Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menyederhanakan desain surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Surat suara pemilihan presiden dan legislatif sedianya akan digabung menjadi satu surat suara. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 lalu yang masih memecah tiap pemilihan, yakni presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke dalam surat suara masing-masing.
Ketua KPU, Ilham Saputra menyatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan uji coba terhadap desain surat suara alternatif. KPU menargetkan maksimal tiga surat suara yang dapat digunakan pemilih. “KPU sedang mengkaji surat suara yang tidak perlu banyak. Bisa jadi surat suara untuk pemilu cukup satu atau dua surat suara,” kata Ilham Saputra dalam diskusi bertajuk Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 pada Minggu, 30 Mei 2021.
Dalam salah satu dokumen milik KPU, yakni Rancangan Penggabungan Desain Surat Suara Pemilihan Umum 2024 yang diterbitkan Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu tercantum lima rancangan surat suara. Dari lima model alternatif surat suara, tiga model menggunakan metode pemilihan dengan cara menuliskan atau menandai nomor urut calon. Sementara dua di antaranya masih menggunakan metode coblos.
Contoh atau spesimen surat suara model alternatif I dibuat hanya satu lembar surat suara. Pada bagian paling atas terdapat foto-foto calon presiden dan wakil presiden. Persis di bawah foto capres/cawapres tercantum kolom bagi pemilih untuk menuliskan nomor urut pasangan calon yang dipilih. Sementara di baris ketiga memuat logo partai peserta pemilu beserta nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan DPR Kabupaten/Kota. Lalu di barisan akhir berisi satu kolom untuk memilih DPD. Dengan desain ini, pemilih tinggal menuliskan nomor urut masing-masing calon pada kolom yang tersedia.
Sementara, model alternatif 5 yang masih menggunakan metode pemilihan coblos dibuat dalam dua lembar surat suara. Surat suara pertama diawali dengan foto calon presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan dengan kolom yang memuat logo partai dan nama-nama calon anggota legislatif sesuai jenis tingkatan pemilihan. Sementara pada lembar kedua diisi foto dan nama anggota DPD.
Dengan sejumlah penyederhaan itu, menurut Ilham, surat suara pemilihan 2024 mendatang akan lebih efisien serta dapat menekan biaya produksi surat suara. Hal ini diharapkan akan memudahkan petugas pemungutan suara melakukan penghitungan, sehingga beban kerja KPPS juga akan jauh berkurang karena waktu menghitung suara sah akan menjadi lebih pendek. Ia berharap pemilu mendatang tidak lagi menimbulkan korban.
Ilham menambahkan sejumlah desain dan perubahan metode pemilihan tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya surat suara tidak sah. Sebab pada 2019 lalu, surat suara yang diketahui tidak dibuka oleh pencoblos dianggap tidak sah. Meski begitu, Ilham mengakui bahwa desain surat suara baru tersebut dapat dianggap menggiring pemilih untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD dari partai yang sama.
Peneliti Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit), Hadar Nafiz Gumay mendukung langkah penyederhanaan surat suara oleh KPU. “Kita dari awal diperangkap dengan pemilu lima kotak yang dikerjakan sendiri-sendiri dan berulang-ulang. Itu meletihkan,” katanya.
Menurutnya, penyederhanaan itu dapat mempersingkat waktu kerja panitia pemungutan suara dan membuat pemilih lebih cepat dalam menentukan pilihannya. Sementara pada pemilihan sebelumnya, tidak sedikit pemilih yang kesulitan mencoblos menggunakan lima surat suara. Menyitir survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai evaluasi Pemilu 2019, sekitar 74 responden survei merasa kesulitan dengan teknis pemilihan lima surat suara. Sementara 82 persen responden menilai Pemilu Serentak perlu diubah atau ditinjau kembali.
Rumitnya teknis pemilihan, menurut Hadar, bisa berdampak pada tingginya suara tidak sah. Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan tingkat surat suara tidak sah tertinggi untuk pemilihan legislatif, yakni mencapai 17.503.953 atau 17,2 persen dari total suara Pileg 2019. Angka ini hampir 4 kali lipat dari suara tidak sah di Pilpres yang mencapai 3.754.905 atau 2,37 persen dari total suara sah dan tidak sah Pilpres 2019. Untuk itu penyederhanaan surat suara saat ini tak bisa dihindari. Penyatuan surat suara juga dilakukan di berbagai negara yang melakukan banyak pemilihan dalam satu hari. Antara lain Amerika Serikat dan Filipina yang menerapkan pemilu untuk mengisi banyak jabatan publik.
Agar lebih sederhana, ia juga menyarankan agar penyelenggara mengubah sistem pemilihan. Hadar mengusulkan agar pemilihan tidak lagi dilakukan melalui cara mencoblos. Pemilih dapat menuliskan atau menandai nomor urut dari calon yang dipilih. Kata Hadar, pencoblosan selama ini sering kali sulit dilihat. Sedangkan metode pemilihan lain dapat mempermudah saat proses penghitungan dan memungkinkan untuk menyertakan teknologi dalam proses setelah pemilihan. “KPU perlu mendalami dan segera melakukan simulasi dan jika membutuhkan perubahan undang-undang maka segera dorong dan yakinkan pembuat undang-undang,” tegas Hadar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati meyakinkan penyederhaan surat suara akan berpengaruh besar terhadap partisipasi pemilh. Hal ini selaras dengan tujuan pemilihan serentak yang menghendaki coat tail effect atau efek ekor jas di mana sistem pemilihan presiden berdampak langsung terhadap pemilihan legislatif. “Dengan surat suara terpisah, keterhubungan ini menjadi jauh,” ujarnya.
Khoirunnisa mencontohkan bagaimana desain surat suara Pemilihan Presiden Amerika Serikat di negara bagian Florida pada 2000 lalu berpengaruh terhadap pemilih. Desain surat suara saat itu dikenal dengan istilah butterfly ballot, karena bentuknya menyerupai kupu-kupu yang memiliki dua sisi. Pada surat suara ini, nama kandidat dicantumkan pada dua sisi surat suara. Sementara di tengahnya terdapat kolom untuk memilih kandidat yang dipilihnya.
Pada saat itu, kata Khoirunnisa, terjadi perselisihan hasil pemilu yang digugat Al Gore, calon presiden dari Partai Demokrat. Al Gore menganggap desain surat suara yang berlaku di Florida membingungkan pemilih. Tidak sedikit dari pemilih Al Gore, kandidat dari Partai Demokrat salah pilih karena menempatkan tanda di kolom milik Pat Buchanan. Pilihan ini kemudian yang dianggap menguntungkan pesaingnya, George W. Bush. “Ini salah satu contoh bagaimana surat suara bisa mengubah hasil pemilu, mempengaruhi psikologis orang dan memberikan dampak luar biasa bagi hasil pemilu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, penyederhanaan surat suara kali ini merupakan waktu yang tepat bagi KPU. Pasalnya, penyelenggara pemilu punya waktu yang terbilang panjang sampai 2024 mendatang membuka ruang sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang tak kalah penting bagi Khoirunnisa ialah regulasi yang memayungi perubahan tersebut. Tanpa adanya perubahan undang-undang muskil bagi KPU mengubah surat suara. Menurutnya, perlu dilakukan perubahan terbatas UU yang berkaitan dengan teknis manjemen pelaksanaan pemilu. Hal ini diperlukan agar inovasi KPU tidak dianggap menabrak aturan.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan sampai saat ini parlemen tidak berencana merevisi Undang-Undang Pemilu. Tim kerja bersama yang terdiri dari pemerintah dan DPR dan KPU baru sebatas membicarakan desain pelaksaaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang. Meski begitu, pihaknya tidak menutup peluang revisi apabila terdapat kendala yang tidak dapat diakomodir UU. “Kalau sampai perlu merevisi terbatas, itu juga tergantung pembicaraan berikutnya antara pemerintah dan DPR,” katanya.
Yang lebih penting dipertimbangkan, menurut dia, ialah dampak surat suara baru kepada pemilih. Ia mengklaim selama ini masyarakat sudah kadung terbiasa dengan teknik mencoblos lima lembar surat suara. “Sekarang kalau kita buat satu, apakah tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat? Saya kira sebagai sebuah gagasan patut dipertimbangkan dan disimulasikan. Intinya gagasan ini supaya pemilu makin tidak rumit,” ujarnya.
