ICW: Pengelolaan Dana Parpol Harus Transparan

Partai Politik (Parpol) disinyalir tidak melaporkan perolehan dana secara menyeluruh. Mulai dari iuran anggota sampai sumbangan publik. Partai Politik hanya melaporkan penerimaan dana yang berasal dari pemerintah. Sebab, menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, seluruh dana dari Negara ke partai akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam wawancara yang dilakukan Jumat, 17 Maret 2023, Kurnia menyatakan parpol sebagai badan publik seharusnya melaporkan dana sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaporan dana, parpol hanya melaporkan penerimaan dana dari pemerintah, bagaimana menurut Anda?

Partai politik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikategorikan sebagai badan publik maka seluruh pekerjaan dan substansi parpol harus terbuka karena itu mandat UU. Meski mengetahui bahwa jawaban parpol menyampaikan tanggung jawabnya parpol terbatas pada dana bantuan politik dari pemerintah baik APBN maupun APBD yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal ada putusan Komisi Informasi Publik (KIP), saat itu yang bersengketa adalah ICW melawan Partai Demokrat. Putusan KIP menegaskan keuangan partai politik iuran anggota, sumbangan pihak lain, maupun bantuan politik harus terbuka disampaikan kepada masyarakat. Jadi mestinya tidak ada lagi perdebatan harus terbuka atau tertutup terkait tiga sumber keuangan parpol

Audit dana parpol bagaimana?

Dana audit ada tapi untuk bantuan politik melalui BPK. Sumbangan dan iuran tidak pernah ada audit dan disampaikan ke publik.

Akibat dari parpol tidak transparan apa saja?

Bukan tidak mungkin dana yang masuk ke parpol, ekstremnya, dana dari hasil kejahatan, pencucian uang, tindak korupsi untuk memperkaya parpol. Agar masalah itu clear, maka perlu diaudit dan disampaikan terbuka melalui kanal sosial media. Itu kan bagian dari transparansi dan akuntabilitas partai politik juga.

Biaya politik tinggi berpengaruh terhadap potensi korupsi?

Ada. Tapi tidak bisa dijadikan alasan atau memasukkan perdebatan itu dalam profesional terbuka maupun tertutup. Kalau itu melakukannya untuk menambal biaya lain itu alasan pembenaran dan alasan yang dibuat. Untuk menekan biaya politik bukan dilakukan tertutup. Praktik korupsinya tetap akan melalui partai politik. Untuk mengatasi politik tinggi dan korupsi, maka Gakkumdu dan internal partai politik untuk bisa mencegahnya.

Untuk cegah biaya politik tinggi caranya bagaimana?

Jangan gunakan politik uang. Kan sekarang ada perkembangan teknologi. Atau alat peraga kampanye bisa dimaksimalkan, jadi jangan semua menggunakan uang.

Beberapa parpol menggunakan crowdfunding, bagaimana menurut Anda?

Itu mekanisme kekinian. Satu sisi biaya kampanye besar, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan semua itu. Apakah ada batasan tertentu untuk menyumbang agar tidak ada mekanisme balas budi ketika menjabat atau siapa yang menyumbang jelas bukan anonim. Itu langkah teknis cegah agar crowdfunding tidak cuma label kampanye publik atau mencegah topeng mereka untuk memasukkan aliran dana besar dan itu sudah dibatasi dalam UU pemilu.

Jadi praktik crowdfunding tetap harus terbuka?

Iya, apapun yang mereka lakukan selama itu kerja partai politik mereka terikat sepenuhnya dengan UU KIP. Ketik masyarakat meminta informasi, maka wajib memberikan informasi tersebut termasuk pendanaan internal dan kampanye dengan kanal apapun.

Lalu bagaimana menerapkan politik bersih?

Pertama partai politik harus berbenah untuk menyediakan atau membuat regulasi disertai penindakan administrasi di internal dengan melarang pemberian uang. Itu tidak bisa berdiri sendiri butuh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak politik uang dan masyarakat harus sadar. Ini perlu agar politik 2024 mendatang berintegritas.

Apa yang harus dilakukan KPU ke depan untuk hindari politik uang?

Dorongan kami agar Komisi Pemilihan Umum ketika melakukan administrasi partai politik calon peserta pemilu syaratnya keterbukaan informasi khususnya sumber keuangan partai politik. Kalau tidak bisa memberikan dokumen administrasi tidak bisa diloloskan pada Pemilu 2029 mendatang.

Sisa Kengerian Perang di Pinggiran Kyiv

Tentara Ukraina berusaha menjalankan berbagai siasat untuk menahan pasukan Rusia merangsek ke Kyiv, dua tahun lalu. Akibatnya, perang meletup di kota-kota yang terletak di sekitar

Berlangganan Kabar Terbaru dari Kami

GRATIS, cukup daftarkan emailmu disini.