Demisioner di Tengah Tahapan Pemilu
26/08/2021
Ribuan penyelenggara pemilu di daerah akan berakhir masa jabatannya di tengah proses pemilihan serentak 2024. Perpanjangan masa tugas dinilai bisa jadi solusi. Masa jabatan ribuan
POLITIK & HUKUM
Akhir Sang Penyidik Sepulang dari Swedia
24/08/2021
Lelaki itu membenahi kemeja putihnya. Ia duduk dengan menyorongkan badan lebih dekat ke layar handphone dan sesekali meluruskan punggungnya ke sandaran kursi. Di bagian bawah
Ke Presiden Polemik Kepegawaian KPK Berujung
18/08/2021
Sebulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK), salah seorang pegawai, Lakso Anindito berkirim surat elektronik kepada
Karena Aturan Setitik, Rusak KPK Sebelanga
13/08/2021
Dua tahun sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan
Tahapan Pilkada Ulang Yalimo Mandek, KPU Tetap Optimistis
22/07/2021
Penyelenggara pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Yalimo, Papua sampai saat ini belum dapat menjalankan tahapan sesuai putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang mendiskualifikasi Erdi Dabi
Rekonsiliasi Yalimo Dahulu, PSU Kemudian
20/07/2021
Hampir sebulan sejak kerusuhan terkait pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di Kabupaten Yalimo, Papua pecah, seribuan warga masih bertahan di pengungsian. Sebagian besar
Kemelut Yalimo Usai Putusan MK
10/07/2021
Lima menit setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon Bupati Yalimo, Papua, ratusan pendukung Erdi Dabi-John Wilil di
Buntut Panjang Putusan Saklek DKPP
30/06/2021
Dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat laman Facebook Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Kamis, 17 Juni lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan
Firli Bahuri Dinilai Layak Dikenai Sanksi
26/06/2021
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan untuk dijadikan landasan
Seretnya Kandidat Potensial Bukan Dalih Periode Ketiga
21/06/2021
Sejumlah kandidat yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden 2024 belum mendapat dukungan maksimal dari pemilih. Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 21 –
