Menjadi desa mandiri energi seperti Kasepuhan Gelaralam dan Desa Cinta Mekar mengubah banyak hal. Masyarakat tidak hanya mengusir gelap, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi keluarga, sampai memutus beban ganda perempuan dalam keluarga.
SETELAH menempuh perjalanan 5 jam dari Jakarta, saya tiba di Terminal Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sana saya sudah janji bertemu dengan Edi, salah seorang warga Ciptagelar, yang akan mengantar saya ke Kasepuhan Gelaralam. Edi menggunakan udeng atau ikat kepala, serta tas Kaneron tersampir pada Sabtu, 24 Mei 2025. “Indah ya,” tanya dia ramah sembari mengendarai sepeda motor.
Jarak antara Terminal Pelabuhan Ratu dengan Ciptagelar sejauh 42 kilometer. Letaknya berada di ketinggian 1.200 mdpl di bawah kaki Gunung Halimun. Kalau tidak ada hambatan, maka saya akan tiba selepas 1,5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor.
Namun, karena hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan, serta jalan yang penuh kerikil, terkadang masih ada lubang menganga disertai batu dan lumpur di tengah jalan yang tak jarang membikin ban motor tergelincir, kami baru tiba di lokasi setelah menempuh 2 jam perjalanan.
“Wilujeng Sumping Kasepuhan Sirnaresmi,” demikian ucapan selamat datang ketika saya memasuki wilayah kasepuhan.
Di sana saya sudah bisa melihat jejeran rumah berlantaikan kayu berdinding anyaman dan beratapkan pelepah aren kering. Padi yang dijemur sepanjang jalan dengan sebutan nyanyar adalah pemandangan sehari-hari di kasepuhan.
“Masih 1 jam 30 menit lagi biar sampe ke Gelaralam,” ujar Edi.
Waktu yang tertera di layar ponsel saat itu menunjukan jam 14:50 WIB.
****
Umi Kusumawati menyambut dengan ramah di depan rumahnya. Saat itu, perempuan usia 53 tahun ini baru saja pulang berladang. Ia masih mengenakan jas hujan berwarna kuning. Dari balik jas hujan terlihat kebaya dan rok berwarna hitam yang merupakan pakaian adat kasepuhan.
“Ayo masuk minum dulu biar hangat,” ujarnya sambil menyodorkan gelas berisi teh yang baru saja dipanaskan di tungku perapian.
Terlihat asap mengepul ke luar rumah dari salah satu jendela. Di dalam rumah terasa hangat, sekalipun dari pagi hingga siang hujan dan kabut tebal menyelubungi Kasepuhan Gelaralam. Kondisi cuaca itu tidak menghentikan langkah Kusumawati berladang menanam bibit padi di sawah. “Sebab bulan Mei itu ritual ngaseuk dilaksanakan,” kata dia.
Ngaseuk yang dimaksud Umi adalah masa tanam padi yang dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Siklus tanam tersebut dilakukan masyarakat adat untuk menjaga kesuburan tanah. Uniknya, penanaman padi ini hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. “Suami bertugas melubangi tanah sebagai tempat benih padi, sementara istri yang menaruh bibit padi ke dalam tanah,” Umi menjelaskan sembari menonton dokumentasi kegiatan adat di Kasepuhan Gelaralam lewat siaran televisi lokal, CIGA TV.
CIGA TV merekam hampir semua kegiatan di desa, terutama masa tanam hingga masa panen raya yang jadi kebanggaan kasepuhan. Di desa ini hasil panen disimpan dalam leuit (lumbung padi). Barisan leuit berjejeran di samping rumah. Satu keluarga minimal harus punya satu leuit. Ada pula leuit komunal untuk kepentingan bersama. Informasi mengenai masa tanam dan panen raya ini disiarkan hampir ke seluruh rumah melalui siaran lokal CIGA TV berkat energi bersih yang dibangun masyarakat memanfaatkan aliran sungai.
Itu sebab, Umi kini tidak hanya dapat menikmati siaran TV, tapi juga mendinginkan makanan di kulkas, sampai memanaskannya menggunakan air fryer. “Listriknya semua dari PLTMh,” ungkap Umi. Sementara ibu-ibu lain bisa menawarkan pelbagai jasa, seperti menjahit maupun membuka warung sembako dengan memanfaatkan energi bersih dari PLTMH.
Meski begitu, kata dia, para perempuan di Kasepuhan Gelaralam tidak selalu mengandalkan aliran listrik di rumahnya. Mereka masih dapat berkegiatan, termasuk mengurus rumah tanpa listrik. “Kami tidak seperti warga kota yang kelimpungan saat mati listrik menyebabkan semua aktivitas terhenti,” ujarnya mengingat kejadian pada 2018 lalu saat PLTMh rusak selama dua bulan.
Ketika itu, Umi harus mengeluarkan kocek hampir Rp 1 juta untuk untuk menghidupkan generator. Sementara, ibu-ibu lain, Asni misalnya, mengaku tidak bisa menuntaskan jahitan yang dipesan oleh warga desa tetangga. Namun, hal itu bukan kendala besar bagi perempuan di Gelaralam.
“Biayanya memang lebih mahal pakai generator, kalau PLTMh paling cuma habis berapa dalam sebulan,” ujar Umi.
PLTMh adalah kependekan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Sedikitnya ada empat PLTMh yang dibangun memanfaatkan aliran hulu Sungai Cisolok untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adat. Mula-mula turbin Cicemet dibangun pada 1997. Setelah itu turbin Situ Murni dengan kapasitas 50 kVa dibangun oleh Pemerintah Jawa Barat pada 2006-2012. Kemudian pada 2013-2014 PLTMh Cibadak dan Ciptagelar dibangun.
Kata Umi, kapasitas listrik yang dihasilkan PLTMh dan panel surya saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Saat ini sekira 500 an rumah yang sudah tersambung listrik PLTMh. “Kami butuh listrik hanya sebagai penerangan dan hiburan saja,” kata dia.
“Kalau mau masak nasi, bukan pakai rice cooker tapi pakai hawu,” ia menambahkan.
Penggunaan listrik ramah lingkungan, seperti PLTMh dan solar panel di Kasepuhan Gelaralam bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan nilai yang tercermin dalam tradisi dan cara hidup warga yang selaras dengan alam. Boleh jadi mereka tak mengenal istilah “deforestasi,” tapi mereka tahu betul akibat dari pembabatan hutan, yakni air akan lenyap; tanah akan gersang; dan hidup manusia akan ikut binasa. “Kita nggak bisa memanfaatkan air untuk PLTMh bila tidak merawat hutan,” ujarnya.
Maka, mereka menciptakan sistem pembagian hutan menjadi tiga bagian, yakni leuweung tutupan, leuweung garapan, dan leuweung titipan.
Leuweung dalam Bahasa Sunda artinya hutan, sedangkan tutupan adalah peyangga. Jadi leuweung tutupan adalah hutan penyangga. Hutan yang tergolong leuweung tutupan ini sangat penting bagi masyarakat Gelaralam karena sebagai penjaga ketersediaan air. Sekalipun dapat diambil pohonnya, masyarakat diwajibkan untuk menanam tiga sampai lima pohon pengganti dalam acara adat yang disebut “seren taun.” Dalam upacara itu, laki-laki bertugas untuk menanam pohon, sementara para perempuan menyiapkan makanan untuk upacara adat. Penanaman pohon ini sempat dilakukan warga pada 1997. Saat itu masyarakat diizinkan menebang kayu untuk dijadikan pembangkit mikrohidro dengan kapasitas 20 KvA.
Sementara “leuweung garapan” adalah lahan hutan yang telah dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti bercocok tanam (sawah, ladang, kebun), membangun rumah, membuat jalan, dan tempat ibadah.
Sedangkan “leuweung titipan” merupakan kawasan sakral yang menjadi hutan inti dan diyakini oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal para roh leluhur, sehingga dilarang keras mengambil manfaat dengan melakukan penebangan pohon.
“Hutan kami sangat kaya. Ada padi, buah, dan sayur. Untuk protein saja kami yang membeli,” ujar Fitri, salah seorang warga kasepuhan Gelaralam yang mengikuti tradisi “ngalalakon” atau perpindahan lokasi dari Ciptagelar ke Gelaralam yang berjarak kurang lebih sekitar satu kilometer.
Ia meyakini bahwa tindakan menjaga hutan, pangan, dan air dapat memberi peruntungan lebih kepada masyarakat adat, salah satunya adalah listrik. Dengan listrik pula, kata dia, peluang ekonomi bagi masyarakat pun semakin luas.
Pemangku adat Kasepuhan Gelaralam, Ugi Sugriana Rakasiwi mengamini. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah dapat menggunakan listrik, baik siang maupun malam. Saat ini, aliran air yang memutarkan turbin terus dipantau oleh petugas PLTMh, sehingga listrik tidak pernah padam. Kalau pun redup, kata dia, sebabnya bisa langsung ditanggulangi. “Jika kerusakan bukan pada alat, seperti sampah, malam hari juga ada petugas yang langsung betulin,” kata dia.
Untuk pemeliharaan itu, menurut Abah Ugi, warga dikenai iuran yang dibayarkan per bulan. Meski begitu, warga yang tidak mampu bayar tidak akan dipaksa untuk membayar. “Sumber biaya yang diperoleh hasil dari membayar iuran Rp 5.000 – 35.000 per bulan per keluarga sebagai dana perawatan,” ucapnya. Kata dia, biaya itu jauh lebih murah daripada membeli solar atau minyak tanah untuk penerangan.
Dari skema itu pula rasa memiliki untuk menjaga PLTMh pun tumbuh di masyarakat. Mulai dari pembangunan, di mana warga gotong-royong menggali bebatuan untuk membentung sungai agar arus air lebih deras, membuat instalasi listrik menuju rumah-rumah, sampai pada pengelolaan PLTMh semuanya melibatkan warga agar terjalin ikatan sosial yang kuat. “Proses ini melibatkan seluruh masyarakat, baik pemuda hingga tetua adat,” ungkapnya.
****
PLTMh sebagai sumber energi listrik bagi wilayah yang susah dijangkau atau terjamah jaringan setrum dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak hanya dimanfaatkan masyarakat Kasepuhan Gelaralam, masyarakat Desa Cinta Mekar yang terletak di Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat pun sudah melakukan hal yang sama sejak 2002.
Panca Saktiyani yang tergabung dalam Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) sudah mendampingi dan membangun sedikitnya 89 PLTMh di desa-desa terpencil. Selain di Subang, kali pertama Panca terlibat mendampingi masyarakat di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1999.
Di sana, kata dia, masyarakat yang tinggal di perbukitan itu bukan hanya hidup tanpa listrik. Kondisi geografis yang sulit mengharuskan mereka untuk menempuh perjalanan hingga 7 jam untuk mendapatkan air. Begitu pula saat harus mengambil kayu bakar. Sialnya hal itu harus dilakukan oleh perempuan. “Ada beberapa di daerah menempatkan perempuan berada di kelas dua. Kalau ibu ini sudah nggak bisa lagi ambil air di bawah bukit, bapak-bapaknya nikah lagi,” ujar Panca.
Hal itu yang mendorong IBEKA bersama Hivos (lembaga internasional yang berpartisipasi dalam proyek pengembangan energi terbarukan di Sumba) membikin PLTMh dengan memanfaatkan aliran Sungai Mbakuhau. “Ada air terjun di sana,” ujarnya. Kini, PLTMh tersebut dapat menghasilkan daya hingga 30 KWh yang mampu menerangi sekitar 334 rumah warga selama 24 jam penuh. Warga tidak hanya memanfaatkan listrik untuk penerangan, tetapi juga untuk mengalirkan air ke rumah-rumah.
Untuk mengelola listrik ini, warga mendirikan koperasi bernama Jasa Peduli Kasih. Melalui koperasi ini, masyarakat menjual kelebihan daya ke PLN. Dari PLTMh itu, lampu hanya menjadi awal kemajuan di Desa Kamanggih. Perlahan tapi pasti, desa tersebut berkembang. Air bersih kini tinggal dialirkan lewat pompa dan warga pun punya lebih banyak waktu untuk berkebun dan menenun.
Langkah membangun koperasi juga dilakukan oleh warga yang mengurus PLTMh di Subang. Koperasi yang kini dikepalai oleh perempuan dan teknisi pengatur turbin perempuan ini juga menjual kelebihan daya ke PLN. Hasil penjualan itu kemudian mereka alihkan ke sekolah-sekolah desa, subsidi kesehatan, atau dijadikan modal bagi masyarakat desa.
Oleh sebab itu, menurut Panca, listrik di desa-desa terpencil sebetulnya bukan hanya berfungsi untuk menerangi rumah-rumah, tetapi sekaligus meringankan beban keluarga, sekaligus mengangkat beban ganda perempuan. Dengan adanya listrik, perempuan di desa tersebut tidak lagi harus mengambil air maupun mengumpulkan kayu bakar dari lokasi yang jauh. “Saat itu kita tanya, kebutuhan mereka apa. Kita dekati pemangku adat di sana atau orang yang paling berkuasa supaya mau duduk bersama dan menyampaikan pembangunan ini demi kepentingan bersama supaya mama-mama tidak lagi naik turun naik bukit mengambil air,” kata dia.
Dengan membangun energi ramah lingkungan yang memperhatikan ruang berlangsungnya aktivitas perempuan, Panca optismistis, hal itu dapat berpengaruh positif bagi perempuan. Menurutnya, sambungan listrik dapat meningkatkan produktivitas setiap individu, sehingga memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi beban kerja rumah tangga dengan memanfaatkan listrik secara produktif. Kalau tidak terbebani mengurus kebutuhan air rumah tangga, mama-mama di Desa Kamanggi bisa menenun dan menjual hasilnya untuk menambah pendapatan ekonomi.
Kata Panca, keadilan energi merupakan peluang penting untuk mengatasi struktur kekuasaan berbasis gender. Perempuan selama ini dianggap sebagai penjaga alam, namun tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengelola alam tersebut. Di sisi lain, peran perempuan dalam bidang teknologi dinilai masih minim karena seringkali laki-laki dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman akan teknologi. Padahal posisi perempuan dalam pekerjaan domestik menempatkan mereka di garis depan pengguna energi.
Panca menekankan, pembangunan energi bersih berbasis lokal bukan hanya fokus menyediakan penerangan berbasis lokal, perlu juga untuk memperhatikan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pengetahuan energi tidak boleh didominasi laki-laki agar perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan. “Selama ini perempuan tidak dilihat sebagai agen perubahan dalam hidup, keluarga, dan komunitas. Sebagai solusinya, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan,” tutupnya.
