Suara deru mesin alat berat dan denting palu beradu. Di tengah hiruk-pikuk itu Toni Sulthon, Tim Monitoring PT Ganiko Adiperkasa, berbicara pada seorang pekerja. Tak lama berselang, si pekerja bergegas melanjutkan tugasnya membereskan bagian dapur salah satu unit rumah susun Marunda yang berada di lantai 2. Kali ini helm proyek yang sempat teronggok sudah menempel di kepalanya.
Para pekerja yang lalu-lalang di lokasi tanpa helm keamanan, tampak. Pemandangan di lantai teratas salah satu blok rusun tak jauh berbeda: satu-dua pekerja bekerja tanpa helm di kepalanya. Jelaslah bahwa mereka mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kerja.
“Memang ada himbauan (dari dinas). Seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) diperhatikan,” ujar Toni, Rabu 14 Desember 2016.
Dalam buku tamu tercatat bahwa perwakilan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menyambangi lokasi proyek pembangunan Rusunawa Marunda pada 14 November 2016. Lantas, 12 hari berselang, giliran tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang datang untuk mengaudit.
Seorang pengawas harian PT Ganiko Adiperkasa menyebut bahwa tim audit kementerian PUPR mengambil sampel secara acak di beberapa kolom tiang dan lantai. Kegiatan tersebut dilakukan tim yang beranggotakan 9 orang.
Bukti Buruk
“Bisa bayangin nggak, orang tinggal di rumah susun? Baru 1-2 tahun sudah bocor. Kita lagi promosi untuk tinggal di rumah susun. Saya kalau pekerjaan kayak gitu udah ragu-ragu,” kata Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat pimpinan 19 September 2016 lalu.
Ahok berang. Betapa tidak? Tim inspektorat Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya pembangunan rumah susun yang terkesan asal-asalan. Rekaman video memperlihatkan baju yang ‘nyangkut’ di dalam cor-coran anak tangga.
Bukan cuma itu. Pagar lantai atas rusun pun bergoyang. Sungguh bukti betapa buruknya pekerjaan pembangunan tersebut. Padahal Pemda DKI sedang giat-giatnya menjalankan kebijakan penggusuran dan pemindahan masyarakat tertentu ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa).
“Kontrak kan semua ada SOP-nya [standar operasional prosedur]; dia ikutin nggak? Saya udah kirim orang. Dia nggak ikutin SOP. Kalau nggak ikutin berarti si kontraktor ini sengaja melanggar,” kata Ahok.
Persoalan ini, lanjutnya, sudah dilaporkannya secara informal ke kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kedua lembaga tersebut belum bisa bergerak sebelum ada kerugian negara.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemprov DKI Jakarta Arifin yang turut hadir dalam rapat tersebut mempertegas pernyataan Ahok. Tim Inspektorat Pemprov DKI, menurut dia, menemukan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi di beberapa lokasi rusunawa.
Walhasil 4 paket pembangunan rusun di 5 lokasi yakni yakni Marunda, Cakung Barat, Jl. Bekasi Km.2, Semper, dan Rawa Bebek dihentikan sementara. Pemprov DKI menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengaudit rusun-rusun tersebut.
“Masa baju atau kaos nempel di coran dan kayu masuk di tiang. Itu ada di lima rusun,” ujar Arifin ketika ditemui JARING, Rabu 30 November 2016. Adapun pagar pembatas yang bergoyang, itu hanya ditemukan di proyek pembangunan rusun Cakung Barat.
JARING mencoba mengkonfirmasi temuan inspektorat DKI Jakarta ke kontraktor pemenang proyek pembangunan. Usaha menemui manajemen PT Padimun Golden yang mengerjakan proyek pembangunan rusunawa Cakung Barat dan Jl. Bekasi Km.2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99,5 miliar tidak membuahkan hasil.
Petugas yang menerima kami di pintu depan kantor Padimun Golden yang beralamat di Jl. Cikini Raya no.19 menyatakan tidak ada satu pun staf manajemen yang berada di kantor. Padahal jam baru menunjukkan pukul 13.00 kala itu.
Alasan yang sama dilontarkan penerima tamu di kantor PT. Marlanco, korporasi yang memenangkan proyek pembangunan rusun Lokasi Binaan (Lokbin) Semper dengan nilai kontrak sebesar Rp. 76,5 miliar. Tidak ada staf manajemen di kantor Marlanco meski jam masih menunjukkan pukul 14.00.
Jawaban senada yang kami dengar ketika kami berusaha meminta konfirmasi ke PT Permata Dwi Lestari. Perusahaan ini berkantor bersama dengan PT Buaran Raya Permai, PT Buaran Megah Sejahtera, dan PT Pradnanta Kharisma Prima di sebuah Rukan berlantai 3 di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur.
Tak ada satu pun staf yang ada di kantor Permata Dwi Lestari. Bahkan pintu kantor dikunci dari dalam. Seorang pria yang mengaku sebagai penjaga rukan tersebut mengatakan tidak ada satu pun staf yang berada di kantor. Perusahaan ini memenangkan paket pembangunan rusun Rawa Bebek senilai Rp. 87,55 miliar.
Toni Sulthon, Tim Monitoring PT Ganiko Adiperkasa menemui JARING di lokasi pembangunan rusun Marunda, Jakarta Utara. Sehari sebelumnya kami berusaha menyambangi kantor perusahaan yang berlokasi di daerah Buaran, Jakarta Timur. Tidak ada staf yang bisa dikonfirmasi ketika kami menyambangi kantor mereka.
Meski bekerja juga untuk PT Permata Dwilestari, dia hanya mau ditanya soal kelanjutan proyek pembangunan rusun Marunda yang dikerjakan PT Ganiko Adiperkasa. Asal tahu saja kedua saham kedua perusahaan tersebut dipegang oleh pemilik yang sama.
“Semua item bahan-bahan kami (minta) acc dulu. Setiap tahapan kita selalu ada izin dari (konsultan) pengawas,” ujar Toni menanggapi tudingan Ahok bahwa pembangunan rusun tidak sesuai dengan SOP.
Dengan proses seperti itu, menurutnya, tidak mungkin ada pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti yang dituduhkan Pemprov DKI. Terlebih, konsultan pengawas proyek juga selalu hadir mengawasi di lokasi pembangunan. “Bahkan kegiatan sampai pagi beliau (konsultan pengawas) juga ada.”
Toni menyebut tim inspektorat Kementerian PUPR pun merasa heran dengan temuan inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan struktur dan konstruksi, menurutnya, sudah sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak.
Saat ini, lanjutnya, kemajuan pekerjaan sudah mencapai 70%. “Tinggal cor beton parapet dan plester. Berita yang beredar (pembangunan tidak sesuai spesifikasi) saya nggak tahu kenapa bisa begitu,” katanya.
Ganiko berusaha mengebut pembangunan 300 unit yang tersebar di tiga blok rusun Marunda sehingga tuntas pertengahan Februari 2017. Jika tidak dihentikan sementara pembangunan seharusnya selesai pertengahan Desember tahun ini.
Proyek Lanjut
Terdapat 12 paket pembangunan rusunawa dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,62 triliun yang dilelang secara elektronik tahun ini. Empat paket pembangunan sempat dihentikan sementara, sedangkan satu paket dihentikan total. Demikian menurut data yang kami kumpulkan dari laman Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DKI Jakarta,
Kelima paket tersebut merupakan proyek pembangunan tahun tunggal. Dengan kata lain, proyek pembangunan seharusnya rampung di akhir 2016. Adapun 7 dari 8 paket yang pembangunannya berjalan mulus berstatus tahun jamak yang jangka waktu pelaksanaan kontraknya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.
Empat perusahaan yang proyek pembangunannya dihentikan sementara bukan pemain baru dalam proyek pembangunan rumah susun. Kecuali PT Permata Dwilestari, semuanya sebelumnya sudah pernah menangani proyek pembangunan rumah susun.
Padimun Golden bahkan tercatat sebagai perusahaan yang paling sering memenangi proyek pembangunan rusun pada periode 2012—2016. Perusahaan ini tercatat memenangkan 6 paket pembangunan rusun dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 236,07 miliar dalam periode tersebut, termasuk pembangunan rusun Cakung Barat dan rusun Jl. Bekasi Km.2 yang dihentikan sementara.
Tahun lalu paket pembangunan di rusun Cakung Barat dimenangkan PT Marlanco dengan nilai kontrak Rp. 25,06 miliar. Djurangga Nainggolan yang tercatat sebagai salah satu pemilik saham Padimun Golden merupakan kakak dari John Piter Nainggolan, salah satu pemegang saham PT Marlanco. Keduanya juga berkongsi dengan membentuk PT Palasroha Jaya, perusahaan konstruksi yang menempati gedung yang sama dengan PT Padimun Golden.
Adapun PT Ganiko Adiperkasa tahun lalu pernah memenangkan paket Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek dengan nilai kontrak Rp. 35,63 miliar. Di lokasi tersebut juga PT Permata Dwilestari yang sahamnya dimiliki orang yang sama dengan PT Ganiko memenangkan paket pembangunan rusun tahun ini.
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan lazim saja kala perusahaan berbeda yang dimiliki orang yang sama memenangkan tender proyek pemerintah. Aturan pengadaan barang dan jasa pun tidak melarangnya. “Orang punya 2 atau 3 perusahaan boleh saja, tetapi tidak boleh dua perusahaan yang sama bersaing untuk lelang di tempat yang sama. Kalau paketnya berbeda ya boleh-boleh saja.”
Meski demikian, dia mengaku bahwa pemaketan proyek pembangunan rumah susun ke dalam 2 proyek tahun tunggal memang berisiko. Pasalnya, pembangunan rusun butuh lebih dari 1 tahun anggaran.
“Harusnya multi years karena bangun rusun butuh waktu 14 bulan. Dia sudah membangun di tahun 2015. Tahun 2016 dilelang lagi. Itu juga berisiko sebenarnya seandainya berbeda perusahaan pun. Sebaiknya tetap perusahaan yang sama sampai selesai.”
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Arifin tidak melihat kemungkinan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam proyek pembangunan rumah susun yang dikerjakan keempat perusahaan tersebut di tahun anggaran sebelumnya. Namun, dia lebih memilih untuk memastikan pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan kontrak.
“Risikonya, kalau mengaudit (proyek sebelumnya) itu pasti ada korban. Kalau pekerjaannya nggak benar dampaknya kan hukum. Yang lama sudahlah kita tutup saja, kita bicara ke depan,” ujarnya.
Meski sempat menyebut ada pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Arifin mengatakan berdasarkan audit Kementerian PUPR tidak ada hal prinsip terkait struktur dan konstruksi rusun susun yang dihentikan sementara. Alhasil, gertakan Ahok mempolisikan kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab terhadap pembangunan rusun-rusun tersebut menjadi angin lalu.
Ketegasan Ahok dalam rapat pimpinan 19 September 2016 lalu menguap. Meski waktu itu sempat berucap “Nggak usah ngancam kita nggak dapat rusun, nggak peduli saya. Daripada rusunnya jadi orang miskin susah,” dia enggan berkomentar banyak ketika ditanya mengenai keputusan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembangunan rusun yang sempat dihentikannya. “Nggak tahu,” ujarnya singkat saat ditemui di Rumah Lembang, Jumat (16/12).
