Mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao bersimpuh sembari menangis dan mencium kening Bachruddin Jusuf Habibie yang terbaring sakit. Mantan Presiden Indonesia itu kemudian memeluk Xanana dengan susah payah tanpa mengangkat badannya. Pertemuan haru itu, menurut Sekretaris Pribadi Habibie, Rubijanto, diambil staf Kedutaan Timor Leste untuk Indonesia pada 22 Juli 2019.
Xanana menjenguk sahabatnya itu setelah mengetahui Habibie sakit jelang peringatan dua puluh tahun referendum Timor Leste pada 30 Agustus 2019. Dalam peringatan itu, Habibie menjadi salah satu tamu kehormatan.
“Sangat disayangkan sekali bapak tidak bisa menghadiri karena kesehatannya. Di Timor-Timor sudah disiapkan acara-acara terima kasih dari Timor Leste,” katanya pada Kamis 12 September 2019 seperti yang diberitakan detik.com.
Direktur Centro National Chega (CNC) sekaligus ketua panitia peringatan dua puluh tahun referendum Hugo Fernandes menyebut, salah satu agenda pada peringatan tersebut ialah peresmian jembatan yang sebermula bakal dinamai Referendum. Namun, Xanana mengubah namanya menjadi jembatan B. J. Habibie sepulang dari Indonesia. Bagi Xanana, kemerdekaan Timor Leste didapatkan bukan hasil memenangkan pertempuran kekuatan militer. Melainkan lewat referendum yang diberikan oleh B.J. Habibie.
“Habibie dianggap orang yang memberi kondisi untuk memilih. Jadi dinamai itu untuk menghargai keputusan Habibie memberikan opsi memilih,” kata Hugo saat ditemui Jaring.id di Dili pada Selasa 24 September 2019.
***
Di salah satu ujung jembatan sepanjang 540 meter berlebar 8 meter tulisan “Ponte Presidente B. J. Habibie” berkelir merah menyambut pengguna. Ponte berarti Jembatan, sedangkan Presidente merujuk pada jabatan presiden Republik Indonesia yang sempat diduduki Habibie selama setahun lima bulan.
Pembangunan Ponte B. J. Habibie menelan dana hingga US$ 3,9 juta. Menariknya, jembatan tersebut menghubungkan Dili dengan Semenanjung Patung Kristu Rei (Kristus Raja), patung yang dibangun pemerintahan Soeharto untuk memperingati integrasi Timor Leste ke Indonesia.
Habibie tak hanya abadi dalam nama jembatan sepanjang 78 meter dan lebar 11,5 meter tersebut. Di samping jembatan dibangun berdampingan dengan Taman Habibie yang terletak di Pantai Desa Bidau Sant’ana, Dili.
Meski Ponte B. J. Habibie dan Kristu Rei memiliki kisah yang bertolak belakang, tetapi Hugo mengatakan tidak ada alasan khusus mengenai pemilihan lokasi. Jembatan dibangun semata untuk memperlancar jalur transportasi di wilayah tersebut.
***
Kolonisasi Indonesia di Timor Leste ditandai dengan dikirimnya puluhan ribu tentara dalam Operasi Seroja pada akhir 1975. Antikolonialisme dijadikan alasan. Hanya butuh waktu beberapa bulan hingga Soeharto mengklaim Timor Leste sebagai provinsi ke-27 pada 17 Juli 1976.
Puluhan ribu nyawa melayang selama masa pendudukan. Jalan damai untuk menyelesaikan konflik diusulkan Uskup Katolik Carlos Filipe Ximenes Belo, pemimpin Gereja Katolik di Timor Leste ketika itu. Ia meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan plebisit pada 1989.
Hugo mengatakan Dewan Keamanan PBB hanya mengeluarkan sejumlah resolusi tetapi tidak ada tindakan yang bisa menekan Indonesia.
“Bahkan bagi Xanana dan Ramos Horta tidak ada keputusan politik apapun di dunia ini yang bisa memaksa Indonesia keluar dari Timor Leste saat itu,” katanya.
Kebuntuan baru pecah sepuluh tahun kemudian setelah Habibie naik ke tampuk kekuasaan. Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan referendum atau penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste.
Jose Antonio de Jesus Das Neves yang pernah memimpin Tim Sebelas Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor (CNRT), gerakan perlawanan Timor Leste terhadap pendudukan Indonesia, punya pandangan lain soal referendum. Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Timor Leste periode 2016 – 2018 menilai keputusan Habibie didorong kesadaran politik Habibie.
Resesi global yang terjadi pada 1997 menurutnya, membuat kondisi Indonesia terjepit. Bantuan keuangan dari Belanda dipotong, pun begitu dengan bantuan militer dari Inggris. Di sisi lain, tidak sedikit anggaran militer yang dikeluarkan untuk menempatkan tentara di Timor Leste.
“Satu pihak untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia,” katanya kepada Jaring.id pada Rabu, 18 September 2019.
Di sisi lain, Jose mengatakan, beberapa pihak menilai keberanian Habibie memberikan pilihan referendum didasari oleh keyakinan kalau masyarakat Timor Leste akan menerima tawaran otonomi khusus dari Indonesia.
Jelang dilakukannya jejak pendapat, Jose menyebut aparat serta milisi sipil bentukan Indonesia dan kelompok pendukung integrasi berupaya menakut-nakuti masyarakat. Isu yang disebar jika masyarakat memilih otonomi, darah akan menetes. Namun, darah akan mengalir jika merdeka yang dipilih.
Gerakan prokemerdekaan Timor Leste yang tergabung CNRT merespons dengan kampanye pintu ke pintu. Jose yang juga salah satu pimpinan tim kampanye saat itu berkata mereka meyakinkan masyarakat agar berani hadir ke tempat pemungutan suara dan menolak tawaran otonomi.
“Pas pemilihan masih ada ancaman, tetapi banyak yang berani karena ini kesempatan terakhir,” ujar Jose.
Pemungutan suara berujung pada kemerdekaan lantaran 79,5 persen masyarakat menolak tawaran otonomi. Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai alasan Habibie menyetujui referendum, tetapi Jose sepakat Habibie merupakan bagian dari penyelesaian masalah Timor Leste dengan Indonesia.
“Kita tidak memandang Indonesia dengan masa lalu lagi tapi ditandai dengan pak Habibie membawa masalah untuk peyelesaian,” ujarnya.
***
Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio Gueterez yakin tidak gampang bagi Habibie meyakinkan pemerintah Indonesia menyetujui keputusannya. Menurutnya Habibie layak dikenang masyarakat Timor Leste karena berani mengambil keputusan yang dihindari pemimpin Indonesia sebelumnya.
“Tidak penting kita tahu di dalam hatinya dia pro kemerdekaan atau tidak. Yang penting dia kasih keputusan memberikan opsi. Seandainya waktu itu bukan dia, saya kira opsi itu tidak akan pernah keluar,” katanya.
Sampai akhir masa pemerintahannya, keputusan Habibie memberikan opsi referendum menuai beragam reaksi. Kemerdekaan Timor Leste dianggap salah satu alasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menolak pertanggungjawaban Habibie.
Dalam memoar Detik-detik yang Menentukan (2006) yang ditulis Habibie, pilihan wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional bagi Timor Leste apabila ingin berpisah dengan Negara Kesatuan RI.
“Setelah 22 tahun kita mengalami sejarah kebersamaan dengan rakyat di Timor Timur, ternyata tetap tidak mencukupi bagi rakyat Timor Timur untuk menyatu dengan kita,” tulis Habibie.
