“Revision of Village Law is Counterproductive to Democracy”
The discourse on extending the term of office of village heads to nine years by revising the Village Law is considered a vested political interest as the 2024 General Election is approaching. The revision of the law is seen as a hidden agenda that is full of political interests, thus vulnerable to being politicized. Moreover, […]
Berkutat pada Jabatan Kades, Revisi UU Desa Kontraproduktif dengan Demokrasi
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai sarat kepentingan politik dan rentan dipolitisasi menjelang Pemilihan Umum 2024. Terlebih jumlah desa saat ini yang mencapai lebih dari 83.800 desa cukup menjanjikan, baik bagi politisi daerah maupun nasional. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kades sebelumnya mengemuka ketika kepala desa berunjuk rasa di depan Gedung Dewan […]
