Perahu bermotor yang ditumpangi Andreas Wahyu (31) bersama Pastor Paroki Sawa Erma, Vince Cole melaju di Sungai Pomats, sekitar 20 kilometer dari tempatnya tinggal di Kampung Er. Pada Sabtu sore, 28 Maret 2020, relawan penanganan covid-19 dari Gereja Paroki Kristus Amore itu bergerak menuju Kampung Agani, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua. Keduanya hendak memberi penyuluhan dan menyosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pandemi corona. Ia juga hendak meminta warga tidak berkerumun merayakan Paskah yang jatuh pada Minggu, 12 April lalu.
Lawatan mereka tak menemu hasil. Kampung yang dihuni sekitar 1500 jiwa itu hampir kosong. Padahal dua minggu lalu, saat terakhir Andreas menepi, ia masih menjumpai lalu-lalang warga. Sementara para orangtua menjaring ikan, anak-anak riang menyepak bola dan bermain bola voli kala matahari mulai melingsir.
“Mereka pergi ke hutan,” kata Andreas saat dihubungi Jaring.id, Jum’at, 9 April 2020.
Hutan yang dimaksud Andreas berjarak sekitar 30 kilometer dari perkampungan warga. Dalam amatan tim relawan, sekitar 90 persen dari 7.198 jumlah penduduk di Sawa Erma memang kerap pergi ke hutan. Bahkan di Kampung Esmapan, Distrik Pulau Tiga, rumah-rumah tak lagi berpenghuni.
Mereka mengosongkan kampung sejak Rabu, 1 April 2020. Pejabat distrik (Tripides) dan pemuka agama mengimbau agar warga tinggal di bivak masing-masing selama pandemi corona.
“Tim covid-19 mengimbau agar masyarakat pergi ke bivak masing-masing karena relatif lebih aman,” ungkapnya.
Bagi masyarakat Kampung Agani, tinggal dalam bivak yang lokasinya di tengah hutan bukanlah hal baru. Masyarakat pencari Gaharu ini memang kerap menggunakan tempat tinggal sementara itu selama proses pencarian kayu bernilai ekonomis tinggi.
Menurut Andreas, masyarakat di Kabupaten Asmat masih trauma dengan tragedi yang pernah menewaskan puluhan anak-anak pada Januari 2018. Saat itu, Kabupaten Asmat dilanda epidemi gizi buruk dan campak. Dari ratusan kasus yang teridentifikasi, tercatat 72 anak tewas.
Kondisi tersebut diperparah dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jangankan untuk menangani covid-19, pelayanan kesehatan dasar saja hanya berlangsung di Puskesmas pembantu yang tenaga kesehatannya cuma datang sebulan sekali.
“Mereka lebih aman tinggal di hutan ketimbang di kampung. Dong cari sagu untuk kebutuhan makan di situ, pasang jaring, berburu,” ujar Andreas.
Meski demikian, tidak semua warga menembus hutan. Tokoh masyarakat di Kampung Er, Distrik Sawa Erma, Servandus memilih bertahan. Ia harus menemani tetua adat menjalankan ritual penghormatan kepada leluhur.
“Tetek-nenek moyang punya budaya di kampung. Kita tidak boleh membuat kampung sunyi,” kata Servandus saat dihubungi Jaring.id lewat ponsel Andreas, Sabtu, 11 April 2020.
Selain itu, Servandus juga tak ingin kampungnya dimasuki sembarang orang dari luar Asmat.
“Kita ingin jaga kampung. Kapal masuk bisa membahayakan warga,” ujarnya.
Transportasi terhambat
Di lokasi terpisah, Adriana Saroy (34) tidak lagi bebas hilir-mudik Wamena—Kabupaten Tiom, Lanny Jaya. Sejak akses utama Wamena—Tiom ditutup Pemerintah Daerah (Pemda) Lanny Jaya pada 1 April 2020, karyawan Bank Papua tersebut kesulitan membeli solar. Padahal bahan bakar itu adalah satu-satunya tenaga untuk menghidupkan genset agar listrik mengalir.
“Biasanya setiap Minggu kami membeli solar untuk operasional. Sekarang susah,” kata Adriana saat dihubungi Jaring.id, Kamis, 9 April 2020.
Adriana harus mengenakan masker, berbekal sanitasi tangan, serta menunjukkan kartu identitasnya sebagai karyawan bank kepada aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian, serta Dinas Perhubungan tiap kali melintasi jalan utama. Tanpa itu, muskil baginya melewati penjagaan aparat.
“Penjagaan cukup ketat. Pengecekan orang dalam angkutan juga dilakukan,” ujar Adriana.
Hal serupa dirasakan peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Rasela Malinda (28). Tiket pesawat Merauke-Jakarta yang ia beli pada 26 Maret 2020 dibatalkan oleh agen perjalanan. Karena landasan pacu di Bandara Mopah, Merauke hanya bisa digunakan untuk mengangkut logistik dan alat kesehatan.
Ragu dengan keterangan agen perjalanan, Rasela tetap menyeret kopernya menuju Bandara Mopah. Di sana ia hanya menjumpai petugas kebersihan dan customer service.
“Sepi, tidak ada aktivitas. Mereka bilang tidak ada penerbangan hingga 29 Maret,” tutur Rasela kepada Jaring.id.
Sejak 26 Maret, Pemerintah Provinsi Papua menutup bandara dan pelabuhan selama 14 hari. Penutupan kemudian diperpanjang hingga 23 April mendatang. Menurut Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, penutupan akses udara dan laut diambil guna mencegah penyebaran virus corona baru di Bumi Cendrawasih. Alasan utamanya ialah ketidaksiapan infrastruktur kesehatan mereka menangani penderita covid-19 dalam jumlah besar.
“Yang boleh masuk ke Papua adalah barang, sembako, alat medis dan keperluan lainnya yang dibawa oleh pesawat kargo atau kapal barang. Untuk arus penumpang, sementara ini akan ditutup dulu,” kata Klemen kepada wartawan usai melantik Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukun di Gedung Negara, Selasa, 7 April, 2020.
Minim infrastruktur kesehatan
Hingga Minggu, 12 April 2020, orang yang dinyatakan positif covid-19 di Papua sebanyak 62 orang. Dari jumlah itu, 2 di antaranya meninggal, sedangkan 3 lainnya sembuh. Sementara di Papua Barat tercatat ada 2 orang positif dan 1 meninggal. Angka penderita covid-19 di Papua terbilang lebih rendah ketimbang daerah lain di Indonesia, tetapi pemerintah daerah Papua bergerak lebih cepat ketimbang daerah lain dalam hal menutup akses karena alasan sistem kesehatan.
Tokoh masyarakat di Kampung Er, Rufus Sati dapat memahami kebijakan yang diputuskan pemerintah daerah. Ia pun tidak ingin kasus covid-19 yang kini sudah masuk ke seluruh provinsi di Indonesia membikin harapan hidup warga Asmat pupus.
Selama masa karantina, ia meminta agar pemda dapat menekan harga kebutuhan pokok yang kini sudah mencekik masyarakat. Pasalnya, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien covid-19 pertama pada 2 Maret 2020 lalu, harga bahan pangan seperti beras, minyak, bawang merah dan bawang putih merangkak naik. Sementara itu, distribusi barang kebutuhan ke daerah “seribu papan” ini mulai seret.
“Kami sebagai tokoh agama mendengar keluhan warga, harga ini (kebutuhan pokok-red) sudah membuat warga menderita,” kata Rufus saat dihubungi Jaring.id, Sabtu, 11 April 2020.
Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah pandemi. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kelaparan massal di Papua.
“Ini ancaman kekurangan pangan di Papua,” Kata Emanuel Gobay ketika dihubungi Jaring.id, Jum’at, 10 April 2020.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah telah merespons keluhan masyarakat di daerah. Ia meminta agar seluruh kepala daerah merealokasi anggaran daerah ke dalam pos penanganan dan mitigasi covid-19, termasuk memastikan bantuan dan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat.
“Misalnya pengadaan rumah sakit, ranjang perawatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya,” kata Tito Karnavian dalam rilis yang diterima Jaring.id, Rabu, 8 April 2020.
Bekas Kepala Kepolisian Indonesia ini pun meminta agar pemda menuangkan anggaran ke dalam empat program, yakni keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja dan subsidi tarif listrik selama April, Mei, dan Juni. Dalam hal ini, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 110 triliun dari anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Tanpa itu, Mendagri khawatir adanya ledakan krisis sosial.
“Ini tentu tak boleh terjadi, karena berdampak pada krisis keamanan. Akan muncul gangguan keamanan,” kata Tito.
Papua Tak Siap Hadapi Corona
Kepala Dinas Kesehatan Asmat, Richard Ruben Mirino was-was dengan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Kata dia, Asmat tidak akan siap bila harus menangani sebaran virus corona baru dalam jumlah besar. Masih lekat di ingatannya bagaimana ketidaksiapan Asmat menangani gizi buruk dan campak beberapa tahun lalu.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 Papua dan Papua Barat tidak beranjak dari posisi paling buncit. Papua hanya memiliki IPKM sebesar 0.4888, sedangkan Papua Barat sedikit lebih tinggi di angka 0,5491. Kondisi tersebut tak beranjak dari lima tahun sebelumnya.
Dari 7 sub indeks yang digunakan untuk menghitung IPKM, nilai pelayanan kesehatan merupakan yang terendah. Dari skala 1, nilai Papua hanya 0,3166 dan Papua Barat 0,3724. Dua dari lima faktor yang menjadi penyebab rendahnya jumlah dokter per kecamatan dan minimnya jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan.
Menurut Richard, fasilitas kesehatan di Asmat hanya berupa satu gedung rumah sakit, satu poliklinik, dua apotek, 17 puskesmas dan 62 puskesmas pembantu. Selain 180 unit alat tes cepat, sampai saat ini belum ada bantuan yang diberikan pemerintah.
Fasilitas kesehatan rujukan covid-19 terdekat dari Kabupaten Asmat ialah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke yang jaraknya dua hari perjalanan bila menggunakan Kapal Pelni. Sementara itu, perjalanan dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Ewer atau Kasuari ke Bandara Mopah di Merauke setidaknya membutuhkan waktu dua jam.
“Akses dari kampung ke rumah sakit sangat jauh,” kata Richard saat dihubungi Jaring.id, Jum’at, 10 April 2020.
Richard mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa skenario penanganan covid-19 di Asmat. Salah satunya adalah menyiapkan Puskesmas sebagai garda terdepan guna mengantisipasi sebaran kasus covid-19.
Bila situasi memburuk, menurutnya, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama itu akan membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats yang dapat ditempuh dengan perahu cepat atau long boat selama dua jam menyusur sungai.
“Sesampainya di pelabuhan, kami jemput dengan ambulans,” katanya.
Ia berharap bantuan berupa alat pelindung diri (APD), obat, disinfektan, dan mobil ambulans bisa dikirim pemerintah pusat. Lima hari lalu, Richard mengaku sudah melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengirimkan kebutuhan penanganan covid-19 di Asmat.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Papua dan Papua Barat, Isak Junus Hans Tukayo menyatakan bahwa wilayah paling timur Indonesia ini tidak memunyai fasilitas dan petugas kesehatan yang memadai. Papua hanya memiliki satu rumah sakit khusus dan 42 rumah sakit umum, sementara Papua Barat hanya memiliki 18 rumah sakit umum. Sedangkan jumlah tenaga perawat di dua provinsi sebanyak 7.000-8.000 orang. Sekitar 5000 di antaranya bekerja di wilayah Papua. Berbeda dengan DKI Jakarta yang mempunyai 33.484 tenaga perawat.
Itu sebab, kata Isak, Papua dan Papua Barat tidak akan mampu menerima lonjakan pasien covid-19 seperti daerah lain di Jawa.
“Kalau perkembangan yang ada tidak membludak, maka kita mampu. Namun, kalau sebaliknya tidak bisa ditangani,” kata Isak ketika dihubungi Jaring.id, Kamis, 9 April 2020.
Hal serupa juga diakui oleh dokter spesialis paru yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, RS. Bhayangkara dan RS. Dian Parahita, Victor Manuhutu. Dokter yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena mengenakan galon isi ulang sebagai alat pengganti pelindung wajah itu mengakui bahwa sistem kesehatan di Papua tidak ideal, tetapi pihak rumah sakit sampai saat ini masih dapat mengendalikan situasi.
“Saat ini belum perlu meminta (bantuan-red) ke pemerintah pusat. Saat ini masih cukup,” kata dokter Victor.
Dokter Victor menjelaskan, tiga rumah sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Jayapura antara lain RS. Jayapura, RS. Dian Harapan dan RS. Bhayangkara telah memiliki sejumlah fasilitas guna menangani pasien yang positif covid-19. RS. Jayapura memiliki 10 ruang isolasi, sedangkan tiga ruang isolasi terdapat di RS. Dian Harapan.
Sementara itu, RS. Bhayangkara tidak memiliki ventilator sekalipun sudah dilengkapi dengan ruang isolasi. Adapun jumlah dokter spesialis paru, kata dokter Victor, hanya tiga, termasuk dirinya. Sebab itu, penanganan covid-19 di Papua akan melibatkan dokter spesialis penyakit dalam.
Minimnya jumlah dokter spesialis di Papua yang disampaikan dokter Victor Manuhutu sudah sampai ke meja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua yang berlangsung Kamis, 8 April 2020. Dari dokumen hasil kesepakatan bersama tentang pencegahan, pegendalian dan penanggulangan coronavirus disease 2019 (covid-19) yang diterima Jaring.id, para pimpinan daerah menyoroti keterbatasan alat penunjang kesehatan, seperti ventilator, exhauster dan hepa filter di rumah sakit Papua.
Oleh sebab itu, para pimpinan daerah di Papua menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, antara lain menyiapkan tenaga medis, paramedis dan relawan di rumah sakit rujukan covid-19, serta insentif khusus bagi petugas medis. Selain itu, mereka juga berencana menyiapkan rumah sakit infeksi rujukan, sistem penanganan gawat darurat bencana, serta memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD), baik untuk petugas medis maupun masyarakat.
Namun, hingga naskah ini terbit, Jaring.id belum bisa mendapat keterangan lebih rinci. Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua, dokter Silwanus Sumule saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian.
“Ini saya masih rapat lagi,” kata dokter Silwanus, Kamis, 8 April 2020.
