SUATU sore, ponsel Mugiyono berdering. Di balik ponsel itu terdengar suara relasi pengusaha ini yang berminat mencari lahan untuk investasi pembangunan kawasan industri. Luasnya tak tanggung-tanggung, sekitar 300 hektare.
Pilihan lokasi investasi jatuh di Kabupaten Demak, dekat pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang sekaligus penyangga ibukota Jateng. Selain menjual kaveling, kawasan industri yang tengah merampungkan proses perizinan ini akan menyediakan sewa Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP).
“Sudah ada beberapa perusahaan yang siap menjadi tenant di kawasan tersebut, seperti perusahaan besi baja, pipa besi dan garmen,” ujarnya.
Perusahaan-perusahaan padat karya yang akan berdiri di kawasan ini tentu membutuhkan pasokan listrik tak sedikit. Manajer Transmisi Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) PT PLN Distribusi Jawa Bali, Sumaryadi menyebutkan, sejak 2010, beban puncak listrik di Jateng setiap bulan tumbuh sekitar tiga persen.
Meski begitu, PT PLN siap memenuhi kebutuhan listrik di Jateng. Sebab pasokan di Jawa-Bali secara interkoneksi masih sangat mencukupi. Dengan ketersediaan daya mencapai sekitar 31.000 MW, penggunaan beban puncak listrik di Jawa-Bali yang berada pada kisaran 24.000 MW belumlah mengkhawatirkan.
“Beban puncak pemakaian listrik Jawa-Bali sebesar 24.000 MW, sehingga masih surplus 7.000 MW,” katanya.
Beban puncak listrik di Jateng sendiri saat ini berkisar 4.000 MW. Untuk itu, kata Sumaryadi, kalangan industri di Jateng tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik. Demikian pula dengan pengusaha yang baru hendak membuka usaha di Jateng.
Menurut Manajer Distribusi PLN Wilayah Jateng dan DIY, Andreas Heru Sumaryanto, jumlah pelanggan di sektor industri memang sangat kecil jika dibandingkan dengan pelanggan sektor rumah tangga. Namun, dari sisi pemakaian daya listrik, sektor industri jauh lebih besar: sampai 2.200 MW. Sedangkan sektor rumah tangga hanya 450 VA sampai 2.200 VA.
Rasio elektrifikasi di Jateng pun sudah mencapai 91,84% dengan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga sebanyak 10,4 juta. Persentase pelanggan dari sektor industri memang relatif kecil, yakni 3% dari total pelanggan PLN. Namun pemakaian listrik untuk industri masih mendominasi, yaitu sekitar 30%.
Sebaliknya, pemakaian listrik pelanggan sektor rumah tangga yang jumlahnya sekitar 94% dari total pelangga, hanya berkisar kurang dari 20%. Dari sisi tarif listrik, sektor industri masih jauh lebih menguntungkan daripada sektor rumah tangga. Meski begitu, surplus listrik sekitar 4.000 MW akan terus dipicu, baik untuk pelanggan baru sektor rumah tangga maupun industri.
“Yang mendesak dilakukan saat ini pembangunan jaringan untuk memenuhi permintaan tenaga listrik industri. Contohnya satu gardu induk 150 MW yang baru dipasang di jaringan Solo Baru sudah habis termanfaatkan untuk kebutuhan industri,” ungkapnya.
PLN berupaya terus menambah listrik dengan memperkecil energi yang hilang melalui pembangunan jaringan interkoneksi. Jaringan interkoneksi ini nantinya dihubungkan melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi yang membentang di sepanjang jalur tol.
Jaringan tersebut menyalurkan listrik dari beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah beroperasi di Pulau Jawa, di antaranya Payton (Jawa Timur) dan Sularaya (Banten). Kemudian dikuatkan tiga PLTU di Jateng, yaitu PLTU Adipala Cilacap (1×660 MW), PLTU Tanjung Jati Jepara (4×600 MW) dan PLTU Rembang (2×315 MW).
Saat ini, PLTU sudah terkoneksi dengan gardu induk (GI) di tol Ungaran. Jaringan itu nantinya sampai ke Pedan, Klaten, sebesar 500kV. Bahkan kini PLN sedang mempersiapkan penambahan gardu induk di Kesugihan Purwokerto untuk menambah pasokan listrik Jateng wilayah selatan dan barat.
Untuk mewujudkan megaproyek itu, ketiga PLTU di Jateng membutuhkan batubara rata-rata 4,5 ton per Mega Watt (MW) yang didatangkan dari KalimantanTimur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari Kaltim, misalnya, batu bara diangkut melalui pelabuhan milik tiap-tiap perusahaan tambang menuju pelabuhan PLTU.
Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN (Persero), Bambang Dwiyanto mencontohkan, kebutuhan batubara PLTU Tanjung Jati dipasok oleh dua perusahaan tambang di Kaltim yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Berau Coal . Dengan batubara itu, PLTU Tanjung Jati bisa memenuhi 12 persen kebutuhan listrik Jawa Bali dengan total kebutuhan daya 21.356 MW.
Kaltim memang merupakan surga batu bara. Cadangan batu bara yang terkandung di Benua Etam–sebutan provinsi itu– diperkirakan masih 30 miliar ton. Tiap tahun, ratusan juta ton batu bara diangkat untuk didistribusikan ke berbagai tujuan, termasuk ke Jateng. Tahun lalu, misalnya, produksi batu bara di sana mencapai 244 juta ton.
Anjloknya harga batu bara belakangan ini justru menguntungkan bagi Jateng. Saat ini, harga batu bara di pasaran dunia hanya berkisar Rp 300.000 per ton atau Rp 300 per kg, turun drastis dari tahun lalu yang masih berada di angka Rp 1.560.000 per ton.
Andreas menambahkan, batu bara masih menjadi andalan PLTU. Dari sisi cadangan, kemudahan transportasi dan biaya yang murah, batu bara dianggap lebih menjanjikan sebagai sumber pasokan energi utama di tanah air ketimbang BBM dan gas.
“Dibandingkan pemakaian diesel, PLTU jauh lebih murah. Kalau diprosentase pasokan listrik dari PLTU masih mendominasi sekitar 80 persen,” tuturnya.
Ketergantungan suplai listrik dari PLTU diperkirakan masih berlangsung 75 bahkan sampai 100 tahun ke depan. Padahal negara di Asia seperti Cina dan India mulai mengurangi penggunaan batu bara karena sudah beralih pada pembangkit listrik tenaga air dan nuklir.
‘’Sebenarnya kita inginnya ke sana, tapi kembali pada persoalan investasi. Misal membangun infrastruktur solar sel, jatuhnya (harga jual listrik) per kWh masih tinggi dan kita belum siap untuk itu,’’ imbuhnya.
Menurutnya, pemanfaatan batu bara di sektor pembangkit listrik ini masih menjadi andalan. Sebab biaya investasi dapat bersaing dengan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan gas.
Harga listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara lebih bagus daripada solar yakni rata-rata di bawah Rp 1.000/kWh. Sedangkan harga listrik dari pembangkit berbahan bakar solar bisa mencapai Rp 3.000/kWh
‘’Itu baru sisi produksi, belum dari sisi kebutuhan administrasi operasional. Makanya PLN makin mengurangi porsi BBM sebagai bahan bakar pembangkit.’’
