Ganjar Pranowo (54) mengenakan pakaian serba hitam saat menghadiri dialog yang diampu Najwa Shihab bertajuk “Bacapres Bicara Gagasan,” di auditorium kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis Malam, 21 September 2023. Bukan hanya kemeja, celana, sepatu dan jam tangan yang melingkar di lengan kirinya pun hitam. Semua pakaiannya terlihat bebas kerut, tampak seperti baru diambil dari penatu.
Saat bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memasuki auditorium kampus, sontak seribuan penonton berteriak sorak sorai. Sebagian lain berusaha menyalami Ganjar. Ada yang berhasil, ada pula yang tidak.
Nama Ganjar di kampus biru—julukan UGM, tentu tidak asing. Pada 1995 ia lulus dari Fakultas Hukum UGM. Bahkan sampai saat ini ia masih menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni UGM alias Kagama. Itu sebab, mudah saja bagi Ganjar untuk mengungkapkan betapa berartinya kampus yang berdiri di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. “Gelanggang Mahasiswa UGM menjadi tempat bertemunya seluruh aktivis, tempat diskusi, demo, dan olahraga. Semua ada di sana. Tapi sekarang bangunannya sudah tidak ada,” ujarnya.
Ganjar bukan satu-satunya bakal calon presiden yang menjadi narasumber dalam acara tersebut. Nama lain, tentu Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang juga lulusan UGM. Masing-masing dari mereka diberi waktu sekitar hampir 1,5 jam guna memaparkan gagasan, program, termasuk menjawab pelbagai pertanyaan.
Ganjar sendiri diberondong macam-macam pertanyaan, baik dari dosen maupun mahasiswa. Mulai dari biaya kuliah yang tinggi sampai masalah fragmentasi pengelolaan dana desa di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. “Ubah,” jawabnya singkat saat ditanya DR. Arie Sujito, salah seorang dosen Fisipol UGM yang dulu dikenali Ganjar sebagai aktivis mahasiswa.
“Dengan cara apa? Perputaran dana desa begitu besar yang harus dimanfaatkan. Sekali lagi, jika Anda jadi presiden apa yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan terbesar agar desa tidak terjebak pada birokrasi berlebihan. Yang seharusnya ada di otak para elit desa itu bukan jabatan terus, tapi bicara terobosan-terobosan,” timpal Arie.
Mendapatkan pertanyaan seperti itu Ganjar kemudian menatap lurus-lurus ke sumber suara sembari mengatupkan bibir dan menarik dagunya sedikit lebih tinggi. “Mari kita revisi UU-nya. Kita sudah belajar betul. Kalau soal masa jabatan mari kita bicara, soal subtansi mari kita diskusi. Yang perlu diberikan kepada desa adalah trust. Ketika diberikan kepercayaan, maka pemerintah jangan mengatur banyak-banyak, apalagi soal anggaran desa,” begitu Ganjar menjawab.
Pertanyaan yang cukup menohok dilontarkan Dr. RR. Siti Murtiningsih. Dosen filsafat UGM ini menganggap Ganjar tidak memberikan solusi yang memihak petani dan orang miskin dalam konflik agraria antara petani pegunungan Kendeng dengan PT Semen Gresik—saat ini Semen Indonesia, selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. “Bagaimana masyarakat dengan kelas tersebut melawan pabrik itu beroperasi, namun tetap kembali diizinkan beroperasi di sana dengan nama perusahaan yang berbeda,” kata dosen filsafat UGM.
“Pemerintah harus turun tangan,” ia melanjutkan.
Hal itu pula yang ingin didapatkan akademisi dari bacapres lain, Anies. Dari atas panggung yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta ini diminta membahas konflik akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dalam forum tersebut, Anies tidak tegas menolak PSN. Hanya saja, menurutnya, kebijakan tersebut mesti dilakukan lebih transparan dan melibatkan ahli, serta membuka ruang partisipasi publik lebih luas.
“Penentuan proyek strategis atau tidak itu ditangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha. Kalau itu dibalik, proposalnya di dunia usaha dan pemerintah hanya memberikan stempel, maka muncul masalah banyak sekali,” terang Anies.
Dari posisi yang sama dan dari sudut yang sama, namun dengan gestur berbeda, Prabowo Subianto pun diminta menjawab pertanyaan seputar konflik. Bila Anies dan Ganjar terkait konflik agraria, mantan komandan Kopassus TNI Angkatan Darat dimintai pendapatnya tentang sulitnya bagi penganut agama minoritas mendirikan rumah ibadah. Prabowo tak banyak menjawab. Hanya ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap ibadah orang lain perlu dilakukan seluruh warga. “Saya kira ini PR bersama. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap kondisi, ada persoalan yang belum bagus harus kita perbaiki dan kita lakukan tahap demi tahap,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra.
***
Safari para bacapres ke kampus-kampus merupakan imbas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat berkampanye. “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu,” demikian bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu setelah diputuskan MK.
Adapun yang disebut dengan kampanye, menurut putusan MK No.65/PUU-XXI/2023, ialah ketika peserta pemilu diperbolehkan melakukan kampanye di fasilitas pendidikan sepanjang ada izin dari penanggung jawab pendidikan dan tanpa menggunakan atribut kampanye.
Sejak saat itu, baik Anies, Prabowo, maupun Ganjar mulai berkeliling kampus kendati belum masuk jadwal kampanye. Mula-mula Anies yang berbicara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada Selasa, 29 Agustus 2023. Bacapres yang disorongkan Partai Nasional Demokrat ini kemudian ke Yogyakarta, diikuti dua bacapres lain.
Dari laman Instagram masing-masing bacapres, hingga saat ini, masing-masing dari mereka tetap melakukan kampanye di fasilitas pendidikan di pelbagai daerah. Selain UGM, Prabowo diketahui ke Universitas Muhammadiyah Malang dan Institut Madani Nusantara. Sementara Ganjar berkeliling ke Universitas Dr. Soetomo, Universitas Pasundan, serta dua pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nurul Islam Pasuruan dan Pondok Pesantren Al Asy’ariyyah Wonosobo.
Ketimbang dua bacapres lain, Anies tampak paling getol mengunjungi kampus-kampus. Sedikitnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah menyambangi 10 kampus dan pondok pesantren. Antara lain UI, UGM, Universitas Hasanuddin, Pondok Pesantren Darussalam Jawa Timur, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Pondok Pesantren ZIIS Cilongok Banyumas.
Pakar Hukum Kepemiluan, Titi Anggraini mengapresiasi sejumlah kampus yang menghadirkan bacapres untuk diuji gagasannya. Menurutnya, adu gagasan bacapres di fasilitas pendidikan, utamanya di lingkungan kampus sudah rutin dilakukan negara-negara maju. “Ini bisa jadi cikal bakal atau embrio bagi kampanye di kampus,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu, 27 September 2023.
Di Amerika Serikat, kata dia, proses internal partai untuk menjaring capres dilakukan di kampus-kampus. Termasuk debat capres dan cawapres yang juga digelar di kampus-kampus kenamaan di sana. Hal itu dilakukan atas dasar pertimbangan fasilitas, sarana, prasarana, dan sumberdaya intelektual. “Lagipula, kampus punya banyak anggota civitas akademika yang bisa menggali pemikiran para calon dengan optimal,” katanya.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini pun menilai putusan MK dapat membawa pemilu yang lebih substantif dan dinamis. “Apalagi ada hakim MK yang sejak lama mendukung kampanye di kampus dan kampus tidak perlu fobia dengan kampanye pemilu,” jelasnya. Kampanye di lingkungan kampus, ia menambahkan, juga bertujuan untuk memberi informasi yang memadai dan terukur mengenai pemilu kepada anak muda. Terutama tentang prosedur pemilihan, sehingga suaranya dihitung sesuai dengan apa yang benar-benar mereka kehendaki.
Itu sebab, Titi menyebut anak muda perlu diberi akses yang luas kepada peserta pemilu. Mereka, kata dia, berhak tahu rekam jejak masing-masing kandidat. “Bukan peserta pemilu yang pragmatis dan asal-asalan dalam memilih,” katanya. Anak muda yang relatif melek teknologi mestinya bisa didekati dengan tepat, sehingga mereka punya kesadaran yang baik soal pentingnya hak pilih. Kata dia, satu suara anak muda memiliki nilai yang sama dengan pemilih lainnya.
Apa yang dikatakan Titi bukan tanpa alasan. KPU sempat menyatakan bahwa pemilih pemula dan suara anak muda di Pemilu 2024 berpengaruh. Sebab dari 204.807.222 pemilih yang telah ditetapkan KPU masuk daftar pemilih tetap (DPT), pemilih muda tercatat sebagai kelompok dominan dengan angka mencapai 56,4%.
Apabila dilihat berdasarkan kategori generasinya, pemilih milenial diperkirakan mencapai 66,8 juta atau 33,6%. Sedangkan pemilih dari generasi Z mencapai 46,8 juta atau 22,8%. Itu artinya suara Gen Z dan milenial akan sangat menentukan hasil pemilu 2024. Dengan demikian, kampus pun dinilai bisa menjadi titik awal bagi bacapres mencuri perhatian pemilih muda, meski jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi sesuai data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) hanya 6,41% dari 275,36 juta jiwa per Juni 2022.
Dengan waktu kampanye hanya 75 hari, mulai dari 24 November 2023-10 Februari 2023, para capres yang sudah mendaftarkan sebagai peserta pemilu pada 19-25 Oktober 2023 tampaknya tidak bisa menyambangi kampus di seluruh daerah. Sebab hingga 2022 lalu ada ribuan kampus yang tercatat beroperasi di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sedikitnya ada 4.004 perguruan tinggi. Sebanyak 3.107 perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Sementara, 897 kampus lainnya di bawah Kementerian Agama. Sementara perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia sebanyak 184 kampus. Sekitar 3.820 kampus merupakan perguruan tinggi swasta (PTS).
Kemudian terdapat 34 sekolah kedinasan yang tersebar di sejumlah kementerian. Mulai dari Kemenkeu, BPS, BIN, Kemenhub, dan banyak lagi. Sekitar 171 perguruan tinggi berada di bawah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Sedangkan jumlah sekolah menengah atas (SMA) negeri dan swasta di Indonesia pada tahun ajaran yang sama mencapai 13.865 sekolah. Mayoritas di antaranya adalah sekolah swasta, yakni sebanyak 6,966 sekolah atau 50,24% dari total SMA di Indonesia. Sementara, jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta di Indonesia pada 2020/2021 sebanyak 14.078 sekolah. Sebanyak 10.499 sekolah atau 74,22% diantaranya berasal dari sekolah swasta.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas dan Universitas Padjajaran, Bandung saat dihubungi terpisah menyatakan dukungannya terhadap kampanye capres di kampus. Menurut mereka, hadirnya capres di kampus dapat mendorong anak muda menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terlebih pemilu 2024 nanti tidak terlepas dari potensi golput.
Menurut hasil riset litbang Kompas di Januari 2023, tren penurunan golput diprediksi terus berlanjut hingga Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, berbagai kalangan antusias menggunakan hak suaranya. Namun, tetap ada potensi golput jika kekecewaan terhadap pemerintah terus meningkat dan dimobilisasi oleh kalangan tertentu.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari pun mewanti-wanti penyelenggara pemilu agar dapat mewaspadai swing voters di kalangan anak muda yang bisa berakhir menjadi golput. Menurutnya, golput merupakan strategi politik yang kerap digunakan partai-partai untuk mempertahankan suara pemilih loyal. “Swing voters menjadi strategi tersendiri bagi setiap koalisi pemenangan untuk memperoleh suara. Alih-alih ketika swing voters itu memilih menjadi golput,” katanya.
“Itu sudah pernah terjadi di Amerika, bagaimana tim pemenangan Donald trump membuat strategi agar anak muda lebih banyak menjadi swing voters dengan dalih jika anak muda memilih ataupun tidak, Hillary lawan politiknya akan tetap menang,” ia menambahkan.
Namun, itu hanya sebuah strategi yang dipermainkan oleh timnya untuk menyusutkan jumlah pemilih, sehingga Donald Trump dapat memenangi jumlah surat suara yang tersisa dan loyal kepadanya. “Jadi anak muda tetap harus memilih selaku penentu terbanyak pada perhelatan pemilu 2024 nanti,” katanya.
***
Meski dinilai baik, keputusan MK bukan tanpa penolakan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan PP Muhammadiyah sempat mengungkapkan ketidaksetujuan. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbud Ristek, Nizam kepada Antara sempat mengatakan bahwa kampus seharusnya bisa menjaga jarak dan netral, sehingga menciptakan situasi politik aman, damai, dan tidak memecah belah bangsa.
Selain itu, Nizam juga berharap aktivitas politik itu tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di kampus. “Oleh sebab itu, kampus tidak berafiliasi atau berhubungan secara langsung dengan seluruh kegiatan politik,” ujarnya Kamis, 24 September 2023.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pun berpendapat sama. Ia mengaku akan menetapkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan lain di bawah Kemenag. Yaqut mengaku akan membuka pintu bagi capres ke ponpes maupun lembaga pendidikan selama melakukan pendidikan politik. “Kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral di lembaga pendidikan ya,” ujar Gus Men usai menghadiri peluncuran logo dan tema Hari Santri Nasional 2023 di Kantor Kemenag, MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023.
Penolakan yang sama ditegaskan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lewat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tidak akan memberikan izin, termasuk melakukan kampanye politik di lingkungan kampus di bawah Muhammadiyah. Sebab hal itu dinilai dapat menimbulkan dampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus.
Keputusan PP Muhammadiyah tersebut diamini Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Muchlas, M.T. Ia mengaku tidak akan memberikan izin kampanye bagi salah satu pihak pasangan capres. Namun, bila kegiatan kampanye tersebut dilakukan dengan adil, jujur, dan netral, seperti menghadirkan seluruh capres, maka pihaknya bisa turut memberikan ruang bagi para capres untuk menyosialisasikan, sekaligus menguji gagasan mereka di kampusnya. Ia merasa punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan kepada mahasiswanya. “Saya kira mungkin juga diyakini oleh rektor Muhammadiyah lain tentu punya tanggung jawab di era pilpres ini untuk melaksanakan pendidikan politik kebangsaan,” katanya.
“Jika kampanye mungkin tidak, karena bisa menimbulkan polarisasi dan sangat sulit untuk dikendalikan jika yang beredar opini-opini liar. Namun jika serupa di UGM lalu, kami membuka diri untuk itu,” ia menambahkan.
Organisasi seperti Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun tak sependapat dengan keputusan MK. Sari Wijaya dari FPPI dan Agus Salim dari HMI menolak adanya kampanye di kampus. “Takutnya yang ada mahasiswa berubah. Tidak semakin kritis, melainkan menjadi pendukung oligarki garis keras, terutama di kampus swasta dan sekolah kedinasan karena visi dan misi bacapres terdengar manis dan nyaring,” kata Sari.
Serupa dengan Sari, Agus menilai mahasiswa lebih butuh pendidikan politik ketimbang politik elektoral. “Pendidikan politik dari dulu juga sudah kita laksanakan, seperti berdemo, dan kampanye penolakan berbagai kebijakan pemerintah lainnya jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Barangkali itu dulu sudah cukup. Semoga kedepannya pemerintah benar-benar mendengarkan apa yang kami demokan,” kata Agus.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, setiap putusan hakim itu pasti mengundang pro kontra. “Saya katakan sampai kapan pun, termasuk sampai dunia kiamat pun, tidak akan ada sebuah putusan hakim yang memuaskan semua pihak. Itu udah pasti, pro kontra pasti ada,” ujar Anwar dalam kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Sabtu, 9 September 2023.
Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak mempermasalahkan para capres berkampanye di kampus selama memenuhi dua syarat, yakni kegiatan kampanye tersebut memiliki izin rektor atau penyelenggara, dan peserta pemilu 2024 tidak membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye.
