. Pernyataan itu disampaikannya sembari menunjukkan dua lembar Sprin tertanggal 2 April 2019 yang diteken oleh Asisten Personel (Aspres) KSAD saat itu, Mayor Jenderal Heri Wiranto. Surat itupun juga mewajibkan prajurit mengambil rumah. “Bahkan saat itu saya belum KSAD,” kata Dudung.
Ada juga Sprin yang terbit pada 10 Agustus 2023, di akhir periode Dudung menjadi KSAD. Surat yang isinya sama, yang memerintahkan prajurit mengambil rumah lewat program TWP diteken oleh Wakil KSAD saat itu, Agus Subyanto. Jenderal Agus yang sekarang menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia, belum merespons permintaan konfirmasi IndonesiaLeaks.
Setelah menjabat KSAD, Dudung kemudian menyetujui penyuntikan dana dari BP TWP kepada pengembang perumahan secara bertahap. Tujuannya agar pembangunan yang terhenti, bisa kembali dilanjutkan. Di antara perumahan yang mandek pembangunannya ialah perumahan Kartika Bumi Mayang di Kota Jambi. Di sana, seperti yang dilaporkan oleh IndonesiaLeaks, belum tampak bangunan berdiri. Di sana, ilalang hampir menutupi papan nama perumahan yang terbuat dari tembok permanen dengan logo BP TWP Angkatan Darat. Dalam hal ini Duduk tidak membantah adanya pembangunan rumah prajurit yang terhenti.
Namun katanya, sebagian besar rumah justru sudah dibangun dan kuncinya diserahkan kepada prajurit. Kepada tim IndonesiaLeaks, Dudung menampilkan salah satu perumahan bernama Elya Residence di Oku Timur, Sumatera Selatan. “Ini sukses terlaksana, prajurit sudah menerima,” kata Dudung sambil menunjukkan video testimoni dari prajurit. Setelah itu ia merasa bahwa informasi terkait potongan kredit perumahan prajurit keliru. Sebelumnya, tim IndonesiaLeaks menginformasikan adanya potongan kredit rumah KPR swakelola BP TWP bagi prajurit lulusan 2021-2023 hingga Rp 2,5 juta. Cerita selengkapnya kami ulas dalam laporan berjudul “Prajurit: Kalau Tak Setuju, Kami Terancam Pindah ke Papua.”
Dudung menyebut angka Rp 2 juta lebih ini bukanlah potongan gaji untuk kredit rumah, melainkan pinjaman bank. Menurut dia, prajurit muda yang baru menerima gaji memang tak jarang mengambil kredit langsung ke bank untuk kebutuhan investasi. Contohnya saja untuk membeli tanah.
Adapun potongan TWP hanya sebesar Rp 150 ribu. Ini pun dikatakan bersidat tabungan yang akan dikembalikan ke prajurit setelah pensiun. Angka Rp 150 ribu ini pertama muncul di zaman KSAD Jenderal (Purn) Mulyono. “Dari level Prada (Prajurit Dua) sampai Jenderal, angkanya sama,” kata Dudung.
Ia lantas menunjuklan contoh slip gaji dari prajurit yang ikut program kredit rumah TWP. Di situ, barulah tertera kode KPR Swakelola. Besarannya sekitar Rp 1,6 juta sampai Rp 1,7 juta, tergantung jangka waktu kredit. “Jadi narasi bahwa gajinya hanya tersisa ratusan ribu karena TWP itu keliru,” kata dia. Sebab di luar itu, kata dia, masih ada alokasi terpisah berupa renumerasi Rp 3 juta untuk uang makan prajurit.
Dalam pertemuan tersebut Dudung juga menampik adanya ancaman mutasi bagi prajurit muda yang menolak mengambil kredit rumah. Justru, kata dia, cukup banyak prajurit yang berdinas di Papua ia kembalikan ke kampung halaman. “Yang ada justru saya tarik dari sana,” ucapnya sembari menampilkan daftar beberapa nama prajurit yang dipindahkan dari Papua.
Akan tetapi, ia tidak menutup kemungkinan ancaman itu datang dari atasan prajurit di tingkat bawah seperti dari Komandan Batalyon. “Tapi dari saya tidak pernah ada instruksi semacam itu,” tegasnya. Sebab, kata dia, ada prajurit yang tidak mengambil rumah lewat program kredit TWP AD ini. Sebagian yang lain meminjam uang ke TWP untuk mengambil rumah bukan di lokasi dinasnya, tapi di kampung halamannya. Sampai hari ini, Dudung memastikan program kredit perumahan yang telah ia perbaiki masih berjalan. “Jadi saya sebetulnya memperbaiki program ini, dan itu harus ada keberanian,” kata pria yang melepas jabatan KSAD pada Oktober 2023.
