“Jurnalisme harus kembali pada tugas fundamentalisme-nya, yakni melayani publik.”
Kalimat tersebut disampaikan Karen Hao dalam salah satu sesi yang dihelat khusus untuknya di forum Global Investigative Journalism Conference (GIJC25) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 23 November 2025.
Hao tengah naik daun. Bukunya yang berjudul Empire of AI yang dirilis Mei 2025 lalu jadi perbincangan publik dan menjadi salah satu buku terlaris tahun ini versi New York Times. Dalam buku tersebut, jurnalis Amerika ini menyorot perjalanan OpenAI—organisasi nirlaba yang pada awalnya memiliki tujuan mengembangkan kecerdasan buatan umum (AGI) dengan fokus pada keamanan dan dampak positif global, tapi pada akhirnya bergeser pada ambisi profit yang membuat OpenAI berubah menjadi “kolonialisme teknologi.”
Shoshana Zuboff, penulis The Age of Surveillance Capitalism, menyebut Empire of AI sebagai karya yang heroik. Zuboff agaknya tidak berlebihan. Untuk Empire of AI, Hao mewawancarai sekitar 260 orang—termasuk dengan karyawan OpenAI—, menelisik sejumlah dokumen dan laporan investigasi, sampai ia berhasil mendedah transformasi OpenAI menjadi perusahaan agresif berorientasi profit di bawah kepemimpinan Sam Altman, eksploitasi para pekerja, protes aktivis lingkungan di Chile akibat pembangunan pusat data AI, hingga drama pemecatan Sam Altman pada akhir 2023.
Menurut Hao, pemerintah di banyak negara telah melakukan pembiaran terhadap sepak terjang perusahaan raksasa teknologi. Mereka seolah boleh melakukan apa saja karena regulasi yang sangat lemah. “Apa yang terjadi saat ini seperti corporate imperialism,” ujarnya.
Dua hari sebelumnya, dalam acara pembukaan GIJC25, peraih nobel perdamaian tahun 2024 yang juga pendiri Rappler Maria Ressa menekankan bahwa “kolonialisme” sama sekali belum mati, tapi hanya pindah dalam bentuk online.
Serangan terhadap Rappler dan dirinya yang terjadi sejak 2019, menjadi bukti bagaimana algoritma perusahaan raksasa teknologi bisa memperkuat kebencian dan menyebarkan kebohongan secara massal. Dalam sesi tersebut, Ressa menunjukkan bagaimana media sosial di Filipina menyebarluaskan poster dirinya dengan sangat jahat—mempersamakan dirinya dengan kera—serta mendistribusikan video deep-fake. “Online violence is real world violence,” ujarnya.
Ketika kebohongan menjadi fakta, menurut Ressa, maka kita akan kehilangan demokrasi. Dalam bukunya How to Stand Up to a Dictator, Ressa menekankan bahwa fakta adalah pondasi bagi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi syarat sebuah demokrasi. Ia kembali menyampaikan hal ini dalam keynote speech-nya di GIJC25. “If you don’t have fact, you don’t have trust. And if you don’t have trust, you don’t have democracy,” ungkapnya.
Menurutnya, jika masyarakat sipil tidak memiliki fakta, maka kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa bertindak. Ironisnya, Big Tech—dengan algoritma yang mereka miliki—mengaburkan dan mengacaukan fakta-fakta ini dan membanjiri internet dengan kebohongan. Dalam sejumlah kasus—terutama pada momentum pelaksanaan pemilu, menurut Ressa, “benih kebohongan” ini biasanya disemai setahun sebelumya. Hingga persis saat pemilu, orang-orang sungguh-sungguh mempercayai kebohongan tersebut sebagai sebuah kebenaran.
Maka tidak berlebihan jika Ressa mendorong terbentuknya “kolaborasi radikal” yang memungkinkan jurnalis, newsroom, fact-checker, organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, para akademisi, dan para pengacara bersekutu untuk melawan “kolonialisme online” ini. Kolaborasi ini harus berani mengatakan kepada Big Tech untuk berhenti melakukan kerja “mata-mata” (surveillance) guna memperbesar pundi-pundinya dan berhenti menggunakan bias yang terkodifikasi (coded bias). Bias yang terkodifikasi adalah bias yang tertanam dalam algoritma atau akal imitasi yang menyebabkan AI tersebut memberikan hasil yang tidak adil, diskriminatif, atau memihak kelompok tertentu.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan jurnalisme sebagai antidot dari tirani. “Kita bukan influencer (yang hidup) untuk uang dan (jumlah) likes. Kita ada untuk mendorong akuntabilitas publik dan sektor swasta,” katanya di depan sekitar 1.500 peserta GIJC25 yang memenuhi Conference Hall 2 di Lantai 3 Kuala Lumpur City Centre (KLCC).
Bagi Ressa, tiga pilar yang mesti ditegakkan untuk melawan disinformasi dan melindungi demokrasi adalah teknologi, jurnalisme, dan komunitas. Pada sisi teknologi, komunitas media dan masyarakat sipil harus dapat menggunakan teknologi untuk kebaikan sosial guna melawan kapitalisme pengawasan. Salah satunya dengan mengembangkan sistem baru yang dapat mendistribusikan fakta tanpa memanipulasi algoritma. Sementara dari sisi jurnalisme, penguatan jurnalisme independen dan investigatif menjadi penting guna mengawasi kekuasaan dan menjadi “antidot terhadap tirani.” Sedangkan pada sisi komunitas, Ressa meletakkan harapan besar pada pembangunan komunitas aksi global untuk melawan disinformasi.
Peraih nobel ekonomi tahun 2001, Joseph Eugene Stiglitz, yang juga hadir dalam salah satu sesi di hari ketiga GIJC25, menyebut jurnalisme investigasi sebagai barang publik penting yang memerlukan dukungan publik agar dapat bertahan dan berkembang. Ini karena platform teknologi yang ada saat ini telah merusak model bisnis media independen. Ditambah lagi dengan ancaman dari akal imitasi. “Big tech dan AI telah mencuri pengetahuan dan hak kekayaan intelektual dan menjadikannya keuntungan ekonomi bagi para investor,” ungkap penulis buku Globalization and Its Discontents ini. Dalam buku yang dirilis tahun 2002 tersebut, mantan pejabat Bank Dunia ini menuding International Monetary Fund (IMF) telah meletakkan kepentingan Amerika Serikat di atas kepentingan negara-negara miskin yang seharusnya mereka bantu.
Dalam sesinya yang dipandu oleh professor jurnalisme dari Columbia University Sheilla S.Coronel, Stiglitz membahas korelasi antara transparansi ekonomi, pelaporan investigatif, dan akuntabilitas demokratis dalam lanskap keuangan global yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa jurnalis investigasi harus selalu bisa melihat koneksi antara individu yang korup dengan sistem finansial global yang curang. Namun untuk mengerjakan semua itu, di tengah situasi saat ini, Stiglitz mengingatkan bahwa mekanisme dukungan publik untuk jurnalisme harus dibentuk karena jurnalisme investigatif merupakan barang publik yang esensial.
Lebih dari 150 panel dan workshop yang melibatkan lebih dari 300 pembicara dan trainers dari seluruh dunia dihelat di GIJC25. Materi yang dipapar terkait dengan strategi keberlanjutan media, engagement publik, liputan investigasi dari berbagai isu, jurnalisme data, peliputan LGBTIQ, cross-border collaboration, pengemasan cerita investigasi dalam format teater ataupun film, networking, hingga penulisan proposal. Jurnalis Jaring.id Abdus Somad menjadi salah satu pembicara dari Indonesia dalam sesi yang disponsori Pulitzer Centre terkait liputan investigasi mengenai illegal fishing. Sementara jurnalis Jaring.id Muhammad Kholikul Alim yang juga editor GIJN Indonesia dipercaya untuk memandu sesi networking Asia Tenggara bersama Sheilla S. Coronel.
Hampir semua sesi dipenuhi pengunjung. Namun untuk sesi terkait dengan keberlanjutan media ataupun penjajakan model bisnis baru untuk media, para pembicara seolah mengamini apa yang disampaikan oleh Karen Hao, Maria Ressa, maupun Stiglitzwa. Bahwa jurnalisme harus teguh berdiri pada aras kepentingan publik, maka segala daya upaya untuk mempertahankan jurnalisme dapat dilakukan.
Florence Wild, chief development officer dari Correctiv—media nirlaba yang berkantor di Berlin, Jerman—misalnya, menyebut strategi medianya untuk bertahan adalah dengan menunjukkan kepada audiens bahwa mereka peduli, alih-alih meminta audiens untuk peduli pada jurnalisme mereka. “Jurnalisme berbasis komunitas membangun kepercayaan dan menghasilkan pendapatan,” ungkapnya dalam sesi bertajuk Building an Audience that Values—and Pays for—Investigative Work yang dipandu oleh mantan Direktur Eksekutif GIJN David Kaplan.
Wild mengatakan, ketika audiens merasa dipedulikan, maka mereka tidak akan keberatan berdonasi untuk media.
Hal senada disampaikan oleh Martha M.Steffens, endowed chair in Business and Financial Journalism dari University of Missouri, dalam sesi Exploring Traditional and New Business Models yang dipandu oleh Brant Houston, Knight Chair in Investigative Reporting dari University of Illinois. Menurutnya, jurnalisme harus mengikuti komunitas, maka “uang” akan mengikuti.
Pendapatnya ini diamini oleh Christoph Plate, direktur program media Eropa Tenggara di Konrad-Adenaur-Stiftung yang bicara pada sesi yang sama. “Kembalikan jurnalisme pada fungsinya, melayani publik, melayani komunitas,” ungkapnya.
Apa yang disampaikan Wild, Steffens, maupun Plate seolah membenarkan rekomendasi Karen Hao tentang apa yang harus dilakukan jurnalisme untuk bertahan hari-hari ini.
“Di tengah krisis saat ini, daripada sibuk mencari platform teknologi yang pas, sebaiknya (jurnalis/media) kembali mendekati audiens,” demikian Hao.
