Korupsi Vaksin Produksi China

Dua situs berita Amerika Latin menemukan kalau pejabat publik menerima gratifikasi vaksin. Mereka diam-diam mendapatkan suntikan vaksin dari perusahaan farmasi yang memenangkan pengadaan vaksin di beberapa negara.

Sumber: Pixabay

Korupsi macam apa yang punya dampak besar selain menggarong uang negara? Jawabannya adalah akses terhadap obat yang sulit didapat. Hal tersebut diungkap dua media di Amerika Selatan dalam liputan investigasi mengenai korupsi vaksin.

Di Peru, beberapa menteri dan pejabat publik mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal “Vacunagate”. Sebanyak 487 orang berpengaruh, diam-diam mendapatkan vaksin ketika uji klinis sedang dilakukan. Para pelaku korupsi vaksin tersebut antara lain Presiden Martín Vizcarra, para pesohor perguruan tinggi, pebisnis, dan anggota keluarga dari elit-elit tersebut.

Salud con Lupa, anggota GIJN asal Peru, menjelaskan dengan detil bagaimana diplomasi vaksin berlangsung. Sinopharm, produsen farmasi asal China, mengirimkan 3.200 dosis tambahan sebagai gratifikasi setelah mengirim vaksin untuk keperluan uji klinis fase 3. Sebagian besar dosis tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang berperan dalam mengegolkan kontrak pengadaan vaksin. 

Tim liputan juga membuat database komprehensif mengenai 487 individu penerima vaksin. Hubungan antarindividu juga ditampilkan dalam platform interaktif.

korupsi vaksin produksi China
Salud con Lupa membuat grafik interaktif yang menunjukkan hubungan antara 487 orang penerima vaksin rahasia. (sumber: Courtesy Salud con Lupa)

Fabiola Torres, Editor Salud con Lupa mengatakan bahwa 40 orang berpengaruh menolak pemberian vaksin. Etika dan keamanan jadi alasan.

Sebagian besar penerima gratifikasi vaksin tersebut tak berkomentar. Ada juga yang berkoar-koar menolak temuan investigasi dan mengaku kalau mereka belum divaksin.

Contohnya adalah Menteri Kesehatan Peru Pilar Mazzeti bahkan mengatakan kalau di sektor kesehatan, dia bakal jadi orang terakhir yang divaksin. Faktanya, ia telah mendapatkan suntikan vaksin beberapa pekan sebelum mengatakan hal tersebut.

“Menurut saya, banyak orang berkuasa panik dalam kondisi pandemi. Mereka cuma berpikir ,’saya mesti aman. Keluarga saya juga’. Tak masalah kalau hal itu tak etis,” ujar Torres.

Ia menyebut kalau korupsi vaksin merupakan korupsi gaya baru. Vaksin, bukannya uang, menjadi hal paling berharga di masa pandemi. Celakanya, perusahaan farmasi kemudian menggunakannya sebagai sarana negosiasi dengan pemerintah.

Investigasi ini juga dipaparkan Torres dalam webinar GIJN yang dihelat dalam bahasa Spanyol.

Saat ini, tim investigasi sedang mengerjakan “Vacunagate” kedua. Berdasarkan temuan, beberapa orang lagi-lagi memotong antrian vaksin. Mereka mendapat suntikan vaksin dosis ketiga dan keempat dari perusahaan farmasi Negara Barat.

 

Dosis Berlebih

OjoPúblico, anggota GIJN lainnya yang berbasis Peru, berusaha menelisik kelebihan dosis vaksin yang ditawarkan untuk negara lain di Amerika Latin. Investigasi mereka mendapati kalau tiga perusahaan farmasi China diam-diam mengirim setidaknya 13.500 dosis vaksin ke Chili, Peru, dan Argentina. Jumlah tersebut merupakan tambahan 24.000 dosis resmi yang dipakai untuk uji klinis di tiga negara tersebut. CanSino juga diketahui melakukan hal serupa ke Meksiko meski jumlah pastinya belum diketahui.

Sumber: Courtesy of OjoPúblico
Sumber: Courtesy of OjoPúblico

“Penawaran pengiriman dosis tambahan kepada pejabat publik dan selebritis dilakukan dalam rangka negosiasi antara perusahaan farmasi dengan pemerintah di Amerika Latin,” tulis laporan tersebut.

Menunjukkan rasio antara jumlah dosis vaksin ekstra dengan vaksin resmi, menurut jurnalis OjoPúblico Ernesto Cabral, merupakan hal penting. Dengan cara tersebut, pembaca bisa tahu selisih tak normal di antara keduanya.

Investigasi menggarisbawahi pemberian 13.500 dosis ekstra. Jumlah tersebut setara dengan 55 persen dosis vaksin yang digunakan dalam uji klinis. Alokasi yang terbilang besar jika dibandingkan dengan dosis ekstra yang biasanya disediakan sebagai ekses.

“Perusahaan farmasi normalnya mengirim 2 hingga 3 persen dosis ekstra (untuk uji klinis). Namun, di Argentina eksesnya sekitar 70 persen dan Sinovac di Chili hingga 171 persen. Untuk apa kelebihan tersebut? Pemerintah tak bisa menggunakannya untuk program vaksinasi yang dijadwalkan setelah uji klinis,” terang Cabral.

Ia menerangkan langkah-langkah yang dilakukan OjoPúblico dan beberapa tips yang bisa dipakai jurnalis di negara lain untuk mengekspos isu ini yakni:

  • Petakan lanskap uji klinis dengan melacak waktu pengujian serta penerimaan vaksin. Untuk melakukan hal ini kamu bisa mengunjungi Covid19.trackvaccines.org.
  • Telisik data pabean dan data publik mengenai impor di setiap negara.
  • Gunakan Panjiva atau ImportGenius untuk melacak pengiriman vaksin.
  • Terapkan sistem wawancara lintas negara. Cabral yang berada di Peru sebagai contoh, mewawancarai otoritas di Peru. Sementara itu, koleganya di Chili mewawancarai otoritas di Argentina dan jurnalis di Argentina mewawancarai pejabat di Peru. “Entah mengapa pejabat publik lebih senang diwawancarai wartawan asing. Hal itu setidaknya terjadi di Amerika Latin,” terangnya.
  • Gunakan platform media sosial seperti LinkedIn untuk mengidentifikasi pemimpin dan peneliti kunci di belakang uji klinis.
  • Ajukan permohonan informasi publik mengenai kunjungan eksekutif ke kantor presiden atau kementerian selama uji klinis. Kunjungan yang dilakukan oleh kedutaan besar China perlu mendapat perhatian lebih.
  • Periksa secara reguler keterbukaan informasi publik yang dirilis oleh perusahaan farmasi di Edgar Database yang dikelola oleh US Securities and Exchange Commission.

OjoPúblico menemukan kepingan kunci setelah melakukan permohonan informasi publik terkait surel yang terkait dengan kunjungan Presiden Vizcarra. Isi surel mengungkap pertemuan antara Vizcarra dengan diplomat China yang dilakukan di sela pemberian dosis pertama dan kedua.

“Periksa daftar tamu yang mengunjungi pejabat eksekutif untuk mengetahui apakah orang yang bertanggung jawab atas uji klinis mengunjungi pejabat tersebut saat uji klinis sedang berlangsung,” ujar Cabral. 

 

Konflik Kepentingan

Sebagai platform berita yang fokus menggarap isu kesehatan, Salud con Lupa punya keuntungan ketika meliput Vacunagate. Selain sudah memiliki pemahaman soal uji klinis, mereka juga punya narasumber terpercaya di sektor kesehatan.

Namun, hal itu juga menimbulkan dilema. Beberapa narasumber mereka, termasuk dokter dan profesor di universitas masuk dalam daftar orang yang melakukan korupsi vaksin.

“Kami bahkan harus menulis cerita tentang cara membangun kembali komunitas ilmiah kami,” terang Torres.

Menurutnya, selama pandemi reporter investigasi perlu memperluas fokus mereka. Keserakahan bukan pendorong utama praktik korupsi vaksin, melainkan ketakutan.

“Mengapa kami memublikasikan lebih dari 20 liputan soal ini? Karena kami menaruh perhatian soal ini dan melihat kalau konflik kepentingan yang terjadi sudah dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah,” bebernya.

Beberapa orang yang menerima vaksin rahasia misalnya, menganggap kalau tindakan mereka sebagai hal berani. Persepsi itu muncul lantaran vaksin belum teruji. Dalam liputan yang dipublikasikan pada 16 Februari, terungkap fakta lainnya bahwa manajer perusahaan yang dikontrak untuk memantau uji klinis mendapat vaksin rahasia. Sehari setelahnya, ia bergabung dengan komite pemerintah yang dibentuk untuk merekomendasikan perusahaan farmasi yang bisa dijadikan mitra program vaksinasi di Peru.

“Kami melihat hal ini sebagai kejadian luar biasa, sedangkan banyak orang menganggapnya sesuatu yang normal. Sebagai jurnalis, kami mesti berterus terang dan menjelaskan kalau pemberian dosis vaksin sebagai tanda terima kasih sebagai hal yang salah,” jelasnya.

Salud con Lupa menyelesaikan Vacunagate hanya sepekan setelah skandal tersebut muncul. Torres juga bertanya kepada reporter kesehatan di China mengenai strategi pemasaran perusahaan farmasi. Ia menemukan kalau “pemberian dosis ‘terima kasih’ adalah hal lazim yang digunakan untuk bernegosiasi atau membuka pasar di sebuah negara”.

Lepas dari berbagai temuan tersebut, ia menyebut kalau investigasi dibangun dari liputan harian yang mereka lakukan setahun lebih. Reporter memelototi setiap hal mencurigakan dan menulis setiap nama dalam daftar orang-orang yang terlibat skandal ini.

“Kami bisa merampungkan liputan hanya dalam dua atau tiga pekan karena skandal ini hanya menunggu untuk meledak,” ujarnya. (penerjemah: Kholikul Alim)

 

Tulisan terkait:


Rowan Philp adalah reporter GIJN. Ia pernah bekerja untuk Sunday Times di Afrika Selatan. Sebagai koresponden luar negeri, ia meliput beragam topik seperti korupsi, politik, dan konflik di lebih dari dua lusin negara di berbagai belahan dunia.

Tulisan ini merupakan saduran dari Insider Access to Chinese Vaccines: A Case Study in Pandemic Corruption from Peru yang dipublikasikan Global Investigative Journalism Network (GIJN). Alih bahasa ini disponsori oleh dana hibah dari Google News Initiative. Untuk menerbitkan ulang tulisan ini, Anda bisa menghubungi [email protected]

Republication

Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.

Previous articleKetika Warga Tuntut Ganti Rugi Korupsi Bansos
Next articlePandemi Memperburuk Demokrasi di Asia Pasifik